JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini ada dua strategi yang harus dilakukan untuk bisa memenangi perang melawan pandemi COVID-19. Strategi itu diungkapkan Budi dalam acara pelepasan tenaga kesehatan Polri yang bertindak sebagai vaksinator dan tracer.
Acara ini digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Hadir juga dalam acara ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Umum Letjen TNI Ganip Warsito. Budi mulanya mengatakan perang melawan pandemi ini membutuhkan sistem pertahanan dan persenjataan yang berbeda dengan saat perang dunia.
“Bapak-bapak, Perang Dunia I dan II sudah membunuh jutaan manusia. Sekarang perang dengan pandemi ini sudah membunuh lebih dari 2 juta manusia dan kami menyadari membutuhkan sistem pertahanan yang berbeda dan persenjataan yang berbeda untuk melawan musuh yang sudah membunuh jutaan manusia ini,” kata Budi di Lapangan Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Budi mengungkapkan sistem pertahanan dan persenjataan untuk melawan pandemi tersebut adalah kombinasi berbagai institusi. Mulai Kementerian Kesehatan, Polri, hingga TNI.
“Sistem persenjataan ini merupakan kombinasi dari Kapolri, Polri, TNI dan juga dari Kementerian Kesehatan bersama-sama. Target operasi dari perang menghadapi pandemi ini bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan,” terang Budi.
Budi kemudian memaparkan dua strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk bisa menang melawan pandemi virus Corona. Strategi pertama yakni strategi surveillance.
Strategi itu nantinya dititikberatkan pada upaya pelacakan keberadaan virus dengan teknik testing dan tracing. Budi menyebut pihaknya membutuhkan minimal 80 ribu tracer di semua desa.
“Strategi surveillance atau bahasa militernya intel, gimana kita bisa tahu musuhnya ada di mana dan mereka bergerak di mana saja. Dulu dilacaknya pakai teknik interogasi, sekarang pakai teknik testing dan tracing. Kali ini kami di Kementerian Kesehatan menyadari, untuk tracing dibutuhkan 30 tracer untuk per 100 ribu penduduk, dan harus tersebar di seluruh lokasi desa,” terang Budi.(VAN)
SUBANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Banjir menerjang Kabupaten Subang. Tiga warga di Kecamatan Pamanukan dikabarkan meninggal dunia.
Bupati Subang Ruhimat membenarkan kabar meninggalnya tiga warga tersebut. Namun dia membantah warga yang meninggal terlantar tanpa ada bantuan dari pemerintah.
“Betul ada yang meninggal, yang pertama karena memang sudah jompo yang kedua kondisi dalam keadaan kurang sehat dan dia ada di pengungsian baik mengalami penyakit ayan dan juga ada yang sudah manula dan mungkin waktunya sudah harus meninggal,” ujar Ruhimat kepada detikcom di lokasi pengungsian Pamanukan, Kamis (11/02/2021).
Ruhimat menegaskan jika pihaknya sudah membangun posko terpadu di setiap kecamatan yang terdampak. Posko itu terdapat tempat pengungsian, dapur umum hingga sarana pendukung untuk para pengungsi.
“Yang terdampak banjir itu ada 21 kecamatan tapi yang paling parah ada 6 kecamatan di wilayah Subang Utara. Teman-teman harus ketahui kami mendirikan posko di setiap kecamatan agar masyarakat yang menjadi korban banjir tidak kelaparan dan terlayani,” ungkapnya.(MAD)
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan AS mengambil tindakan tegas terhadap militer Myanmar yang melakukan kudeta. Joe Biden memberikan sanksi kepada militer Myanmar termasuk membekukan aset yang berbasis di AS.
“Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma (Myanmar) untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint,” kata Biden dilansir AFP, Kamis (10/2/2021).
“Militer harus melepaskan kekuasaan,” imbuhnya.
Biden mengatakan bahwa pemerintah AS akan memutus akses para jenderal terdapat aset sebesar USD 1 M yang ada di Amerika Serikat dan akan segera menyampaikan sanksi baru.
“Saya telah menyetujui perintah eksekutif terbaru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang melakukan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta keluarga mereka,” kata Biden.(MAD)
Washington DC –
Twitter tidak akan mengizinkan Donald Trump untuk membuat akun twitter meski mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) kembali. Hal itu diungkapkan oleh kepala keuangan twitter, Ned Segal.
“Cara kerja kebijakan kami, ketika anda dihapus dari platform, Anda dihapus dari platform, apakah anda seorang komentator, CFO atau pejabat publik saat ini atau sebelumnya,” kata Ned Segal dalam sebuah wawancara televisi CNBC seperti dilansir AFP, Kamis (11/2/2021).
“Penghapusan platform” Donald Trump di Twitter terjadi setelah pemberontakan dengan kekerasan oleh para pendukungnya yang menyebabkan pengepungan yang mencengkam di Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Facebook dan jejaring sosial lainnya juga melarang Trump untuk menggunakan aplikasi setelah insiden itu.
“Kebijakan kami dirancang untuk memastikan bahwa orang tidak menghasut kekerasan,” kata Segal.
“Dan jika ada yang melakukan itu, kami harus menghapus mereka dari layanan dan kebijakan kami tidak mengizinkan orang itu untuk kembali,” imbuhnya.
Donald Trump merupakan pengguna twitter yang aktif selama kampanyenya dan selama empat tahun di Gedung Putih, dia menggunakan platform untuk pengumuman kebijakan. Selain itu dia juga menggunakannya untuk menyelesaikan masalah serta untuk kampanye politiknya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pria berinisial RH diamankan polisi setelah melakukan penusukan terhadap Plt Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya. Polisi menyebut pelaku RH adalah pegawai di lingkungan Dinas Parekraf DKI Jakarta.
“(Pelaku) kemungkinan dari lokasi yang sama. Tapi apakah pegawai tetap atau tidak saya tidak tahu,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah di Mapolres Jaksel, Jalan Trunojoyo, Jaksel, Rabu (10/2/2021).
Azis tidak menjelaskan lebih jauh soal pelaku RH ini. Ia mengatakan pelaku saat ini masih diperiksa intensif di Polres Jaksel.
“Sedang dalam proses pemeriksaan, belum selesai,” imbuh Azis.
Azis menduga motif penusukan oleh RH ini juga berkaitan dengan pekerjaan. Namun Azis lagi-lagi tidak menjelaskan lebih lanjut ada permasalahan apa antara pelaku dan Plt Kadis Parekraf Gumilar Ekalaya itu.
“Kayaknya terkait pekerjaan. Tapi kan kasusnya barusan, jadi kita dalami dulu, sedang proses pemeriksaan ini, belum selesai,” jelasnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polda Metro Jaya mempersiapkan skenario pengamanan tahun baru Imlek. Selain melakukan rekayasa lalu lintas, polisi juga menyiapkan konter swab antigen gratis di beberapa pos pengamanan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalin untuk mengantisipasi kemacetan mulai Kamis (11/2).
“Nanti rekayasa lalin tentunya situasional. Tetapi yang jelas kita sudah siapkan pos-pos pengamanan ada paling tidak ke arah Cikampek itu ada di KM 10 elevated, kemudian KM 19 di rest area, kemudian di KM 29,” kata kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
Sambodo menjelaskan fungsi pos pengamanan tersebut untuk mengatur lalu lintas jika terjadi kemacetan.
“Pos PAM di KM 19 itu fungsinya kalau diperlukan adanya buka tutup elevated, kalau elevated ada kecelakaan di atas, ada kemacetan kita akan melakukan penutupan di KM 10,” katanya.
Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyediakan swab antigen gratis untuk warga. Konter swab antigen gratis ini tersedia di pos pengamanan KM 19.
“Kalau di Pos PAM rest area KM 19 itu nanti ada swab antigen drive trhu gratis. Artinya kita buka konter drive trhu untuk antigen, siap masyarakat yang mau melaksanakan swab antigen gratis silakan sampir ke rest area KM 19,” jelasnya.
Sementara itu, di dalam kota, Ditlantas Polda Metro Jaya kan melakukan pengamanan lalu lintas di dekat vihara dan klenteng. Pada malam perayaan Imlek, tim juga akan melakukan patroli.
“Dalam kota itu kita pengamanan di vihara dan klenteng kemudian kita juga siapkan untuk pengamanan di tempat wisata kalau memang terjadi lonjakan. Kemudian kita juga siapkan patroli malam hari untuk antisipasi balapan maupun night rider itu. Karena sekarang kan masih pandemi,” jelasnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi II DPR telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
“Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini,” kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Untuk mekanisme selanjutnya, Doli akan melaporkan hal ini ke pimpinan DPR. Dia menyerahkan keputusan selanjutnya ke pimpinan DPR RI.
“Pertama ini kami akan sampaikan ke pimpinan, kemudian nanti akan dibahas di bamus bersama baleg. Bamus memutuskannya seperti apa itu kan pandangan resmi dari fraksi masing-masing di DPR kemudian diserahkan di baleg kemudian nanti kalo mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list Prolegnas tentunya kan gitu,” ujarnya.
“Apakah tadi pertanyaannya mau didrop atau tidak itu kan kewenangannya ada di instansi yang lain,” lanjutnya.
Doli mengatakan situasi saat ini belum pas untuk membahas Revisi UU Pemilu. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih fokus terhadap penanganan COVID.
“Bahwa hari ini kita tidak atau belum bisa karena situasi, sekarang kita diajak karena memang suasana pandemi kita semakin hari semakin kurang kondusif di mana kita sekarang sebagai negara Asia tertinggi tingkat kasus COVID tentu kita fokusnya pemerintah mengatakan kita sekarang hanya fokus kepada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Ya sudah mungkin waktunya belum tepat, nanti kita cari waktu yang tepat lagi,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin bicara potensi revisi UU Pemilu untuk tidak dilanjutkan. Azis mengatakan, jika semua fraksi sepakat, Revisi UU Pemilu akan didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
“Ya kalau semua fraksi menyepakati untuk mendrop dalam shortlist Prolegnas tentu DPR akan mendrop,” kata Azis, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir puluhan nomor tunggal identitas investor atau single investor identification (SID) terkait kasus dugaan korupsi PT Asabri. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kasus ini.
“Kemudian progresnya juga penyidik sudah blokir puluhan SID. Di dalamnya ada beberapa rekening efek. Jadi intinya penyidik sedang bekerja keras untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi di Asabri,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2021).
Febrie menerangkan pihaknya akan berfokus terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan manajer investasi dan SID. Saat ini pun, kata Febrie, ada 50 saksi yang sudah diperiksa dalam kasus perusahaan pelat merah itu.
“Sementara pemeriksaan ada 50 saksi, tapi penyidik konsentrasi di MI (manajer investasi). Kita ingin lihat sampai sejauh mana transaksi yang dilakukan masing-masing MI dan SID terkait dengan MI tersebut yang diperiksa,” katanya.
Febrie mengungkap, dalam hal ini, ada beberapa kesamaan manajer investasi dengan yang ada pada kasus Jiwasraya lalu.
“Ada sama, ada beda,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, penyidik Kejagung menyita 20 kapal milik Presiden Trada Alam Minera Heru Hidayat. Kejagung menyebut salah satu kapal milik tersangka dugaan korupsi Asabri itu merupakan kapal terbesar se-Indonesia.
“Ada 20 kapal disita, kasus Asabri punya HH, kejar ke mana dapat. Kapalnya 1 terbesar di Indonesia, untuk angkut, jenis kapalnya liquefied natural gas, nama kapalnya LNG Aquarius,” kata Febrie Adriansyah kepada wartawan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (9/2).
Penyidik Kejagung juga telah menyita 194 hektare lahan yang terdiri atas 566 bidang tanah milik Komisaris PT Haenson Internasional Benny Tjokrosaputro. Tanah milik tersangka kasus Asabri itu berada di daerah Maja, Kabupaten Lebak, Banten.
“Penyitaan, 194 hektare terdiri atas 566 bidang tanah di daerah Maja, Kabupaten Lebak, luasnya 194 hektare, (atas nama) Benny Tjokro,” kata Febrie Adriansyah.
Adapun dalam kasus ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan investasi di PT Asabri. Dua tersangka di antaranya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Adam Damiri dan Sonny Widjaja.
“Ada delapan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut,” kata Leonard dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Jalan Bulungan, Jakarta Selatan, Senin (1/2).
Leonard juga mengatakan terdapat dua terdakwa Jiwasraya yang kini juga menjadi tersangka PT Asabri, yakni Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (Benny Tjokro) dan Presiden PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Setelah pertemuan di Kairo, Mesir, lewat pernyataan bersama, faksi-faksi yang saling bersaing di Palestina menyetujui langkah-langkah yang bertujuan untuk memastikan pemilihan umum Palestina berlangsung seperti yang direncanakan. Ini akan menjadi pemilu pertama Palestina dalam 15 tahun terakhir di tengah keretakan yang dalam antara kelompok nasionalis Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan gerakan Hamas.
Dua faksi yang dominan di Palestina, Fatah yang memegang kekuasaan di Tepi Barat dan Hamas di Jalur Gaza, bersidang pada hari Senin lalu untuk mempersiapkan pemilu parlemen pada tanggal 22 Mei dan pemilu presiden pada tanggal 31 Juli.
Pernyataan bersama di akhir sesi dua hari perundingan menyebutkan, kedua kelompok dominan dan 12 faksi Palestina lainnya, termasuk gerakan Jihad Islam militan, berjanji “untuk mematuhi jadwal “pemungutan suara dan menghormati serta menerima” hasilnya.
Namun kelompok Jihad Islam kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak akan menempatkan kandidat dalam pemilu, dan menyampaikan alasannya dengan mengutip aksi penentangan kesepakatan perdamaian sementara yang ditandatangani Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel pada era 1990-an. Jihad Islam tidak ikut ambil bagian dalam pemungutan suara Palestina pada tahun 1996 dan 2006 lalu.
Keraguan di masyarakat
Ada keraguan luas bahwa pemilu akan dapat berlangsung bahkan terjadi tahun ini. Banyak warga Palestina meyakini bahwa Abbas hanya berusaha untuk menunjukkan kredensial demokrasinya kepada Presiden AS yang baru, Joe Biden. Ini diduga manuver politik Fatah untuk menunjukkan dengan siapa AS bisa menata ulang hubungan di Palestina, setelah hubungan Palestina-AS mencapai titik terendah baru di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Dalam konferensi pers setelah pertemuan di Kairo, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan, Otoritas Palestina siap bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden. “Kami siap untuk bekerja sama dan berurusan dengan pemerintahan AS yang baru, dan kami berharap hal itu akan menarik kembali hubungan dengan negara Palestina,” katanya
Dalam pembicaraan di Kairo, semua faksi yang hadir menyepakati pembentukan “pengadilan pemilu”, dengan hakim dari Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, untuk menangani sengketa hukum terkait pemilu. Disebutkan pula, polisi Fatah akan menjaga tempat pemungutan suara di Tepi Barat dan polisi Hamas akan ditempatkan di Jalur Gaza.
Pembebasan tahanan
Fatah dan Hamas juga setuju untuk membebaskan para tahanan yang ditahan atas alasan politik di Tepi Barat dan Gaza serta memungkinkan kampanye tak terbatas.
Abbas, yang berusia 85 tahun, mengumumkan tanggal pemilu ini pada bulan Januari lalu. Dia diharapkan mencalonkan diri kembali.
Tercatat ada 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Gaza dan Tepi Barat. Pemungutan suara terakhir, pada 2006, berakhir dengan kemenangan mengejutkan Hamas dalam pemilihan parlemen pertamanya. Hasil pemilu itu kemudian memicu perebutan kekuasaan antara Hamas di Jalur Gaza dan Fatah di Tepi Barat.(DAB)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
PT Kresna Duta Agroindo lakukan penanaman kelapa sawit dalam kawasan hutan produksi adalah semata mata untuk memperluas usahanya dan harapannya agar bisa mempekerjaakan banyak orang dari berbagai kalangan.
Walaupun para pengusaha tersebut sering lakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan perundang undangan sebagai mana mestinya.
Hal ini dikatakan oleh Hariyanto selaku ketua umum Lembaga Pemberdaya dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia atau disingkat(LPPMTI).
Sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim LPPMTI, ditemukan beberapa kejanggalan antara lain, adanya penanaman Kelapa Sawit dan pendirian Pabrik Kelapa Sawit dalam kawasan Hutan Produksi(HP) dengan luas kurang lebih 1968 hektar.
Keberadaan dari Hutan Produksi itu ada di Desa Jak Luay dan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.
Dikatakan oleh Hariyanto, lokasi kawasan Hutan Produksi yang luasnya kurang lebih 1968 hektar adalah kawasan hutan yang diatur dan ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Sk.278/Men LHK/Sekjen/PLA.2/6/2017 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No.718/Menhut/II/2014 Kehutanan tgl 29 Agustus 2014 tentang kawasan hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara.
Lahan seluas 1968 hektar, saat ini sudah menjadi Kebun Kelapa Sawit dari perusahaan PT Kresna Duta Agroindo(KDA) selain tanaman Kelapa Sawit sudah ada juga Pabrik Kelapa Sawit serta Perumahan Karyawan Perusahaan , Kata Hariyanto.
Tim investigasi LPPMTI ketika melihat Hutan Produksi sudah menjadi Kebun Kelapa Sawit, melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan, Waluyo, Bambang, dan Taswir sebagai humas yang juga tim legal dari perusahaan mengatakan, dasar dari PT KDA melakukan Pembukaan Kebun Kelapa Sawit adalah dalam kawasan hutan adalah berdasarkan ijin yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Lebih jelas dikatakan Hariyanto, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan(LHK) yang berlaku, sebagaimana dijelaskan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bawha Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.
Selain UU No 18 tahun 2013, kegiatan penanaman Kelapa Sawit dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan PT KDA telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup.
Diharapkan Kementerian LHK bisa berikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan olek perusahaan, karena sudah melakukan tindakan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerusakan hutan.
LPPMTI memohon kepada Kementerian LHK untuk melibatkan instansi dari Badan Pertanahan dan Tata Ruang, kehutanan dan perkebunan serta penegak hukum lainnya untuk melakukan peninjauan lapangan, LPPMTI siap memberikan peta dan titik kordinat, Kata Hariyanto.(JRS)