Caracas –
Seorang jenderal Angkatan Udara Venezuela menyerukan Angkatan Bersenjata negeri itu untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro, yang terus berkuasa di tengah krisis nasional berkat dukungan militer.
“Ini waktunya untuk bangkit, saatnya untuk bertarung … saatnya Angkatan Bersenjata menjadi sadar,” kata Jenderal Ramon Rangel dalam rekaman video yang diposting di media sosial seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (14/5/2019).
Dalam video tersebut, Rangel mengenakan pakaian sipil dan lokasinya tidak diketahui. Seruan jenderal tersebut merupakan seruan terbaru dari figur-figur militer yang menyerukan militer Venezuela untuk meninggalkan Maduro.
Namun dalam video tersebut, Rangel tidak secara khusus menyerukan militer untuk beralih mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido, yang diakui sebagai presiden sementara Venezuela oleh banyak negara-negara di dunia.
Sebelumnya pada 2 Februari lalu, Jenderal Angkatan Udara lainnya, Francisco Yanez telah menyatakan kesetiaannya pada pemimpin oposisi Juan Guaido. Guaido (35) yang mengorganisir percobaan kudeta pada 30 April lalu, telah berulang kali menyerukan militer untuk meninggalkan Maduro.
Menurut sumber yang dekat dengan militer Venezuela, Rangel sudah tidak aktif berdinas selama bertahun-tahun. Dia disebut sebagai manajer sebuah perusahaan negara Venezuela di Kuba.
Atas seruan Rangel, komandan Angkatan Udara, Jenderal Pedro Juliac mengecam Rangel sebagai pengkhianat. “Pengkhianat rakyat dan Revolusi,” demikian postingan Juliac di Twitter yang disertai foto Rangel.(NGO)
Canberra –
Akibat semakin ketatnya penjualan alkohol di Kawasan Australia Utara (NT), kini banyak warga yang mencoba sumber lain untuk mendapatkan bahan minuman keras (miras) itu, seperti esensi vanila dan produk pembersih.
Menurut laporan, penjualan produk-produk pembersih mengalami peningkatan, bahkan dilaporkan ada seorang yang membeli 21 liter produk cairan pembersih dalam dua pekan.
Menanggapi hal itu, LSM dari Kelompok Koalisi Aksi Masyarakat Alkohol (PPAC) dan Yayasan Pendidikan dan Penelitian Alkohol (FARE) mendesak adanya reformasi hukum terkait pembelian produk-produk yang mengandung alkohol.
Sebagai tindak-lanjut, pekan ini Pemerintah NT akan mengajukan RUU Minuman Keras 2019, yang akan memberi kewenangan kepada polisi untuk mencari, menyita, dan membuang zat-zat yang mengandung alkohol tapi tidak bisa dikonsumsi manusia, seperti mouthwash atau obat kumur.
Tapi sejumlah kalangan menginginkan pendekatannya lebih proaktif, misalnya dengan menyimpan produk-produk tersebut di lemari belakang kasir yang terkunci, tidak ditampilkan begitu saja di rak, dan hanya dijual kepada orang dewasa yang menunjukkan kartu identitas.
Salah satu organisasi kepemudaan di Australia (CAYLUS), yang dibentuk di tahun 2002 untuk menghentikan praktik mengisap bensin, menemukan peningkatan penjualan alkohol dari produk pembersih rumah dari laporan sejumlah toko dan Dewan Kota Alice Springs.
Laporan soal konsumsi obat kumur dan bahan-bahan memasak mendorong terbentuknya kelompok kerja baru yang terdiri dari sejumlah LSM hingga Departemen Kesehatan setempat.
Kelompok ini bertemu pertama kalinya di Darwin awal 2019, setelah mereka mengamati tren yang meningkat di akhir 2018.
Gagasan mengubah UU
PPAC dan FARE merekomendasikan perlunya kerangka kerja di parlemen setempat untuk mengatur penjualan barang-barang yang mengandung alkohol.
Selain pembelian yang membutuhkan kartu identitas, mereka juga ingin agar dibatasi hanya satu wadah per orang per hari dan tidak dijual dalam wadah yang ukurannya lebih dari 500 ml.
Selain itu, diusulkan juga agar para penjual menyimpan daftar penjualan, melaporkan jika ada tindakan mencurigakan, dan diberi kewenangan untuk menolak menjualnya.
Menurut Dr John Boffa dari PAAC, sebenarnya hal ini sudah diterapkan di beberapa kawasan Alice Springs, namun tidak mengikat.
Menurutnya lumrah terjadi ketika pembatasan alkohol diberlakukan, orang mencari alternatif lain.
Dia menduga hal inilah yang mendorong kenaikan pembelian obat kumur di Kawasan Australia Utara.
“Sejumlah pencandu miras akan beralih ke produk seperti obat kumur, yang tersedia secara bebas dan menjualnya lebih murah 20 sen dari minuman biasa,” kata Dr Boffa.
Menurut dia alkohol sendiri masih menjadi permasalahan besar di Kawasan Australia Utara.(MAD)
New York –
Hampir semua negara di dunia telah menyetujui kerangka kerja baru untuk mengurangi polusi limbah plastik – kecuali Amerika Serikat. Kerangka kerja ini akan mengikat secara hukum.
Kerangka global baru perangi limbah plastik:
Perjanjian itu berarti ke-187 negara harus memantau dan melacak pergerakan sampah plastik di luar perbatasan mereka
Bahkan negara-negara seperti AS yang tidak menandatangani perjanjian dapat terkena dampak ketika mengirim limbah ke negara-negara ini
Aturan baru ini akan membutuhkan waktu satu tahun untuk mulai berlaku.
Kerangka kerja yang akan melacak ribuan jenis limbah plastik akhirnya disepakati pada akhir pertemuan dua minggu yang didukung oleh PBB.
Sebanyak 187 negara sepakat membuat perdagangan global sampah plastik lebih transparan dan diatur dengan lebih baik, dan untuk memastikan bahwa pengelolaannya lebih aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Sampah plastik diketahui telah mengotori daratan yang masih asli, mengapung dalam jumlah besar di lautan dan sungai dan menjerat satwa liar, terkadang akibatnya sangat mematikan.
Rolph Payet dari Program Lingkungan PBB mengatakan perjanjian bersejarah yang dikaitkan dengan Konvensi Basel ini bermakna negara-negara di dunia harus memantau dan melacak pergerakan sampah plastik di luar perbatasan mereka.
Kesepakatan ini juga akan mempengaruhi produk yang digunakan dalam berbagai industri, seperti perawatan kesehatan, teknologi, kedirgantaraan, fashion, makanan dan minuman.
Aturan baru ini membutuhkan waktu setahun sebelum berlaku.
“Kerangka kerja ini mengirimkan sinyal politik yang sangat kuat ke sektor swasta, ke pasar konsumen – bahwa kita perlu melakukan sesuatu,” kata Payet.
“Negara-negara ini telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nyata di lapangan.”
Negara-negara yang menyepakati kerangka ini harus mencari cara mereka sendiri untuk mematuhi perjanjian tersebut, kata Payet.
Bahkan beberapa negara yang tidak menandatangani kesepakatan seperti AS, dapat dipengaruhi oleh kesepakatan ini ketika mereka mengirim sampah plastik ke negara-negara yang setuju dengan kesepakatan tersebut.
Payet memuji Norwegia karena memimpin inisiatif ini, yang pertama kali disajikan pada bulan September.
Singkatnya proses lahirnya kesepakatan ini dari sejak diusulkan hingga disepakati dinilai sangat luar biasa menurut standar PBB.
Kerangka ini dinilai “bersejarah dalam arti mengikat secara hukum”, kata Payet.
“Mereka berhasil menggunakan instrumen internasional yang ada untuk menerapkan langkah-langkah itu.”
Media Jerman DW melaporkan bahwa pemerintah negara itu mengusulkan untuk melangkah lebih jauh dengan melarang semua kantong plastik.
“Jerman seharusnya tidak menunggu Eropa dan harus segera melarang kantong plastik sekali pakai,” kata Menteri Pembangunan Gerd Muller.
Perjanjian ini diperkirakan akan mendorong agen bea cukai lebih mengawasi limbah elektronik atau jenis limbah berbahaya lainnya dibandingkan sebelumnya.
“Akan ada sistem yang transparan dan dapat dilacak untuk ekspor dan impor limbah plastik,” kata Payet.(ARF)
Colombo –
Polisi di kota berpenduduk mayoritas Kristen di SriLanka memberlakukan larangan keluar rumah pada malam hari setelah toko milik Muslim diserang oleh massa yang marah.
Selain toko, yang juga menjadi sasaran kemarahan massa adalah masjid.
“Polisi menerapkan jam malam di Chilaw yang berakhir pada (Senin, 13 Mei) pukul 06.00 pagi. Jam malam ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan,” kata Ruwan Gunasekara, juru bicara polisi kepada kantor berita Reuters, hari Minggu (12/05).
Beberapa laporan lain menyebutkan jam malam berlaku Hingga Senin pagi pukul 04.00.
Diperkirakan jam malam diberlakukan untuk mencegah kekerasan tidak merembet ke daerah-daerah lain.
Kekerasan pecah di Chilaw, kota di Sri Lanka barat laut, menyusul unggahan di Facebook yang ditulis oleh seorang warga Muslim setempat, yang dianggap sebagai ancaman.
Laki-laki yang menulis unggahan tersebut telah ditahan.
‘Karena tulisan di Facebook’
Polisi mengatakan warga “salah paham terhadap tulisan di Facebook tersebut”.
Seorang warga Muslim setempat kepada Reuters mengatakan karena tulisan di Facebook, massa melempari masjid dan toko dengan batu.
“Situasinya sudah membaik, tapi kami masih khawatir,” katanya.
Kantor berita AFP memberitakan tentara mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau massa.
Sejumlah pihak mengatakan insiden ini menunjukkan ketegangan di Sri Lanka belum sepenuhnya mereda setelah serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan empat hotel internasional tiga pekan silam.
Serangan bom bunuh diri tersebut menewaskan lebih dari 250 orang.
Pihak berwenang mengatakan serangan dilakukan oleh kelompok militan setempat yang berafiliasi dengan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).
Menyusul serangan bom bunuh diri, pemerintah menerapkan keadaan darurat di mana tentara dan polisi diberi kewenangan secara penuh untuk menahan dan menangkap tersangka dalam jangka waktu yang lama.
Sejak insiden ini, organisasi Muslim mengatakan mereka menerima puluhan laporan tentang perlakukan buruk yang diterima warga Muslim.
Jumlah populasi di Sri Lanka sekitar 21 juta jiwa, sekitar 10% di antaranya Muslim sedangkan pemeluk Kristen sekitar 7,6%.
Mayoritas penduduk Sri Lanka memeluk Buddha.(ADI)
Washington –
Para aktivis menyampaikan petisi pada Kongres Amerika Serikat untuk memulai proses impeachment (pemakzulan) Presiden AS Donald Trump. Petisi tersebut ditandatangani oleh 10 juta orang.
Dua anggota Kongres dari Partai Demokrat ikut menyampaikan petisi tersebut bersama para aktivis. “Kami berada di sini lantaran 10 juta tanda tangan yang ada di tangan kami,” kata politikus Demokrat, Al Green di gedung Capitol bersama rekannya, Rashida Tlaib, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/5/2019).
Pada Kamis (9/5) waktu setempat, keduanya menunjukkan sebuah flash disk yang memuat tanda tangan warga AS yang menginginkan Trump mundur. Tlaib dan Green beserta para aktivis berdiri di samping plakat bertuliskan “Trump Must Go.”
“Dalam menghadapi saat ini, waktu yang sangat gelap ini di negara kita, ini bagi saya adalah momen terang,” ujar Tlaib.
Sebelumnya pada bulan Maret lalu, Tlaib telah mengajukan draf legislasi ke Dewan Perwakilan AS dan meminta dewan untuk menyelidiki apakah Trump telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan pemakzulan dirinya, khususnya terkait dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden AS.
Trump sendiri telah menyatakan bahwa dia sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan-tuduhan dengan adanya laporan penasihat khusus Robert Mueller yang dirilis baru-baru ini tentang campur tangan pemilu Rusia.
Tetapi beberapa politikus Demokrat termasuk Senator Elizabeth Warren, berpendapat bahwa dokumen tersebut menjabarkan beberapa kesempatan di mana presiden mungkin telah menghalangi keadilan. Warren merupakan kandidat presiden 2020 yang juga telah menyerukan proses pemakzulan Trump.
Namun para Demokrat senior lainnya termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi telah mengingatkan untuk tidak mengambil langkah tersebut karena hal itu dapat sangat memecah-belah bangsa yang berpenduduk sekitar 325 juta jiwa itu.(ADI)
Washington DC –
Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer bersama Jepang, India dan Filipina di perairan Laut China Selatan yang diklaim China. Latihan gabungan ini dinilai menjadi bentuk pamer kekuatan terbaru di perairan sengketa tersebut sekaligus menantang China.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/5/2019), latihan militer gabungan ini melibatkan sebuah kapal penghancur rudal AS, kemudian sebuah kapal induk Jepang, dua kapal Angkatan Laut India dan satu kapal patroli laut Filipina. Latihan militer serupa pernah digelar sebelumnya di Laut China Selatan.
Latihan bersama yang dilakukan empat negara ini dinilai mewakili tantangan baru untuk China, saat Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menaikkan tarif bagi barang-barang China senilai US$ 200 miliar.
“Keterlibatan profesional dengan sekutu-sekutu kami, mitra kami dan sahabat kami di kawasan tersebut, menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang sudah terjalin kuat sebelumnya,” sebut Komandan Andrew K Klug, kapten kapal penghancur AS, USS William P Lawrence, dalam pernyataannya.
Disebutkan lebih lanjut bahwa selain AS yang mengerahkan USS William P Lawrence, Jepang mengerahkan salah satu dari dua kapal induknya yang bernama Izumo, kemudian India mengerahkan sebuah kapal penghancur bernama INS Kolkata dan kapal tanker bernama INS Shakti.
Latihan gabungan yang digelar pekan ini, telah berakhir pada Rabu (8/5) waktu setempat.
Empat negara ini menggelar latihan gabungan setelah pada Senin (6/5) lalu, dua kapal perang AS berlayar di dekat pulau-pulau yang diklaim China di Laut China Selatan. Aktivitas kapal AS itu menuai protes dari China yang menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan China
Angkatan Laut AS menegaskan bahwa pihaknya melakukan operasi kebebasan navigasi di perairan internasional di seluruh dunia, bahkan di perairan yang diklaim oleh sekutu-sekutunya, tanpa adanya pertimbangan politik apapun. Sementara China diketahui mengklaim hampir semua wilayah perairan strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam AS juga sekutu-sekutunya yang menjalankan operasi militer di dekat pulau-pulau yang diklaim oleh China.
AS menyebut China sengaja melakukan militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer pada pulau-pulau buatan dan karang di perairan sengketa tersebut. Namun China menegaskan pembangunan itu diperlukan sebagai pertahanan diri. China juga balik menuding AS sebagai pemicu meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat militer dekat dengan pulau-pulau yang diklaim China.(MAD)
Pyongyang –
Militer Korea Selatan (Korsel) menyebut proyektil yang baru saja ditembakkan Korea Utara (Korut) merupakan dua rudal jarak pendek. Peluncuran rudal oleh Korut ini menjadi aktivitas kedua dalam sepekan terakhir.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/5/2019), pernyataan kantor Kepala Staf Gabungan pada militer Korsel menyebut ada dua rudal yang ditembakkan Korut pada Kamis (9/5) sekitar pukul 16.29 waktu setempat dan pukul 16.49 waktu setempat.
Rudal-rudal itu terpantau ditembakkan dari area Kusong, Korut sebelah barat laut menuju ke arah timur negara tersebut. Menurut Korsel, dua rudal Korut itu mampu melesat sejauh 420 kilometer dan 270 kilometer, serta mencapai ketinggian sekitar 50 kilometer sebelum jatuh ke lautan.
Aktivitas Korut menembakkan dua rudalnya ini terjadi saat Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Korut, Stephen Biegun, tengah berada di Seoul, Korsel untuk berunding dengan Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-Wha, dan Utusan Nuklir Lee Do-Hoon.
Secara terpisah, para pengamat menyatakan terlalu dini untuk memperkirakan jenis rudal yang baru saja ditembakkan Korut. “Anda tidak tahu jenis rudal apa itu hanya dari mengetahui seberapa jauh rudal itu melesat,” ujar peneliti senior pada Forum Pertahanan dan Keamanan Korea, Yang Uk.
“Korea Utara telah kembali pada taktik eskalasi klasik. Saya yakin mereka akan tetap meningkatkannya dengan menggunakan apa yang tampaknya merupakan rudal jarak pendek, sesuatu yang tidak akan memicu reaksi AS secara langsung,”
Usai peluncuran rudal Korut pada Kamis (9/5) waktu setempat, militer Korsel menyatakan pihaknya meningkatkan keamanan dan aktivitas pemantauan sebagai antisipasi jika ada peluncuran lainnya. Korsel juga bekerja sama dengan AS untuk mendapatkan informasi soal rudal-rudal yang ditembakkan Korut.
Juru bicara Istana Kepresidenan Korsel menyatakan Chung Eui-Yong selaku penasihat keamanan nasional untuk Presiden Moon Jae-In memantau secara seksama situasi terkini melalui video conference dengan militer Korsel.
Belum ada tanggapan AS terkait hal ini. Sementara Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan tidak mendeteksi adanya rudal balistik di wilayah perairannya atau di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan menilai tidak ada dampak langsung terhadap keamanan wilayahnya.
Aktivitas Korut menembakkan dua rudal jarak pendek ini terjadi kurang dari satu pekan setelah pemimpin Korut, Kim Jong-Un, mengawasi uji coba sistem persenjataan terbaru, yang terdiri dari sejumlah roket dan setidaknya satu rudal jarak pendek.
Uji coba pada Sabtu (4/5) lalu telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea, tepat saat kebuntuan tengah menyelimuti perundingan antara Korut dan AS. Dalam pernyataan terbaru pada Rabu (8/5) waktu setempat, Korut mengecam AS dan Korsel yang menyebut uji coba Korut itu sebagai aksi provokasi. Ditegaskan Korut bahwa uji coba pekan lalu merupakan uji coba ‘rutin dan bersifat mempertahankan diri’.(NGO)
Brasilia –
Presiden Brasil Jair Bolsonaro menandatangani dekrit kontroversial yang mengizinkan jutaan warganya untuk membawa senjata api di tempat umum. Di bawah dekrit itu, berbagai profesi mulai dari sopir truk, pengacara hingga politikus bahkan jurnalis di Brasil diperbolehkan membawa senjata api.
Seperti dilansir AFP, Kamis (9/5/2019), Bolsonaro yang pro-senjata api ini menandatangani dekrit yang melonggarkan aturan kepemilikan senjata api itu pada Selasa (7/5) waktu setempat. Namun isi dekrit kontroversial itu baru dirilis pada Rabu (8/5) waktu setempat.
Dekrit tersebut menyatakan bahwa warga Brasil dengan berbagai profesi mulai dari pemburu, petani, sopir truk, pengacara, politikus hingga jurnalis kini diizinkan membawa senjata api masing-masing di jalanan atau di tempat kerja.
Bolsonaro yang mantan tentara ini mempertahankan keputusannya terkait dekrit kontroversial ini. Dia menyebut langkah ini untuk menghormati hasil referendum tahun 2005 di mana 64 persen warga Brasil menolak aturan hukum yang di dalamnya mengatur, salah satunya, soal larangan total penjualan senjata api.
Para pakar memperingatkan bahwa langkah Bolsonaro ini inkonstitusional dan hanya akan memperburuk kekerasan bersenjata, yang menjadikan Brasil sebagai salah satu negara dengan angka kasus pembunuhan tertinggi di dunia.
Tercatat sedikitnya ada 64 ribu kasus pembunuhan di Brasil sepanjang tahun 2017. Jumlah tersebut tiga kali lipat lebih tinggi dari level yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai endemi kekerasan.
“Kita bisa memperkirakan peningkatan pada jumlah korban tewas ini. Kita menghitung bahwa lebih dari 20 juta orang sekarang diizinkan membawa senjata api. Ini hal terburuk yang bisa terjadi di Brasil sekarang,” sebut Direktur Eksekutif Sou de Paz Institute — yang menentang kekerasan bersenjata, Ivan Marques.
Dekrit kontroversial itu juga mengizinkan pemilik senjata api legal untuk membeli hingga 5 ribu amunisi per tahun, tergantung pada tipe senjata apinya. Hal ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan batasan saat ini yang hanya mencapai 50 amunisi per tahun.
“Warga Brasil diizinkan memiliki hingga empat senjata api tanpa membutuhkan izin resmi dari polisi federal,” kata ketua peneliti pada think-tank Igarape Institute, Robert Muggah, yang berbasis di Rio de Janeiro. Dengan ketentuan itu, berarti setiap orang akan bisa membeli 20 ribu amunisi setiap tahunnya.
Tidak hanya itu, dekrit tersebut juga mempermudah impor senjata api dan amunisinya. “Ini mewakili salah satu pergeseran paling dramatis dalam kebijakan senjata api di Brasil dalam beberapa dekade terakhir,” cetus Muggah.
Berbagai partai politik dan kelompok aktivis setempat berencana menantang dekrit Bolsonaro itu di Mahkamah Agung Brasil. Salah satu argumen mereka menyatakan dekrit itu inkonstitusional karena menciptakan aturan hukum baru, bukannya mengamandemen yang sudah ada.
“Langkah ini akan merusak keamanan publik secara fatal. Ini jelas merupakan pelanggaran aturan senjata api tahun 2003 yang melarang membawa senjata api (di tempat umum),” tegas Muggah dalam pernyataannya.
Menurut aturan hukum tahun 2003, setiap warga Brasil diizinkan memiliki senjata api jika memenuhi kriteria tertentu. Senjata api itu, menurut aturan tahun 2003, hanya terbatas di rumah, tempat latihan menembak dan untuk berburu bagi yang memiliki izin khusus.
Diketahui bahwa Bolsonaro sejak lama menyatakan dukungan agar orang-orang diperbolehkan membawa senjata api di jalanan, namun hal itu butuh dukungan Kongres untuk mengubah aturan hukum yang berlaku.
“Kami melakukan langkah dengan batasan hukum. Kami tidak melampaui hukum,” ucap Bolsonaro saat menandatangani dekrit ini di hadapan anggota Kongres Brasil dan pelobi industri senjata yang menyambut dengan tepuk tangan dan memberi isyarat pistol dengan tangan mereka.
Lebih lanjut, para pakar memperingatkan bahwa aturan baru ini bisa menyebabkan senjata api dan amunisi legal jatuh ke tangan geng-geng kriminal yang telah menteror sebagian besar wilayah Brasil. Para pakar juga mengkhawatirkan lebih banyak kekerasan di jalanan jika orang-orang dibebaskan membawa senjata mereka.
Penasihat Forum Keamanan Publik Brasil, Daniel Cerqueira, menyatakan berbagai kajian di seluruh dunia menunjukkan bahwa ‘lebih banyak senjata berarti lebih banyak kriminal dan lebih banyak pembunuhan’.(DON)
Yangon –
Pesawat penumpang tergelincir setelah mendarat di Bandara Yangon, Myanmar. Akibat kejadian tersebut, 11 orang terluka.
Dilansir AFP, Rabu (8/5/2019), pesawat tersebut tergelincir saat cuaca badai menerjang kota Yangon. Pesawat Biman Banglades Airlines tampak tergelincir di rumput sisi landasan.
Seorang fotografer AFP menyaksikan peristiwa tersebut. Dia melihat seorang wanita yang terluka dibawa ke ambulans dengan tandu. Sementara itu petugas polisi bandara mengatakan pilot pesawat juga mengalami luka-luka.
“Satu pilot, seorang pramugari dan sembilan penumpang sedikit terluka,” kata seorang petugas polisi di bandara kepada AFP.
Petugas tersebut menambahkan, insiden terjadi saat pesawat mendarat di landasan pacu sekitar pukul 18.50 waktu setempat. Dia menyebut hidung dan kedua sayap pesawat mengalami rusak.
“Itu terjadi di dekat Terminal 3, pesawat jatuh ke landasan pacu kargo ketika mendarat,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Bandara Internasional Yangon belum memberikan keterangan akibat insiden pesawat tergelincir. Namun diinformasikan sempat ada penutupan operasi landasan karena hujan lebat. Penerbangan yang datang dialihkan ke bandara di ibu kota Naypyidaw. Bandara Yangon sudah kembali dibuka sekitar pukul 21.15 waktu setempat.(ARF)
Riyadh –
Arab Saudi mengganti Kepala Otoritas Penerbangan Sipil setelah terjadi penundaan (delay) penerbangan hingga 11 jam pada awal Ramadhan. Penundaan penerbangan domestik ini dinilai mengganggu momen penting saat banyak warga Saudi berpergian ke wilayah lain untuk ziarah menjelang Ramadhan.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (8/5/2019), penunjukan ini diumumkan melalui dekrit Kerajaan Arab Saudi yang dirilis Rabu (8/5) waktu setempat. Melalui dekrit kerajaan itu, Abdelhadi al-Mansouri ditunjuk menjadi Presiden Otoritas Umum Penerbangan Sipil atau General Authority for Civil Aviation (GACA) yang baru.
GACA diketahui mengawasi operasional bandara-bandara di seluruh wilayah Saudi.
Laporan media-media setempat melaporkan bahwa pembatalan dan penundaan penerbangan domestik hingga 11 jam terjadi dalam lima hari terakhir saat bulan suci Ramadhan dimulai. Diketahui bahwa banyak orang melakukan ziarah ke Mekah dan Madinah atau mengunjungi keluarga di kota lain menjelang Ramadhan.
Para pelancong yang menjadi korban pembatalan dan penundaan ini meluapkan kekesalannya via media sosial. Salah satu foto yang menunjukkan papan informasi di Bandara Riyadh menunjukkan penundaan pada nyaris seluruh rute penerbangan domestik.
Sebuah video yang diunggah ke media sosial menunjukkan orang-orang berkerumun di luar kantor penjualan tiket maskapai Saudi Arabian Airlines atau Saudia, yang merupakan milik negara.
Salah satu penumpang menuturkan kepada Reuters bahwa penundaan penerbangan Saudia telah memaksanya mem-booking ulang penerbangan beda maskapai. Seorang penumpang lainnya menyebut dirinya tidak mengalami penundaan saat terbang keluar Riyadh dengan maskapai lain pada Rabu (8/5) pagi waktu setempat.
Maskapai Saudia yang tampaknya paling banyak mengalami penundaan penerbangan, menyebut situasi ini ‘luar biasa’ dan dipicu oleh ‘kondisi operasional yang tidak biasa’.
Seorang juru bicara GACA menuturkan kepada televisi Al Arabiya bahwa kondisi cuaca dan gangguan teknis menjadi penyebab pembatalan dan penundaan penerbangan itu. Pihak GACA tidak mengomentari soal perubahan kepemimpinannya tersebut.(ADI)