Washington DC –
Maskapai Amerika Serikat (AS), American Airlines, kembali memperpanjang grounded terhadap Boeing 737 MAX yang bermasalah. Pihak American Airlines memutuskan untuk meng-grounded Boeing 737 MAX hingga 3 November mendatang atau dua bulan lebih lama dari jadwal sebelumnya.
Awal Juni lalu, American Airlines mengumumkan perpanjangan grounded Boeing 737 MAX hingga 3 September. Diketahui bahwa Boeing 737 MAX digrounded secara global sejak Maret lalu, setelah terjadi dua kecelakaan maut terhadap Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 yang menewaskan total 346 orang.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Associated Press, Senin (15/7/2019), American Airlines menyatakan perpanjangan grounded ini berdampak pada pembatalan 115 penerbangan setiap harinya.
American Airlines menyatakan pihaknya ‘tetap percaya diri’ bahwa Boeing 737 MAX akan mendapat sertifikasi ulang tahun ini juga. Meskipun pejabat eksekutif sejumlah maskapai lainnya meragukan hal tersebut.
Pada Jumat (12/7) lalu, maskapai AS lainnya, United Airlines, juga memperpanjang grounded terhadap Boeing 737 MAX hingga 3 November, atau satu bulan lebih lama dari rencana sebelumnya. American Airlines diketahui memiliki 24 pesawat Boeing 737 MAX, sedangkan United Airlines memiliki 14 unit pesawat jenis tersebut. Satu maskapai AS lainnya, Southwest Airlines, diketahui memiliki lebih banyak pesawat Boeing 737 MAX yakni 34 unit.
Pengumuman yang disampaikan American Airlines pada Minggu (14/7) waktu setempat ini menandai kelima kalinya maskapai ini memundurkan jadwal mengudaranya kembali pesawat Boeing 737 MAX yang mereka miliki.
“American Airlines tetap meyakini bahwa software update pada Boeing 737 MAX, bersamaan dengan elemen pelatihan baru dari Boeing yang tengah dikembangkan dalam koordinasi dengan mitra-mitra serikat kami, akan membawa pada sertifikasi ulang pesawat ini pada tahun ini juga,” demikian pernyataan American Airlines.
Dalam pengumuman sebelumnya, American Airlines juga mengharapkan bahwa sertifikasi ulang bisa tercapai ‘segera’.
Secara terpisah, Otoritas Penerbangan Federal AS atau FAA menyatakan pihaknya sedang mengikuti proses secara menyeluruh, namun tidak memiliki kerangka waktu yang pasti soal kapan sertifikasi ulang akan selesai.
Laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Minggu (14/7) waktu setempat menyebut perbaikan software pada sistem penerbangan Boeing 737 MAX yang bermasalah dan penyelesaian langkah-langkah keamanan sebelum pesawat itu bisa mengudara kembali, kemungkinan besar akan molor hingga tahun 2020 mendatang.
Sejumlah pejabat FAA yang enggan disebut namanya dan para pemimpin serikat pilot menyatakan tidak ada kerangka waktu yang ditetapkan, namun salah satu skenario mengantisipasi pesawat Boeing 737 MAX baru bisa kembali mengudara pada Januari 2020.(ADI)
Beijing –
Para Duta Besar (Dubes) dari 37 negara ramai-ramai membela perlakuan otoritas China terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Pembelaan yang disampaikan dalam sebuah surat ini, merupakan respons langsung atas kritikan negara-negara Barat sebelumnya.
Sebelumnya, para Dubes dari 22 negara, termasuk Uni Eropa, Australia, Jepang dan Selandia Baru telah menandatangani sebuah surat yang isinya mengecam perlakuan otoritas China terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Pada Jumat (12/7) waktu setempat, giliran 37 negara — termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair dan Korea Utara — merespons kritikan tersebut.
“Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia,” demikian bunyi surat tersebut yang juga ditandatangani oleh Myanmar, Filipina, Zimbabwe dan lainnya.
“Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang,” imbuh surat tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (13/7/2019).
“Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang,” demikian isi surat tersebut.
China dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai ‘kamp konsentrasi’ di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China.
Para Dubes PBB dari 22 negara menyatakan kekhawatiran atas tindakan otoritas China terhadap warga minoritas di Xinjiang.
“Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang… juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” demikian kutipan surat tersebut.
Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang. China juga didorong untuk mengizinkan ‘kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang’.
Sebelumnya pemerintah China menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai ‘pusat pendidikan kejuruan’ yang diikuti secara sukarela, dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja. Otoritas China menegaskan bahwa pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan, terorisme dan separatisme.(DAB)
Washington DC –
Militer Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mengakui rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 buatan Korea Utara (Korut) bisa mengenai target di manapun di daratan utama AS. Rudal Hwasong-15 itu diperkirakan memiliki jangkauan nyaris 13 ribu kilometer.
Seperti dilansir kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap News Agency dan Japan Times, Jumat (12/7/2019), pengakuan tersebut disampaikan oleh Pasukan Amerika Serikat Korea (USFK) dalam laporan resmi pertamanya soal rudal jarak jauh yang dirilis pekan ini.
USFK merupakan komando sub-terpadu dari Komando AS untuk wilayah Indo-Pasifik. Laporan berjudul ‘2019 Strategic Digest’ itu merupakan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh USFK dan Komando PBB dan Komando Pasukan Gabungan.
Diketahui bahwa rudal Hwasong-15 pertama kali diuji coba Korut pada 29 November 2017 lalu. Saat itu, Korut mengklaim rudal antarbenua ini bisa membawa ‘muatan berat super-besar yang mampu menyerang seluruh daratan utama AS’. Saat diuji coba, rudal Hwasong-15 dilaporkan mengudara selama 53 menit dan mencapai ketinggian 4.500 kilometer, sebelum jatuh di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Rudal ini juga disebut mengudara sejauh 960 kilometer.
Laporan USFK menyebut bahwa rudal Hwasong-15 yang disebut memiliki jangkauan rata-rata 8 ribu mil atau 12.874 kilometer ‘mampu menyerang bagian manapun pada daratan AS’.
Menurut laporan USFK, Korut memiliki dua jenis rudal antarbenua lainnya, yakni Hwasong-13 yang memiliki jangkauan 5.500 kilometer dan Hwasong-14 dengan perkiraan jangkauan 12.874 kilometer yang ‘mampu menjangkau sebagian besar daratan AS’. Hwasong-14 diuji coba oleh Korut pada 4 Juli 2017.
“Meskipun tahun 2018 ada jeda dari provokasi Korea Utara yang berulang pada tahun 2016 dan 2017, tantangan mendasar untuk Republik Korea (Korsel)-AS tidak berubah. Aliansi menghadapi ancaman yang diberikan Korea Utara,” sebut laporan USFK itu.
Sejak November 2017, Korut mematuhi moratorium yang ditetapkannya sendiri terhadap uji coba nuklir dan rudal antarbenua. Dialog soal program senjata nuklir dengan AS juga upaya-upaya perdamaian antara Korut dan Korsel terus berlangsung. Namun pada Mei 2019, Korut kembali melakukan uji coba persenjataan dengan melibatkan rudal jarak jauh yang berdampak pada buntunya dialog dengan AS.
“Sementara (pemimpin Korut) Kim Jong-Un memerintahkan pembongkaran tempat uji coba rudal, juga penghancuran fasilitas uji coba nuklir di Punggye-ri yang sangat dipublikasikan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir, denuklirisasi secara menyeluruh yang terverifikasi,” tulis laporan USFK.
Secara garis besar, laporan USFK ini menyatakan bahwa Korut masih jauh dari memenuhi persyaratan yang ditetapkan AS untuk denuklirisasi.(MAD)
Pyongyang –
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un secara resmi disebut sebagai kepala negara Korut dan panglima tertinggi dalam militer Korut dalam konstitusi baru rezim komunis tersebut. Para pengamat menilai konstitusi baru Korut ini mungkin menjadi persiapan menuju perjanjian damai dengan Amerika Serikat (AS).
Diketahui bahwa Korut telah sejak lama menyerukan kesepakatan damai dengan AS untuk menormalisasi hubungan dan mengakhiri perang yang secara teknis masih berlangsung, karena Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata bukan perjanjian damai.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/7/2019), konstitusi baru Korut ini diungkapkan oleh situs berita Naenara pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Dalam konstitusi baru ini, Kim Jong-Un yang merupakan Ketua Komisi Urusan Negara (SAC), lembaga tinggi pemerintahan yang dibentuk tahun 2016, disebut sebagai ‘perwakilan tertinggi untuk seluruh rakyat Korea’ yang sama saja berarti seorang ‘kepala negara’.
Konstitusi baru itu juga menyebut Kim Jong-Un sebagai ‘panglima tertinggi’ Korut.
Konstitusi Korut sebelumnya hanya menyebut Kim Jong-Un sebagai ‘pemimpin tertinggi’ yang menjamin komando ‘keseluruhan pasukan militer’ Korut. Sebelum ini, gelar kepala negara Korut dipegang oleh presiden parlemen Korut, yang dikenal sebagai Presidium Dewan Tertinggi Rakyat.
“Kim memimpikan untuk menjadi Presiden Korea Utara dan dia secara efektif telah membuatnya menjadi kenyataan,” sebut profesor Kim Dong-Yup dari Institut Timur Jauh pada Kyungnam University di Seoul, Korea Selatan (Korsel).
“Dia telah sejak lama berupaya menghapuskan kebijakan abnormal yang mengutamakan militer yang dipegang negara itu sejak lama,” imbuhnya.
Tahun lalu, Kim Jong-Un menggeser fokus pada perekonomian, dengan meluncurkan perundingan nuklir dengan AS dan mengubah citranya sebagai seorang pemimpin dunia melalui KTT dengan Korsel, China dan Rusia.
Dalam pernyataan terpisah, Hong Min selaku peneliti senior pada Institut Korea untuk Unifikasi Nasional di Seoul, menyebut perubahan gelar ini juga ditujukan sebagai persiapan menuju potensi perjanjian damai dengan AS.
“Amandemen ini mungkin menjadi kesempatan untuk menetapkan status Kim sebagai penanda tangan perjanjian damai ketika waktunya tiba nanti, sambil memproyeksikan citra negara (Korut) sebagai negara yang normal,” sebut Hong dalam analisisnya.(ADI)
Islamabad –
Dua kereta api bertabrakan di wilayah Pakistan bagian tengah. Nahas, sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 60 orang lainnya mengalami luka-luka.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (11/7/2019), tabrakan dua kereta api ini terjadi di area Sadiqabad yang masuk dalam distrik Rahim Yar Khan di Provinsi Punjab pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Seorang pejabat senior pemerintahan Pakistan mengatakan, satu rangkaian kereta penumpang yang melaju dari kota Lahore, Pakistan bagian timur menabrak sebuah rangkaian kereta barang yang sedang berhenti di sebuah perlintasan kereta.
Dituturkan kepolisian setempat bahwa para petugas penyelamat berupaya membebaskan korban luka dengan memotong besi pada gerbong-gerbong yang ringsek. Puluhan orang yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit setempat.
Otoritas setempat menyebut 11 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sedangkan pejabat kepolisian setempat, Omar Salamat, menyebut sekitar 66 penumpang mengalami luka-luka.
Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, merilis pernyataan yang isinya menyampaikan belasungkawa mendalam untuk para korban. PM Khan juga menyalahkan infrastruktur perkeretaapian yang telah menua, sehingga memicu kerusakan karena buruknya perawatan dan minimnya investasi.
“Telah meminta Menteri Perkeretaapian untuk mengambil langkah-langkah darurat untuk menghadapi pengabaian infrastruktur perkeretaapian selama bertahun-tahun dan memastikan standar keselamatan,” ujar PM Khan dalam pernyataan via Twitter.
Tayangan televisi setempat menunjukkan kondisi lokomotif maupun gerbong kereta yang rusak parah akibat tabrakan ini. Petugas penyelamat dan warga setempat menggunakan alat pemotong besi dan crane dalam upaya evakuasi para korban.
Penyebab tabrakan maut ini masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Namun Menteri Perkeretaapian, Sheikh Rasheed Ahmed, menduga kesalahan manusia diyakini sebagai penyebabnya.
“Saya telah memerintahkan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan itu akan selesai dalam dua hingga tiga hari,” ucap Sheikh Rasheed kepada media setempat, Geo Television. Sheikh Rasheed juga mengumumkan kompensasi pemerintah untuk keluarga korban tewas dan korban luka, namun jumlahnya tidak diungkap lebih lanjut.
Bulan lalu, enam orang tewas setelah sebuah kereta barang bertabrakan dengan sebuah kereta penumpang di Hyderabad, yang berjarak 165 kilometer dari Karachi.(ARF)
Chicago –
Kepala program Boeing 737 MAX, yang pesawatnya di-grounded secara global usai dua tragedi maut, berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Rencana pensiun ini diumumkan saat Boeing tengah berupaya mengesankan otoritas penerbangan agar Boeing 737 MAX bisa kembali mengudara.
Diketahui bahwa Boeing 737 MAX yang merupakan pesawat terbaru dan paling laku buatan Boeing, tengah di-grounded secara global usai terlibat dua tragedi jatuhnya Lion Air JT 610 pada Oktober 2018 dan Ethiopian Airlines ET 302 pada Maret 2019 yang menewaskan total 346 orang.
Seperti dilansir AFP, Jumat (12/7/2019), Eric Lindblad yang memimpin program Boeing 737 MAX sejak Agustus 2018, diumumkan akan mundur dari jabatannya dan akan bekerja sama dengan penggantinya selama masa transisi. Rencana pensiun Lindblad ini diumumkan oleh Presiden Pesawat Terbang Komersial pada Boeing, Kevin McAllister, dalam memo kepada staf-staf Boeing pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Di sisi lain, rencana pensiun Lindbland ini menandai pengunduran diri paling high-profile dari kalangan pejabat senior eksekutif Boeing sejak 737 MAX di-grounded secara global pada pertengahan Maret lalu.
Pihak Boeing telah meminta maaf atas tragedi maut Lion Air dan Ethiopian Airlines dan mengakui adanya kegagalan komunikasi dengan otoritas-otoritas penerbangan. Namun para pejabat tinggi Boeing, termasuk CEO Dennis Muilenburg, masih tetap menjabat di tengah krisis yang dialami raksasa dirgantara Amerika Serikat (AS) ini.
“Ini merupakan masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita, mengingat fokus utama kita tetap pada kembali mengudaranya 737 MAX dan mengutamakan kualitas dan keamanan dalam segala hal yang kita lakukan,” sebut McAllister dalam memo tersebut.
Boeing dikritik besar-besaran dan secara luas atas pengembangan pada 737 MAX, khususnya untuk sistem penanganan penerbangan yang disebut Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver atau MCAS yang dipandang sebagai faktor yang berkontribusi pada tragedi maut Lion Air dan Ethiopian Airlines.
Dalam memonya, McAllister memuji Lindblad yang disebutnya memiliki ‘kepemimpinan yang kuat dan semangat tanpa lekang dimakan waktu’ sejak memimpin program Boeing 737 MAX kurang dari setahun lalu.
“Lindblad mengungkapkan kepada saya soal keinginannya untuk pensiun tahun lalu dan kita sekarang akan memulai rencana transisi yang bijaksana dan lancar,” tulis McAllister dalam memonya.
Mark Jenks yang disebut sebagai pejabat veteran Boeing, disebutkan akan menggantikan Lindblad. Sebelumnya Jenks memimpin upaya Boeing dalam mengembangkan pesawat komersial ukuran sedang. Memo itu tidak menyebut lebih lanjut waktu serah terima jabatan antara Lindblad dan Jenks.
Lebih lanjut, McAllister menyebut pejabat eksekutif Boeing lainnya, Mike Sinnett, yang banyak mengurusi strategi produk dan pengembangan pesawat terbang di masa depan, akan memikul tugas-tugas Jenks untuk sementara, sembari upaya untuk mengembalikan Boeing 737 MAX ke layanan terus dilakukan.
Diketahui bahwa Boeing telah mengembangkan perbaikan software untuk sistem MCAS pada Boeing 737 MAX. Namun pesawat jenis itu belum mendapatkan izin dari otoritas penerbangan, khususnya Otoritas Penerbangan Federal AS atau FAA untuk kembali mengudara.
Akhir bulan lalu, FAA menemukan masalah baru saat melakukan uji coba simulator pada Boeing 737 MAX. FAA meminta Boeing segera memperbaiki masalah itu, yang disinyalir akan semakin memperpanjang grounding terhadap 737 MAX.(MAD)
Kanada –
Seorang pria terseret air terjun Niagara. Dia kemudian ditemukan dalam keadaan hidup, duduk di bebatuan sungai di bawahnya tanpa luka yang mengancam nyawa.
Dilansir AFP, Kamis (11/7/2019), kepolisian Taman Air Terjun Niagara awalnya merespons panggilan pada Selasa (9/7) pukul 04.00 pagi waktu setempat. Polisi menerima kabar tentang ‘pria dalam krisis’ di tepi Air Terjun Horseshoe, terjun setinggi 188 kaki (57 meter).
Ketika mereka tiba, polisi menyebut pria itu memanjat dinding penahan ke sungai dan kemudian tersapu ke tepi air terjun.
“Si lelaki ditemukan duduk di bebatuan setelah pencarian di sungai tanpa cedera yang mengancam keselamatan,” bunyi laporan polisi.
Pria yang belum teridentifikasi itu berakhir di sisi air terjun Kanada yang mengangkangi perbatasan Amerika Serikat-Kanada.
Insiden tersebut merupakan yang keempat kalinya seorang dewasa bisa bertahan hidup di Niagara tanpa pengaman, menurut laporan berita setempat.
Selain itu, pada 1960, seorang bocah 7 tahun masuk ke air terjun Horseshoe hanya dengan jaket pelampung setelah kecelakaan perahu dan kemudian diselamatkan dari air yang bergelombang dengan menggunakan ban dari kapal tur.(NOV)
Washington –
Militer AS bertujuan ingin membentuk koalisi angkatan laut dengan sekutunya untuk menjamin kebebasan bergerak bagi kapal-kapal komersial di perairan strategis sekitar Semenanjung Arab.
Washington menyalahkan Iran dan menuduh Garda Revolusi Iran berada dibalik serangan terhadap kapal-kapal komersial baru-baru ini.
Militer AS mengumumkan hari Selasa (9/7), AS akan menjamin “penguasaan dan pengawasan maritim dan pengintaian”. Sedangkan anggota koalisi akan bertugas memberikan perlindungan kepada kapal-kapal komersial yang berlayar di bawah bendera masing-masing negara.
Jalur komersial sepertiga kebutuhan minyak dunia
Patroli akan dilakukan di jalur pelayaran yang dianggap sangat rentan saat ini, seperti Selat Hormuz, Teluk Persia dan Teluk Oman. Pengawasan juga akan dilakukan untuk kawasan Bab el Mandeb, yang memisahkan Yaman dari Tanjung Afrika.
“Kami sekarang terlibat dengan sejumlah negara untuk melihat apakah kami dapat mengumpulkan koalisi yang akan memastikan kebebasan pelayaran baik di Selat Hormuz dan Bab el Mandeb,” kata Jenderal Marinir Joseph Dunford, Kepala Staf gabungan AS.
“Selama beberapa minggu ke depan kami akan mengidentifikasi negara mana yang memiliki kemauan politik untuk mendukung inisiatif itu, dan kemudian kita akan bekerja secara langsung dengan militer untuk mengidentifikasi kemampuan khusus yang akan mendukung itu,” kata Dunford.
Hampir sepertiga dari minyak dunia diangkut melalui kawasan laut ini, yang dalam beberapa minggu terakhir dilanda ketegangan. AS menyalahkan Iran bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap tanker minyak. Sementara Teheran menembak jatuh sebuah pesawat pengintai militer tanpa awak(drone) milik AS, yang mereka sebut telah melanggar wilayah udaranya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bulan lalu, dia berharap lebih dari 20 negara akan bekerja sama untuk membangun keamanan maritim di kawasan itu, termasuk sekutu AS Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.(MAD)
Tel Aviv –
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan pada Iran. Diingatkannya, jet-jet tempur Israel bisa mencapai ke mana pun di Timur Tengah, termasuk Iran.
“Baru-baru ini, Iran telah membuat ancaman soal kehancuran Israel,” ujar Netanyahu di pangkalan udara Nevatim di Israel selatan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/7/2019).
Netanyahu mengunjungi pangkalan Angkatan Udara Israel tersebut pada Selasa (9/7) waktu setempat untuk menginspeksi jet-jet tempur F-35 yang diproduksi perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin.
“Sebaiknya diingat bahwa pesawat-pesawat ini bisa mencapai ke mana saja di Timur Tengah, termasuk Iran dan tentunya Suriah,” imbuh pemimpin negeri Yahudi itu.
Sebelumnya, Netanyahu telah mengeluarkan serangkaian statemen keras terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan itu dilontarkan setelah pemerintah Iran memutuskan untuk melanggar sejumlah komitmen sesuai kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan negara-negara besar di dunia. Juga setelah serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak di kawasan Teluk yang menurut Israel dan Amerika Serikat, didalangi oleh Iran. Pemerintah Iran telah membantah tudingan tersebut.
Pada Minggu (7/7) lalu, Netanyahu menyebut keputusan Iran untuk melampaui batasan pengayaan uranium yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015 sebagai “langkah yang sangat berbahaya”. Dia pun menyerukan negara-negara Eropa untuk merespons dengan menjatuhkan sanksi pada Iran.(ARF)
Berlin –
Jaksa penuntut di wilayah Ruhr hari Senin (8/7) mengumumkan telah menahan seorang anak berusia 14 tahun karena dicurigai melakukan pemerkosaan. Mengingat beratnya tuduhan saat ini, dan dua laporan sebelum pelecehan seksual sebelumnya, polisi sudah lebih dulu menahan anak itu.
Seluruhnya ada tiga anak berusia 14 tahun dan dua anak berusia 12 tahun yang diperiksa di kota Mülheim an der Ruhr Jumat lalu (5/7) atas dugaan pemerkosaan, setelah penduduk melaporkan adanya “kejahatan seksual yang serius” kepada polisi.
“Langkah-langkah yang tepat sedang dipersiapkan,” kata pihak berwenang di ibukota negara bagian Nordrhein Westfalen, Düsseldorf. Sebagai alasan penahanan remaja tersebut, pihak berwenang mengutip kekhawatiran sesama siswa akan bahaya yang mungkin muncul dari kelompok itu, sebagai alasan untuk menahan pemuda 14 tahun tersebut.
Kasus yang mengguncang Jerman
Kelima pemuda itu diduga terlibat dalam pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun di daerah berhutan di belakang taman bermain di kota Mülheim an der Ruhr, hari Jumat lalu.
Beberapa penduduk mengatakan, mereka mengikuti anjing mereka ke daerah dekat taman bermain di belakang taman dan menemukan dua laki-laki dan seorang perempuan muda.
Polisi kemudian menemukan bahwa kelompok itu terdiri dari lima anak laki-laki. Anak perempuan yang diperkosa kini dirawat di rumah sakit.
Menurut aturan hukum Jerman, usia 12 tahun terlalu muda untuk diproses hukum, karena itu mereka dibebaskan dan diserahkan kepada orang tuanya, setelah diinterogasi satu malam. Salah seorang anak yang berusia 14 tahun ditahan sejak hari Senin. Kelima anak itu diskors dari sekolahnya sampai liburan musim panas. Kasus ini langsung menjadi sorotan media-media Jerman.
Debat tentang kejahatan remaja
Perdebatan segera terjadi di berbagai media mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana. Di bawah hukum Jerman, anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat diproses secara pidana. Yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah orang tua, wali hukum atau kantor urusan remaja setempat.
Kepala serikat polisi Jerman, GdP, menyerukan agar batas usia diturunkan menjadi 12 tahun, mengingat beberapa kasus kejahatan remaja beberapa tahun terakhir. Sedangkan Asosiasi Hakim Jerman menolak tuntutan itu dan mengatakan, penurunan batas usia itu akan berdampak apa pun untuk mencegah kejahatan remaja.
“Memperketat hukum untuk menurunkan angka kejahatan tidak akan berfungsi pada kaum remaja,” kata Ketua Asosiasi Hakim Jens Gnisa kepada kantor berita Jerman, DPA. Dia menegaskan, sistem peradilan anak saat ini sudah menghasilkan “penurunan signifikan dalam kenakalan remaja melalui misi pembinaan yang ditetapkan di dalamnya.”
Sistem hukum berbeda-beda
Asosiasi Perlindungan Anak di Jerman juga menentang keras penurunan batas usia, dengan mengatakan bahwa kantor kesejahteraan remaja harus menanggapi kasus-kasus secara individual dan menyelidiki penyebab perilaku anak bersangkutan.
Dibandingkan dengan negara lain, batas usia tanggung jawab pidana di Jerman termasuk relatif tinggi. Di Inggris misalnya, tanggung jawab pidana sudah dimulai pada usia 10 tahun. Sedangkan di Skotlandia, batas usianya 8 tahun, meskipun anak-anak hanya bisa diproses ke pengadilan saat mereka berusia 12 tahun.
Situasi di Amerika Serikat rumit. Untuk kejahatan federal, batas usia minimum adalah 11 tahun, sementara mayoritas negara bagian tidak memiliki batas usia minimum tanggung jawab pidana. Ini berarti, secara teoritis seorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana berapapun usianya. Dalam sebagian besar kasus, ada tes-tes yang dilakukan terhadap pelaku remaja untuk menentukan apakah mereka mengetahui apa yang mereka lakukan. Di beberapa negara lain, batas usia pidana berkisar dari 7 hingga 10 tahun.(ADI)