London –
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pelancong ke Inggris wajib menjalani karantina selama 10 hari. Selain itu, pelancong juga wajib menunjukkan bukti hasil tes Corona negatif.
“Artinya, jika Anda datang ke negara ini, Anda harus memiliki bukti tes virus COVID negatif yang Anda ambil dalam 72 jam sebelum berangkat,” kata Boris Johnson dilansir dari AFP, Sabtu (16/1/2021).
“Setelah tiba, Anda harus dikarantina selama 10 hari, tidak meninggalkan rumah karena alasan apa pun,” tambahnya.
Kebijakan ini mulai berlaku pada Senin (18/1) depan. Langkah ini diambil menyusul kebijakan pelarangan pelancong dari Amerika Selatan dan Portugal ke Inggris karena dikhawatirkan membawa varian virus Corona baru yang ditemukan di Brasil.
Sekretaris Kementerian Transportasi Inggris Grant Shapps mengatakan kebijakan ketat mesti dilakukan karena munculnya varian baru virus Corona.
Inggris terbilang lambat dalam mewajibkan pelancong menjalani karantina dan menunjukkan tes virus Corona. Padahal, jumlah kematian akibat Corona di Inggris mencapai 87.295 jiwa. Angka ini tertinggi di Eropa.
Otoritas kesehatan Inggris mengumumkan ada 55.761 kasus harian dengan 1.280 kasus kematian pada hari Jumat (15/1). Jika ditotal, kasus Corona di Inggris sudah mencapai 3,3 juta kasus.
Boris Johnson berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Meski sudah ada vaksin, namun protokol kesehatan tidak boleh dilonggarkan.
“Ini bukan waktunya untuk sedikit melonggarkan tekad kita dan upaya individu kita, jadi silakan tinggal di rumah,” katanya.(VAN)
Roma –
Italia telah melakukan vaksinasi Corona. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte memastikan 1 juta warganya sudah divaksin Corona.
“Terima kasih yang tulus kepada warga dan layanan kesehatan nasional kami atas tanggapan yang luar biasa,” tulis Conte di Facebook seperti dilansir AFP, Sabtu (16/1/2021).
“Italia adalah yang pertama di Uni Eropa untuk jumlah orang (terbanyak) yang divaksinasi. Statistik yang menggembirakan,” tulisnya.
Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza menandatangani keputusan baru terkait kebijakan lockdown. Daerah yang dikategorikan zona merah, hanya supermarket, apotek dan toko sembako yang diperbolehkan buka.
Sementara itu, wilayah lain yang berada di zona oranye atau kuning, memiliki kebijakan yang lebih longgar ketimbang zona merah.
Vaksinasi di Italia sangat masif dibandingkan negara-negara lainnya. Di Jerman, hanya 758.093 yang divaksin Corona, sementara di Spanyol terdapat 581.638.
Diketahui, Italia melakukan vaksinasi COVID-19 kepada warganya, Minggu (27/12/2020) waktu setempat. Dalam pelaksanaannya, negara itu menggunakan vaksin Corona buatan Pfizer-BioNTech.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah Italia akan memprioritaskan tenaga kesehatan dan orang lanjut usia (lansia) untuk menjadi kelompok pertama yang diberikan vaksin Corona. Vaksin ini pun diberikan secara gratis.(DAB)
Athena –
Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis mengumumkan pemberlakuan denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Denda itu sebesar 500 euro atau setara Rp 8,5 juta.
Dilansir dari AFP, denda tersebut meningkat bila dibandingkan kebijakan-kebijakan terdahulu. Diketahui, mulanya denda yang diberlakukan otoritas Yunani sebesar 300 euro, sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi 500 euro.
Kyriakos Mitsotakis memastikan denda 500 euro berlaku 2 minggu lagi. Saat ini, pemerintah Yunani masih melakukan sosialisasi.
Kritik kepada Kyriakos Mitsotakis mengalir deras karena kebijakan-kebijakannya dinilai inkonsistensi. Pemerintah Yunani menutup restoran dan bioskop, namun melonggarkan aturan terkait perayaan dan kerumunan di tempat ibadah.
Puncaknya, ketika hari perayaan keagamaan di Thessaloniki pada 26 Oktober lalu yang dianggap berkontribusi dalam meningkatnya kasus positif Corona di Yunani. Diketahui, salah seorang uskup jatuh sakit dan terkonfirmasi positif Corona usai mengikuti kegiatan ibadah tersebut.
Kyriakos Mitsotakis memaparkan, menurut data dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, Yunani dan Finlandia merupakan negara yang memiliki kurang dari 150 kasus per 100 ribu orang. Namun, para kritikus menyebut otoritas kesehatan Yunani terlalu sedikit melakukan tes Corona terhadap warganya.
Hampir 150.000 orang telah terinfeksi Corona di Yunani. Sementara itu, lebih dari 5.400 orang telah meninggal dan lebih dari 300 lainnya dalam perawatan intensif.
Yunani telah melakukan 70 ribu vaksinasi kepada warganya. Pemerintah Yunani dikecam karena jumlah pejabat yang menerima vaksin prioritas ditingkatkan dari 45 menjadi lebih dari 120.
Tentu hal ini mengundang protes dari berbagai pihak. Rencana tersebut kemudian dihentikan untuk memberikan vaksin prioritas kepada staf kesehatan dan lansia.(MAD)
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) memamerkan rudal balistik terbaru yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) dalam parade militer di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Parade ini digelar setelah Korut selesai melakukan rangkaian Kongres Partai Buruh yang langka dalam sepekan terakhir.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021), pemimpin Korut, Kim Jong-Un, hadir dan menyaksikan langsung parade militer yang digelar pada Kamis (14/1) malam waktu setempat. Kim Jong-Un tampak tersenyum dan melambaikan tangan ketika iring-iringan parade bergerak di Alun-alun Kim Il-Sung, Pyongyang.
Parade militer ini juga menampilkan barisan tentara Korut, serta berbagai perlengkapan dan senjata militer, termasuk tank dan peluncur roket.
Pada bagian akhir iring-iringan, tampak sebuah rudal balistik jarak pendek yang oleh para pengamat disebut sebagai varian baru, dan beberapa rudal balistik kapal selam (SLBM) yang diangkut oleh truk-truk militer berukuran besar.
“Senjata paling kuat di dunia, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, memasuki alun-alun satu demi satu, secara kuat menunjukkan kekuatan angkatan bersenjata yang revolusioner,” demikian laporan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
Parade itu juga memamerkan roket-roket yang diklaim memiliki ‘kemampuan serangan yang kuat untuk memusnahkan musuh secara menyeluruh dengan cara preemptive di luar wilayah.(DAB)
Ankara –
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima suntikan vaksin COVID-19 di depan kamera TV pada hari Kamis (14/1/2021). Ini merupakan sebuah langkah, yang menurut juru bicara Partai AK (Adalet ve Kalkınma Partisi) bertujuan untuk mengurangi keraguan publik tentang keefektifan vaksin.
Dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021) Turki mulai memberikan suntikan yang dikembangkan oleh Sinovac China kepada petugas kesehatan pada hari Kamis (14/1). Turki telah meluncurkan program vaksinasi nasional terhadap penyakit yang telah menewaskan lebih dari 23.000 orang di negara itu. Sejauh ini negara tersebut telah memvaksinasi lebih dari 250.000 petugas kesehatan.
Erdogan menerima dosis vaksin pertamanya di Rumah Sakit Kota Ankara. Dia tiba bersama Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, yang menerima vaksin pertama di Turki sehari sebelumnya.
Berbicara kepada wartawan di luar rumah sakit, Erdogan mengatakan dia dan anggota senior Partai AK semua divaksinasi, dan mendesak para politisi lain untuk mendukung vaksin tersebut.
“Jumlah vaksin pada tahap pertama sudah jelas. Sekarang, 25-30 juta dosis lagi akan datang dalam periode mendatang. Kita ingin melanjutkan ini dengan cepat,” katanya.(DON)
Washington DC –
Washington DC, ibu kota Amerika Serikat (AS) ada di bawah lockdown (penguncian) menjelang pelantikan Presiden terpilih AS, Joe Biden, pada 20 Januari mendatang. Partai Demokrat memperingatkan potensi kekerasan politik bahkan setelah pelantikan digelar.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (15/1/2021), kepala eksekutif maskapai penerbangan AS, Delta Air Lines, Ed Bastian, mengumumkan larangan baru untuk para penumpang tujuan Washington DC mulai Kamis (14/1) waktu setempat, yakni dilarang membawa senjata api secara legal ke dalam pesawat.
“Kita semua waspada tinggi berdasarkan peristiwa selama sepekan terakhir di Washington,” ucap Bastian kepada CNBC.
Langkah tersebut diterapkan usai kerusuhan yang didalangi para pendukung Presiden Donald Trump melanda Gedung Capitol AS pada 6 Januari lalu.
Usai rusuh itu, pendukung Trump yang berasal dari berbagai wilayah AS memicu gangguan di dalam pesawat dan di bandara setempat. Bastian menambahkan bahwa pihaknya telah menempatkan sejumlah penumpang dalam daftar larangan terbang karena terlibat insiden keributan beberapa waktu terakhir.
Otoritas setempat sebelumnya memperingatkan adanya rencana unjuk rasa bersenjata di Washington DC dan 50 negara bagian AS lainnya. Hotel-hotel, maskapai penerbangan dan pusat bisnis lainnya meningkatkan pengamanan, sedangkan otoritas AS berencana mengerahkan sedikitnya 20 ribu tentara Garda Nasional ke Washington DC untuk mengawal jalannya pelantikan.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyetujui 15.000 personel pasukan Garda Nasional untuk dikerahkan saat pelantikan presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari mendatang. Pengerahan pasukan ini dilakukan di tengah kekhawatiran serangan para pendukung Presiden Donald Trump.
Dilansir AFP, Selasa (12/11/2021) sudah ada 6.200 pasukan yang ditempatkan di Washington, dan total 10.000 personel direncanakan pada akhir pekan mendatang. Hal ini disampaikan oleh Jenderal Daniel Hokanson, kepala Biro Pengawal Nasional Departemen Pertahanan.
Dia menambahkan, 5.000 personel lainnya dapat dikerahkan pada hari pelantikan.
Mereka akan dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara dan senjata. Tetapi sejauh ini mereka belum diizinkan mempersenjatai diri saat berada di jalan-jalan ibu kota AS.
Saat ini misi mereka adalah mendukung polisi setempat dalam komunikasi, logistik, dan keamanan.
Hokanson mengatakan bahwa pihaknya akan memberi wewenang kepada Garda Nasional untuk ditempatkan dalam peran penegakan hukum, dipersenjatai dan diberdayakan untuk melakukan penangkapan. Namun ini akan menjadi “pilihan terakhir” jika situasi keamanan tidak terkendali.
Pentagon sebelumnya telah dikritik karena responsnya yang lambat saat menghadapi penyerbuan massa ke gedung Capitol AS pada hari Rabu (12/1) lalu. Capitol ketika itu dikepung oleh ribuan pendukung Trump yang menyerang pasukan keamanan Kongres yang tidak siap.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional hingga 1 Agustus mendatang sebagai langkah proaktif untuk mengatasi pandemi COVID-19.
Keputusan tersebut disetujui Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah usai bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin pada Senin (10/1).
“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kuat menghadapi keadaan darurat ini dan perintah pengendalian gerakan demi keselamatan dan kepentingan kita sendiri,” kata Pengawas Keluarga Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin dalam sebuah pernyataan hari ini seperti dilansir The Star, Selasa (12/1/2021).
Sebelumnya pada hari Senin (11/1), PM Muhyiddin mengumumkan bahwa enam negara bagian akan ditempatkan di bawah perintah pengendalian gerakan (MCO) atau kerap disebut sebagai lockdown (penguncian) mulai Rabu (13/1) besok.
Dalam pidatonya pada hari Senin (11/1), Muhyiddin mengatakan Johor, Melaka, Selangor, Penang, Sabah dan Wilayah Federal Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan berada di bawah MCO hingga 26 Januari mendatang.
Muhyiddin menambahkan bahwa MCO pemulihan akan diberlakukan di Perlis dan sebagian besar Sarawak.
Dia juga mengatakan bahwa tiga distrik di Sarawak –Kuching, Miri dan Sibu – serta Pahang, Perak, Negri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan akan berada di bawah MCO bersyarat.
Pada Senin (11/1) Malaysia mencatat 2.232 kasus baru infeksi virus Corona, sehingga total penghitungan negara itu kini menjadi 138.224 kasus.(DAB)
Istanbul –
Penulis kontroversial, Adnan Oktar, atau yang lebih dikenal sebagai Harun Yahya dinyatakan bersalah atas belasan tindak pidana oleh pengadilan Istanbul, Turki. Salah satunya melakukan skema perekrutan pada organisasi yang dipimpinnya, melalui praktik mencuci otak wanita-wanita muda.
Seperti dilansir media lokal Turki, Daily Sabah, Selasa (12/1/2021), Oktar yang berusia 64 tahun yang memiliki banyak pengikut ini dijuluki sebagai pemimpin kultus, yang dianggap sebagai organisasi kriminal oleh jaksa Turki.
Dalam dakwaannya, jaksa Turki menyebut organisasi yang dipimpin Oktar terlibat dalam skema perekrutan sejak akhir tahun 1990-an. Pada praktiknya, organisasi ini disebut mencuci otak wanita-wanita muda yang bergabung dengan kelompok mereka.
“Organisasi tersebut menggunakan anggota-anggotanya yang tampan untuk menipu para gadis dan wanita muda. Anggota tersebut memperkosa atau melecehkan wanita-wanita secara seksual dan diperas terlebih dulu oleh para anggota yang berpura-pura bahwa hubungan mereka terekam dalam video,” sebut jaksa Turki dalam dakwaannya.
“Mereka juga dicuci otak dengan dalih ajaran agama,” imbuh dakwaan tersebut.
Pada Senin (11/1) waktu setempat, Oktar dijatuhi vonis total 1.075 tahun 3 bulan penjara oleh pengadilan setempat.
Dia dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana mulai dari mendirikan dan memimpin organisasi kriminal, melakukan spionase politik atau militer, membantu Kelompok Teroris Gulenist (TFO), melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, penganiayaan seksual, merampas kebebasan orang lain, penyiksaan, menganggu hak atas pendidikan, mencatat data pribadi dan membuat ancaman.
Oktar diadili bersama 236 terdakwa lainnya sejak September 2019. Dia bersama puluhan pengikutnya ditangkap dalam serangkaian operasi nasional tahun 2018 lalu. Dakwaan setebal 499 halaman menggambarkan Oktar dan pengikutnya sebagai geng kriminal yang berkembang pesat dalam pemerasan, pencucian uang dan serentetan tindak kejahatan lainnya.
Menurut jaksa penuntut, Oktar lebih dari seorang pria yang memberikan ceramah bertele-tele tentang agama dan teori konspirasi sambil dikelilingi oleh pria dan wanita muda berpakaian menarik dengan riasan tebal.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Kelly Craft, dijadwalkan melawat ke ibu kota Taipei antara 13 dan 15 Januari mendatang, hanya sepekan menjelang pelantikan Presiden terpilih, Joe Biden.
Kantor perwakilan AS di PBB menyatakan kunjungan itu akan “memperkuat dukungan penuh dan konsisten dari pemerintah AS terhadap pengakuan internasional bagi Taiwan.”
Kelly dijadwalkan berpidato di Institut Diplomasi dan Hubungan Internasional di Taipei pada 14 Januari. Di sana dia diklaim akan berbicara mengenai “kontribusi mengesankan Taiwan terhadap masyarakat global, dan pentingnya partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional.”
Juru bicara Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang, menyambut rencana kunjungan tersebut. Menurutnya hal itu “melambangkan persahabatan yang kokoh antara Taiwan dan Amerika Serikat, serta memperdalam kemitraan kedua negara.”
Kunjungan Kelly diumumkan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Kamis (7/1), untuk mendemonstrasikan “apa yang bisa dicapai oleh sebuah negara Cina yang bebas.”
Provokasi dari dua sisi
Kisruh teranyar antara AS dan Cina memuncak usai Beijing menangkapi 50 aktivis pro-demokrasi Hong Kong. AS menyebut langkah tersebut mengancam demokrasi dan konsep satu negara dua sistem.
Selama masa jabatan Presiden Donald Trump, Taiwan lebih sering mendapat kunjungan pejabat tinggi dari Washington. Tercatat, Menteri Kesehatan, Alex Azar, dan Wakil Menteri Luar Negeri Keith Krach berkunjung ke Taipei jelang akhir tahun lalu.
Dalam kunjungan kedua pejabat, pemerintah Cina mengirimkan skuadron jet tempur ke wilayah perbatasan sebagai peringatan. Beijing menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya yang membelot.
Amerika Serikat sendiri sejauh ini tidak secara resmi memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Meski demikian, Washington adalah sekutu terkuat Taipei, dan secara konstitusional wajib melindungi negara kecil itu dari serangan militer.
Menanggapi kunjungan Kelly Craft, pemerintah Cina memperingatkan agar AS menjauhi urusan dalam negerinya.
“Kami ingin mengingatkan kepada AS bahwa siapapun yang bermain dengan api akan terbakar sendiri,” kata seorang juru bicara perwakilan Cina di PBB. “AS akan membayar ongkos yang tinggi untuk kekeliruannya ini.”
Pekan lalu Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, mengajak Cina kembali ke ruang dialog, selama Beijing menjamin kesetaraan dan menjauhi praktik konfrontasi. Namun oleh Beijing, ajakan itu disebut sebagai “trik murahan” untuk “mengelabui” masyarakat.(VAN)