Yerusalem –
Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan pembukaan kedutaan besarnya di Uni Emirat Arab pada Minggu (24/1). Pembukaan kedutaan itu menjadi langkah baru setelah Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) menormalisasi hubungan sejak empat bulan lalu.

Dilansir dari AFP, Senin (25/1/2021), pembukaan kedutaan menjadi hal baru dalam misi diplomatik Israel ke dunia Arab, di mana Israel juga sedang melakukan perjanjian normalisasi dan kesepakatan baru dengan empat negara lainnya dalam beberapa bulan terakhir.

“Hari ini Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi secara resmi telah dibuka, dengan kedatangan kepala misi Eitan Naeh,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

“Kedutaan Israel di Uni Emirat Arab akan memajukan hubungan antar negara di semua tingkatan,” lanjutnya.

UEA, bersama dengan Bahrain, menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS pada bulan September 2020 lalu untuk menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.

Perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai “Abraham Accords atau Perjanjian Abraham”, menghancurkan konsensus lama Arab terkait tidak boleh ada normalisasi dengan Israel sampai mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dengan Palestina.

Palestina mengutuk perjanjian itu sebagai “tikaman dari belakang”.

Disebutkan bahwa Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi akan beroperasi dari “kantor sementara” sampai pihaknya menemukan fasilitas permanen untuk kantornya.

“Misi ini akan memperluas hubungan dengan pemerintah UEA, badan keuangan dan sektor swasta, universitas, media dan banyak lagi,” tambahnya.

Israel dan UEA telah menandatangani perjanjian tentang penerbangan langsung dan perjalanan bebas visa, bersama dengan kesepakatan tentang perlindungan investasi, sains dan teknologi.

Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi menyambut baik langkah tersebut, dengan mengatakan kedutaan akan “memungkinkan perluasan hubungan bilateral antara Israel dan Emirat untuk implementasi secara cepat dan maksimal”.(VAN)

Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan memberlakukan kembali larangan perjalanan terkait COVID-19. Larangan ini berlaku untuk sebagian besar warga negara non-AS yang telah berada di Inggris, Brasil, Irlandia dan sebagian besar Eropa.

Dilansir AFP, Senin (25/1/2021) seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Biden pada Senin (25/1) waktu setempat juga akan memperpanjang larangan untuk pelancong yang baru-baru ini berkunjung ke Afrika Selatan, di tengah peringatan adanya varian baru virus Coron yang lebih cepat menular. Varian ini juga sudah ditemukan di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Biden pekan lalu memperketat aturan mengenakan masker dan memerintahkan karantina bagi orang-orang yang terbang ke Amerika Serikat, di saat dia berupaya mengatasi krisis virus Corona yang memburuk di AS.

Biden mengatakan bahwa jumlah kematian akibat COVID-19 kemungkinan akan meningkat dari 420.000 menjadi setengah juta kematian bulan depan – dan tindakan drastis diperlukan.

“Kita dalam keadaan darurat nasional. Sudah saatnya kita memperlakukannya seperti itu,” katanya.(DAB)

Mexico City –
Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Lopez Obrador dilaporkan mengalami gejala ringan dan menerima perawatan medis.

Seperti dilansir CNN, Senin (25/1/2021), Lopez Obrador melalui akun Twitter resminya mengumumkan dirinya positif Corona pada Minggu (24/1) malam waktu setempat.

“Saya dengan menyesal memberitahu Anda bahwa saya terinfeksi COVID-19. Gejalanya ringan, tapi saya sudah menerima perawatan medis,” tutur Lopez Obrador.

“Seperti biasa, saya optimis. Kita akan bergerak maju ke depan,” imbuhnya.

Dalam pernyataannya, Lopez Obrador menambahkan dirinya akan tetap menjalankan tugas kepresidenan dari Istana Kepresidenan Meksiko, termasuk salah satunya berbicara via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, untuk membahas vaksin Corona buatan Rusia, Sputnik V, pada Senin (25/1) waktu setempat.

“Saya akan menjalankan seluruh urusan publik dari Istana Nasional. Contohnya, besok saya akan menerima panggilan dari Presiden Vladimir Putih, karena terlepas dari hubungan persahabatan, ada kemungkinan mereka akan mengirimkan kita vaksin Sputnik V,” tuturnya.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Banyak pejabat publik yang mengaku telah divaksinasi sebelum kelompok prioritas telah memicu keributan di media sosial di Spanyol. Hal ini terjadi saat beberapa daerah memperketat pembatasan dalam upaya untuk mengekang lonjakan infeksi COVID-19.

Dilansir Reuters, Sabtu (23/1/2021) beberapa walikota setempat mengaku mendapatkan vaksinasi sebelum giliran mereka. Sementara kepala kesehatan daerah eksklaf Ceuta dikritik keras karena divaksinasi lebih awal dan karena mengatakan dia telah melakukan ini karena di bawah tekanan dari stafnya.

“Saya tidak mau. Saya bahkan tidak mendapatkan vaksin flu. Saya tidak suka vaksinasi, “kata Javier Guerrero dari oposisi Partai Rakyat konservatif.

Menteri Pertahanan Margarita Robles meminta penjelasan Jenderal Miguel Angel Villaroya, Kepala Staf Pertahanan, setelah surat kabar melaporkan bahwa dia dan perwira militer senior lainnya telah divaksinasi.

Villaroya belum secara terbuka mengkonfirmasi apakah dia telah divaksinasi. Villaroya tidak bisa dihubungi untuk dimintai komenta
Disebutkan tingkat infeksi nasional telah melonjak sejak akhir Desember, dengan 42.885 kasus baru ditambahkan ke penghitungan pada hari Jumat. Insiden virus selama 14 hari naik ke rekor 829 kasus per 100.000 orang, sementara kasus kematian dilaporkan sebanyak 400.(DON)

Moscow –
Pemerintah Rusia mengusir dua diplomat Belanda. Keputusan itu dilakukan atas jawaban Belanda yang juga mengusir dua diplomat Rusia dengan tuduhan sebagai mata-mata.

Dilansir dari AFP, Jumat (22/1/2021), Pemerintah Rusia telah memanggil kuasa hukum Belanda, Joost Reintjes. Dalam pertemuan itu, dua diplomat Belanda yang diusir itu memiliki waktu dua pekan untuk meninggalkan Rusia.

“Pihak Rusia, dipandu oleh prinsip timbal balik, memutuskan untuk mengusir dari Rusia dua pegawai diplomatik kedutaan besar Belanda di Moskow,” ujar Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan

Diketahui, pada Desember 2020 Belanda juga mengusir dua diplomat Rusia. Mereka diusir karena dituduh sebagai mata-mata.

Kementerian Luar Negeri Rusia pun membantah tuduhan tersebut. Menurut mereka, tuduhan Belanda terhadap dua diplomatnya sebagai tindakan yang tidak berdasar dan fitnah.

Hubungan antara Belanda dan Rusia mulai panas sejak penerbangan Malaysia Airlines MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur ditembak jatuh pada Juli 2014 di bagian timur Ukraina Belanda mengatakan Moskow bertanggung jawab atas peristiwa itu, di mana 298 orang tewas, 196 di antaranya orang Belanda.(DAB)

Bangui –
Republik Afrika Tengah mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari. Pengumuman itu dilakukan pada Kamis waktu setempat.

Dilansir dari AFP, Jumat (22/1/2021), keadaan darurat itu diberlakukan karena para pemberontak bersenjata sudah mencoba memblokir ibu kota Bangui. Para pemberontak itu ingin menggulingkan Presiden Faustin Archange Touadera yang baru terpilih kembali.

keadaan darurat telah diumumkan di seluruh wilayah nasional selama 15 hari, mulai dari tengah malam (waktu setempat),” kata juru bicara kepresidenan, Albert Yaloke Mokpeme melalui radio nasional.

Republik Afrika Tengah juga meminta PBB untuk menyetujui adanya peningkatan keamanan di negara tersebut. Republik Afrika Tengah meminta penjaga perdamaian dikerahkan karena semakin meningkatnya kekerasan yang mematikan di negara tersebut.

Pemberontak menguasai sekitar dua pertiga dari Republik Afrika Tengah. Negara tersebut mulai bergejolak pada Desember 2020.

Para pemberontak mencoba memblokir Kota Bangui dan melakukan serangan di jalan raya utama nasional. Pemberontak menginginkan Presiden Faustin Archange Touadera turun dari jabatannya.(MAD)

Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, berjanji untuk menjadi presiden untuk seluruh rakyat Amerika dalam pidato pertamanya setelah resmi dilantik. Biden bahkan berbicara untuk warga AS yang tidak mendukung dirinya.

“Saya akan berjuang sama kerasnya bagi mereka yang tidak mendukung saya, seperti bagi mereka yang mendukung saya,” tegas Biden dalam pidato pertamanya sebagai Presiden AS di West Front Gedung Capitol AS, seperti dilansir CNN, Kamis (21/1/2021).

Hal senada pernah diucapkan Biden dalam pidato kemenangannya dalam pilpres AS pada November tahun lalu. Kali ini, setelah resmi dilantik, Biden berupaya menjangkau orang-orang dan kelompok yang tidak mendukung dirinya.

“Bagi semua orang yang mendukung kampanye kami, saya merasa tersanjung dengan kepercayaan yang Anda berikan kepada kami,” ujarnya.

“Bagi orang-orang yang tidak mendukung kami, izinkan saya mengatakan ini. Dengarkan saya saat kita bergerak maju ke depan. Nilai saya dan hati saya. Jika Anda masih tidak setuju, biarlah. Itulah demokrasi. Itulah Amerika,” imbuh Biden.

“Hak untuk tidak setuju secara damai yang ada di dalam kerangka republik kita mungkin menjadi kekuatan terbesar bangsa ini. Namun dengarkanlah saya dengan jelas. Perselisihan tidak harus mengarah pada perpecahan,” tegasnya.

“Dan saya menjanjikan ini kepada Anda. Saya akan menjadi Presiden untuk semua rakyat Amerika. Seluruh rakyat Amerika. Dan saya berjanji kepada Anda, saya akan berjuang sama kerasnya bagi mereka yang tidak mendukung saya, seperti bagi mereka yang mendukung saya,” tandas Biden.(DON)

New Delhi –
Lebih dari 200 ribu orang telah disuntik vaksin virus Corona (COVID-19) pada hari pertama program vaksinasi massal di India. Angka ini diklaim lebih tinggi dari negara-negara Barat yang telah memulai program vaksinasi Corona beberapa waktu terakhir.

Seperti dilansir CNN, Senin (18/1/2021), Kementerian Kesehatan India dalam pernyataannya pada Minggu (17/1) waktu setempat mengumumkan bahwa otoritas India telah memvaksinasi 224.301 orang pada hari pertama program vaksinasi massal yang digelar mulai Sabtu (16/1) waktu setempat.

“Jauh lebih tinggi dari kebanyakan negara lainnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis,” sebut Kementerian Kesehatan India.

Ditambahkan Kementerian Kesehatan India bahwa sejauh ini ada 447 insiden dilaporkan setelah vaksinasi dilakukan, dengan tiga orang di antaranya dirawat di rumah sakit. Tidak dijelaskan langsung soal insiden-insiden tersebut.

“Protokol diterapkan untuk pelaporan, penanganan kasus segera di lokasi vaksinasi, transportasi dan rawat inap di rumah sakit, dan perawatan lebih lanjut untuk kasus semacam itu,” jelas Kementerian Kesehatan India dalam pernyataannya.

Dalam pernyataan terpisah pada Minggu (17/1) waktu setempat, Menteri Kesehatan India, Dr Harsh Vardhan, menyelamati negara bagian yang sukses meluncurkan vaksinasi Corona massal.

“Perdana Menteri telah melakukan komunikasi secara terus-menerus dengan Kepala Menteri negara bagian … kita telah mengembangkan kerangka waktu dan rencana bersama yang sesuai dengan apa yang kita semua lakukan … kita perlu berpegang pada rencana untuk memenuhi target kita,” tegas Vardhan.(DAB)

New York –
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyerukan negara-negara di dunia untuk berkomitmen saling berbagi kelebihan pasokan vaksin virus Corona (COVID-19).

“Ekonomi terdepan dunia memiliki tanggung jawab khusus. Namun saat ini kita melihat kekosongan vaksin. Vaksin mencapai negara-negara berpenghasilan tinggi dengan cepat, sementara negara termiskin di dunia tidak memilikinya sama sekali,” ucap Guterres dalam pesan videonya, seperti dilansir CNN, Sabtu (16/1/2021).

“Beberapa negara mengejar kesepakatan sampingan, bahkan melakukan pengadaan di luar kebutuhan. Pemerintah memiliki tanggung jawab melindungi warga mereka, tapi ‘vaksinasionalisme’ merugikan diri sendiri dan akan menunda pemulihan global,” ujarnya mengingatkan.

“Kita membutuhkan produsen untuk meningkatkan komitmen mereka untuk bekerja dengan fasilitas COVAX dan negara-negara di seluruh dunia untuk memastikan pasokan yang cukup dan distribusi yang adil. Kita perlu negara-negara berkomitmen sekarang untuk saling berbagi kelebihan dosis vaksin,” cetus Guterres.

Guterres secara khusus merujuk pada COVAX, inisiatif global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memastikan akses yang cepat dan adil terhadap vaksin Corona bagi semua negara.

Seruan Guterres ini disampaikan saat angka kematian akibat Corona menembus 2 juta orang secara global. Data penghitungan terbaru Johns Hopkins University (JHU) melaporkan sejauh ini 93.869.189 orang terinfeksi Corona secara global, dengan jumlah kematian mencapai 2.009.595 orang.

“Sayangnya, dampak mematikan pandemi telah diperburuk dengan absennya upaya terkoordinasi global. Untuk mengenang dua juta jiwa itu, dunia harus bertindak dengan solidaritas jauh lebih besar,” harap Guterres.(DAB)

London –
Total kematian akibat infeksi virus Corona di dunia terus bertambah. Kini kasus kematian di dunia menembus 2 juta kasus per Jumat (15/1).

Dilansir AFP, total keseluruhan ada 2.000.066 orang telah meninggal dunia sejak virus Corona muncul di China akhir tahun 2019. Ada 93.321.070 kasus positif Corona sejak dimulainya pandemi.

Dari catatan AFP, negara yang memiliki jumlah kematian tertinggi adalah Amerika Serikat (389.581), Brasil (207.095), India (151.918), Meksiko (137.916), Inggris (87.295) dan Italia (81.325). Jika dijumlah, angka kematian keenam negara ini mencapai lebih dari setengah jumlah kematian global.

Jumlah 1 juta kematian di dunia tembus pada 28 September lalu. 4 bulan berselang, jumlah kematian bertambah 1 juta, sehingga menjadi 2 juta kasus kematian.

Minggu lalu, secara global, setiap negara mengalami dampak terparah. Rata-rata ada 13.600 kematian setiap hari di seluruh dunia. Angka ini meningkat 20 persen dari minggu sebelumnya.

Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona sejak Oktober 2020. Terdapat 650.560 kematian di Eropa hingga saat ini. Terhitung, Eropa menyumbang sepertiga kematian global.

Sebagai perbandingan, Amerika Latin dan Karibia mencatat 542.410 kematian, sedangkan Amerika Serikat dan Kanada sebanyak 407.090 kasus kematian.

Dalam minggu ini, 52 negara di Eropa mencatat rata-rata 5.570 kasus kematian setiap harinya. 17 persen lebih tinggi dari seminggu sebelumnya.

Belgia memiliki jumlah kasus kematian terbanyak di Eropa dengan 1.751 kematian per satu juta penduduk. Posisi kedua dan ketiga diikuti oleh Slovenia (1.501) dan Bosnia-Herzegovina (1.344).(DON)