BABEL, khatulistiwaonline.com
Semenjak tahun 2011, pihak PT. PLN Rayon Sungailiat dikabarkan sering mengeluarkan sambungan pasang baru KWH meter ke rumah para pelanggan, tanpa memberikan material yang lengkap seperti material kabel SR ukuran 2x10mm, MCB, SWC dan konektor kabel.
Material-material tersebut sangat mempunyai peranan penting untuk kesempurnaan proses pemasangan sambungan baru listrik prabayar ke rumah-rumah pelanggannya, lalu ke mana perginya material-material tersebut? Bukankah pihak PT. PLN punya kewajiban penting harus mengeluarkan material tersebut sebagai hak mutlak pelanggannya?
Kejadian ini umpamanya pihak pemerintah melakukan lelang tender untuk pengadaan mobil dinas, sudah tentu mobil tersebut dilengkapi mesin, roda beserta asesoris lainnya. Kalau mobil tersebut tak punya mesin, tak punya roda dan tak punya bahan bakar, lalu bagaimana mobil ini bisa dijalankan? Haruskah para pejabat membeli sendiri barang-barang yang tidak ada itu? Sementara dari pihak dealer mobil semuanya lengkap.
Kejadian ini sungguh sangat mengherankan! Namun faktanya seperti inilah yang telah terjadi di tubuh PT. PLN wilayah Bangka Belitung. Sejak dari tahun 2011 hingga 2014 yang lalu pihak instalatir selaku mitra resmi PT. PLN beserta para pelanggan sambungan pasang baru KWH meter pada saat itu harus menjadi korban, dibebani oleh PT. PLN Rayon Sungailiat.
Hal ini pernah dialami oleh salah satu wartawan Khatulistiwaonline yang pada saat itu masih menjadi instalatir selaku mitra PT. PLN Rayon Sungailiat. Menurut pengakuan mantan instalatir ini mulai dari tahun 2011 hingga 2014 yang lalu sudah ribuan KWH meter pasang baru yang sudah terpasang di Kabupaten Bangka Induk kondisinya seperti ini.
Namun anehnya pihak PT. PLN wilayah Bangka seolah-olah menutup mata, meski sudah banyak orang yang melapor ke pihak PT. PLN wilayah Bangka Belitung. Belum lagi kasus-kasus kehilangan berkas yang seringkali terjadi di dalam tubuh PT. PLN Rayon Sungailiat. Kemungkinan ya banyak siluman berwujud manusia yang bergentayangan di dalam kantor dan suka usil serta iseng membuang berkas pengajuan permohonan pasang baru calon pelanggan PLN. Mungkin disebabkan kurang sesajen dari instalatir tertentu.
Kasus dugaan penggelapan ini sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka pada tahun 2014 lalu, beserta bukti-bukti di atas kertas, namun hingga akhir tahun 2017 kasus ini tidak juga ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan. Sungguh aneh, ada apa ini? Namun pada saat dikonfirmasikan pada pertengahan bulan Nopember 2017 yang lalu, pihak Kejaksaan saat ditanya ke mana berkas ini? Jawabannya berkas masih ada, nanti saya cari dulu karena saya belum sempat untuk mempelajarinya. Lalu kapan kasus ini akan diselidiki?
M. Isra mantan manajer PT. PLN Rayon Sungailiat pada era tahun 2011 yang lalu beserta staf-stafnya (petugas loket) harus bertanggungjawab atas kelalaiannya yang telah menghilangkan bukti setoran pelunasan biaya penyambungan baru daya 1300 VA di daerah Desa Bukit Ketok dan Dusun Saber Belinyu, sebanyak kurang lebih 9 pelanggan.
Dan menurut pengakuan mantan instalatir ada sebanyak kurang lebih 210 rumah pelanggan pasang baru, pihak PT. PLN Rayon Sungailiat cuma memberikan KWH meternya saja, sementara material pendukung yang seperti tersebut di atas lenyak entah ke mana? Kontrak pasang baru pun tidak jelas, yang seharusnya pihak PT. PLN Rayon Sungailiat wajib membayar kepada para instalatir sebagai jasa pemasangan KWH meter, namun faktanya pihak PT. PLN Rayon Sungailiat tidak pernah membayar kepada instalatir yang mungkin telah digelapkan dananya oleh oknum-oknum karyawan PT. PLN Rayon Sungailiat.
Belum lagi kasus KWH meter proses migrasi dari paska bayar ke prabayar dari tahun 2012 ke tahun 2014 yang lalu, itupun tidak pernah sepeser pun diterima oleh instalatir ini, padahal pada saat itu pihak PT. PLN punya budget untuk pergantian KWH meter sebesar tiga puluh lima ribu rupiah.
Manajer PT. PLN mulai tahun 2011 yang dipimpin oleh M. Isra bersama staf-stafnya, hingga ke manajer PT. PLN Rayon Sungailiat era tahun 2014 pantas untuk diperiksa. Tegakkan hukum di negeri ini. (Dody SE)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Sejak terpilih menjadi Ketua Dana Kompensasi (KIP) Produksi PT. Timah Persero Tbk pada 28 Agustus 2017 lalu di Aula Kantor Camat Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk Provinsi Banten, tingkah pola Ratno Daeng Maulipali semakin menjadi-jadi.
Anehnya, Ratno ini seorang oknum PNS yang bertugas di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka di bawah naungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yang dipimpin oleh Mina sebagai kepala dinasnya, istri dari Bupati Bangka H. Tarmizi.
Saat ini dikabarkan bahwa Ratno memiliki jabatan rangkap, yaitu selain jadi PNS tapi juga menjabat sebagai Humas PT. Pulomas, Sekjen KNPI, Pengurus Astrada Kabupaten Bangka Induk, dan kini menjabat pula jadi Ketua Panitia Dana Kompensasi KIP untuk nelayan Kota Sungailiat.
Dia juga mengurus aktifitas bongkar muat pasir timah dari Kapal Isap Produksi PT. Timah beserta mitranya. Sungguh fantastis semuanya beraroma materialistis, koq bisa ya? Seorang PNS punya banyak jabatan. “Yang namanya Ketua Dana Kompensasi untuk Nelayan ya mustinya dari anggota nelayan atau yang berhubungan dengan kegiatan nelayan dong. Kalau ini bukan seorang yang berprofesi sebagai nelayan, malah dari golongan PNS yang sudah pasti akan lalai dalam menjalankan tugas,” ujar warga.
Sebagai aparatur sipil negara sebelum menjabat sebagai Ketua Dana Kompensasi ini, Ratno ini dikabarkan suka berkeliaran di luar kantornya pada saat jam dinas. Menurut keterangan saksi-saksi mata sebagai narasumber yang bisa dipercaya dan sepanjang pantauan wartawan Khatulistiwa di lapangan, memang benar informasi yang beredar di kalangan masyarakat, Ratno sering berkeliaran di luar saat jam dinas.
Bahkan ketika dijumpai di Kantor Camat Sungailiat ia sempat berang saat dikonfirmasi seraya berkata dengan nada penuh emosi dan menantang wartawan seperti seorang jagoan yang arogan dan tak mau kalah pamor sambil pasang aksi gaya saat difoto wartawan.
Berbagai keluhan dari masyarakat tentang sepak terjang Ratno ini, bahkan menurut keterangan dari masyarakat nelayan dan penambang pasir timah di laut Air Kantung Sungailiat, limbah tailing pasir timah yang jatuh dari kapal isap pun kini diambil lagi oleh pengusaha swasta KIP. Apakah ini tidak layak dibilang arogan, tamak dan serakah? Semenjak zaman Indonesia merdeka PT. Timah sudah melakukan aktifitas penambangan laut dan daratan, belum pernah ada catatan sejarah dalam perjalanan PT. Timah mengeruk kembali limbah buangannya. Baru-baru ini di akhir tahun 2017 pihak PT. Timah dan mitranya mengeruk limbah pembuangannya. Aneh memang.
Menurut keterangan tangan kanan Ratno yang bernama Alim menyatakan kepada wartawan pada tanggal 8 Desember 2017, bahwa Ratno tidak lah salah dan menerangkan bahwa pengerukan timah tailing KIP itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Dirjen PT. Timah untuk mengeruk kembali tailing limbah KIP dikarenakan limbah tersebut berbahaya sebab mengandung uranium dan SKnya pun sudah dikeluarkan oleh Camat Sungailiat.
Jika semua keterangan Alim ini benar adanya, jika dihitung dari tahun 1945 sudah banyak ikan dan manusia mati karena radiasi dari uranium ini akibat ulah kapal keruk dan kapal isap PT. Timah.
Kalau begitu sebaiknya semua kapal keruk timah yang beroperasi di laut segera dihentikan apalagi kapal isap milik PT. Pulomas yang beroperasi terlalu dekat dengan bibir pantai, jaraknya kurang lebih dari satu mil laut padahal izinnya minimal satu mil laut. Yang diketahui selama ini jika tambang timah ditutup justru ini yang membuat banyak orang bisa kena serangan kanker alias kantong kering.
Sepak terjang Ratno ini harus segera dihentikan karena jelas bisa menyebabkan kerugian besar di segala pihak, apalagi ia telah merugikan pihak Pemda karena sering bolos kerja.
Aktifitas bongkar muat pasir timah dari KIP dalam satu bulan bisa mencapai lima sampai dengan enam kali, sudah jelas ia bolos kerja. Masa Bupati Bangka, Kepala Dinasnya dan Setda semuanya pada tutup mata? Memang sepertinya sudah menjadi tradisi di negeri ini bahwasanya peraturan dibuat untuk dilanggar!
Bupati Bangka H. Tarmizi saat ini sepertinya tidak punya nyali. Kalau ingin maju negeri ini harus bersikap yang tegas dong. (ERWAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah Lingkungan Matras Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dikabarkan bermasalah.
Berdasarkan laporan dari warga Matras yang juga berprofesi sebagai wartawan nasional koran Tekad kepada Khatulistiwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 yang lalu, proyek IPAL ini diduga sarat dengan kecurangan dan masalah.
Proposal pengajuan permohonan untuk proyek IPAL ini juga dikabarkan telah dicurangi oleh oknum Kaling Matras bernama Safitri. Nama-nama yang tercantum didalamnya terkesan telah dipalsukan karena beberapa nama yang sudah tertulis tanpa sepengetahuan orangnya, bahkan pemilik nama sama sekali tidak tahu menahu kalau namanya telah dicantumkan oleh Kaling Matras di dalam proposal tersebut.
Bahkan lebih lucu lagi nama Ketua KSM ini ternyata bukan warga Lingkungan Matras tetapi warga dari Lingkungan Air Hanyut bernama Hamdan. Lahan tempat berdirinya bangunan IPAL ini dikabarkan belum ada pembebasan dari pihak pemilik lahan berinisial TAR. Safitri sebagai Kaling Matras ini dinilai terlampau berani dan nekat, entah apa yang ada di dalam benak dan pikirannya?
Permasalahan ini telah dikonfirmasikan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pak Panca. Panca pun berjanji kepada kedua awak dari media Khatulistiwa dan Tekad, untuk segera memanggil Safitri Kaling Matras. Dan Dody selaku pengawas Proyek IPAL Matras berjanji untuk menghentikan sementara waktu pengerjaan proyek bangunan IPAL ini sampai permasalahan yang ada di lapangan dituntaskan oleh Safitri dengan masyarakat pemilik lahan yang berinisial TAR.
Menurut keterangan dari Panca saat ditanya, berasal dari mana sumber dana untuk Proyek IPAL Matras ini? Sumber dananya dari pusat (DAK) dana untuk bahan material senilai tiga ratusan juta rupiah melalui proses lelang dan sudah ada pemenangnya tanpa menyebutkan siapa perusahaan suplier yang telah mendapatkan untuk pengadaan bahan material proyek tersebut.
Sedangkan untuk upah kerjanya senilai seratus tiga puluh delapan juta rupiah dan itu jatuh ke pihak penanggung jawab pekerjaannya. Jumlah totalnya kurang lebih sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah, dan baru dicairkan sebesar lima puluh jutaan rupiah. Lumayan juga.
Proyek IPAL ini kabarnya sempat dihentikan pengerjaannya selama kurang lebih satu minggu pada pertengahan bulan Oktober 2017, namun pada akhir bulan Oktober 2017 yang lalu pengerjaan proyek IPAL ini kembali dilanjutkan sehingga menimbulkan protes dari pemilik lahan. Warga Lingkungan Matras dari koran Tekad kembali mengajak wartawan Khatulistiwa untuk mendatangi Kantor PU Cipta Karya guna menemui Dody. Dengan didampingi Panca kedua orang ini agak sedikit kaget mendengar informasi yang dibawa oleh kedua awak media ini, ternyata permasalahan di lapangan belum juga bisa diselesaikan oleh Safitri Kaling Matras.
Dody pun kembali berjanji akan segera turun langsung ke lapangan untuk menemui pemilik lahan TAR untuk segera menyelesaikan masalah yang telah dibuat oleh Kaling Matras ini. Ini menandakan lemahnya kinerja pihak PU Cipta Karya dalam pengawasan sistem kerja di lapangan.
Pada tanggal 14 September 2017 yang lalu berdasarkan informasi dari warga Lingkungan Matras bahwa pengerjaan Proyek IPAL ini telah selesai. Tanggal 27 Nopember 2017 yang lalu wartawan Khatulistiwa untuk ketiga kalinya mendatangi Kantor PU Cipta Karya dan bertemu dengan Dody. Saat ditanya Dody sepertinya enggan berkomentar banyak, untuk menjawab pertanyaan wartawan Khatulistiwa.
Proyek IPAL ini memang sudah selesai, tetapi masalah di lapangan tak kunjung selesai. Gimana Pak Dody? Entah bagaimana mereka ini? Proyek IPAL ini menang pantas untuk diusut oleh pihak berwenang!!! (ERWAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pihak penegak hukum yang berwenang diminta untuk segera mengusut dugaan gudang penampungan dan penggorengan pasir timah yang tidak mengantungi izin lengkap.
Pantauan wartawan Khatulistiwa pada hari Jum’at, 8 Desember 2017 yang lalu ke gudang milik Atiam, di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Desa Air Kuang, Kecamatan Parit Tiga, Provinsi Bangka Belitung, tampak puluhan karung pasir timah ditampung di gudang milik Atiam warga keturunan Tionghoa.
Diprediksikan puluhan ton pasir timah yang sedang dilobi oleh anak buah Atiam dan sudah siap untuk digoreng. Saat dikonfirmasikan kepada para pekerja yang sedang mencuci pasir timah (lobi) di gudang ini, saat ditanya ke mana Bos mereka Atiam? Jawab mereka, ada di dalam rumahnya. Saat itu pintu belakang rumah Atiam sedang terbuka lebar dan ada beberapa orang yang sedang duduk santai di ruang dapur rumah Atiam ini, namun melihat ada tiga orang awak media datang, pintu belakang rumah Atiam pun ditutup setengah.
Saat dipanggil Bos Atiam tidak ada sahutan, tetapi tiba-tiba seseorang keluar dari dalam ruang dapur rumah dan berkata bahwa Bos Atiam tidak ada di rumah. Dan ia mengaku kepada awak media ini bahwa dirinya pun sedang menunggu Bos Atiam.
Keberadaan gudang milik Atiam ini tepat di belakang Pasar Ikan Parit Tiga, dan juga ternyata di dalam gudang ini banyak tersimpan bahan material bangunan dan puluhan ton pasir timah yang tak jelas asal dan usulnya. Kamera CCTV terpasang hampir di setiap sudut gudang ini.
Anehnya saat operasi PETI yang digelar oleh Polda Babel sepertinya sama sekali tidak menyentuh gudang-gudang pasir timah yang berada di daerah Parit Tiga ini, kemungkinan di belakang mereka ada pihak-pihak tertentu yang menjadi beking mereka. Dan lebih anehnya lagi sewaktu operasi PETI digelar, gudang milik Atiam ini berhenti beraktifitas, pintu gudang pun ditutup rapat-rapat.
Operasi PETI digelar oleh Polda Babel sepertinya sudah dibocorkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya, maklum namanya juga sudah koordinasi masss!!! (Tim)
BLITAR,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 4.000 lebih pemuda Indonesia, berkumpul di Lapangan Pemkab Blitar di Jalan Kanigoro, Kamis (7/12/2017). Mereka berkumpul dalam puncak Kirab Pemuda Nasional 2017.
Sebanyak 72 tim inti Kirab Pemuda Nasional berkunjung ke berbagai obyek sejarah dan wisata di Blitar, selama 2 hari. Hari ini merupakan puncak kirab, setelah mereka menempuh perjalanan selama 72 hari di 100 titik di kota kabupaten seluruh Indonesia.
Dijadwalkan hadir dalam acara hari ini selain Menpora Imam Nahrawi juga hadir Menko PMK Puan Maharani, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Siti Nurbaya dan Sesmenko Polhukam
Mayjend TNI Yoedhi Swastono. Selain itu juga akan hadir Kabarhankam Polri Komjen Pol Moechgiarto, Kemendagri diwakili Plt Direktur SUPD IV D Ucup Hidayat, Kemenkes diwakili Direktur Kesehatan Kerja & Olahraga Drg Kartini Rustiandi Kementerian PUPR Staf Ahli Hubungan antar lembaga, Ir Luthfi Aman Achmad.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga akan memberi sambutan didampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta Kepala BNN Provinsi Jatim Brigjen Pol Fatkhur Rahman.
Seorang anggota tim inti Kirab Pemuda Nusantara asal Kalimantan Timur, Yakub Ferdi Hasan Hasibuan mengaku event ini sangat penting bagi generasi muda Indonesia.
“Kami jadi benar-benar melihat sendiri dan tahu keberagaman budaya, adat dan agama di Indonesia. Kalau selama ini hanya melihat dari media, dengan melihat sendiri keberagaman ini semakin menguatkan rasa bangga dan cinta pada tanah air,” katanya kepada detikcom sebelum acara dimulai.
Begitu juga penuturan perwakilan pemuda dari Sumatera Utara, Sariah Fenty Siregar. Kirab Pemuda Nasional 2017 ini dinilainya mampu mempersatukan kembali semangat kebersamaan seluruh pemuda Indonesia .
“Kirab Pemuda ini merupakan acara Kemenpora. Kami perwakilan seluruh Indonesia bisa berkumpul bersama, berbagi pengalaman dan wawasan. Momentum yang penting untuk mempersatukan lagi, mengokohkan tali persaudaraan sehingga persatuan pemuda Indonesia semakin terjaga,” ucap gadis manis berhijab ini.
72 Pemuda perwakilan seluruh wilayah di Indonesia ini, telah melakukan perjalanan selama 72 hari pada 100 titik di 34 kota kabupaten seluruh Indonesia.
Mereka inilah yang diharapkan bisa menularkan pengetahuan dan wawasan kebangsaan pada pemuda di daerahnya masing-masing. Dengan tujuan menguatkan persatuan kesatuan dalam Kebhinekaan Tunggal Ika. (MAD)
MIMIKA,khatulistiwaonline.com
Mengantisipasi peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember, TNI-Polri menggelar Apel Gabungan. Apel digelar di Lapangan Sepak Bola Distrik Kwamki Narama Timika, Papua.
“Jadi untuk menghadapi 1 Desember, dari Polres Mimika dan TNI menyiapkan 600 personil,” kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, di lokasi apel, Kamis (30/11/2017).
Victor mengakui beberapa hari terakhir ada indikasi pertemuan-pertemuan dari kelompok yang tidak sepaham dengan NKRI. Pihaknya mengaku sudah mengupayakan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat juga tokoh agama, agar bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Mimika.
“Dari informan intelijen memang sudah ada beberapa perkumpulan. Kami akan berupaya untuk memintai keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Kapolres.
Pihaknya juga telah mendeteksi 4 titik lokasi yang paling dianggap rawan yang biasa menjadi titik kumpul massa, seperti Kwamki, SP-5, Kompleks Sosial, SP-12. Untuk lokasi-lokasi yang dianggap rawan ini pihaknya akan menempatkan pasukan gabungan di 4 lokasi tersebut.
Apel gabungan dihadiri oleh satu Pleton Anggota Kodim 1710 Mimika, satu Pleton Brigade Infanteri 20 IJK, satu Pleton Kaveleri, Satu Pleton AU, satu Pleton AL, satu Pleton Brimob Batalyon B Timika, satu Regu Brimob Bataliyon A Jayapura, dan Satpol PP yang juga dihadiri para petingi TNI se-Mimika.
Selain pasukan, kendaraan taktis dari Baracuda hingga panser pun di siagakan. Usai apel gabungan pasukan soft off force keliling kota Timika. (NGO)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Aktifitas penambangan pasir timah ilegal yang berlokasi di daerah pinggiran pantai, tepatnya bersebelahan dengan pabrik silika dan berdekatan pula dengan PT. Pulomas, lingkungan Jelitik Kecamatan Sungailiat Bangka, Provinsi Bangka Belitung menimbulkan pertanyaan.
Aktifitas penambangan ini jelas tidak mengantongi izin lengkap. Pantauan Khatulistiwa di lapangan pada Senin (27/11-2017), tampak beberapa unit ponton TI Apung (Tambang Inkonvensional) dengan bebasnya mengeruk daerah pinggiran pantai seakan tidak tersentuh oleh hukum.
Jelas-jelas aktifitas penambangan ini telah merusak lingkungan, apalagi jaraknya sangat dekat dari bibir pantai yang akan menambah proses abrasi semakin cepat. Sepertinya penegak hukum yang berwenang kerjanya pada molor dan tutup mata.
Ironisnya, aktifitas penambangan liar ini sudah berjalan lebih dari dua tahun dan sama sekali tidak tersentuh Operasi PETI yang sedang gencar pada bulan November 2017 ini.
Hasil konfirmasi di lapangan berdasarkan keterangan dari penambang, mereka diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 20.000,- dalam satu kilogram pasir timah yang telah mereka dapatkan dari hasil menambang di lokasi ini. Uang Rp. 20.000,- ini dipotong langsung oleh pembeli (kolektor) pasir timah dan uang tersebut sudah termasuk biaya koordinasi.
Sementara pemilik lokasi tambang ilegal ini dikabarkan punya surat sertifikat hak milik (SHM), namun yang jelas tidak mempunyai izin pertambangan dan melanggar Undang-Undang Minerba. (WAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pembangunan proyek jalan beton yang berlokasi di Jalan Muhidin, Air Hanyut, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung diduga sarat dengan kecurangan.
Proyek ini dilaksanakan pada tahun 2016 lalu, namun kini kondisi jalan beton ini telah mulai rusak, kondisi semen lantai jalan mulai terkelupas, batu-batu cor mulai bertimbulan seperti ranjau batu.
Pembangunan pengecoran jalan beton ini diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Petugas PU Cipta Karya, Dodi saat dikonfirmasi Khatulistiwa, Senin (27/11-2017) saat ditanya tentang komposisi bahan campuran semen perbandingannya berapa, dia mengaku 1 perbandingan 3,5. “Perbandingan itu sudah menjadi standar spesifikasi khusus untuk jalan beton. Satu perbandingan 3,5 ini sama dengan satu ember semen dicampur dengan pasir dan batu kerikil serta harus diaduk dengan menggunakan mesin molen agar campurannya rata,” ujar Dodi.
Kalau pengerjaan proyek ini sesuai dengan standar spesifikasi tentu tidak akan mudah rusak. Siapakah kontraktor pelaksana pekerjaan proyek ini?. Kabarnya proyek ini dikerjakan oleh Reza, namun saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Reza pun membantah kalau proyek jalan beton ini di Gang Keluarga bukan pihak CVnya yang mengerjakannya, tetapi temannya lah yang mengerjakannya proyek ini, namun tidak menyebutkan nama dan CV yang jadi pelaksana.
Proyek ini perlu untuk diusut, siapa pun kontraktornya jika memang terbukti telah melakukan kecurangan dan harus ditindak dengan tegas. (WAN)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Saat menerima gelar Doktor Honoris Causa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menangis. Susi menangis saat mengucapkan terima kasih dalam pidatonya.
Susi mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memberi kepercayaan kepadanya dalam mengemban tugas.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Haji Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai menteri kelautan dan Perikanan dan satgas 115,” ujar Susi saat memberikan pidato di Graha Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Jumat (10/11/2017).
Tak lupa Susi juga menyebutkan beberapa nama seperti para sahabat, staf khusus, dan para pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelum melanjutkan ucapan terima kasihnya, Susi berhenti sejenak karena ia harus beberapa kali mengusap air matanya dengan tisu. Susi ternyata menangis haru.
“Kepada para sahabat dan senior saya yang tak hentinya memberikan dukungan dan wejangan kepada saya Prof. Dr. Soebroto, Prof. Dr. Hasyim Djalal, Jend. TNI (Purn) Wijoyo Suyono, Letnan Jenderal TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara, Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Jend. TNI (Purn) Endriartono Sutarto dan Mayjen TNI (Purn) Haji Sudrajat, MPA,” ujarnya.
Tangis Susi semakin tidak tertahankan saat ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga terdekatnya.
“Terima kasih kepada almarhum Ayahanda Haji Ahmad Karlan dan Almarhumah Ibunda Hajjah Suwuh Lasminah yang telah membesarkan dan mendidik saya dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta kasih sehingga saya dapat menjadi seperti sekarang ini. Putra-putri saya tercinta, Almarhum Panji Hilmansyah, Nadine Pascale Kaiser, Alvy Xavier, Ari Nursanti, dan cucu tersayang saya Arman Hilmansyah, Malika, Missut, dan Mateo,” pungkasnya.
Setelah menyelesaikan pidatonya, Susi kemudian menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Rektor ITS Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc,.Es,. PhD.
Gelar Doktor Honoris Causa ini adalah yang kedua kalinya diterima Susi. Sebelumnya Susi mendapat gelar tersebut dari Universitas Diponegoro dalam bidang kebijakan, pembangunan, kelautan, dan perikanan. (NGO)