JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan turun ke lapangan untuk menggali potensi dari masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu dilakukan untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan.
Langkah petugas pajak turun ke lapangan untuk mencari WP yang belum memiliki NPWP tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No SE-07/PJ/2020 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.
“Dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan (DJP) adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, Kamis (30/9/2021).
Melalui aturan ini, maka pengawasan dan pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua bagian yakni Pengawasan WP Strategis dan Pengawasan Kewilayahan. WP strategis adalah yang selama ini sudah terdaftar secara administrasi namun tidak patuh, sedangkan kewilayahan adalah melihat masyarakat yang belum memiliki NPWP tetapi memiliki kegiatan usaha.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua DPR, Lodewijk F Paulus, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengajukan nama calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Lodewijk berharap Jokowi menyerahkan nama calon Panglima TNI sebelum 7 Oktober.
“Di Komisi I DPR ada pergantian Panglima TNI, ya kita menunggu kita monitor mudah-mudahan Bapak Presiden segera mengajukan calon Panglima TNI,” kata Lodewijk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
Lodewijk mengatakan Hadi bakal pensiun per 1 Desember 2021. Sementara itu, kata dia, DPR juga bakal memasuki masa reses. Lodewijk berharap nama calon Panglima TNI bisa diterima DPR sebelum 7 Oktober.
“Pak Hadi per 1 Desember ini sudah pensiun, sehingga diharapkan sebelum itu dengan masa reses yang insyaallah selesai tanggal 7 (Oktober) kita sudah bisa memiliki Panglima TNI,” ucapnya.
“Kalau nggak kita menunggu total waktu persiapan sangat sempit,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan belum ada surat dari Jokowi terkait calon Panglima TNI. Dia menyebut DPR segera memasuki masa reses.
“Sampai dengan sekarang kan belum, kita kan masih ada nanti penutupan masa sidang 7 Oktober. Nanti kita lihat saja, kalau ada nanti saya kasih tahu,” ujarnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
MPR RI dan Aliansi Kebangsaan akan menyelenggarakan Kongres Kebangsaan yang didukung Forum Rektor Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta berbagai stakeholder lainnya.
Kongres ini akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2021, di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR RI, bertepatan dengan perayaan momentum Sumpah Pemuda. Acara ini mengundang berbagai rektor perguruan tinggi, cendekiawan, serta peneliti dari berbagai lembaga seperti LIPI, CSIS, dan berbagai lembaga think tank lainnya.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menuturkan Kongres Kebangsaan dapat menjadi pemicu baru dalam memecah kebuntuan atas berbagai masalah kebangsaan. Selain ada diskusi, akan ada juga peluncuran buku Pancasila Memperadabkan Bangsa.
“Berisi hasil kajian dan diskusi yang dilakukan Aliansi Kebangsaan bersama berbagai stakeholders, selama lebih kurang tiga tahun. Salah satu titik tekannya, sebelum mempancasilakan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu mempancasilakan dirinya sendiri,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (30/9/2021).
Saat menerima Aliansi Kebangsaan di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (30/9/21), Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan, melalui Kongres Kebangsaan, MPR RI juga ingin menggerakkan para peneliti dan cendikiawan, sehingga tidak absen dalam pergulatan kehidupan kebangsaan. Khususnya agar tidak ada jurang yang kian lebar antara idealita Pancasila dengan realitas aktualisasinya.
Menurutnya, peran cendekiawan sangat diperlukan agar ketika ada penyelenggara negara yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, mereka bisa mengingatkannya.
“Mengingat saat ini sebagai sebuah bangsa, kita belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kerangka konseptual, kerangka normatif, dan kerangka operatif. Padahal sejarah membuktikan, sebagai ideologi, Pancasila terbukti memiliki ketangguhan dan teruji dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegas Bamsoet.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR resmi menetapkan Lodewijk F Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sekjen Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR RI itu pun dilantik.
Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Kamis (30/9/2021), pukul 11.10 WIB. Pelantikan dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang didampingi ketiga Wakil Ketua DPR RI, dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.
“Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar Nomor B 663 tanggal 28 September perihal persetujuan pergantian antar waktu pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2019-2024 dan surat dari Fraksi Golkar kepada Pimpinan DPR RI nomor SJ 00901 tanggal 28 September 2021 perihal PAW pimpinan DPR RI sisa masa jabatan 2019-2024,” kata Puan Maharani saat rapat paripurna.
Puan lantas menanyakan soal pemberhentian Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI. Forum rapat paripurna lantas menyetujui pemberhentian tersebut.
“Berdasarkan peraturan DRR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tatib yang mengatur tata cara pemberhentian pimpinan DPR karena mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR, maka perlu menerapkan pemberhentian Saudara M Azis Syamsuddin dari jabatan wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum rapat.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPP Partai Golkar juga telah menyerahkan secara langsung kepada DPR RI terkait usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI. Puan lantas menanyakan kepada forum rapat berkaitan dengan nama Lodewijk F Paulus yang telah diusulkan dalam surat sebagai pengganti Azis Syamsuddin.
“Selanjutnya surat-surat dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Dari saudara M Azis Syamsuddin kepada Saudara Haji Lodewijk F Paulus. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada seluruh peserta sidang apakah saudara Haji Lodewijk F Paulus dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI, apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab para anggota Dewan.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Viani Limardi berencana menggugat PSI terkait pemecatannya. PSI menanggapi santai dan menilai rencana gugatan tersebut sebagai hak Viani sebagai warga negara.
“Jika benar Sis Viani akan menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Sis Viani sebagai warga negara,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).
“Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subyektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai,” jelasnya.
Selain itu, Isyana menjelaskan penjatuhan sanksi terhadap Viani juga melibatkan tim pencari fakta serta pengumpulan bukti dari puluhan saksi.
“Proses tersebut juga melibatkan tim pencari fakta yang bekerja keras siang-malam, untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menindak tegas pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. PP ini merupakan turunan dari dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut Bamsoet, penindakan ini khususnya untuk menegakkan pasal 48 huruf I PP No.29/2021, yang mengamanatkan perusahaan direct selling (penjualan langsung) dilarang mendistribusikan barangnya melalui marketplace. Namun, dalam prakteknya banyak pihak yang justru dengan leluasa bisa menjajakan barang produksi perusahaan direct selling di berbagai marketplace.
“Hal ini selain merugikan para pelaku usaha direct selling yang mematuhi PP No.29/2021 dengan tidak berjualan di marketplace, juga bisa merugikan masyarakat karena barang yang dijual marketplace tersebut belum terjamin keasliannya. Selain tindakan tegas dari pemerintah, platform marketplace sebagai penyedia jasa layanan penjualan juga harus mendukung keberadaan PP tersebut,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Usai menerima Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), di Jakarta hari ini, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keberadaan pasal 48 huruf I PP No.29/2021 tersebut justru dilakukan pemerintah untuk melindungi kekhasan bisnis direct selling, yang dibangun atas dasar relationship antar manusia. Sehingga penjualan barang dilakukan secara eksklusif, dengan mengandalkan jaringan mitra usaha. Bukan dilakukan dengan cara-cara perdagangan pada umumnya.
“Karena kekhasan bisnisnya, tidak heran jika dalam laporan tahunan dari 147 perusahaan direct selling pada tahun 2019, mereka berhasil mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun. Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri direct selling di tahun 2021 bisa menembus Rp 25 triliun,” jelas Bamsoet.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres 83/2021 tentang Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Jokowi juga meminta penyelenggara pelayanan publik merahasiakan data warga.
Aturan tentang menjaga kerahasiaan data itu tertulis dalam Perpres Nomor 83/2021 pada Pasal 11. Menjaga kerahasiaan data warga sifatnya wajib.
“Penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 11 perpres itu, sebagaimana dilihat, Rabu (29/9/2021).
“Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini,” tulis perpres itu.
Perpres tersebut diteken pada 9 September 2021. Aturan pencantuman NIK/NPWP ini berlaku sejak hari itu juga.
Diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan tentang Pencantuman NIK/NPWP dalam pelayanan publik. NIK/NPWP dinilai memiliki kode unik yang bisa mendukung kebijakan satu data di Indonesia.
“Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk, dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik,” bunyi perpres seperti dilihat, Rabu (29/12).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan PON XX Papua. Kapolri menekankan agar seluruh personel TNI-Polri melakukan upaya antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah dan venue penyelenggaraan PON.
“Laksanakan betul pengamanan. Apalagi pada saat 2 Oktober nanti Pak Presiden datang dan kemudian laksanakan open ceremony, ini menjadi catatan yang harus kami laksanakan,” kata Sigit saat memimpin rapat di Papua, Rabu (29/9/2021).
Sigit menyebut demi keamanan even olahraga nasional di Bumi Cenderawasih itu, setidaknya 21.268 personel gabungan dari TNI-Polri telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, pengamanan maksimal dari TNI-Polri saat pelaksanaan PON XX di Papua, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kontingen-kontingen yang bertanding.
“Mereka laksanakan kegiatan pertandingan terancam, ketakutan ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Sigit.
Selain pengamanan, mantan Kapolda Banten ini juga meminta personel TNI, Polri dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk memastikan penguatan pengawasan protokol kesehatan (prokes). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan COVID-19.
“Kemudian, terkait dengan protokol kesehatan yang harus kami laksanakan terutama rekan-rekan yang ada di dalam venue pastikan terkait penggunaan masker. Masker harus disiapkan jadi yang terlihat tidak membawa masker maka dberikan masker,” ucapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi ASN Polri. PKS memuji sikap Jokowi selaku kepala negara.
“Apresiasi Kapolri. Langkah terakhir menyelamatkan para pejuang pemberantasan korupsi. Selamat, terus berjuang 56 pegawai KPK di institusi penegak hukum. Indonesia bebas korupsi adalah harapan kita bersama,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Izin Jokowi kepada Kapolri soal 56 pegawai KPK tak lulus TWK dinilai Mardani membuat Jenderal Sigit nyaman. Sikap Jokowi itu pun dipuji oleh Mardani.
“Izin Presiden membuat Kapolri nyaman. Dan itu bagian dari sikap benar sebagai kepala negara,” ujarnya.
Selanjutnya, Mardani berharap tak ada lagi tes yang ‘menghalangi’ 56 pegawai KPK dapat direkrut Polri. Mardani kembali mengingatkan pesan Jokowi sejak awal tak ingin ada pemecatan pegawai KPK.
“Jangan ada lagi aksi seperti ini. Presiden sejak awal tidak ingin ada pemecatan,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan kunjungan ke proyek renovasi gedung Sarinah. Setelah melihat progresnya, Erick memastikan gedung Sarinah akan kembali dibuka pada Maret 2022.
Erick mengaku sudah 3 kali mengunjungi proyek renovasi gedung Sarinah. Erick getol mengecek proyek tersebut karena juga tak sabar menantikan pembukaan gedung Sarinah dengan tubuh yang baru.
“Saya sudah hadir di sini 3 kali, Pak Wamen 1 kali. Progresnya sangat bagus, yang kita rencanakan memang awalnya di bulan Agustus, cuma karena ada situasi pandemi, kita putuskan nanti untuk pembukaannya di bulan Maret tahun depan,” ucapnya di proyek gedung Sarinah, Selasa (28/9/2021).
Erick mengatakan, gedung Sarinah merupakan bagian dari sejarah besar Indonesia. Apa lagi gedung ini memiliki relief bersejarah yang sudah ada sejak gedung ini pertama kali diresmikan oleh Soekarno pada 1960-an.
“Saya rasa ini membuktikan bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Nah di sinilah kenapa Sarinah terus kita rawat menjadi bagian sejarah. Tetapi dengan ekosistem yang baru, dengan bisnis model yang baru,” ucapnya.(DAB)