Teheran –
Pemerintah Iran menegaskan bahwa pesawat tak berawak (drone) Amerika Serikat telah masuk ke wilayah udaranya dan menyebut hal itu sebagai penerbangan provokatif dan sangat berbahaya. Iran pun membenarkan keputusannya untuk menembak jatuh drone AS itu.
Dalam surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB, Duta Besar (Dubes) Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi mengatakan bahwa drone AS itu terlibat dalam “operasi mata-mata yang jelas.” Dia pun menyebut penerbangan drone itu sebagai “pelanggaran terang-terangan hukum internasional.”
“Iran mengutuk, sekeras mungkin, tindakan salah yang tidak bertanggung jawab dan provokatif oleh Amerika Serikat, yang memikul tanggung jawab internasionalnya,” tulis Ravanchi dalam suratnya.
“Sementara Republik Islam Iran tidak mencari perang, negara ini memiliki hak yang melekat … untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan terhadap setiap tindakan bermusuhan yang melanggar wilayahnya, dan bertekad kuat untuk mempertahankan tanah, laut, dan udaranya,” tulis Dubes Iran untuk PBB itu.
“Ini bukan tindakan provokatif pertama oleh Amerika Serikat terhadap integritas wilayah Iran,” cetusnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (21/6/2019).
Sebelumnya, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon menyebut penembakan drone pada Kamis (20/6) waktu setempat tersebut sebagai “serangan tanpa provokasi” di wilayah udara internasional. Pentagon mengklaim, drone RQ-4 Global Hawk tersebut tengah berada di lokasi sekitar 34 kilometer dari wilayah udara Iran ketika ditembak jatuh oleh sebuah rudal-darat-ke-udara milik Iran.
Namun Korps Garda Revolusi Iran menyatakan pihaknya menembak jatuh drone itu karena ‘melanggar wilayah udara Iran’ di atas perairan Provinsi Hormozgan. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, bahkan menyebut titik koordinat saat drone itu ditembak jatuh untuk mendukung klaim Garda Revolusi Iran.
“Pada pukul 00.14 waktu setempat, drone AS lepas landas dari UAE (Uni Emirat Arab) dalam mode siluman dan melanggar wilayah udara Iran. Drone itu ditargetkan pukul 04.05 waktu setempat pada koordinat (25°59’43″N 57°02’25″E) dekat Kouh-e Mobarak,” demikian pernyataan Zarif.
“Kami mengevakuasi bagian dari drone militer AS di DALAM wilayah perairan kami di mana drone itu ditembak jatuh,” imbuh pernyataan tersebut.(ARF)
Hong Kong –
Ratusan orang kembali turun ke jalanan Hong Kong pada Jumat (21/6) pagi waktu setempat. Para demonstran kembali menuntut pengunduran diri pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, yang pro-China terkait rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu krisis politik terbesar di negara tersebut.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Jumat (21/6/2019), demonstran yang kebanyakan siswa sekolah dan mahasiswa yang berpakaian serba hitam ini, berkumpul secara damai di luar gedung parlemen atau Gedung Dewan Legislatif Hong Kong pada Jumat (21/6) pagi waktu setempat.
Dalam aksi terbaru, demonstran meluapkan kemarahan dan frustrasi pada Lam, yang mengajukan lalu menunda pembahasan RUU ekstradisi usai unjuk rasa besar-besaran. Tuntutan resmi demonstran adalah pencabutan sepenuhnya RUU ekstradisi dan Lam mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Chief Executive Hong Kong.
RUU kontroversial itu nantinya akan mengizinkan setiap tersangka kriminal untuk diekstradisi ke China daratan untuk menghadapi persidangan di pengadilan yang dikendalikan Partai Komunis China tersebut.
“Kami ingin berjuang untuk kebebasan kami,” ucap salah satu demonstran bernama Chan Pak-lam (17) yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Ratusan demonstran berkumpul di tengah suhu udara 30 derajat Celsius di luar Gedung Dewan Legislatif Hong Kong, yang libur sementara demi mengantisipasi unjuk rasa.
“Kami ingin RUU itu dicabut, tidak hanya ditunda. Saya akan tetap ada di sini hingga malam ini, pukul 22.00 mungkin. Jika pemerintah tidak merespons, kami akan datang lagi,” tegas Chan.
Sebagai tuntutan tambahan, para demonstran juga meminta agar rekan-rekan mereka yang ditangkap dalam bentrokan sebelumnya untuk dibebaskan. Demonstran juga menyerukan dilakukannya penyelidikan terhadap dugaan kebrutalan polisi Hong Kong terhadap demonstran dalam unjuk rasa sebelum-sebelumnya.
“Pemerintah masih belum merespons tuntutan kami. Setelah berhari-hari… mereka hanya bicara soal sampah dan saling melemparkan kesalahan,” sebut demonstran lainnya yang bernama Poyee Chan (28) kepada AFP.
“Jadi saya merasa kita perlu untuk keluar dan memberitahu mereka (pemerintah-red): kami warganya tidak menerima respons palsu seperti itu,” imbuhnya.
Sejak dikembalikan ke China tahun 1997, Hong Kong menganut otonomi ‘satu negara, dua sistem’ yang menjamin kebebasan bagi warganya — hal yang tidak dirasakan warga China daratan. Kebanyakan warga Hong Kong khawatir RUU ekstradisi akan memperkuat pengaruh China atas wilayah mereka dan mengikis kebebasan sipil.
Akhir pekan lalu, Lam menunda pembahasan RUU ekstradisi hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun kekhawatiran masih muncul karena RUU ini tidak dicabut sepenuhnya. Unjuk rasa pun terus digelar, yang pekan lalu memicu bentrokan sengit dengan polisi terpaksa menembakkan peluru karet dan gas air mata.
Lam telah meminta maaf terhadap seluruh warga Hong Kong atas krisis politik yang terjadi di wilayah tersebut. Namun dia mengabaikan seruan agar dirinya mundur. Awal pekan ini, seorang pejabat senior Hong Kong yang dekat dengan Lam menyebut pemerintah China tidak akan membiarkan Lam mengundurkan diri jika memang dia berniat mundur di tengah desakan publik.(ADI)
Amsterdam –
Para penyidik internasional untuk pertama kali membeberkan empat nama tersangka yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014. Surat perintah penangkapan juga dirilis untuk para tersangka yang terdiri atas tiga warga Rusia dan satu warga Ukraina.
Seperti dilansir AFP, Rabu (19/6/2019), tim penyidik internasional yang dipimpin Belanda menyatakan bahwa mereka akan mengadili tiga warga Rusia bernama Igor Girkin, Sergey Dubinskiy dan Oleg Pulatov juga satu warga Ukraina, Leonid Kharchenko. Keempatnya akan diadili karena menembak jatuh MH17.
“Hari ini kami akan mengirimkan surat perintah penangkapan internasional untuk tersangka pertama yang akan kami adili. Mereka juga akan dimasukkan ke dalam daftar buronan nasional dan internasional,” tutur Kepala Kepolisian Nasional Belanda, Wilbert Paulissen, dalam konferensi pers.
Jaksa Belanda, Fred Westerbeke, menyatakan bahwa keempat tersangka ‘akan dimintai pertanggungjawaban karena membawa senjata mematikan, BUK Telar, ke wilayah Ukraina Timur’.
Pada Mei 2018, tim penyidik yang sama menyatakan bahwa rudal antipesawat BUK yang mengenai pesawat jenis Boeing 777 pada Juli 2014 berasal dari brigade militer Rusia ke-53 yang bermarkas di kota Kursk, Rusia bagian barat daya.
Secara terpisah, keluarga korban mengungkapkan mereka telah diberitahu bahwa persidangan terhadap empat tersangka akan mulai digelar di Belanda pada Maret 2020 mendatang.
Namun kemungkinan besar para tersangka akan diadili secara in-absentia karena Rusia tidak mengizinkan warganya dikirimkan ke luar negeri untuk diadili. Sementara itu, keberadaan tersangka asal Ukraina, Kharchenko, tidak diketahui pasti saat ini.
Tragedi MH17 dilaporkan menewaskan 298 orang yang sebagian besar warga Belanda. Terdapat sedikitnya 12 warga negara Indonesia (WNI) di antara korban tewas.(ARF)
Philadelphia –
Otoritas Amerika Serikat (AS) menyatakan telah menyita kokain seberat 16,5 ton dari sebuah kapal di pelabuhan Philadelphia. Kokain itu ditaksir bernilai lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) di pasar narkoba, yang mencetak rekor bersejarah di AS.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Rabu (19/6/2019), kokain seberat 16,5 ton ini ditemukan di dalam tujuh kontainer yang menjadi muatan kapal kargo MSC Gayane. Kapal kargo tersebut dilaporkan hendak berlayar ke Eropa setelah sebelumnya berlabuh di Chile, Panama dan Kepulauan Bahama.
Penggerebekan dilakukan oleh para agen federal, agen negara bagian dan penegak hukum lokal pada Senin (17/6) waktu setempat, saat kapal kargo itu berlabuh di Packer Marine Terminal Philadelphia.
Otoritas federal menangkap dan menjerat dua awak kapal. Keduanya disebut bernama Ivan Durasevic dan Fonofaavae Tiasaga. Kepada para penyidik, kedua tersangka menceritakan bagaimana mereka membantu memasukkan muatan kokain itu ke dalam kapal.
“Ini merupakan salah satu penyitaan narkoba terbesar dalam sejarah Amerika Serikat,” sebut jaksa AS untuk Eastern District di Philadelphia, William McSwain, dalam pernyataan via Twitter. “Anggota awak kapal telah ditangkap dan didakwa secara federal,” imbuhnya.
Kantor jaksa McSwain memperkirakan kokain seberat 16,5 ton itu bernilai lebih dari US$ 1 miliar atau setara Rp 14 triliun. “Kokain sebanyak ini bisa membunuh jutaan — JUTAAN — orang,” tegas McSwain dalam pernyataannya.
Pemilik kapal kargo tersebut, Mediterranean Shipping Company, menyatakan pihaknya menyadari insiden ini. Mereka juga menyatakan bahwa perusahaan mereka memiliki riwayat bekerja dengan lembaga-lembaga penegak hukum AS untuk membantu membongkar perdagangan narkotika ilegal.
Penyitaan sejumlah besar kokain ini terjadi setelah otoritas AS menyita kokain seberat nyaris 1,5 ton pada Maret lalu. Penyitaan ini disebut sebagai yang terbesar selama nyaris 25 tahun di pelabuhan New York/Newark.
Sementara itu, salah satu penyitaan narkoba terbesar dalam sejarah AS terjadi di California tahun 1989 yang melibatkan penyitaan 21 ton kokain dan di Texas pada tahun yang sama menyita 14 ton kokain.
Hingga kini, kokain tetap menjadi salah satu narkoba yang digunakan secara luas di AS, yang tercatat sebagai konsumen kokain terbesar di dunia.
“Ada tanda-tanda awal yang meresahkan bahwa penggunaan dan kesediaan kokain tengah meningkat di Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam nyaris satu dekade,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam laporan perdagangan narkoba global tahun 2017.(ADI)
Beijing –
Jumlah korban akibat gempa bermagnitudo 6,0 di China Barat Daya bertambah. Berdasarkan informasi terkini, jumlah korban tewas mencapai 13 orang dan 199 lainnya terluka.
Dilansir AFP, Selasa (18/6/2019), sebanyak 8.000 orang dievakuasi pascagempa yang terjadi pada Senin (17/6) waktu setempat. Sejumlah bangunan rusak berat akibat gempa.
Dari pantauan CCTV ditayangkan para petugas mengevakuasi korban yang selamat dari puing-puing bangunan. Gambar-gambar lain adalah seorang wanita yang dibantu keluar dari bangunan yang runtuh.
Foto-foto dari Kabupaten Changning menunjukkan sebuah tiang listrik roboh di atap sebuah gedung, sebuah lubang di sebuah rumah bata dan jendela-jendela pecah di jalan.
Keretakan muncul di beberapa jalan, dan jalan raya utama yang menghubungkan wilayah Yibin dan Xuyong ditutup, menurut kantor berita resmi Xinhua.
Lumpur dan batu menyelinap dari sisi bukit, menghalangi jalan dan membungkus truk, tayangan CCTV menunjukkan.
Lebih dari 12.000 rumah rusak sedang, sementara 73 bangunan ambruk, kata pihak berwenang Yibin.
Sebelumnya, gempa ini mengakibatkan 11 orang tewas dan 122 lainnya terluka. Gempa ini berpusat pada kedalaman 16 kilometer.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyerukan penyelidikan independen terhadap kasus kematian mantan Presiden Mesir Mohamed Mursi. Kematian Mursi terjadi saat dia berada dalam tahanan negara.
“Setiap kematian mendadak dalam penahanan harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan oleh suatu badan independen untuk mengklarifikasi penyebab kematian,” kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Rupert Colville, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (18/6/2019).
Mursi adalah presiden Mesir pertama yang dipilih lewat mekanisme pemilu demokratis pada 2012. Terpilihnya Mursi terjadi saat Musim Semi Arab (Arab Spring) dan lengser pada 2013.
Mursi meninggal dunia pada Senin (17/6) setelah pingsan dalam persidangan di Pengadilan Kairo. Colville menyoroti perlakuan aparat Mesir terhadap kondisi Mursi.
“Perhatian ditingkatkan berkenaan dengan kondisi penahanan Bapak Mursi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang layak, juga berkenaan dengan akses yang cukup terhadap pengacara dan keluarganya, selama masa penahanannya yang berlangsung hampir enam tahun,” kata Colville.
Morsi juga disebutnya tampak ditahan dalam kurungan isolasi dalam waktu yang lama. Investigasi harus meliputi semua aspek dari otoritas-otoritas terkait perlakuan terhadap Mursi. Semua itu demi pemeriksaan yang saksama apakah kondisi penahanan Mursi punya dampak terhadap kematiannya atau tidak.(ARF)
Moskow –
Pemerintah Rusia mengingatkan Amerika Serikat untuk menahan diri guna menghindari eskalasi di Timur Tengah. Hal ini disampaikan setelah AS menyatakan akan mengerahkan pasukan tambahan ke Timur Tengah dikarenakan meningkatnya ketegangan dengan Iran.
“Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri,” kata juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov kepada para wartawan saat ditanyai komentarnya mengenai pengerahan pasukan tambahan AS tersebut.
“Kami lebih memilih untuk tidak melihat langkah-langkah yang dapat menimbulkan ketegangan tambahan di wilayah yang sudah tidak stabil tersebut,” imbuhnya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (18/6/2019).
Pada Senin (17/6) waktu setempat, pemerintah AS menyatakan telah menyetujui pengiriman tambahan 1.000 tentara ke Timur Tengah. Dalam sebuah statemen, Pjs Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan menyatakan bahwa pasukan tambahan tersebut dikirimkan “untuk tujuan pertahanan guna mengatasi ancaman-ancaman berbasis udara, laut dan darat di Timur Tengah.”
“Serangan-serangan Iran baru-baru ini memvalidasi intelijen yang handal dan kredibel yang kami terima soal perilaku bermusuhan oleh pasukan Iran dan kelompok-kelompok proksi mereka yang mengancam personel dan kepentingan AS di seluruh wilayah itu,” ujar Shanahan.
Sebelumnya, pemerintah AS menuding Iran berada di balik serangan terhadap dua kapal tanker minyak di Teluk Oman beberapa hari lalu. Teheran telah membantah keras tuduhan tersebut.
“Amerika Serikat tidak mencari konflik dengan Iran,” demikian disampaikan Shanahan dalam statemennya, seraya menambahkan bahwa pengerahan pasukan itu dimaksudkan “untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan personel militer kami yang bekerja di seluruh wilayah dan untuk melindungi kepentingan nasional kami.”
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menyebut rencana AS mengirimkan pasukan tambahan ke Timur Tengah itu dimaksudkan untuk memprovokasi perang.
“Itu (pengiriman pasukan tambahan) tidak bisa dilihat selain sebagai jalan yang disengaja untuk memprovokasi perang,” cetus Ryabkov kepada para wartawan seperti dikutip kantor berita Rusia, RIA Novosti.
Ketegangan antara AS dan Iran meningkat setelah Trump secara sepihak memutuskan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran yang dikenal dengan nama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2018. Juga setelah Amerika menerapkan sanksi-sanksi baru terhadap Iran dan secara praktis memaksa negara-negara lain turut mengembargo Iran.(ADI)
Gaza City –
Qatar akan menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai lebih dari US$ 10 juta (Rp 141,3 miliar) untuk warga Palestina di Jalur Gaza. Bantuan itu akan diberikan secara tunai kepada warga-warga Palestina yang lemah secara finansial.
Seperti dilansir AFP, Senin (17/6/2019), bantuan uang yang disalurkan Qatar ini dibawa masuk ke dalam Gaza yang dikuasai Hamas pada Minggu (16/6) malam waktu setempat. Duta Besar Qatar untuk Gaza disebut sebagai sosok yang membawa langsung bantuan itu.
Dituturkan seorang sumber pejabat Qatar yang enggan disebut namanya, bantuan akan disalurkan ke warga Palestina pada Senin (17/6) atau Selasa (18/6) besok.
Menurut sumber tersebut, lebih dari 100 ribu keluarga akan menerima bantuan tunai masing-masing sebesar US$ 100 (Rp 1,4 juta). Pembagian bantuan itu dari kantor-kantor pos dijadwalkan akan dimulai pada Senin (17/6) siang waktu setempat.
Bantuan terpisah, sebut sumber tersebut, sebesar US$ 15 juta (Rp 211,9 miliar) akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan proyek cash-for-work.
Qatar yang merupakan sekutu langka Hamas di Timur Tengah, diketahui telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza sebesar jutaan dolar AS setiap bulannya, sejak November 2018.
Bantuan uang itu menjadi bagian dari kesepakatan informal antara Hamas dan Israel, yang bertujuan menjamin ketenangan di Gaza sebagai pertukaran untuk peringanan blokade Israel di Gaza. Hamas dan Israel telah tiga kali berperang sejak tahun 2008 lalu.
Meskipun kesepakatan informal itu masih berlaku, Hamas dan Israel nyaris kembali berperang pada awal Mei ini. Saat itu, Hamas dan sekutunya menembakkan ratusan roket ke wilayah Israel dalam bentrokan sengit selama dua hari berturut-turut.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan bahwa sekitar 80 persen warga Palestina di Gaza sangat bergantung pada bantuan internasional.(RIF)
Beijing –
Presiden China, Xi Jinping, akan berkunjung ke Korea Utara (Korut) pekan ini. Kunjungan ini akan menjadi yang pertama bagi seorang Presiden China selama lebih dari satu dekade terakhir.
Seperti dilaporkan televisi nasional, CCTV dan dilansir AFP, Senin (17/6/2019), Presiden Xi akan mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya pada Kamis (20/6) dan Jumat (21/6) nanti. Kunjungan ini, sebut CCTV, dilakukan atas undangan langsung pemimpin Korut Kim Jong-Un.
“Kedua pihak akan saling bertukar pandangan soal situasi Semenanjung (Korea) dan mendorong perkembangan baru dalam resolusi politik untuk isu Semenanjung,” demikian sebut CCTV dalam laporannya seperti dilansir Reuters.
Diketahui, China dan Korut tengah berupaya meningkatkan hubungan sejak tahun lalu. Sebelum itu, hubungan kedua negara sempat memburuk karena China mendukung serangkaian sanksi-sanksi PBB untuk Korut terkait aktivitas nuklirnya.
Sepanjang tahun 2018, Kim Jong-Un sudah empat kali berkunjung ke China untuk bertemu Presiden Xi. China sendiri merupakan satu-satunya sekutu besar Korut.
Laporan CCTV menyatakan kunjungan Presiden Xi ke Korut ini akan menjadi kunjungan pertama seorang Presiden China dalam 14 tahun terakhir. Terakhir kalinya, Presiden Xhina Hu Jintao berkunjung ke Korut tahun 2005 lalu.
Kunjungan Presiden Xi ke Korut ini dilakukan satu pekan sebelum pertemuan G20 di Jepang, di mana Presiden Xi diharapkan akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membahas perang dagang kedua negara.(NOV)
Teheran –
Iran mengumumkan pihaknya akan melanggar batasan pengayaan uranium yang disepakati secara internasional. Iran bertekad untuk meningkatkan stok uraniumnya dalam 10 hari ke depan.
Langkah ini diperkirakan akan semakin menambah ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Hubungan antara kedua negara semakin memburuk setelah tahun lalu, AS menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dicapai tahun 2015 lalu antara Iran dan negara-negara Barat.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Senin (17/6/2019), Iran menambahkan bahwa negara-negara Eropa masih punya waktu untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir tersebut.
Pekan ini, ketegangan Iran dan AS semakin diperburuk oleh tuduhan yang dilontarkan oleh Presiden AS Donald Trump yang terang-terangan menuduh Iran melakukan serangan terhadap dua kapal tanker di perairan Teluk Oman. Iran membantah keras pihaknya terlibat dalam serangan itu.
“Kami telah meningkatkan hingga empat kali lipat nilai pengayaan dan bahkan meningkatkannya baru-baru ini, agar dalam waktu 10 hari bisa melewati batasan 300 kilogram,” sebut juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi.
“Masih ada waktu … jika negara-negara Eropa bertindak,” tambahnya.
“Cadangan yang dimiliki Iran meningkat setiap harinya pada level lebih cepat. Dan jika memang penting bagi mereka (Eropa-red) untuk menjaga kesepakatan (nuklir) itu, mereka harus melakukan upaya terbaik mereka… Sesegera mungkin mereka melaksanakan komitmen mereka, hal-hal akan secara alami kembali ke kondisi awal,” tutur Kamalvandi dalam pernyataannya.
Pada Mei lalu, otoritas Iran menyatakan pihaknya akan mengurangi pemenuhan yang diatur dalam kesepakatan nuklir yang disepakati dengan kekuatan dunia tahun 2015 lalu. Hal itu menjadi bentuk protes Iran terhadap keputusan AS yang secara sepihak menarik diri dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi sejak tahun lalu.
Kesepakatan yang disepakati Iran dan negara-negara Barat seperti AS, Prancis, Inggris, Jerman, Rusia juga China dan Uni Eropa. Kesepakatan itu mewajibkan Iran untuk membatasi kapasitas pengayaan uranium yang bisa menjadi jalan menuju pengembangan bom nuklir. Sebagai imbalannya, sanksi-sanksi internasional Iran dicabut.
Serangkaian inspeksi oleh PBB yang diatur oleh kesepakatan itu, telah memverifikasi bahwa Iran telah memenuhi komitmennya. Kesepakatan itu membatasi stok uranium dengan level pengayaan rendah pada angka 300 kilogram uranium hexafluoride yang diperkaya ke 3,67 persen atau ekuivalennya selama 15 tahun.
“Masih ada waktu bagi negara-negara Eropa… Tapi Eropa telah secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk bertindak. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa setelah 60 hari (batas waktu yang ditetapkan Iran pada Mei lalu-red), mereka masih punya kesempatan 60 hari lainnya,” ucap Kamalvandi.
Iran berulang kali mengkritik penundaan penetapan mekanisme Eropa yang akan melindungi perdagangan dengan Iran, dari sanksi-sanksi AS dalam upaya menyelamatkan kesepakatan nuklir tersebut.(MAD)