JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah berupaya mencegah terjadinya gelombang ketiga virus Corona. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pemerintah telah meniadakan cuti bersama 24 Desember 2021.
“Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian, pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan,” ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).
Muhadjir menuturkan libur Natal dan tahun baru identik dengan mobilitas tinggi masyarakat. Pemerintah khawatir kegiatan itu bisa menimbulkan gelombang ketiga COVID-19.
Untuk itu, pemerintah sudah membuat langkah antisipatif kenaikan angka COVID-19 di akhir tahun. Salah satunya menggeser cuti bersama 24 Desember. Keputusan itu sudah diumumkan sejak Juni 2021 yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, serta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.
Langkah lainnya, larangan ASN mengambil cuti memanfaatkan momen libur nasional. Kebijakan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.
Pemerintah juga sudah menggelar rakor terkait persiapan angkutan Natal 2021 dan tahun baru 2022. Rakor virtual itu digelar Selasa (26/10) kemarin bersama Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, hingga Satgas COVID-19.
Muhadjir mengatakan perlu sosialisasi masif ke masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas di libur akhir tahun.
“Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Hal itu ditegaskan usai pernyataannya tentang ‘Kementerian Agama hadiah untuk NU’ jadi kontroversi dan dikritik banyak pihak.
Menurut Yaqut, Kemenag didirikan sebagai bentuk kehadiran memfasilitasi kepentingan umat beragama. Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai-nilai agama.
“Maka, kehadiran Kemenag logis, sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).
“Kemenag milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama,” sambungnya.
Yaqut juga memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk satu ormas keagamaan. Buktinya, kata pria yang juga akrab disapa Gus Yaqut, Kemenag memberikan afirmasi kepada semua agama dan ormas keagamaan.
“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Agama tidak hanya Islam, ormas juga tidak hanya NU saja,” jelas Yaqut.
Diungkapkannya, di Kementerian Agama ada 11 satuan kerja setingkat Eselon I. Ada Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) yang memfasilitasi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Selain itu, ada juga Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu. Untuk Pejabat Eselon I yang beragama Islam juga merepresentasikan sejumlah ormas, baik NU, Muhammadiyah, termasuk juga profesional.
“Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag dari kalangan profesional,” jelasnya.
“Jadi, Kemenag itu memfasilitasi semua agama dan ormas keagamaan,” tandasnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM-
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri kegiatan bedah buku ‘Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi’ oleh akademisi Universitas Gadjah Mada, Prof. Wihana Kirana Jaya. Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Senin (25/10).
Dalam kegiatan tersebut, Budi Karya mengajak para taruna-taruni Perguruan Tinggi Kemenhub dan seluruh SDM Transportasi untuk mengasah literasi mereka dengan meningkatkan minat membaca buku. Menurut Budi, dengan mengasah literasi, maka kemampuannya para SDM Transportasi juga akan ikut meningkat.
Budi mengatakan kegiatan bedah buku merupakan salah satu kegiatan yang perlu dikembangkan oleh sekolah di bawah pengelolaan BPSDM Perhubungan. Menurutnya, hal ini dapat mendorong minat membaca taruna-taruni sehingga meningkatkan kualitas SDM transportasi.
“Saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat semakin meningkatkan minat baca para taruna-taruni sekolah perhubungan. Buku ini sangat inspiratif dan memberikan banyak wawasan, yang mengupas studi kasus di sektor transportasi di tengah pandemi COVID-19 dari sudut pandang akademisi maupun aspek teknis,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi meninggal dunia di RSPAD. Almarhum Sudi Silalahi bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Dia menyebut almarhum Sudi Silalahi bakal disemayamkan terlebih dulu di rumah duka, Pondok Gede, Bekasi.
“Alamat Duka Jl Bunga Matahari Utama Blok A 11 Perum Jatiwarna Indah Pondok Gede, Bekasi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).
Herzaky mengatakan selanjutnya almarhum Sudi Silalahi bakal dimakamkan siang ini sekitar pukul 13.00 WIB. Sudi bakal dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.
“Renmak (rencana pemakaman) hari Selasa, 26 Oktober 2021, jam 13.00 WIB berangkat dari rumah duka ke TMPNU Kalibata, Jaksel,” ucapnya.
Herzaky menyebut Almharhum Sudi Silalahi meninggal di RSPAD Senin (25/10) malam kemarin sekitar pukul 23.23 WIB. Sudi disebut meninggal karena sakit.
“Telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 23.23 WIB di RSPAD karena sakit,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Diplomasi sudah dilakukan Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari dalam misi akselerasi pembebasan sanksi terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI).
Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari, baru saja bertemu langsung dengan Presiden World Anti-Doping Agency (WADA) alias Badan Anti-Doping Dunia, Witold Banka dan Sekjen Olivier Niggli di General Assembly Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC) di Crete, Yunani, Minggu (24/10/2021), waktu setempat.
Dalam kesempatan itu, Okto menjelaskan NOC Indonesia bersama pemerintah memiliki concern penuh agar LADI bisa segera terbebas dari sanksi WADA. Mereka pun membuka diri untuk membantu Indonesia menyelesaikan pending matters guna mempercepat penangguhan sanksi.
“Selama ini ada kesulitan berkomunikasi dengan WADA karena masih melalui email. Sekarang kami telah memiliki direct line ke semua key person WADA dan dari pertemuan tersebut mereka sangat terbuka dan berkomitmen untuk membantu masalah ini,” kata Okto dalam rilis NOC Indonesia.
Dijelaskan Okto, ketidaklancaran komunikasi tersebut cukup berdampak signifikan. Sebab, komunikasi cepat dua arah tidak bisa terjadi.
“Contoh, alamat email yang dikirimkan kepada kami juga salah. Kami sendiri tidak tahu itu email siapa dan dengan bertemu langsung, saya bisa meluruskan informasi-informasi yang salah. WADA kini sudah tahu dan Mr Niggli sudah sangat terbuka karena beliau memberikan nomor pribadi ke saya untuk mempercepat komunikasi,” ujar Okto.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan tersebut mengatur KPK untuk dapat melakukan lelang benda sitaan sejak tahap penyidikan.
“KPK mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengesahkan PP Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (25/10/2021).
“PP tersebut memungkinkan bagi KPK untuk dapat melakukan lelang benda sitaan sejak dalam tahap penyidikan,” sambung Ali.
Ali mengatakan peraturan ini tentu dapat meminimalisir biaya perawatan benda sitaan KPK. Lalu juga dapat mempercepat pengembalian kerugian negara yang telah dinikmati para koruptor.
“Hal ini selain meminimalisasi biaya perawatan juga mengantisipasi depresiasi aset yang disita. Sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara optimal,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
17 Duta Besar RI resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada nama Fadjroel Rachman hingga Rosan Roeslani. Berdasarkan tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021), pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan. Barulah kemudian Jokowi memimpin pembacaan sumpah yang diikuti oleh pejabat yang dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) akan setia kepada UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian petikan sumpah pelantikan yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wapres Ma’ruf Amin, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani hingga Menlu Retno LP Marsudi. Setelah selesai acara pelantikan, mereka memberikan ucapan selamat kepada para dubes yang dilantik.
Berikut daftar 17 dubes yang dilantik Jokowi pada hari ini:
1. Fadjroel Rachman – Dubes LBBP RI untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan berkedudukan di Nur-Sultan
2. Abdul Azis – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi, berkedudukan di Riyadh
3. Dewi Tobing – Dubes LBBP RI untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa, berkedudukan di Kolombo
4. Bebeb AK Djundjunan – Dubes LBBP RI untuk Yunani, berkedudukan di Athena
5. Lena Maryana Mukti – Dubes LBBP RI untuk Kuwait berkedudukan di Kuwait City
6. Pribadi Sutiono – Dubes LBBP RI untuk Slovakia, berkedudukan di Bratislava
7. Muhammad Najib – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Spanyol merangkap UNWTO berkedudukan di Madrid
8. Ardi Hermawan – Dubes LBBP RI untuk Bahrain, berkedudukan di Manama
9. Ade Padmo Sarwono – Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina, berkedudukan di Amman
10. Mohammad Oemar – Dubes LBBP RI untuk Perancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan UNESCO, berkedudukan di Paris
11. Tatang B.U. Razak – Dubes LBBP RI untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis, berkedudukan di Bogota.
12. Derry M.I. Amman – Dubes LBBP RI untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, berkedudukan di Jakarta
13. Armanatha Nasir – Dubes LBBP RI Untuk Perserikatan Bangsa Bangsa dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya, berkedudukan di New York
14. Febriarn A Ruddyard – Dubes LBBP RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, berkedudukan di Jenewa
15. Siswo Pramono – Dubes LBBP RI untuk Australia merangkap Republik Vanuatu, berkedudukan di Canberra
16. Okto Dorinus Manik – Dubes LBBP RI untuk Republik Timor-Leste, berkedudukan di Dili
17. Rosan Perkasa Roeslani – Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat berkedudukan di Washington DC
(DON)
DENPASAR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya mengawasi wisatawan mancanegara (wisman) yang baru tiba di Bali. Dia mengingatkan jangan sampai ada wisatawan baru tiba dari luar negeri yang kabur karantina.
“Pengalaman yang terjadi di Jakarta, ada wisawatan domestik yang bepergian ke luar negeri kemudian melaksanakan karantina, namun kemudian meninggalkan tempat karantina,” kata Sigit saat apel pasukan pengamanan kedatangan wisatawan mancanegara di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Sabtu (23/10/2021).
“Ini jangan sampai terjadi atau terulang di Bali, khususnya karena kita akan buka jalur internasional,” sambungnya.
Jenderal Sigit meminta wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Bali mematuhi aturan karantina 5 hari. Dia juga meminta jajarannya juga mencari solusi agar para wisatawan dari luar negeri tidak jenuh di lokasi karantina.
Sebelum memimpin Apel pasukan, Panglima TNI dan Kapolri mengecek langsung lokasi hotel yang akan dijadikan tempat karantina Wisman. Keduanya juga melihat alur atau proses penerimaan turis asing ketika hendak berlibur ke Pulau Dewata.
“Apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan penegakan protokol kesehatan dalam rangka penerimaan wisatawan mancanegara di Bali, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana,” kata Sigit dalam amanatnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah melaporkan 802 kasus positif virus Corona atau COVID-19 baru di Indonesia hari ini. Selain itu, ada 23 pasien Corona yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir.
Data penyebaran kasus COVID-19 ini disampaikan oleh Humas BNPB, Sabtu (23/10/2021). Data ini diperbarui setiap hari dengan cut off pukul 12.00 WIB.
Jumlah kasus Corona di Indonesia sejak kasus pertama ditemukan pada Maret 2020 hingga hari ini sebanyak 4.239.396 kasus. Dari jumlah itu, 14.803 merupakan kasus aktif.
Jumlah kasus aktif ini turun 287 kasus dari data kemarin. Kasus aktif artinya pasien Corona belum sembuh atau meninggal.
Pemerintah juga melaporkan kasus sembuh dari Corona sebanyak 1.066 kasus. Total pasien Corona yang telah sembuh sebanyak 4.081.417 orang.
Selain itu, ada 23 kasus kematian akibat Corona yang dilaporkan hari ini. Total kematian akibat virus Corona di Indonesia berjumlah 143.176 kasus.
Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 6.703 suspek yang dipantau. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 250.587.
Pemerintah terus-menerus mengimbau warga menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kinerja Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi yang akhirnya sukses menghasilkan produk cangkul buatan dalam negeri. Cangkul dengan brand Cangkul Merah Putih tersebut telah mendapat sertifikasi layak mutu dari SNI.
“Saya bersyukur Cangkul Merah Putih sekarang punya label SNI. Akhirnya kita mampu swasembada cangkul sendiri yang saat ini bahan bakunya di-support oleh BUMN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan dukungan pembiayaan dari PT BRI (Persero) Tbk,” ucap Teten dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).
Dalam launching produk SNI Cangkul Nasional Merah Putih sekaligus Pelepasan Ekspor Batu Fosil ke Hamburg, Jerman di Pendopo Bupati Tulungagung, Jawa Timur, hari ini, Teten mengatakan di awal dirinya menjabat sebagai menteri, ramai impor cangkul menyeruak. Dirinya pun lantas diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari solusinya, ketika itu bahan baku menjadi isu utamanya.
“Akhirnya kami menempuh jalan untuk memperkuat koperasinya terlebih dahulu, kemudian bermitra bersama BUMN untuk ketersediaan bahan baku,” jelas Teten.
Cangkul Merah Putih, sambungnya, merupakan program lokalisasi kolaborasi KemenKopUKM bersama Kementerian Perindustrian, LPDB-KUMKM, dan BUMN untuk menekan impor cangkul. Saat ini, kualitas cangkul Merah Putih telah terstandarisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri nasional dan daerah.
Ia mengatakan, Cangkul Merah Putih fokus mengisi market dalam negeri, terutama terhadap kebutuhan alat-alat pertanian yang sebagian besarnya masih impor. Namun, ia tidak menutup kemungkinan cangkul ini bisa juga merambah pasar internasional.
Teten menegaskan, langkah selanjutnya yang kini perlu dilakukan adalah mengembangkan koperasi logam penghasil cangkul agar bisa memproduksi alat pertanian lainnya. Ia juga menuturkan dalam memperkuat koperasi industri logam ini, KemenKopUKM menekankan beberapa faktor.
Pertama, memastikan ekosistem cangkul ini cukup baik melalui supply logam dari Krakatau Steel dengan harga yang kompetitif. Kedua, akses pasar produk ini dengan cara diserap pemerintah, kementerian, dan lembaga sehingga koperasi bisa meningkatkan produknya dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Akses pasar telah dibuka sebanyak 40 persen belanja pemerintah lewat LKPP, salah satunya alat-alat pertanian. Belanja UMKM pun sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Program alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dari UMKM saat ini mencapai Rp188,96 triliun atau sekitar 42,19 persen dari total target Rp447,2 triliun,” ucap Teten.(DON)