Manila –
Wartawan senior Filipina, Maria Ressa, yang kerap mengkritik Presiden Rodrigo Duterte dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar 90 ribu Peso (Rp 24,5 juta). Ressa dibebaskan beberapa jam usai ditangkap di bandara Manila atas tuduhan melanggar aturan kepemilikan asing pada media-media Filipina.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (29/3/2019), usai dibebaskan, Ressa yang juga pemimpin redaksi situs berita Rappler ini punya pesan khusus untuk otoritas Filipina.
“Anda tidak bisa mempermalukan dan mengintimidasi jurnalis untuk membungkam mereka. Kami akan membela diri dan melawannya,” tegas Ressa kepada wartawan usai dirinya dibebaskan.
Kasus hukum terhadap Rappler menuai kecaman internasional dan memicu kekhawatiran soal kebebasan pers di Filipina. Hal itu juga memunculkan tuduhan bahwa Ressa sengaja menjadi target karena posisi kritis Rappler terhadap Duterte dan kebijakan-kebijakannya.
Disebutkan Ressa bahwa Rappler dan jajaran eksekutif di dalamnya kini tengah menghadapi 11 kasus. Ressa sendiri sudah tujuh kali membayar jaminan terkait kasus-kasus yang menyeret media yang didirikannya ini.
Pada Februari lalu, Ressa ditangkap terkait kasus fitnah-siber. Saat itu, dia ditahan satu malam sebelum dibebaskan usai membayar jaminan. Ressa ditangkap lagi di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) pada Jumat (29/3) waktu setempat, sesaat setelah mendarat dari Amerika Serikat (AS).
“Sungguh menyedihkan sambutan semacam ini yang diberikan negara kita kepada jurnalis,” ucap Ressa, yang pernah dinobatkan sebagai salah satu Person of the Year tahun 2018 versi majalah TIME.
Usai bebas dengan jaminan, Ressa akan resmi didakwa dalam persidangan yang digelar 10 April mendatang.
Diketahui bahwa jaksa-jaksa Filipina mengajukan dakwaan terbaru terhadap Ressa dan jajaran eksekutifnya pada Rabu (27/3) lalu saat dia masih di luar negeri. Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Oscar Albayalde, menyatakan anak buahnya hanya menjalankan perintah pengadilan saat menangkap Ressa di bandara.
Konstitusi Filipina melarang kepemilikan pihak asing dalam media-media yang beroperasi di wilayahnya. Rappler telah menegaskan bahwa pihak asing yang berinvestasi melalui Philippine Depositary Receipts (PDR) tidak memiliki pengaruh dalam operasionalnya. Depositary Receipts merupakan sertifikat yang bisa dinegosiasikan yang diterbitkan oleh sebuah bank yang mewakili saham milik sebuah perusahaan asing yang terlibat dalam perdagangan bursa saham lokal.
Kelompok pemantau media menilai dakwaan-dakwaan terhadap Ressa dan Rappler dimaksudkan untuk mengintimidasi pihak-pihak yang mengkritik dan menantang kepemimpinan Duterte, terutama operasi memerangi narkoba.
Serikat Nasional Jurnalis Filipina menyebut Rappler telah menjadi kambing hitam bagi ‘pemerintahan Duterte yang berupaya membungkam atau mengintimidasi pers yang independen dan kritis’. Beberapa waktu lalu Duterte terang-terangan meluapkan kekesalannya pada Rappler dan beberapa kali terlibat perdebatan dengan wartawan-wartawannya yang dikenal gemar mengkritik kebijakan dan mempertanyakan akurasi dalam perang melawan narkoba.
Merespons hal itu, juru bicara kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, menyatakan pengadilan dan polisi hanya bertindak sesuai hukum yang berlaku dalam menerbitkan dan mengeksekusi perintah penangkapan terhadap Ressa.
“Dia tidak bisa mengeluh bahwa ini pelanggaran kebebasan pers. Kebebasan pers tidak ada kaitannya dengan dakwaan-dakwaan terhadap Ressa,” tegas Panelo.(ARF)
Berlin –
Parlemen Eropa mendukung larangan luas atas alat-alat plastik sekali pakai untuk melawan pencemaran plastik yang memenuhi saluran air dan lahan pertanian. Keputusan itu diambil dengan 560 suara setuju dan 35 tidak setuju.
Aturan yang baru akan mulai berlaku tahun 2021, terutama terkait semua produk plastik yang sudah ada alternatifnya, seperti peralatan makan plastik, bungkus atau wadah, sedotan dan pengaduk minuman plastik.
Produk-produk lain tidak dilarang tetapi diberlakukan berbagai persyaratan seperti desain dan label baru. Produsen juga memiliki kewajiban pengelolaan limbah yang lebih ketat untuk meminimalkan penggunaan plastik.
Misalnya pada kemasan plastik, harus memuat keterangan dan peringatan kepada konsumen, bahwa plastik bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, jika tidak dibuang ke tempat sampah khusus.
Undang-undang yang disetujui juga menetapkan pangsa botol plastik yang didaur ulang harus mencapai 90 persen sampai tahunn 2025. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah sampah plastik di lautan.
Perubahan dengan biaya jutaan
Uni Eropa memperkirakan, perubahan itu akan menelan biaya ekonomi antara 259 juta sampai 695 juta euro per tahun.
Parlemen Eropa mengatakan produksi plastik sekarang 20 kali lebih tinggi daripada tahun 1960-an.
Kebijakan yang baru “akan membantu kita beralih dari plastik sekali pakai menuju penggunaan (plastik) yang lebih sedikit, penggunaan beragam produk yang dirancang lebih baik, dan lebih banyak inovasi dan lingkungan yang lebih bersih,” kata Margrete Auken, anggota Parlemen Eropa dari aliansi Partai Hijau. “Langkah selanjutnya adalah menjauh dari budaya bisnis berbasis limbah.
Larangan plastik yang baru ini sebagian didorong oleh keputusan Cina untuk berhenti mengimpor sebagian limbah UE.(MAD)
Moskow –
Kehadiran personel militer Rusia di Caracas, Venezuela ditegaskan tidak untuk ikut serta dalam operasi militer. Otoritas Rusia menyebut pihaknya mengerahkan tim spesialis untuk membahas kerja sama militer-teknis antara kedua negara.
“Kehadiran tentara Rusia di Venezuela terkait pembahasan kerja sama soal militer-teknis,” sebut Atase Militer Venezuela di Moskow, Jose Rafael Torrealba Perez, seperti dikutip kantor berita Rusia, Interfax dan dilansir Reuters, Kamis (28/3/2019).
Ditegaskan Perez bahwa kehadiran personel militer Rusia di Venezuela itu tidak terkait operasi militer apapun.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan pihaknya mengirimkan tim spesialis militer ke Caracas untuk membahas kerja sama militer atas permintaan pemerintah Venezuela.
Ditegaskan Zakharova dalam konferensi pers di Moskow, ‘Rusia tidak mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, Rusia tidak mengancam siapapun, tidak seperti orang-orang di Washington’. Dia merujuk pada otoritas Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya mengkritik langkah Rusia mengerahkan militer ke Venezuela.
“Para spesialis Rusia telah tiba di Venezuela sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian bilateral antar-pemerintah soal kerja sama militer-teknis. Tidak ada yang membatalkan dokumen ini,” ujarnya.
Ditambahkan Zakharova bahwa kehadiran tim spesialis militer Rusia di Caracas tidak melanggar perjanjian internasional maupun aturan hukum Venezuela.
Sebelumnya dilaporkan, dua pesawat militer milik Angkatan Udara Rusia mendarat di Caracas pada 23 Maret lalu. Disebutkan bahwa pesawat-pesawat itu membawa nyaris 100 personel militer Rusia juga perlengkapan militer.
Pada Rabu (27/3) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada Rusia untuk menarik tentaranya keluar dari Venezuela. Trump juga menyatakan ‘seluruh opsi’ terbuka untuk mewujudkan hal itu.
Dalam krisis Venezuela yang masih berlangsung, rezim Presiden Nicolas Maduro didukung oleh Rusia dan China. Sementara AS dan negara-negara Barat sekutunya mendukung pemimpin oposisi, Juan Guaido, yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela.(ARF)
Wellington –
Ribuan orang berdiri dalam hening di Hagley Park, Christchurch, New Zealand saat memorial nasional untuk korban teror dua masjid digelar. Satu per satu nama korban tewas dibacakan di hadapan hadirin yang diam sebagai wujud penghormatan terakhir.
Pembicara dalam memorial itu menyerukan agar tragedi ini bisa menjadikan New Zealand lebih baik dan lebih toleran.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (29/3/2019), belasan perwakilan pemerintah berbagai negara ikut bergabung bersama Perdana Menteri Jacinda Ardern dalam national memorial service yang digelar di Hagley Park, seberang Masjid Al Noor yang pada 15 Maret lalu menjadi salah satu lokasi teror mematikan.
Sedikitnya 50 orang tewas dalam teror masjid itu, dengan lebih dari 40 orang di antaranya tewas di Masjid Al Noor.
Dalam acara memorial yang digelar dua pekan usai teror mematikan itu, nama-nama korban dibacakan oleh anggota komunitas muslim bersama Komunitas Lintas Agama Christchurch yang ikut berdiri di panggung untuk memberikan dukungan. Hadirin tetap hening selama pembacaan nama korban berlangsung.
“Ahmed Gamal Eldin Mohamed Abdel Ghany, Osama Adnan Yousef Abukwaik, Husna Ahmed, Syed Areeb Ahmed, Farhaj Ahsan, Mohsen Mohammed Al-Harbi, Ashraf Ali, Ashraf Ali, Syed Jahandad Ali, Ansi Karippakulam Alibava.”
“Hussein Al-Umari, Linda Susan Armstrong, Muse Nur Awale, Zakaria Bhuiya, Kamel Moh Kamal Kamel Darwish, Ata Mohammad Ata Elayyan, Ali Mah Abdullah Elmadani, Abdukadir Elmi, Mohammad Omar Faruk, Mucaad Ibrahim.”
“Junaid Ismail, Amjad Kasem Hamid, Lilik Abdul Hamid, MD Mojammel Hoq, Ozair Kadir, Mohammed Imran Khan, Maheboob Allarakha Khokhar, Haroon Mahmood, Sayyad Ahmad Milne, Mohamad Moosid Mohamedhosen.”
“Muhammad Haziq Mohd-Tarmizi, Hussein, Mohamed Khalil Moustafa, Haji Mohemmed Daoud Nabi, Tariq Rashid Omar, Musa Vali Suleman Patel, Abdelfattah Qasem, Ashraf El-Moursy Ragheb, Matiullah Safi, Muhammad Abdus Samad, Muhammad Suhail Shahid.”
“Mounir Soliman, Khaled Mwafak Alhaj-Mustafa, Hamza Khaled Alhaj-Mustafa, Ghulam Hussain, Karam Bibi, Mohammad Zeshan Raza, Naeem Rashid, Talha Naeem, Arif Mohamedali Vohra, Ramiz Arifbhai Vohra.”
PM Ardern yang hadir di panggung dengan memakai jubah Maori yang bernama ‘kakahu’, menyatakan dunia harus mengakhiri siklus ekstremisme yang keji dan itu memerlukan upaya global.
“Jawaban untuk mereka ada pada konsep sederhana yang tidak terikat pada perbatasan domestik, tidak didasarkan pada etnis, kekuatan atau bahkan bentuk pemerintahan. Jawabannya ada pada kemanusiaan kita,” tegasnya.
Acara memorial yang disiarkan secara nasional ke seluruh New Zealand ini digelar dengan pengamanan ketat. Hingga kini, New Zealand masih dalam kondisi siaga tinggi. Komisioner Kepolisian New Zealand, Mike Bush, menyebut acara ini menjadi salah satu acara dengan pengamanan paling besar yang pernah dilakukan pihaknya.
“Tantangan kita sekarang adalah menjadi diri kita yang terbaik setiap harinya. Karena kita tidak kebal pada virus kebencian, ketakutan, dan lainnya. Kita tidak pernah kebal. Tapi kita bisa menjadi negara yang menemukan kesembuhan. Dan oleh karena itu, masing-masing kita, begitu meninggalkan tempat ini, kita punya pekerjaan untuk dilakukan,” ucap PM Ardern.(ADI)
Manila –
Wartawan senior Filipina yang juga pemimpin redaksi situs berita Rappler, Maria Ressa, kembali ditangkap. Ini merupakan kedua kalinya Ressa ditangkap otoritas Filipina.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (29/3/2019), para advokat kebebasan pers menyebut penangkapan Ressa, yang merupakan salah satu pendiri portal berita Rappler ini, merupakan aksi balas dendam untuk kritikan yang disampaikan terhadap Presiden Rodrigo Duterte.
Ressa yang dinobatkan sebagai salah satu Person of the Year tahun 2018 versi majalah TIME ini, ditangkap oleh otoritas Filipina di Bandara Manila. Dia langsung disergap sejumlah polisi Filipina beberapa menit setelah mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) pada Jumat (29/3), usai menyelesaikan kunjungan ke luar negeri.
“Mereka menangkapnya di bandara. Kami akan mengajukan pembebasan dengan jaminan,” sebut co-founder Rappler, Beth Frondoso, kepada AFP.
Dalam keterangan pada media Filipina lainnya, ABS-CBN News, Ressa menyebut dirinya diperlakukan bagaikan kriminal oleh otoritas Filipina. “Saya diperlakukan seperti seorang pelaku kriminal ketika satu-satunya kejahatan saya adalah menjadi seorang jurnalis independen,” ucap Ressa saat dirinya dibawa pergi oleh tiga polisi setempat.
Reuters melaporkan, Ressa kali ini ditangkap terkait tuduhan melanggar aturan hukum soal kepemilikan asing untuk media-media di Filipina. Diketahui bahwa Konstitusi Filipina melarang kepemilikan pihak asing dalam setiap media-media yang beroperasi di wilayahnya.
Rappler sebelumnya telah menegaskan bahwa pihak asing yang berinvestasi melalui Philippine Depositary Receipts (PDR) tidak memiliki pengaruh dari operasionalnya. Depositary Receipts merupakan sertifikat yang bisa dinegosiasikan yang diterbitkan oleh sebuah bank yang mewakili saham milik sebuah perusahaan asing yang terlibat dalam perdagangan bursa saham lokal.
Jaksa penuntut Filipina dilaporkan menjeratkan dakwaan tersebut terhadap Ressa pada Rabu (27/3) saat dia masih di luar negeri.
Sebelumnya pada Februari lalu, Ressa ditangkap atas tuduhan fitnah-siber. Dia sempat bermalam di dalam tahanan sebelum dibebaskan usai membayar jaminan.
Langkah hukum yang diambil otoritas Filipina terhadap Ressa dan Rappler menuai kecaman internasional, juga kekhawatiran soal pers yang bebas dan terbuka di Filipina. Hal itu juga memunculkan tuduhan bahwa Ressa sengaja menjadi target karena sikap kritis Rappler terhadap Duterte dan kebijakannya.
“Kasus pengadilan ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan tekad pemerintahan Duterte untuk menutup situs berita tersebut karena laporannya yang kredibel dan konsisten soal pemerintah (Filipina), khususnya soal ‘perang narkoba’ dan pembunuhan di luar hukum terhadap para tersangka narkoba dan warga sipil,” sebut Human Rights Watch (HRW) dalam komentarnya.
Seorang juru bicara kepolisian setempat menyatakan pihaknya hanya menjalankan perintah pengadilan saat mereka menangkap Ressa. “Tidak ada yang berat sebelah. Kapan saja kami ditugaskan oleh pengadilan untuk merilis surat perintah penangkapan, kami melaksanakannya,” tegas juru bicara kepolisian, Bernard Banac.(RIF)
Paris –
Tiga orang menteri mundur dari kabinet Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ketiganya mundur karena bersiap untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Eropa dan kota mendatang.
Dilansir dari AFP, Kamis (28/3/2019), kepergian ketiganya membuat secara total ada 10 menteri yang telah meninggalkan pemerintah pusat Macron sejak ia menjabat pada tahun 2017.
Sebuah pernyataan presiden mengumumkan kepergian menteri Eropa Nathalie Loiseau, kepala daftar untuk partai Macron dalam pemilihan Eropa di bulan Mei. Kemudian ada juga menteri junior Benjamin Griveaux dan Mounir Mahjoubi yang keduanya berencana mencalonkan diri sebagai walikota Paris pada tahun 2020.
Pihak kepresidenan tidak memberikan indikasi tentang kemungkinan penerus mereka. Pengganti ketiga orang itu diperkirakan akan diumumkan pada hari Senin saat pertemuan kabinet Macron berikutnya.
Penasihat Eropa Macron, Clement Beaune, disebut akan menggantikan Loiseau sebagai menteri. Posisi itu penting dalam mengkomunikasikan posisi Prancis dalam negosiasi Brexit yang penuh keributan.
Di antara menteri lain yang telah meninggalkan pemerintahan Macron sebelumnya adalah Nicolas Hulot. Dia mundur sebagai menteri ekologi tahun lalu dan menuduh Macron tidak memprioritaskan reformasi lingkungan.(MAD)
Roma –
Sekelompok migran membajak kapal yang telah menyelamatkan mereka di lepas pantai Libya. Kapal itu kini sedang menuju Malta.
Dilansir dari Reuters, Kamis (28/3/2019), situs berita Italia Corriere della Sera dan kantor berita Italia menyebut kapal itu dibajak oleh 108 orang migran ketika mereka tahu kapal tersebut mengarah kembali ke Libya.
“Ini bukan migran dalam kesulitan, mereka bajak laut, mereka hanya akan melihat Italia melalui teleskop,” kata Wakil PM Italia Matteo Salvini yang telah menindak imigrasi ilegal, termasuk menutup pelabuhan Italia ke kapal amal, sejak ia menjabat pada Juni tahun lalu.
Seorang juru bicara angkatan bersenjata Malta mengonfirmasi bahwa kapal tersebut telah dibajak. Pihak berwenang Malta sedang memantau perkembangannya dan tidak akan mengizinkan kapal untuk berlabuh di Malta.
“Ini jelas merupakan kasus kejahatan terorganisir. Pelabuhan kami tetap tertutup,” ujar Salvini di Facebook.(ARF)
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Rusia menarik tentaranya dari Venezuela. Dia mengatakan semua pilihan masih terbuka terkait krisis Venezuela.
Dilansir dari Reuters, Rabu (27/3/2019), ucapan Trump itu disampaikan beberapa saat setelah kontingen militer Rusia mendarat di Caracas, Venezuela.
“Rusia harus keluar,” kata Trump kepada wartawan dalam pertemuan dengan istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido.
“Kita akan lihat. Semua opsi terbuka,” sambungnya.
Sebelumnya, dua pesawat militer Rusia yang dilaporkan mengangkut puluhan serdadu dan perlengkapan dalam jumlah besar mendarat di bandara utama Venezuela dekat Caracas, pada Sabtu (23/3). Kedua pesawat tersebut, sebagaimana diberitakan kantor berita Rusia, Sputnik, dikirim ke Venezuela guna ‘memenuhi kontrak teknis militer’.
Javier Mayorca, seorang wartawan Venezuela, menulis melalui Twitter bahwa dirinya melihat sekitar 100 serdadu dan 35 ton perlengkapan keluar dari kedua pesawat Rusia itu. Laporan kedatangan dua pesawat tersebut mengemuka tiga bulan setelah Rusia dan Venezuela menggelar latihan militer gabungan.
Rusia telah lama menjadi sekutu Venezuela, yang diwujudkan dengan meminjamkan uang miliaran dollar AS serta menyokong industri minyak dan militer negara Amerika Selatan itu. Rusia juga secara eksplisit menentang aksi Amerika Serikat dalam menerapkan rangkaian sanksi terhadap pemerintah Venezuela yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro.
Rusia pun menegaskan bahwa keputusannya mengirimkan personel militer ke Venezuela itu bertujuan mendukung rezim Presiden Nicolas Maduro.
“Rusia sedang mengembangkan kerja sama dengan Venezuela yang secara ketat mematuhi konstitusi negara tersebut dan dengan rasa hormat penuh terhadap norma-norma hukumnya,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova seperti dilansir dari AFP, Rabu (27/3).(ADI)
Paris –
Para pemimpin Cina, Jerman, Prancis dan Uni Eropa menekankan mereka melakukan pembicaraan intensif yang “belum pernah terjadi sebelumnya” tentang membangun kerjasama global yang baru.
Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker bergabung dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Cina Xi Jinping untuk mengadakan pembicaraan di Paris hari Selasa (26/3).
Pemerintah Prancis menyebut pertemuan itu sebagai “pertemuan tingkat tinggi tentang tantangan multilateralisme.” Inilah hari ketiga kunjungan kenegaraan Xi Jinping ke Paris. Dia sebelumnya melakukan pertemuan dengan pimpinan Italia dan serangkaian pembicaraan.
“Kami ingin membuat kemajuan memperbaiki multilateralisme. Kami tentu memiliki perbedaan, dan dalam sejarah manusia selalu ada persaingan. Tidak ada dari kita yang naif,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden Cina Xi Jinping dalam sambutannya mengatakan, Eropa yang makmur berkorespondensi baik dengan “visi Cina untuk dunia multipolar.” Uni Eropa dan Cina akan “maju bersama” meskipun di sana sini “ada kecurigaan”.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, Uni Eropa “ingin punya peran dalam inisiatif Jalan Sutra Baru yang dicanangkan Cina”. Merkel juga mengatakan bahwa Uni Eropa memperhatikan dengan penuh minat negosiasi perdagangan antara AS dan Cina karena jika negosiasi gagal, akan berdampak juga pada Jerman dan Uni Eropa.
Presiden Komisi Uni Eropa Jean Claude Juncker mengatakan bahwa Uni Eropa dan Cina dapat melakukan hal-hal besar bersama-sama. Dia mengakui bahwa Uni Eropa dan Cina adalah pesaing, tetapi “persaingan di antara kita adalah hal yang baik.”
Xi Jinping juga setuju dalam penilaian bahwa ada persaingan antara Uni Eropa dan Cina tetapi menambahkan bahwa itu adalah kompetisi yang positif.
Tandatangani kesepakatan bisnis
Cina dan Prancis mengumumkan selusin kesepakatan bisnis hari Senin (25/3), termasuk perjanjian tentang kerjasama tenaga nuklir, pertukaran budaya dan energi bersih. Beijing juga berkomitmen untuk membeli 290 pesawat Airbus tipe A320 dan 10 pesawat tipe A350. Semua kesepakatan itu bernilai total sekitar 40 miliar Dolar AS.
Cina dan Eropa ingin memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan “yang dibangun di atas kerangka kerja yang adil dan seimbang,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Terlepas dari sejumlah sumber gesekan, Prancis ingin melibatkan Cina sebagai mitra yang lebih erat, karena Washington kini menjadi lebih terisolasi di bawah kebijakan “America First” Presiden Donald Trump.
Sebelumnya ketika berkunjung ke Italia, Xi Jinping menandatangani belasan kesepakatan yang berkaitan dengan proyek besar “Jalan Sutra Baru”. Cina dan Uni Eropa akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi di Brussels pada 9 April mendatang.(MAD)
London –
Perdana Menteri Inggris Theresa May lagi-lagi menelan kekalahan pahit di parlemen. Dalam sidang parlemen hari Senin (25/03), mayoritas parlemen dengan 329 suara setuju melawan 302 suara tidak setuju, menetapkan akan memutuskan sendiri opsi-opsi kelanjutan proses Brexit.
Selama ini, Theresa May menolak keterlibatan parlemen dan mengajukan sendiri opsi-opsi (hak indikatif) yang kemudian diputuskan di parlemen. Tetapi sekarang, parlemen merebut hak indikatif ini lewat keputusan mayoritas.
Parlemen Inggris selanjutnya memutuskan akan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu (27/03) tentang langkah dan opsi apa yang akan diambil selanjutnya. Ada berbagai opsi yang dipertimbangkan, antara lain mendukung proposal Theresa May dan menyetujui Perjanjian Brexit dengan Uni Eropa, mendukung proses Brexit tanpa perjanjian (No-Deal-Brexit), mendukung referendum kedua atau mencabut permintaan Brexit kepada Uni Eropa.
‘Preseden berbahaya’
PM Theresa May segera beraksi. Dalam sebuah pernyataan pemerintah disebutkan, keputusan parlemen adalah “preseden berbahaya, (dengan dampak) tidak terduga untuk masa depan.” Pernyataan itu itu juga mengingatkan bahwa “opsi apa pun yang dipertimbangkan harus dapat diterima dalam negosiasi dengan Uni Eropa.”
Theresa May mengatakan dia tetap akan “terlibat secara konstruktif” dengan proses di parlemen, namun menegaskan bahwa keputusan parlemen “tidak bersifat mengikat”.
Pemimpin oposisi dan Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn menyambut keputusan parlemen untuk mengambil alih kendali atas proses Brexit dan mengecam mengecam pendekatan pemerintah terhadap Brexit selama ini sebagai “kegagalan besar”.
“Pemberontakan” di kubu konservatif
Prakarsa untuk mengambil alih hak indikatif dari tangan pemerintahan didorong oleh sekelompok anggota parlemen yang dimotori Oliver Letwin, politisi dari Partai Konservatif yang dipimpin Theresa May. Langkah ini diikuti setidaknya 30 anggota parlemen dari kubu konservatif, yang “memberontak” terhadap Theresa May.
Selain itu, tiga menteri di kabinet Theresa May menyatakan mengundurkan diri: Menteri Muda Bisnis Richard Harrington mengundurkan diri tak lama sebelum pemungutan suara di parlemen. Dia menuduh pemerintah “bermain roulette dengan kehidupan dan mata pencaharian” rakyat. Dua menteri muda yang mendukung keputusan parlemen juga diisukan mengundurkan diri, namun laporan ini belum dapat dikonfirmasi.
Masih belum jelas, bagaimana proses Brexit akan berlanjut. Uni Eropa memperpanjang batas waktu yang tadinya ditetapkan 29 Maret menjadi 12 April. Sampai hari itu, parlemen Inggris sudah harus menetapkan apakah mereka menerima Perjanjian Brexit atau ingin perpanjangan lagi. Jika tidak, maka proses keluarnya Inggris dari uni Eropa akan resmi berlaku tanggal 12 April tanpa kesepakatan sama sekali (No-Deal-Brexit).(ARF)