JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM dari petugas kepolisian terkait tewasnya 4 orang laskar FPI. Tim advokasi dari laskar FPI mengaku menyesalkan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM.
“Menyesalkan hasil penyelidikan yang hanya berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut,” kata tim advokasi, Hariadi Nasution dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1/2021).
Hariadi menilai peristiwa penembakan laskar FPI tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Sehingga menurutnya, Komnas HAM seharusnya merekomendasikan proses penyelesaian sesuai dengan UU terkait pengadilan HAM.
“Bila Komnas HAM RI konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM, maka seharusnya Komnas HAM RI merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, karena menurut kami peristiwa tragedi 7 Desember 2020 yang terjadi di Karawang, adalah jelas pelanggaran HAM berat,” kata Hariadi.
Dia juga mengaku menyesalkan rekonstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM. Dimana menurutnya, Komnas HAM mengambil informasi terkait peristiwa tembak menembak hanya dari satu pihak.
“Menyesalkan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM RI, terkait peristiwa tembak menembak, yang sumber informasinya hanya berasal dari satu pihak, yaitu pelaku,” ujar Hariadi.
“Komnas HAM RI terkesan melakukan ‘jual beli nyawa’, yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap 2 korban lewat konstruksi narasi tembak menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruksi peristiwa tembak menembak tersebut. Pada sisi lain Komnas HAM RI ‘bertransaksi nyawa’ dengan menyatakan 4 orang sebagai korban pelanggaran HAM,” sambungnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, mendukung pembentukan tim geonomik surveilans. Namun, Saleh mengatakan kerja sama tim itu harus diperluas tidak hanya dengan kementerian kesehatan.
“Itu kan arahnya baik ya untuk identifikasi varian virus yang ada di Indonesia termasuk mutasi virus, ya karena itu bisa kita dorong, tapi dalam konteks mempelajari itu bukan hal yang mudah tentunya ya,” kata Saleh, kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).
“Untuk itu kita mendorong agar untuk bekerja sama tidak hanya dengan kemenkes saja tapi kepada lembaga lain termasuk perguruan tinggi kalau perlu dengan lembaga penelitian yang ada dan kalau bisa ya kerja sama dengan lembaga riset internasional lainnya, ” lanjut Saleh.
Menurut Saleh, dengan kerja sama beberapa pihak itu, hasil penelitian menjadi maksimal. Sehingga, virus yang bisa langsung terdeteksi.
“Jadi dengan begitu, hasil kajian mereka maksimal, dan betul bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah, saya kira ini suatu sikap dan kebijakan yang sangat baik untuk mengidentifikasi. Jangan sampai virus jenis baru sudah sampai ke Indonesia kita malah tidak tahu,” ujarnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selama periode 2020, Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah memproses 15 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Empat di antaranya telah dibawa ke persidangan.
“Untuk tahun 2020 ini dewas itu menerima 15 dugaan pelanggaran kode etik,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho, dalam konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021).
Albertina menyebut dari 15 laporan itu, semuanya telah diselesaikan di tahun 2020. Di mana, kata dia, empat dibawa ke sidang etik karena cukup bukti.
“Dan yang 11 tidak dibawa ke sidang etik karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik,” ujar Albertina.
Dia menjelaskan sanksi dari empat orang yang diproses dalam sidang kode etik. Hukumannya mulai dari sanki teguran tertulis hingga sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat dari pegawai KPK.
Berikut rincian 4 berkas sidang etik dan putusan Dewas KPK:
1. Ketua WP KPK Yudi Purnomo terkait pemberitaan Kompol Rosa Purba Bekti
Dalam kasus ini, Dewas KPK menyatakan Yudi Purnomo bersalah melanggar kode etik terkait pemberitaan soal penarikan kembali penyidik KPK Kompol Rosa Purba Bekti ke instansi asalnya yaitu Polri. Yudi sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK dikenai sanksi teguran tertulis.
2. Ketua KPK Firli Bahuri
Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertilis II terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Firli terbukti melanggar kode etik terkait naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan.
3. Plt Dumas KPK Aprizal Terkait OTT Pejabat UNJ
Dewas KPK menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal. Aprizal terbukti melanggar kode etik terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
4. Pengawal Tahanan Eks Menpora Imam Nahrowi
Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat, yakni pemecatan, terhadap salah satu pegawai tidak tetap di KPK yang berada di Bidang Pengamanan dalam Biro Umum, dengan inisial TK. Pegawai itu terbukti melanggar karena menerima uang dari mantan Menpora Imam Nahrawi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penambahan kasus positif COVID-19 hari ini terjadi sebanyak 9.321. Penambahan ini tertinggi sejak awal pandemi.
“Berat bagi saya untuk menyampaikan ini, penambahan kasus positif hari ini adalah yang tertinggi sejak awal pandemi, mencapai 9 ribu, bahkan angka ini meningkat hampir 500 hanya dalam waktu satu hari ini,” kata Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam tayangan yang disiarkan langsung, Kamis (7/1/2021).
Wiku mengatakan penambahan ini akibat libur panjang Natal dan tahun baru. Dia menyayangkan hal itu. Padahal, menurutnya, peringatan terkait libur panjang sudah disampaikan berulang-ulang.
“Ini adalah imbas dari libur panjang, ternyata pada pembelajaran yang keempat kalinya kita masih belum berhasil juga memperbaiki dan mengambil pelajaran dari 3 libur panjang sebelumnya yang telah kami sampaikan berulang-ulang,” ujarnya.
“Ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu untuk segera kita hentikan,” lanjut Wiku.
Diketahui, kasus positif Corona (COVID-19) di Indonesia pecah rekor lagi. Penambahan terbanyak berasal dari DKI Jakarta.
Data tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dipublikasikan BNPB pada Kamis (7/1/2020). Selain DKI, kasus positif baru yang tertinggi hari ini ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Pemerintah melaporkan kasus baru positif Corona secara nasional mencapai 9.321 kasus. Jumlah kumulatif kasus positif Corona di Indonesia adalah 797.723 hingga hari ini.
Kemudian angka pasien sembuh Corona hari ini 6.924 kasus, sehingga total keseluruhan 6529.437 kasus. Selanjutnya kasus meninggal dunia akibat Corona bertambah 224 kasus, sehingga angka kematian pasien Corona di Indonesia 23.520 hingga hari ini.
Pemerintah melaporkan sebanyak 68.019 spesimen terkait Corona (COVID-19) telah diperiksa hari ini. Pemerintah hari ini juga memantau 68.753 suspek Corona. Virus Corona sudah menyebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut beberapa isu yang akan menjadi perhatian dunia. Mulai dari demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga lingkungan hidup.
“Isu demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup diperkirakan akan semakin menjadi perhatian dunia,” kata Retno dalam paparan tahunan Kemlu yang ditayangkan virtual, Selasa (6/1/2021).
Selain itu, Retno juga berbicara mengenai digitalisasi yang akan memberikan pengaruh dalam aktivitas ekonomi ke depan. Meski begitu, digitalisasi juga memberikan tantangan, yakni meningkatnya kejahatan cyber.
“Digitalisasi akan banyak memberikan pengaruh pada aktivitas ekonomi ke depan. Di saat yang sama digitalisasi juga memberikan tantangan kejahatan cyber yang semakin meningkat dan peluang information infrastructure breakdown,” ujarnya.
Bicara mengenai tantangan saat ini, Retno menyisipkan harapan agar pandemi COVID-19 segera selesai. Vaksinasi yang akan dimulai di RI disebutnya akan menjadi optimisme baru ke depan.
“Kita berharap secara bertahap pandemi COVID-19 akan dapat teratasi. Ketersediaan beberapa vaksin menimbulkan optimisme baru,” ucapnya.
Meski begitu, kata Retno, kesetaraan akses vaksin di dunia saat ini masih menjadi tantangan. Dia berharap seluruh dunia dapat bergotong royong kerja sama untuk menyetarakan vaksin Covid, sehingga pertumbuhan global tidak terhambat.
“Namun kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara menjadi tantangan terutama di kuartal pertama dan kedua 2021. Vaksin juga menimbulkan harapan mulai terungkitnya kegiatan ekonomi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global dapat mencapai 5,2 persen bahkan untuk kawasan Asia mencapai sebesar 6,9 persen,” ucapnya.
“Di sisi lain, kita masih melihat kekhawatiran berlanjutnya rivalitas antara negara besar. Jika tidak terdapat niatan negara-negara tersebut untuk mengurangi rivalitas dan lebih memajukan kerja sama maka upaya penanganan pandemi dan pertumbuhan ekonomi global dapat terhambat. Diperlukan collective global leadership yang kuat, recover together, recover stronger through colletive global leadership,” lanjut Retno.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ribuan video diperiksa Komnas HAM terkait insiden Km 50 Tol Jakarta-Cikampek yang menewaskan enam pengawal Habib Rizieq. Ada lebih dari 8.000 video yang diperiksa Komnas HAM.
“Kami memeriksa video lebih dari 8.000 video,” ujar komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat ditemui di kantornya, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Komnas HAM menjelaskan hampir keseluruhan video yang diperiksa ini terkait dengan bagaimana perjalanan yang ada di lokasi kejadian.
“Jadi perjalanan-perjalanan mobil yang teridentifikasi di lokasi itu, kami saat ini sedang memastikan lagi,” ujar Anam.
Komnas HAM juga sudah melihat video tersebut secara acak di sepanjang alur peristiwa tewasnya pengikut Habib Rizieq. Saat ini Komnas HAM akan terus dalami terkait video tersebut.
“Kita lihat lagi biar rapi dan semoga sesegera mungkin cepat selesai,” kata Anam.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sudah ada 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac dalam bentuk jadi yang tiba di Indonesia. Minggu depan, rencananya ada 15 juta bahan baku vaksin yang tiba di Indonesia.
Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah. Dari 3 juta dosis vaksin ini, 700 ribu di antaranya sudah dikirim ke daerah-daerah.
“Dua hari lalu telah kita kirim vaksin ke 34 provinsi, tahapan pertama baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah. Tapi stok kita akan ada 3 juta, baru dikirim ke daerah 700 ribu. Nanti akan dikirim lagi berikutnya, akan dikirim lagi berikutnya. Insyaallah minggu depan juga akan ada datang lagi 15 juta vaksin dalam bentuk baku, bahan baku, bulk, yang akan diproduksi oleh Bio Farma,” ujar Jokowi, yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).
Setelah tiba di Indonesia, 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 akan dikembangkan dan diproduksi PT Bio Farma. Vaksin ini kemudian dikirim ke daerah-daerah setelah lolos uji klinis.
“Jadi kirim ke daerah lagi untuk vaksinasi yang pertama, memang prioritasnya di tenaga kesehatan, dokter, perawat yang ada di rumah sakit. Kedua, nanti TNI-Polri dan juga guru dan langsung juga berbarengan masyarakat,” kata Jokowi.
Vaksinasi COVID-19 akan dimulai hari Rabu (13/1) secara serempak di 34 provinsi. Jokowi berpesan kepada masyarakat untuk tetap patuh akan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.
“Kita berharap dimulainya vaksinasi ini bisa menangani dan mengendalikan COVID-19. Tapi saya juga titip, kita semuanya untuk menyampaikan ke saudara dan tetangga, rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, meskipun vaksinasi minggu depan sudah dimulai, saya meminta untuk tetap kita waspada, tidak lengah, disiplin terhadap protokol kesehatan,” kata Jokowi.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) memastikan proses vaksinasi perdana virus Corona (COVID-19) digelar hari Rabu depan pada 13 Januari. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin.
“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1) di Jakarta oleh Bapak Presiden,” ujar BGS dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Selasa (5/1/2021).
Hal ini disampaikan BGS dalam rapat koordinasi Kesiapan Vaksinasi COVID-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. Mengenai vaksinasi COVID-19, BGS berharap kepala daerah turun untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, Bapak/Ibu Gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujar BGS.
Penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, diikuti secara serentak di 34 provinsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” ucap BGS.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kasus positif virus Corona (COVID-19) di RI hari ini bertambah 7.445. Total kasus positif Corona di Tanah Air menjadi 779.548.
Berdasarkan data di situs Kemkes, Selasa (5/1/2021), tercatat juga ada tambahan pasien sembuh dari Corona sebanyak 6.643. Total pasien sembuh menjadi 645.746.
Pasien yang meninggal akibat virus Corona bertambah 198. Jumlah kumulatif pasien meninggal akibat Corona sebanyak 23.109.
Jumlah pasien suspek Corona yang dipantau pada hari ini sebanyak 70.201. Sedangkan spesimen yang diperiksa sebanyak 60.520.
Pada hari sebelumnya, total kasus kumulatif virus Corona sebanyak 772.103, 639.103 pasien sembuh dari Corona, dan 22.911 pasien meninggal akibat Corona.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadwalkan proses vaksinasi COVID-19 akan dimulai minggu depan. Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus mengantongi izin edar BPOM.
“Syarat mutlak sesuai ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh vaksin yang dipakai. BPOM tetap harus memeriksa hasil uji klinis tahap 3, baik yang dilakukan di Indonesia dan berbagai negara, sesuai ketentuan sebelum memberikan izin edar terhadap vaksin yang dipakai dalam kondisi darurat,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena kepada wartawan, Senin (4/12/2020).
Melki mengingatkan vaksin yang nanti digunakan harus dipastikan lulus uji klinis tahap 3. Selain itu, dia juga mengingatkan aspek kehalalan yang harus terpenuhi.
“Vaksin Sinovac dan vaksin dari luar negeri yang digunakan, juga vaksin produksi dalam negeri, semua harus diperiksa hasil uji klinis tahap 3 sebelum diberikan izin edar oleh BPOM. Aspek efikasi, keamanan dan manfaat dipastikan oleh BPOM dan aspek kehalalan oleh MUI, sehingga vaksin yang dipakai oleh masyarakat bisa diterima dan dipakai sesuai rencana pemerintah, yang diumumkan oleh Ketua KPC PEN Pak Airlangga dan Menkes Pak Budi Sadikin,” papar anggota DPR dapil NTT II itu.
Melki sendiri meyakini BPOM telah memiliki standar sebelum mengeluarkan izin edar. Dia juga meminta persyaratan penggunaan vaksin mengikuti standar organisasi kesehatan dunia (WHO).
“Syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan WHO dan BPOM RI tetap harus dilalui oleh vaksin yang akan digunakan sebelum diberikan izin edar oleh BPOM RI. BPOM tentu memenuhi semua ketentuan sebelum keluarkan izin edar,” kata dia.(DON)