JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencoblosan suara Pilkada serentak 2020 sudah selesai dilakukan kemarin. Pencoblosan itu ditutup oleh TPS pukul 13.00 WIB untuk mulai penghitungan suara. Lalu kapan penetapan resmi akan diumumkan?
Aturan rekapitulasi suara tercantum dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2020. Dalam pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3 dijelaskan rekapitulasi Pilkada 2020 adalah manual berjenjang.
Pasal 2
(1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang sebagai
berikut:
a. tingkat kecamatan; dan
b. tingkat kabupaten/kota.
(2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
a. tingkat kecamatan;
b. tingkat kabupaten/kota; dan
c. tingkat provinsi.
(3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
Sementara terkait jadwal penetapan, KPU mengatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020. Proses rekapitulasi dijadwalkan berlangsung 10-20 Desember.
Untuk Pilwalkot dan Pilbup, penetapan hasil penghitungan suara dijadwalkan 13-17 Desember. Artinya penetapan hasil Pilkada bisa pada 17 Desember atau lebih cepat.
Sedangkan, untuk Pilgub, penetapan hasil penghitungan suara digelar pada rentang waktu 16-20 Desember. Jika tidak ada gugatan maka calon kepala daerah akan ditetapkan oleh KPU tiga hari setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2020 pascagugatan.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPK Firli Bahuri berbicara tentang Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 9 Desember, yang bertepatan dengan momentum pencoblosan Pilkada 2020. Dia memberi peringatan agar perilaku koruptif dapat dicegah sejak dini di Pilkada 2020 ini.
Firli menyebut, dalam Harkodia 2020, KPK mengusung tema ‘Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi’. Menurutnya, hal tersebut merupakan alarm KPK untuk membangunkan tidur panjang yang selama ini dibuai mimpi indah namun semu oleh laten korupsi.
“Tidur panjang dalam buaian laten korupsi, lambat laun akan meracuni hingga menghancurkan suatu bangsa, karena korupsi senantiasa tampil menarik dengan ragam warna kebohongan nan menggoda, menyelimuti kebenaran yang sejatinya hanya memiliki satu warna dengan kenikmatan dangkal dan sesaat, sehingga duka teramat dalam akibat korupsi, tak lagi tampak di depan mata,” kata Firli, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (9/12/2020).
Firli mengatakan butuh kesadaran penuh dan tekad kuat agar korupsi tidak lagi menjadi laten di negeri ini. Tak hanya itu, seluruh masyarakat juga perlu kerelaan yang luar biasa untuk menghilangkan budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari, umumnya pada setiap tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Sudah waktunya kita melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama, bukan lagi budaya apalagi sesuatu hal yang biasa dilakukan di negara ini. Kita tidak boleh lagi bersikap permisif atas gejala dan fakta korupsi yang terjadi,” ujar Firli.
Harkodia 2020 ini bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah. Menurut Firli, Pilkada serentak ini harus menjadi perhatian seluruh anak bangsa untuk mencegah terjadinya jual-beli suara dan suap-menyuap.
“Karena dari sinilah akan tumbuh suburnya korupsi. Mari cegah sedini mungkin perilaku koruptif di Pilkada 2020,” katanya.
Lebih jauh, Firli mengulas apa yang telah dilakukan KPK sebelum sampai ke tahapan pencoblosan hari ini. Menurutnya, KPK telah memberikan ‘warning’ dalam setiap sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, partai politik, dan para calon kepada daerah.
“Dengan mengusung program ‘mewujudkan pilkada yang berintegritas, pilih yang jujur, yang jujur yang dipilih’, KPK tak henti-hentinya mengajak agar mereka selalu mengikuti kaidah-kaidah pemberantasan korupsi dalam Pilkada Serentak 2020,” katanya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Perhubungan berhasil menyelesaikan pembangunan Kapal Perintis Sabuk Nusantara 88 untuk mendukung program Tol Laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan langsung proses pelepasan kapal perintis berbobot 2000 GT tersebut di galangan PT (Persero) Dok Perkapalan Kodja Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara
“Kami terus membangun kapal perintis untuk mendukung program Tol Laut yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan distribusi logistik guna menghilangkan disparitas harga logistik khususnya di wilayah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP),” jelas Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2020).
Usai dilepas, kapal KM. Sabuk Nusantara 88 ini akan berlayar menuju pangkalan Sanana, Maluku Utara.
Budi Karya menuturkan pembangunan kapal ini merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara Kementerian Perhubungan dengan PT Dok Perkapalan dan Kodja Bahari serta PT Krakatau Shipyard. Kerja sama tersebut merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada galangan kapal nasional.
“Kapal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Kami percayakan pembangunan kapal ini kepada galangan kapal nasional agar mereka dapat terus tumbuh dan berkembang. Semoga kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.
Dia juga meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pengoperasian trayek kapal ini sehingga utilitas kapal ini menjadi tinggi. Ia berpesan, agar keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dan tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di moda transportasi laut selama Pandemi COVID-19 belum berakhir.
“Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi infrastruktur, trayek, armada, jumlah muatan, maupun kapasitas. Ini adalah merupakan bukti negara hadir bagi masyarakat di daerah 3TP,” jelasnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Proses pencoblosan di Pilkda Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 besok. KPU menyebut kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dipastikan tercukupi.
“Dari sisi jumlah, semua kebutuhan APD sudah tercukupi,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, saat dihubungi Senin (7/12/2020).
Pramono mengatakan saat ini KPU tengah menyelesaikan proses distribusi. Menurutnya, proses logistik telah sampai pada tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Tinggal menyelesaikan proses distribusi. Saat ini semua logistik telah sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sebagian juga sudah sampai di tingkat desa/kelurahan,” kata Pramono.
Pramono berharap nantinya seluruh kelengkapan protokol kesehatan ini telah lengkap saat hari pemilihan. Terkait logistik pemungutan suara, Pramono menilai telah terpenuhi seluruhnya.
“Diharapkan pada hari H semua perlengkapan APD siap di semua TPS,” kata Pramono.
“Demikian juga logistik untuk pemungutan suara malah lebih dulu siap,” sambungnya.
Pilkada Serentak 2020 saat ini masih dalam tahapan masa tenang usai menjalani masa kampanye. Pencoblosan Pilkada 2020 akan digelar 9 Desember besok.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengajak seluruh elemen masyarakat agar mengisi libur Natal dan Tahun Baru berkegiatan di rumah saja. Hal itu agar libur aman dan nyaman dari pandemi Corona.
Doni mengatakan warga tak perlu mengadakan kegiatan di luar rumah, apalagi hingga menimbulkan adanya kerumunan banyak orang. Sebab, adanya kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan virus COVID-19.
“Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021, yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12/2020).
Oleh sebab itu, Doni berharap agar liburan akhir tahun dapat menjadi momentum yang aman serta nyaman untuk tetap berada di rumah saja.
“Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian,” ujar Doni.
Selain itu, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem dalam tiga pekan ke depan, sebagaimana menurut prakiraan dari BMKG. Sehingga warga juga diminta mengantisipasi dari adanya potensi dampak bencana alam yang dapat dipicu oleh faktor cuaca tersebut.
“Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang, cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG,” tutup Doni.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. Penggeledahan gedung Kemensos telah berlangsung selama lima jam.
Tim penyidik masih belum beranjak dari gedung Kemensos, di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020). Mereka terus bekerja menggeledah terkait perkara suap dugaan dana bansos COVID-19.
Penyidik KPK menyambangi gedung Kemensos semenjak sore hari ini. Sejak kedatangannya, para penyidik langsung bergerak menuju lantai dua gedung Kemensos. Diketahui, di lantai ini, terdapat ruang kerja Mensos Juliari Batubara.
Sejak petang tadi, terlihat 10 orang penyidik menuruni anak tangga ke arah lobi gedung. Mereka terlihat memakai rompi KPK beserta sarung tangan.
Mereka tampak mondar-mandir di sekitar gedung Kemensos. Terlihat pula ada penjagaan dari pihak kepolisian. Ada tujuh mobil milik KPK terparkir di halaman gedung.
Sebelumnya, Mensos Juliari Batubara dijerat KPK dalam kasus dugaan suap bantuan sosial Corona. Ia dijerat bersama 4 orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke. Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) periode 2020-2024. Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk memajukan industri otomotif dengan pembangunan sirkuit F1 di Bali untuk meningkatkan prestise dan prestasi atlet pembalap Indonesia.
Ketua DPR RI ke-20 menekankan, kemajuan industri otomotif berjalan seiringan dengan pemajuan olahraga otomotif nasional. Setelah memiliki sirkuit balap MotoGP di Lombok, IMI akan mendorong pemerintah membangun sirkuit F1 di Bali untuk lebih memajukan pariwisata Bali dan menjadi pesona dunia.
“Seizin Gubernur Bali, kIta bisa kerja samakan berbagai potensi yang ada di Bali untuk mewujudkan sirkuit F1. Negara kecil seperti Singapura dan Malaysia saja bisa membuat sirkuit F1, Indonesia tidak boleh kalah. Kehadiran sirkuit F1 selain bisa meningkatkan prestise dan prestasi atlet pembalap Indonesia, juga bisa mendatangkan devisa bagi negara. Karena turis akan semakin banyak yang berdatangan ke Bali,” tutur Bamsoet dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengatakan untuk memajukan industri dan olahraga otomotif di Indonesia, ia akan melibatkan seluruh stakeholder. Dari mulai pengurus pusat dan daerah IMI, hingga dengan para pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha swasta serta jaringan internasional.
“Selain juga menjadi jembatan bagi pemerintah dan swasta untuk bergotong royong membuat sarana dan prasarana untuk memajukan olahraga otomotif. Seperti membangun sirkuit F1, maupun sirkuit balapan motor/mobil lainnya,” kata Bamsoet.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR melantik 6 orang anggota baru sebagai pergantian antarwaktu (PAW). Keenam anggota DPR PAW itu dari Fraksi NasDem, Golkar, PKB dan Demokrat. Pelantikan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.
“Sidang dewan yang saya hormati, perlu kami beritahukan pimpinan dewan telah menerima enam surat presiden terkait peresmian pergantian antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2019-2024,” kata Muhaimin.
“Berdasarkan hal itu, apakah setuju kita mulai rapat paripurma dengan pergantian antarwaktu (PAW) terlebih dahulu, setuju? Kita pelantikan dulu. Kasian yang sudah menunggu keluarganya ini,” lanjut Muhaimin.
Adapun keenam enam orang anggota hasil PAW itu:
– Y Jacki Uly fraksi Partai NasDem dapil NTT II menggantikan Kristiana Mukti;
– Cen Sui Lan Fraksi Golkar dapil Kepri mengantikan Ansar Ahmad;
– Bambang Hermanto Fraksi Partai Golkar dapil Jabar VIII menggantikan Daniel Mutaqien Syafiudin;
– Rezka Oktoberia Fraksi Demokrat dapil Sumbar II menggantikan Mulyadi;
– Muhammad Hasanuddin Wahid Fraksi PKB dapil Jatim V menggantikan Latifah Sohib;
– Heru Widodo Fraksi PKB dapil Kalsel II mengantikan Muhammad Zairullah Azhar;
Setelah itu keenam anggota DPR PAW itu mengucapkan sumpah janji. Pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan, aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Puan diikuti keenam anggota PAW yang dilantik hari ini.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR RI menetapkan tujuh nama anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025. Para anggota KY tersebut ditetapkan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang sudah dilakukan Komisi III DPR.
Penetapan anggota KY tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar secara fisik dan virtual di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.
Rapat diawali dengan pembacaan laporan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR terhadap para calon anggota KY yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh. Kemudian rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
“Apakah keputusan Komisi III hasil fit and proper tes anggota Komisi Yudisial jabatan tahun 2020-2025 tersebut dapat ditetapkan? Setuju?” kata Muhaimin.
“Setuju,” jawab anggota DPR dalam ruang rapat.
Berikut ini 7 nama anggota Komisi Yudisial terpilih:
1. Joko Sasmito (unsur mantan hakim)
2. M Taufiq Hz (unsur mantan hakim)
3. Sukma Violetta (unsur praktisi hukum)
4. Bin Ziyad Khadafi (unsur praktisi hukum)
5. Amzulian Rifai (unsur akademisi hukum)
6. Mukti Fajar Nur Dewata (unsur akademisi hukum)
7. Siti Nurjanah (unsur masyarakat)
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI sudah menetapkan 7 nama calon anggota KY. Ketujuh nama itu telah lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).
“Sembilan fraksi memberikan persetujuan terhadap tujuh calon Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery, di ruang rapat Komisi III kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).
Komisi III juga sudah memastikan proses seleksi akan bersifat terbuka. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi.
“Seluruh proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KY RI dilaksanakan dalam rapat pleno khusus Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka dalam rangka menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas proses ini,” kata Ketua Komisi III, Herman Herry, dalam keterangan tertulis, Senin (30/11).
Sejumlah tahapan sudah dilalui dalam seleksi ini. Setiap calon anggota KY RI diharuskan membuat makalah dengan tema atau judul yang telah ditentukan dan disediakan oleh Komisi III DPR dalam amplop tertutup secara acak.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kemensos. Ada sejumlah orang diamankan.
“Benar, KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa orang yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bansos di Kemensos RI,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/11/2020).
Fikri mengatakan OTT dilakukan pada Jumat (4/12) pukul 23.00 hingga Sabtu dini hari tadi. Fikri belum bisa menjelaskan detail OTT itu karena tim masih bekerja.
“Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” ujarnya.
“Tim masih bekerja, dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pihaknya melakukan OTT terhadap pejabat Kemensos. OTT ini diduga terkait penanganan pandemi COVID-19.
“KPK telah melakukan tangkap tangan tersangka tersangka PPK pada program Bansos di Kemensos RI,” ujar Firli saat dimintai konfirmasi, Sabtu (5/12).(DAB)