SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kabupaten Malang belum bisa bersikap atas pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala BKD Suwandi. Padahal, instruksi Presiden Joko Widodo jelas, PNS terlibat pungli harus dipecat.
“Tidak bisa seperti (pecat) kita harus teliti dan menunggu proses hukum yang berjalan,” kata Bupati Malang Rendra Kresna, Jumat (28/10/2016).
Rendra mengaku, akan menjadikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pedoman. Menurut dia, disana ada beberapa prosedur dalam pemberian sanksi. “Di ASN jelas diatur, soal bagaimana memberikan sanksi kepada PNS,” ujar Rendra.
Yang akan dilakukan, lanjut dia, menggelar rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) untuk memilih siapa pengganti posisi Suwandi sebagai Kepala BKD. Karena lembaga itu, banyak memiliki kegiatan, dan terutama pelayanan kepada PNS.
“Nanti ada Baperjakat, untuk siapa penggantinya. Apakah Plt dan siapa yang layak ditunjuk. Karena BKD banyak beban kerja melayani PNS, mulai mutasi sama pengurusan tunjangan,” sebut dia.
Rendra bahkan bisa menjamin Suwandi akan kooperatif dan tidak melarikan diri, jika menjadi tahanan kota. Pernyataan itu disampaikan, menyusul Suwandi yang kini mendekam di sel tahanan Mapolres Malang Kota. “Saya bisa jamin, tidak melarikan diri,” tegas Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ini.
Dikatakan Rendra, dirinya sudah seringkali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga lembaga pemerintahan tingkat bawah, agar tidak meminta imbalan berupa uang saat memberikan pelayanan. Warning menyusul banyaknya pengaduan dari masyarakat adanya praktek pungli.
“Tapi saya sesalkan, pengaduan tidak resmi. Kami bisa jamin kerahasiaan. Namun, sudah banyak kami tindak oknum yang telah melanggar,” ujar Rendra.
Suwandi merupakan salah satu pejabat ekselon II di lingkungan Pemkab Malang, dalam karirnya, pernah menjabat lama sebagai Kepala Dinas Pendidikan.(RED/DTK)
JAYAPURA, khatulistiwaonline.com
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia belum merata. Masih ada sejumlah wilayah yang belum menikmati BBM harga normal, yaitu Premium Rp 6.450, dan Solar Rp 5.150.
Menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang. hal ini terjadi karena belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) sebagai lembaga penyalur resmi yang disediakan Pertamina.
Bahkan tidak hanya di wilayah Timur saja, wilayah di Karimun Jawa, Jawa Tengah pun masih belum merasakan adanya harga BBM yang sama dengan nasional.
“Di Jawa juga ada. Contoh di Karimun Jawa. Itu belum satu harga, padahal di sebelahnya Jepara. Itu karena belum ada APMS tadi. Jadi harga di Jepara sudah satu harga, di-drum-in (dikemas dalam drum) pakai kapal kecil, di sana dijual, nanti harganya jadi beda. Jawa Timur juga ada, Maluku juga ada,” ujar dia saat ditemui di sela kunjungan kerjanya ke Jayapura, Papua, Senin (17/10/2016).
Ia melanjutkan, setelah Papua, Pertamina akan fokus untuk wilayah Maluku. Hal ini juga sejalan dengan sejumlah proyek pemerintah seperti kelistrikan dan pariwisata yang tengah dibangun di Maluku.
“Jadi konsepnya wilayah terdepan, yaitu perbatasan. Lalu wilayah terluar, wilayah Indonesia tapi jauh dari mana-mana. Dan wilayah terpencil, nggak ada akses seperti puncak, Ilaga, dan Intan Jaya,” tuturnya.
“Fokus berikutnya ke Maluku. Mengembangkan daerah, listrik juga masuk, pariwisata,” tambahnya.
Ke depan, Pertamina juga akan menjadikan Wamena sebagai sentral penyaluran BBM ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Sebab, Wamena merupakan wilayah yang memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar dari wilayah lainnya di Papua.
“Nanti konsepnya, investasi berikutnya saya akan investasi di Wamena. Wamena sebagai sentral. Sekarang kan dari Jayapura pakai ke Sentani dan Timika. Kecuali Arfak dari Manokwari,” paparnya.
“Wamena sendiri gede kebutuhan. Saya mau bangun tanki di sana. Angkutnya tetap pakai Boeing. Saya lagi cari cara angkutnya nggak pakai truk lagi, dibuat di pesawat, dikembungkan, kalau balik bisa dikosongin. Tapi sekarang drum dulu nggak apa apa. Nanti dari Wamena bisa back up dari Yahukimo ke Puncak, selain dari Timika,” pungkasnya.
Seperti diketahui, saat ini memang langkah yang diambil untuk menyediakan BBM satu harga adalah dengan membebankan subsidi ongkos ke wilayah-wilayah terpencil tersebut kepada Pertamina.
Dengan konsep ini, BBM diharapkan bisa lebih murah, sehingga biaya lain dan logistik juga ikut murah.(RED)
Yahukimo,khatulistiwaonline.com
PT Pertamina (Persero) diminta untuk mencari jalan keluar bagaimana mengupayakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua dan Papua Barat bisa satu harga atau sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang berlaku secara nasional.
BBM satu harga sendiri menjadi keinginan pemerintah agar seluruh wilayah di Indonesia bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama berlaku secara nasional. Pertamina dalam hal ini akan melakukan subsidi silang, dimana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungannya ke Papua pada peresmian bandara Nop Gliat Dekai dan peresmian penetapan BBM Satu Harga Untuk Papua di Yahukimo, Papua, Selasa (18/10/2016).
“Dirut Pertamina pernah menyampaikan kepada saya, ini hitung-hitungannya di Papua kita rugi Rp 800 miliar. Ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rp 800 miliar itu terserah dicarikan corss subsidinya itu dari mana,” ujar Jokowi.
“Pertamina ini kan untungnya juga besar. Jadinya cross subsidi ini bisa dilakukanlah. Tetap untung, tapi berkurang sedikit, untuk Papua,” tambahnya.
Pertamina sendiri tengah membangun lembaga-lembaga penyalur BBM di daerah-daerah yang belum ada SPBU ataupun APMS nya. Saat ini ada delapan wilayah di Papua yang harga jual per liternya lebih mahal dari nasional, bahkan hingga Rp 100.000/liter.
Selain itu, Pertamina juga akan melakukan pengiriman BBM via laut dan udara, sebagai alternatif selain darat. Tiga unit pesawat air tractor dengan kapasitas 4 kilo liter pun diimpor dari Kanada oleh anak usahanya PT Pelita Air Service. Jokowi berujar, dengan keuntungan yang telah diperoleh Pertamina selama ini, ia yakin Pertamina bisa mengembang tugas ini dengan baik melalui efisiensi.
“Tanpa mengurangi keuntungan yang ada dan saya kira sebagai BUMN, Pertamina juga sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan di harga BBM,” jelas dia.
Dalam prosesnya, Jokowi mengaku ini membutuhkan waktu yang bertahap agar seluruh wilayah di Indonesia bisa merasakan harga BBM satu harga yang berlaku secara nasional. Pasalnya ada banyak wilayah di Indonesia yang masih memiliki gap dalam harga. Untuk itu ia menginginkan adanya proses koordinasi dalam penyaluran kepada masyarakat.
“Pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang kalau kebijakan pelaksanaan nggak diikuti, bisa terjadi miss. Ini yang tadi saya ingin memberikan perhatian dan peringatan. Nanti Pak Kapolda di sini untuk juga ikut mengawasi harga itu sampai di masyarakat. Artinya semuanya pada posisi harga itu,” tutur dia.
“(Soal target) Tahun depan lah. Tahun ini kan kira-kira yang gap-nya lebar yang baru kita dekati,” pungkasnya.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menko MaritimLuhutBinsarPanjaitan menargetkan pembangunan BlokMasela bisa digarap mulai kuartal II-2019. Sebelumnya, blok abadiMasela direncanakan dibangun pada tahun 2023.
Dengan demikian terjadi percepatan pembangunan di Blok Masela selama 4 tahun yang akan berimbas terhadap bertambahnya produksi migas di Indonesia.
“Saya berharap 2019 kuartal II kita sudah bisa kerjakan. Jadi mempercepat 4 tahun dari rencana semula,” ujar Luhut dalam acara Coffee Morning di Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016).
Saat ini, kajian terhadap pembangunan di blok abadi Masela sudah dilakukan oleh tim Kementerian ESDM. Tim ini terdiri dari ahli migas yang dibawahi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
“Sudah dikerjakan tim Pak Arcandra dan Masela sudah sangat maju,” kata Luhut.
Saat ini proyek pengembangan Blok Masela masih dalam tahap penyusunan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD). Studi perencanaan dan pengembangan tersebut masih diakukan oleh Inpex Corporation. (RED)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com –
Hari ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim mengagendakan pemeriksaan 10 ‘Sultan’ Padepokan Dimas Kanjeng, sebagai saksi kasus dugaan penipuan yang dilakukan tersangka Taat Pribadi. Namun, hingga pukul 12.00 WIB, Senin (17/10/2016), hanya 5 orang ‘Sultan’ yang memenuhi panggilan penyidik.
“Agendanya hari ini ada 10 orang dimintai keterangan sebagai saksi. Tetapi yang hadir hanya 5 orang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Jatim.
Argo mengatakan, pemeriksaan terhadap kelima orang itu berkaitan dengan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Ketika ditanya, apakah kelima saksi itu mempunyai ‘jabatan’ di Padepokan Dimas Kanjeng
sebagai Sultan, Argo membenarkannya.
“Ya seperti itulah. Semua saksi berkaitan dengan yang bersangkutan (tersangka Taat Pribadi),” tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun, kelima sultan yang diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jatim yakni SE (Sugeng Effendi), S (Syamsudin), Sl (Solikin), AH (Abdul Haris) dan F (Fathurrohman).
Selain memeriksa orang dekat Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang mempunyai posisi sebagai Sultan, penyidik juga memeriksa Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, sebagai saksi. Pemeriksaan para saksi, termasuk Marwah masih terus berlangsung di ruang pemeriksaan di
gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.(RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK masih menduga uang suap yang diterima Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhy Tri Hartanto, berasal dari Direktur PT OSMA Group, Hartoyo. Lalu mengapa KPK belum menetapkan Hartoyo sebagai tersangka?
“Yang jelas nanti siapa pun akan kita proses. Kalau informasi itu sudah lebih jauh dan bila ada keterlibatan pihak lain akan diberitahukan ke teman-teman,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung baru KPK, Jalan Kuningan Persada, Senin (17/10/2016).
Hartoyo memang tidak terjaring langsung dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Sabtu kemarin. Namun kuat dugaan bahwa uang itu berasal dari Hartoyo ketika Yudhy ditangkap di rumah Salim yang merupakan anak buah Hartoyo.
“Kemarin kita sudah imbau supaya yang bersangkutan ke KPK. Kita harap yang bersangkutan bisa mengklarifikasi ke KPK,” kata Alexander.
Kasus ini mengingatkan publik pada operasi tangkap tangan M Sanusi. Saat itu penyuap M Sanusi, Ariesman Widjaja, langsung ditetapkan sebagai tersangka walaupun tidak ditangkap langsung. Sejurus kemudian, Ariesman datang ke KPK dan langsung ditahan.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan 2 orang tersangka sebagai penerima suap yaitu Yudhy Tri Hartanto dan Sigit Widodo selaku pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen. Sementara itu, pemberi suap belum diungkap oleh KPK.
Uang suap sebesar Rp 70 juta dari commitment fee Rp 750 juta berhasil disita KPK. Uang suap diberikan untuk memuluskan langkah pemberi suap mendapatkan proyek senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pendidikan Pemkab Kebumen.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Kaki kanan Muaf Jaelani (25), pekerja yang tertimpa paku bumi di Ciliwung, telah diamputasi. Kini Muaf masih shock dan menolak untuk ditemui selain pihak keluarga.
“Masih shock, dia trauma dan diam saja,” kata rekan kerja Muaf, Matsani saat ditemui Media Online Khatulistiwa di RS Premier Jatinegara, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin (17/10/2016).
Matsani menuturkan, keluarga Muaf masih dalam perjalanan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Belum diketahui kapan pihak keluarga akan sampai.
Kaki kanan Muaf diamputasi hingga paha. Pihak rumah sakit juga menolak untuk memberikan keterangan karena permintaan Muaf.
Selain kaki kanan telah diamputasi, luka-luka pada tangan Muaf juga telah diobati.
Sebelumnya diberitakan, kecelakaan kerja yang dialami Muaf terjadi kemarin (16/10). Kasubag Humas Polres Jakarta Selatan, Kompol Purwanta, menceritakan saat itu Muaf tengah mengarahkan crane untuk pemasangan paku bumi itu. Dia bersama dengan seorang pekerja lainnya bernama Catur.
“Korban dan saudara Catur sedang mengarahkan tiang pancang beton ke lubang bresing,” ujar Purwanta kepada Khatulistiwaonline.
Namun, lanjut Purwanta, sling yang mengikat tiang pancang itu putus dari crane. Muaf yang berdiri di dekat crane pun tidak dapat menghindar dan tertimpa paku bumi itu.
“Sehingga tiang pancang menimpa korban Muaf Jaelani dan menyebabkan kaki kanan korban luka putus, serta tangan kanan sebatas siku lecet,” imbuhnya. (RED)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengamat dari The Indonesian Reform Martinus Amin mengingatkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok pernah mengatakan, demonstran anarkis seharusnya ditembak di tempat. Menurut dia, pernyataan itu bisa dikategorikan sebagai ancaman pembunuhan.
Pernyataan yang dimaksud diucapkan Ahok pada tahun 2014 silam terkait perintah tembak di tempat terhadap demonstran.
Ahok ketika itu mengatakan “Jika ada 1000-2000 orang mengancam nyawa 10 juta ini, dan ketika saya peringatkan dia tidak ikut, saya akan perintahkan bunuh di tempat. Sekalipun ada TV menyorot”.
Martinus menilai pernyataan Ahok itu tak berbeda dengan apa yang disampaikan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab saat demonstraksi besar-besaran ormas Islam pekan lalu.
Karenanya dia heran karena sekarang banyak pendukung Ahok yang mendesak Habib Rizieq dipidana karena ucapannya.
“Kalau begitu harusnya Ahok kena delik berlapis, selain penistaan agama juga pasal 340 yaitu ancaman pembunuhan berencana,” terangnya.
Lebih lanjut dia berharap aparat berkonsentrasi saja memproses laporan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dia takut jika tak juga diproses polisi, perilaku Ahok akan semakin liar tidak terkendali.
Sebab, kata dia, tidak tertutup kemungkinan Ahok mengulangi perbuataan yang sama dan pidana lainnya seperti menghilangkan alat bukti, menghambat proses penyidikan, bahkan kabur.
“Sungguh keterlaluan dengan telah mengantongi seabrek-abrek alat bukti, penyidik masih lamban memproses Ahok,” kritiknya.
Seperti diketahui, saat demonstrasi Jumat lalu Habib Rizieq menyatakan bahwa umat Islam bakal menjatuhi hukuman mati kepada Ahok jika aparat penegak hukum tidak memproses secara benar kasus penistaan agama mantan bupati Belitung Timur itu.
Rizieq juga memimpin paduan suara ribuan demonstran menyanyikan lirik “bunuh, bunuh bunuh si Ahok, bunuh si Ahok sekarang juga”.
Aksi tersebut disaksikan langsung ribuan anggota kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan, serta diliput awak media.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) sepanjang bulan September-Oktober setidaknya telah menangkap 21 kapal ilegal di wilayah perairan Indonesia. Yang terbaru, adalah penangkapan dua kapal ikan berbendera Vietnam yang sedang menangkap ikan di perairan Natuna.
“Selama kurun waktu September sampai Oktober, Koarmabar banyak memeriksa kapal-kapal ilegal di laut, jumlahnya lebih 100 yang diperiksa tapi ada 21 kapal yang diteruskan untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan,” kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia di kantornya, Jl Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
Aan menjelaskan, yang terbaru pasukannya berhasil menggagalkan penyelundupan minyak dari Indonesia menuju Singapura. Minyak sebanyak 400 ton dibawa menggunakan kapal tanker Zamidah.
“Yang terakhir baru saja terjadi, cukup besar ada kapal tanker Zamidah yang kita tangkap. Kapal ini membawa 400 ton muatan minyak tanpa dokumen dari Indonesia ke Malaysia, kemarin kita menangkap 2 kapal hisap pasir timah. Kapal Dinasti 99 dan kapal SNS 1,” jelas Aan.
Selain itu, pasukan Koarmabar juga berhasil menggagalkan penangkapan ikan di perairan Natuna oleh kapal Vietnam. Setidaknya dalam kurun waktu 1 bulan, ada 8 kapal Vietnam yang ditangkap.
“Koarmabar menangkap 2 kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kedua KIA itu ditangkap KRI Silaspapare-386 yang sedang patroli. Kedua kapal terdeteksi KRI Silaspapare-386 dari jarak 5.5 mil. Setelah didekati ternyata kapal berbendera vietnam itu sedang menarik jaring trawi (pukat),” urai Aan.
“Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kapal asing itu bernomor lambung BV 92764 berisi 3 orang ABK dengan nahkoda Nguyen Tranh Van dan BV 92765 dengan ABK 12 orang dan nahkoda Nguyen Van Nguyui. Kedua kapal diamankan karena tidak dilengkapi dokumen yang sah,” tegasnya.
Pangarmabar menjelaskan, Natuna masih menjadi spot favorit kapal asing untuk menangkap ikan secara ilegal. Pasalnya, perairan Natuna terkenal dengan jumlah ikan yang melimpah.
Selain berhasil menangkap kapal penangkap ikan, dini hari tadi pasukan Koarmabar di perairan Batam juga menangkap kapal penyelundup barang. Kapal itu berasal dari perairan Singapura.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
PPP kubu Djan Faridz dikabarkan akan mendeklarasikan dukungan kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada hari ini. Djarot menyebut semakin banyak dukungan dari banyak pihak, semakin baik untuk pencalonan mereka melaju Pilgub DKI 2017.
Bacawagub itu mengatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh PPP kubu Djan Faridz merupakan dukungan objektif berdasarkan penilaian kinerja Ahok-Djarot selama memimpin DKI. Ia pun memberikan apresiasinya kepada PPP kubu Djan Faridz yang telah mendukungnya bersama Ahok.
“Jadi, bagi kami semakin banyak yang mendukung kan semakin baik. Apalagi kalau dukungannya itu berdasarkan penilaian atas kinerja atau hasil kerja Ahok-Djarot selama ini,” ungkap Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2016).
“Tentunya secara pribadi kami tentu berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua kelompok masyarakat yang mendukung dan memberikan apresiasi atas capaian-capaian kinerja pemerintahan Jokowi-Basuki dan sekarang dilanjutkan menjadi Basuki-Djarot. Saya berterima kasih sekali. Jadi boleh (dukung ya),” lanjut Djarot.
Djarot juga mengungkapkan, pihak PPP kubu Djan juga telah memberikan konfirmasi kepada dirinya terkait alasan mereka mendukung pasangan Ahok-Djarot.
“Ya konfirmasi. Tadi malam konfirmasi ke kami. It’s ok. Termasuk apa alasan PPP Djan Faridz sehingga mendukung pasangan Ahok-Djarot,” imbuh Djarot.
Hanya saja, dukungan PPP Djan ke Ahok-Djarot ini tidak solid. Salah satu loyalis Djan yaitu Abraham Lunggana (Lulung) merapat ke Agus Yudhoyono-Sylviana Murni. (RED)