JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan warga untuk mengadu ke Komnas HAM apabila mempunyai perbedaan pendapat dengan penegak hukum terkait tewasnya 6 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat dan pembantaian 1 keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, merespons positif pernyataan Jokowi. Beka menyebut pihaknya akan menindaklanjuti aduan-aduan yang diterima.
“Kami merespons positif statemen presiden terkait posisi dan peran Komnas HAM. Tentu saja kami akan menindaklanjuti setiap aduan yang masuk sesuai mandat dan kewenangan kami sebagai lembaga negara independen,” ujar Beka melalui pesan singkat, Minggu (13/12/2020).
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut pihaknya telah diberi kewenangan secara hukum melalui undang-undang untuk menerima aduan. Kini, yang dibutuhkan Komnas HAM, kata Anam, adalah dukungan presiden.
“Yang dibutuhkan adalah dukungan penuh presiden untuk kerja kerja Komnas HAM termasuk kebijakan penguatan kelembagaan dan support APBN,” ujar Anam.
Selain dukungan Presiden, Komnas HAM juga membutuhkan dukungan masyarakat agar kasus tewasnya 6 laskar FPI dan pembantaian satu keluarga di Sigi bisa cepat terungkap.
“Juga penting bagi Komnas HAM mendapat dukungan masyarakat luas. Agar kerja Komnas HAM maksimal, komperhensif dan imparsial,” tuturnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua DPP Golkar Andi Rio Padjalangi mengapresiasi Komnas HAM yang saat ini tengah mengusut terkait insiden tewasnya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek beberapa hari lalu. Anggota Komisi III DPR ini meminta segala proses harus dilaksanakan sesuai koridor hukum.
“Kami mengapresiasi Komnas Ham membentuk TPF guna mendalami kejadian yang sebenarnya. Kita percayakan kepada Komnas Ham untuk melakukan investigasi,” kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (12/12/2020).
Andi mengatakan saat ini pihak Komnas HAM tengah memintai keterangan kepada pihak FPI dan juga kepolisian. Dia meminta semuanya untuk mengikutir proses sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Saat ini Komnas Ham telah mendalami dan memanggil seluruh pihak terkait dari FPI dan pihak kepolisian guna menggali informasi dan fakta apa sesungguhnya yang terjadi. Proses penegakan hukum harus berjalan sesuai koridor tidak ada yang kebal terhadap hukum siapapun harus diproses namun demikian proses penegakan hukum diharapkan sesuai dengan standar operasional prosedur,” ucapnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pascakebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk sementara waktu berkantor di Badiklat Kejagung Ragunan. Kini Burhanuddin kembali berkantor di Kebayoran Baru setelah meresmikan gedung Menara Kartika Adhyaksa.
“Jumat, 11 Desember 2020, pukul 08.00 WIB, Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin, SH, MH, didampingi oleh Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH MH, dan para jaksa agung muda serta Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI dan beberapa pejabat eselon II mengikuti acara peresmian Gedung Menara Kartika Adhyaksa di kompleks perkantoran Kejaksaan Agung,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/12/2020).
Gedung ini berlokasi di Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gedung ini juga dipakai untuk tempat berkantor Wakil Jaksa Agung dan dua jaksa agung muda.
“Dengan telah diresmikan penggunaan gedung Menara Kartika Adhyaksa, mulai hari ini Jaksa Agung RI dan Wakil Jaksa Agung RI serta dua jaksa agung muda secara resmi menempati ruang kerja baru di gedung tersebut,” kata Leonard.
Acara peresmian ini dimulai dengan pengguntingan pita di depan pintu masuk gedung oleh Jaksa Agung RI dan dilakukan dengan seremonial di aula Menara Kartika Adhyaksa.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini setidaknya menemukan ada 94 dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak 2020. Dari 94 dugaan pelanggaran itu, ada anggota DPR RI yang turut terlibat pelanggaran.
“Hingga sore ini, Kejaksaan RI memproses 94 perkara dari 26 kejaksaan tinggi di Tanah Air,” Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (11/12/2020).
Di Maluku Utara diduga ada 8 kasus pelanggaran Pilkada 2020 yang ditangani Kejati di sana. Salah satu dugaan pelanggarannya melibatkan anggota DPR RI, Achmad Hatari, karena menghadiri acara salah satu pasangan calon (paslon) saat reses.
“Di Kabupaten Halmahera Utara, Malut, anggota DPR RI Achmad Hatari yang kebetulan sedang reses dilaporkan karena menghadirkan wakil paslon nomor 1, kemudian foto bersama dengan gestur satu jari,” ujarnya.
Kejati Sulawesi Utara berada di urutan teratas dengan menangani 12 kasus pelanggaran Pilkada 2020 dengan model pelanggaran kasus yang beragam. Contohnya, di Kabupaten Pangkep, ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud.
Kejati Riau menangani 7 laporan, di antaranya kasus dugaan video yang disebar melalui pesan percakapan WhatsApp. Pesan itu berisi konten dukungan oleh Kepala Desa Talang Jerinjing di Kabupaten Indragiri Hulu terhadap salah satu paslon bupati/wakil bupati nomor urut 2.
Pelanggaran juga ditemukan oleh jajaran Kejati Kalimantan Selatan dengan 6 perkara. Contohnya, Kepala Desa Pasar Baru di Kabupaten Tanah Bumbu kedapatan menghadiri kegiatan kampanye sembari mengenakan kaos paslon nomor urut 1 dan sekaligus membagikan kaos itu kepada peserta kampanye.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencoblosan suara Pilkada serentak 2020 sudah selesai dilakukan kemarin. Pencoblosan itu ditutup oleh TPS pukul 13.00 WIB untuk mulai penghitungan suara. Lalu kapan penetapan resmi akan diumumkan?
Aturan rekapitulasi suara tercantum dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3 dijelaskan rekapitulasi Pilkada 2020 adalah manual berjenjang.
Pasal 2
(1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang sebagai
berikut:
a. tingkat kecamatan; dan
b. tingkat kabupaten/kota.
(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. tingkat kecamatan;
b. tingkat kabupaten/kota; dan
c. tingkat provinsi.
(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
Sementara terkait jadwal penetapan, KPU mengatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Proses rekapitulasi dijadwalkan berlangsung 10-20 Desember.
Untuk Pilwalkot dan Pilbup, penetapan hasil penghitungan suara dijadwalkan 13-17 Desember. Artinya penetapan hasil Pilkada bisa pada 17 Desember atau lebih cepat.
Sedangkan, untuk Pilgub, penetapan hasil penghitungan suara digelar pada rentang waktu 16-20 Desember. Jika tidak ada gugatan maka calon kepala daerah akan ditetapkan oleh KPU tiga hari setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2020 pascagugatan.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPK Firli Bahuri berbicara tentang Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 9 Desember, yang bertepatan dengan momentum pencoblosan Pilkada 2020. Dia memberi peringatan agar perilaku koruptif dapat dicegah sejak dini di Pilkada 2020 ini.
Firli menyebut, dalam Harkodia 2020, KPK mengusung tema ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi’. Menurutnya, hal tersebut merupakan alarm KPK untuk membangunkan tidur panjang yang selama ini dibuai mimpi indah namun semu oleh laten korupsi.
“Tidur panjang dalam buaian laten korupsi, lambat laun akan meracuni hingga menghancurkan suatu bangsa, karena korupsi senantiasa tampil menarik dengan ragam warna kebohongan nan menggoda, menyelimuti kebenaran yang sejatinya hanya memiliki satu warna dengan kenikmatan dangkal dan sesaat, sehingga duka teramat dalam akibat korupsi, tak lagi tampak di depan mata,” kata Firli, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/12/2020).
Firli mengatakan butuh kesadaran penuh dan tekad kuat agar korupsi tidak lagi menjadi laten di negeri ini. Tak hanya itu, seluruh masyarakat juga perlu kerelaan yang luar biasa untuk menghilangkan budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari, umumnya pada setiap tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Sudah waktunya kita melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama, bukan lagi budaya apalagi sesuatu hal yang biasa dilakukan di negara ini. Kita tidak boleh lagi bersikap permisif atas gejala dan fakta korupsi yang terjadi,” ujar Firli.
Harkodia 2020 ini bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah. Menurut Firli, Pilkada serentak ini harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa untuk mencegah terjadinya jual-beli suara dan suap-menyuap.
“Karena dari sinilah akan tumbuh suburnya korupsi. Mari cegah sedini mungkin perilaku koruptif di Pilkada 2020,” katanya.
Lebih jauh, Firli mengulas apa yang telah dilakukan KPK sebelum sampai ke tahapan pencoblosan hari ini. Menurutnya, KPK telah memberikan ‘warning’ dalam setiap sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, partai politik, dan para calon kepada daerah.
“Dengan mengusung program ‘mewujudkan pilkada yang berintegritas, pilih yang jujur, yang jujur yang dipilih’, KPK tak henti-hentinya mengajak agar mereka selalu mengikuti kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam Pilkada Serentak 2020,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan pembangunan Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 untuk mendukung program Tol Laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung proses pelepasan kapal perintis berbobot 2000 GT tersebut di galangan PT (Persero) Dok Perkapalan Kodja Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara
“Kami terus membangun kapal perintis untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan distribusi logistik guna menghilangkan disparitas harga logistik khususnya di wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2020).
Usai dilepas, kapal KM. Sabuk Nusantara 88 ini akan berlayar menuju pangkalan Sanana, Maluku Utara.
Budi Karya menuturkan pembangunan kapal ini merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Kementerian Perhubungan dengan PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari serta PT Krakatau Shipyard. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada galangan kapal nasional.
“Kapal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Kami percayakan pembangunan kapal ini kepada galangan kapal nasional agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Semoga kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.
Dia juga meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pengoperasian trayek kapal ini sehingga utilitas kapal ini menjadi tinggi. Ia berpesan, agar keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di moda transportasi laut selama Pandemi COVID-19 belum berakhir.
“Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Ini adalah merupakan bukti negara hadir bagi masyarakat di daerah 3TP,” jelasnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Proses pencoblosan di Pilkda Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 besok. KPU menyebut kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dipastikan tercukupi.
“Dari sisi jumlah, semua kebutuhan APD sudah tercukupi,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, saat dihubungi Senin (7/12/2020).
Pramono mengatakan saat ini KPU tengah menyelesaikan proses distribusi. Menurutnya, proses logistik telah sampai pada tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Tinggal menyelesaikan proses distribusi. Saat ini semua logistik telah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sebagian juga sudah sampai di tingkat desa/kelurahan,” kata Pramono.
Pramono berharap nantinya seluruh kelengkapan protokol kesehatan ini telah lengkap saat hari pemilihan. Terkait logistik pemungutan suara, Pramono menilai telah terpenuhi seluruhnya.
“Diharapkan pada hari H semua perlengkapan APD siap di semua TPS,” kata Pramono.
“Demikian juga logistik untuk pemungutan suara malah lebih dulu siap,” sambungnya.
Pilkada Serentak 2020 saat ini masih dalam tahapan masa tenang usai menjalani masa kampanye. Pencoblosan Pilkada 2020 akan digelar 9 Desember besok.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengajak seluruh elemen masyarakat agar mengisi libur Natal dan Tahun Baru berkegiatan di rumah saja. Hal itu agar libur aman dan nyaman dari pandemi Corona.
Doni mengatakan warga tak perlu mengadakan kegiatan di luar rumah, apalagi hingga menimbulkan adanya kerumunan banyak orang. Sebab, adanya kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan virus COVID-19.
“Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021, yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020).
Oleh sebab itu, Doni berharap agar liburan akhir tahun dapat menjadi momentum yang aman serta nyaman untuk tetap berada di rumah saja.
“Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian,” ujar Doni.
Selain itu, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem dalam tiga pekan ke depan, sebagaimana menurut prakiraan dari BMKG. Sehingga warga juga diminta mengantisipasi dari adanya potensi dampak bencana alam yang dapat dipicu oleh faktor cuaca tersebut.
“Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang, cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG,” tutup Doni.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Penggeledahan gedung Kemensos telah berlangsung selama lima jam.
Tim penyidik masih belum beranjak dari gedung Kemensos, di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020). Mereka terus bekerja menggeledah terkait perkara suap dugaan dana bansos COVID-19.
Penyidik KPK menyambangi gedung Kemensos semenjak sore hari ini. Sejak kedatangannya, para penyidik langsung bergerak menuju lantai dua gedung Kemensos. Diketahui, di lantai ini, terdapat ruang kerja Mensos Juliari Batubara.
Sejak petang tadi, terlihat 10 orang penyidik menuruni anak tangga ke arah lobi gedung. Mereka terlihat memakai rompi KPK beserta sarung tangan.
Mereka tampak mondar-mandir di sekitar gedung Kemensos. Terlihat pula ada penjagaan dari pihak kepolisian. Ada tujuh mobil milik KPK terparkir di halaman gedung.
Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara dijerat KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial Corona. Ia dijerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.(VAN)