JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan bahwa lembaga itu memiliki yurisdiksi atas situasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel, membuka jalan bagi pengadilan tersebut untuk membuka penyelidikan kejahatan perang.

Jaksa ICC, Fatou Bensouda telah meminta pendapat hukum pengadilan tersebut tentang apakah jangkauannya meluas ke daerah-daerah yang diduduki oleh Israel, setelah mengumumkan pada Desember 2019 bahwa dia ingin memulai penyelidikan penuh.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/2/2021), ICC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para hakim telah “memutuskan, secara mayoritas, bahwa yurisdiksi teritorial pengadilan atas situasi di Palestina… diperluas ke wilayah yang diduduki Israel sejak tahun 1967, yaitu Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.”

Palestina adalah anggota di pengadilan internasional tersebut, telah bergabung pada 2015, sementara Israel bukan anggota dan menolak yurisdiksinya.

ICC menambahkan bahwa keputusannya bukanlah keputusan tentang “kenegaraan” Palestina, tetapi itu mengikuti dari posisi Palestina sebagai anggota, di bawah Statuta Roma yang didirikan oleh ICC.

Jaksa ICC, Bensouda memperoleh temuan pada Desember 2019 bahwa “kejahatan perang telah atau sedang berlangsung di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.”

Dia menyebut Pasukan Pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas sebagai kemungkinan pelaku “kejahatan perang” tersebut.

Kantornya mengatakan pihaknya “menyambut kejelasan yudisial ini” dan “kemudian akan memutuskan langkah selanjutnya yang dipandu secara ketat oleh mandat independen dan tidak memihak.(MAD)

Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengakui China sebagai pesaing Amerika yang paling serius. Namun Biden menyatakan AS siap bekerja dengan China jika memang menjadi kepentingan negara itu.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/2/2021), Biden menyampaikan pidato membahas kebijakan luar negeri pemerintahannya pada Kamis (4/2) waktu setempat. Berbagai isu dibahas dalam pidato itu, termasuk soal China — yang terlibat perselisihan dalam berbagai isu dengan AS di bawah mantan Presiden Donald Trump.

“Kita juga akan secara langsung menghadapi tantangan yang ditimbulkan pada nilai-nilai kemakmuran, keamanan dan demokrasi kita oleh pesaing paling serius kita, China,” cetus Biden dalam pidato yang disampaikan saat kunjungan pertamanya ke Departemen Luar Negeri AS.

“Kita akan mengkonfrontasi penyalahgunaan ekonomi China, melawan tindakan agresifnya untuk mendorong kembali serangan China terhadap hak asasi manusia, kekayaan intelektual dan pemerintahan global,” tegasnya.

“Tapi kita siap bekerja dengan Beijing, ketika itu menjadi kepentingan Amerika untuk melakukannya,” ujar Biden.

Diketahui bahwa selama era Trump, hubungan China dan AS merosot ke level terendah sejak terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara tahun 1979 silam. Kedua negara berselisih soal berbagai isu mulai dari perdagangan dan teknologi hingga Hong Kong, Taiwan, dan Xinjiang, serta Laut China Selatan.

Sebelumnya, seorang diplomat top China, Yang Jiechi, menyerukan agar China dan AS memulihkan hubungan. Menjabat sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri pada Partai Komunis China, Yang menegaskan China siap bekerja dengan AS untuk memajukan hubungan ‘tanpa konflik, tanpa konfrontasi, saling menghormati dan kerja sama yang saling menguntungkan’.(DAB)

London –
Kecaman untuk kudeta militer di Myanmar datang dari negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok Group of Seven atau G7. Para Menteri Luar Negeri (Menlu) dari negara G7 menyerukan militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan membebaskan semua tokoh yang ditahan.

G7 merupakan organisasi antarpemerintah yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (AS). Untuk tahun ini, Inggris memegang kepemimpinan Presidensi Kelompok G7.

Seperti disampaikan keterangan pers Kedutaan Besar Inggris di Jakarta yang diterima detikcom, Rabu (2/3/2021), para Menlu dari ketujuh negara itu kompak menyerukan militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilu November 2020 lalu.

“Kami, para Menteri Luar Negeri G7 dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar,” demikian pernyataan gabungan para Menlu negara G7 itu.

“Kami sangat prihatin dengan penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta penargetan media,” imbuh pernyataan itu.

Para Menlu negara G7 itu menyerukan militer Myanmar untuk segera mengakhiri keadaan darurat dan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis, yang sebelumnya dipimpin Suu Kyi.

“Membebaskan semua yang telah ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum,” tegas pernyataan itu.

“Hasil pemilu November harus dihormati dan Parlemen harus kembali melaksanakan sidang secepatnya,” tambah pernyataan para Menlu negara G7 tersebut.(MAD)

Bangkok –
Tiga anggota kelompok pro-demokrasi ditangkap menyusul bentrokan antara demonstran dengan polisi anti huru-hara di depan kedutaan Myanmar di Bangkok, Thailand. Bentrokan itu juga menyebabkan 14 polisi Thailand terluka.

Dilansir dari The Star, Selasa (2/2/2021) para pengunjuk rasa yang dipimpin oleh aktivis pro-demokrasi We Volunteer (WeVo) berkumpul pada Senin (1/2) sore waktu setempat memprotes pengambilalihan militer di Myanmar dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah Myanmar lainnya.

Polisi berusaha untuk mengamankan demonstrasi di North Sathorn Road, setelah pengunjuk rasa masih bertahan di luar jangka waktu yang telah disepakati yaitu 30 menit.

Lokasi demonstrasi dibersihkan pada pukul 17.40 waktu setempat, setelah itu polisi menutup rute dari kedutaan ke persimpangan Sathorn-Narathiwat.

Tiga anggota WeVo – Wichaphas Srikasiphan (21), Pannaphat Chanthanangkul (20) dan Kiattisak Phanrenu (20) – dilaporkan ditangkap. Selain itu, polisi setempat juga menyita truk pickup yang dilengkapi pengeras suara, yang digunakan para pengunjuk rasa.

Para pengunjuk rasa yang ditangkap dibawa ke Kantor Polisi Yannawa. Mereka dituduh mengadakan pertemuan publik yang melanggar keputusan darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat, untuk mengendalikan wabah COVID-19.

Empat belas petugas polisi menderita luka-luka dalam bentrokan dengan demonstran tersebut.

Seorang polisi mengalami luka pada gendang telinganya dan seorang polisi lainnya mengalami luka di lutut, sedangkan 12 polisi lainnya hanya mengalami luka ringan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Polisi.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan sampai saat ini warga negara Indonesia yang berada di Myanmar dalam keadaan aman. Selain diminta tetap tenang, Kemlu meminta agar WNI di Myanmar bisa menghubungi KBRI jika menghadapi masalah. “WNI sejauh ini dalam kondisi baik,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Faizasyah menyebut sejauh ini sudah ada instruksi dari KBRI di Myanmar terkait persoalan kudeta di Myanmar. WNI juga diminta untuk menghubungi pihak KBRI jika menghadapi masalah.

“KBRI telah berikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI jika menghadapi masalah,” ujarnya.

Sementara itu, KBRI Yangon terus memantau situasi polisi di Myanmar. Keamanan WNI adalah menjadi prioritas pemerintah.

“KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi politik terkini di Myanmar. Keamanan dan keselamatan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) di Myanmar menjadi prioritas KBRI Yangon. Himbauan Keamanan telah dikeluarkan KBRI Yangon tanggal 1 Februari 2021 pagi hari untuk memastikan bahwa WNI/BHI Indonesia tetap tenang, waspada, dan dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan,” kata KBRI Yangon dalam keterangan pers melalui laman resmi Kemlu.

KBRI juga terus berkomunikasi dengan WNI di Myanmar. KBRI meminta agar WNI menghubungi pihaknya jika butuh bantuan.

“KBRI Yangon secara berkesinambungan melakukan kontak dengan WNI/BHI Indonesia di Myanmar, secara langsung maupun melalui perwakilan tertentu guna memastikan keselamatan dan keamanan mereka. KBRI Yangon senantiasa mendorong WNI/BHI di Myanmar untuk menghubungi KBRI Yangon untuk memperoleh dukungan dan bantuan,” jelasnya.

Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/2), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.

Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.

Dia juga menambahkan, beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. “Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.(DON)

Naypyidaw –
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) bereaksi usai pemimpinnya Aung San Suu Kyi ditahan militer Myanmar. NLD menduga militer Myanmar benar-benar melakukan kudeta.

“Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta,” ujar Juru Bicara NLD, Myo Nyunt, seperti dikutip AFP, Senin (1/2/2021).

Aung San Suu Kyi ditahan militer Myanmar di ibu kota Naypyidaw. Selain Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint juga ditahan militer Myanmar.

“Kami mendengar Presiden (Win Myint) dan Penasihat Negara (Aung San Suu Kyi) telah ditahan di Naypyidaw, kami mendengar mereka ditangkap oleh militer,” kata Nyunt.

Penahanan Aung San Suu Kyi terjadi setelah sepekan meningkatnya gejolak dari militer. Sementara itu, seperti dilansir Reuters, juru bicara militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai konfirmasi.

Pada kesempatan sebelumnya, panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan kepada personel militer bahwa konstitusi harus dihapus jika tidak dipatuhi. Ia memberi contoh peristiwa-peristiwa sebelumnya ketika undang-undang dihapuskan di Myanmar.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu (30/01), militer Myanmar dikenal secara lokal sebagai Tatmadaw mengatakan komentar sang panglima itu telah disalahartikan.(DAB)

Washington DC –
Pesawat kepresidenan Ekuador melakukan pendaratan darurat pada Sabtu di Washington DC, Amerika Serikat. Pesawat tersebut turut membawa Presiden Ekuador, Lenin Moreno.

Dilansir AFP, Minggu (31/1/2021), Kementerian Komunikasi Ekuador mengumumkan kondisi Moreno dan rombongan baik-baik saja. Mereka melakukan pendaratan darurat karena adanya masalah teknis.

“Pesawat presiden mengalami kerusakan mekanis beberapa menit setelah lepas landas dari Washington DC dan harus melakukan pendaratan darurat,” kata Kementerian Komunikasi Ekuador.

“Moreno dan semua penumpang pesawat baik-baik saja dan akan kembali ke Ekuador dalam beberapa jam mendatang,” sambungnya.

Dalam pengumuman itu, tidak disebutkan secara rinci pesawat mengalami masalah di bagian mana. Pengumunan itu hanya menyebutkan semua orang yang ada di dalam pesawat dalam keadaan baik.

Sebelum peristiwa itu terjadi, Morena baru saja melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat. Dia baru saja bertemu dengan sejumlah pejabat termasuk Presiden AS, Joe Biden.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan kebijakan lockdown di Inggris akan dicabut pada 8 Maret. Pemerintah akan membuka sekolah dan memberlakukan langkah-langkah baru untuk menekan penyebaran COVID-19.

“Karena itu kami berharap akan aman untuk memulai pembukaan kembali sekolah mulai Senin tanggal 8 Maret, dengan pembatasan ekonomi dan sosial lainnya dicabut (saat itu atau) sesudahnya, jika data memungkinkan,” kata Johnson kepada parlemen, seperti dilansir reuters, Kamis (28/1/2021).

Varian baru di Inggris yang sangat menular muncul di wilayah bagian tenggara Inggris sejak akhir tahun lalu. Virus ini telah menyebabkan peningkatan jumlah infeksi di seluruh wilayah Inggris.

Pada hari Selasa, jumlah kematian COVID-19 Inggris melampaui 100.000. Inggris negara Eropa pertama yang mencapai angka itu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan Johnson atasi krisis yang juga telah menghantam ekonomi.

Diketahui, Inggris telah diisolasi sejak awal Januari dengan sekolah, pub, dan restoran ditutup dan orang-orang diminta untuk tinggal di rumah. Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, yang pemerintahnya memutuskan tindakan mereka sendiri, juga berada di bawah berbagai batasan.

Inggris juga telah memulai program vaksinasi untuk memberikan suntikan kepada 15 juta orang dalam kelompok prioritas pada pertengahan Februari.

Kemudian, Inggris telah melarang pelancong dari 22 negara yang berisiko tinggi ataupun negara di mana varian virus Corona baru muncul, seperti Afrika Selatan dan beberapa di Amerika Selatan.

Mereka yang ingin meninggalkan Inggris perlu memberikan alasan yang jelas, kata Menteri Dalam Negeri Priti Patel. Polisi akan lebih banyak disiagakan di pelabuhan dan bandara untuk memulangkan orang-orang yang tidak memiliki alasan yang jelas untuk bepergian.

“Orang seharusnya tidak bepergian,” katanya kepada parlemen, mengutip kasus orang yang muncul di stasiun kereta London dengan peralatan ski.

“Itu jelas tidak bisa diterima. Kami melihat banyak influencer di media sosial memamerkan di belahan dunia mana mereka berada, terutama di belahan dunia yang cerah. Pergi berlibur bukanlah pengecualian,” lanjutnya.(DAB)

Washington –
Sejumlah kapal induk Amerika Serikat berlayar di Laut Cihna Selatan untuk melakukan latihan “pelayaran bebas”. Operasi ini merupakan yang pertama di wilayah itu sejak Joe Biden dilantik sebagai presiden AS.

Kelompok kapal induk AS yang dipimpin oleh kapal induk USS Theodore Roosevelt memasuki Laut China Selatan pada Sabtu (23/1) waktu setempat. Komando Indo-Pasifik AS mengatakan, pada hari yang sama Taiwan melaporkan beberapa jet tempur dan pesawat pembom China telah terbang ke zona pertahanan udaranya.

“Senang rasanya berada di Laut China Selatan lagi, melakukan operasi rutin, mempromosikan kebebasan laut, dan meyakinkan sekutu dan mitra,” kata Laksamana Muda Doug Verissimo, komandan Kapal Induk AS, dilansir AFP, Senin (25/1/2021).

Beijing telah mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan – meskipun Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga mengklaim sebagian adalah milik mereka.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut latihan rutin AS sebagai “unjuk kekuatan dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan”.

Laut China Selatan merupakan jalur perairan yang strategis dan juga diyakini memiliki simpanan minyak dan gas yang berharga.

Beijing bergerak agresif untuk mengubah terumbu karang menjadi pulau buatan yang mampu menampung pesawat militer. Tindakan itu membuat marah negara-negara yang juga berebut klaim di daerah tersebut.

Operasi AS itu dilakukan beberapa hari setelah Washington menyampaikan komitmennya kepada Taiwan.

Taiwan memisahkan diri dari China pada akhir perang saudara pada tahun 1949 dan berada di bawah ancaman invasi terus-menerus, di mana China bersumpah untuk merebut Taiwan suatu hari nanti.

Beijing menolak setiap kontak resmi dengan Taiwan dan mencoba untuk menjaga pulau itu terisolasi secara diplomatis.(DAB)