JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi bertemu dengan Mendikbud Nadiem Makarim di kantor Kementerian Agama. Muatan agama di sekolah jadi salah satu bahasan keduanya.
“Kita bicara banyak hal ya. Termasuk tentang masalah muatan agama di sekolah-sekolah umum. Tadi juga kita bicarakan,” kata Fachrul di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Fachrul mengatakan, dia dan Nadiem memiliki pemikiran yang sama bahwa muatan agama tidak boleh dihilangkan di lingkup sekolah. Namun, Fachrul mengatakan ke depan muatan agama tersebut akan lebih menekankan soal moderasi beragama.
“Tapi kita sependapat konten agamanya ndak boleh hilang tapi moderasinya lebih ditonjolkan gitu ya,” tuturnya.
Terkait muatan agama di lingkungan sekolah, Fachrul pernah menyinggung soal adanya materi khilafah dalam pelajaran agama. Fachrul menyebut khilafah memang ada di sejarah Islam, namun para pengajar saat ini, menurutnya, menyimpang.
“Memang kalau di sejarah Islam ada, tapi pengalaman yang lalu ya mungkin nggak tahu kesalahannya di mana yang jadi pengajarnya justru menyimpang ke mana-mana, mengkampanyekan khilafah,” kata Fachrul di kantor Wakil Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/12).(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar tanya jawab dengan peserta #PrestasiTanpaKorupsi. Jokowi ditanya mengapa negara tidak tegas terhadap koruptor dan tidak menghukum mati.
“Mengapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas, kenapa nggak berani di negara maju misalnya dihukum mati, kenapa kita hanya penjara tidak ada hukuman mati?” ujar Harley di SMKN 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
Apa jawaban Jokowi?
“Kalau korupsi bencana alam, dimungkinkan. Kalau nggak, tidak. Misalnya ada gempa, tsunami, di Aceh atau di NTB kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa (dihukum mati),” ujar Jokowi menjawab soal pidana mati bagi koruptor.
Namun Jokowi menyebut belum ada koruptor yang dihukum mati.
“Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada, yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati, UU ada belum tentu diberi ancaman hukuman mati, di luar itu UU-nya belum ada,” ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan siapa pun tidak boleh melakukan korupsi. Jokowi juga menjawab pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Memang pemerintah saat ini proses membuat sistem agar pejabat-pejabat yang ada itu tidak bisa melakukan korupsi agar baik semua agar pagarnya itu bisa menghilangkan korupsi yang ada di negara kita, tapi apa pun semua butuh proses,” katanya.
“Negara-negara lain juga butuh proses ini bukan barang gampang ditangani, tapi yakinlah kita semua, pemerintah, KPK, terus berupaya mengurangi menghilangkan korupsi di negara kita,” imbuhnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Busana Mendikbud Nadiem Makarim saat pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI) dikritik terlalu santai. Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai gaya sang menteri.
“Ya kritik ya terima kasih atas kritikannya tapi memang kan kita juga melihat pak menteri kan dalam konteks tidak…. Itu kan pelantikannya langsung oleh wali amanat. Jadi wali amanat dengan pakaian kebesarannya, guru besar dan segala macam,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga, saat dihubungi, Jumat (6/12/2019).Ade mengatakan Nadiem tak masuk ke dalam bagian seremonial acara pelantikan Rektor UI. Dalam acara itu, Nadiem hanya memberikan sambutan.
“Itu kan pak menteri tidak masuk dalam ritualnya tapi di luar itu pak menteri hanya memberikan sambutan, ritualnya tidak masuk di situ,” imbuh dia.
Menurut Ade, ada yang lebih penting untuk dibicarakan daripada sekada meributkan soal pakaian. Ade ingin semua pihak bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia lebih baik.
“Artinya bagaimana pun soal style itu buat ke depan bagaimana kita harus bisa di dunia pendidikan kita bisa, itu-itu hal yang substansial perlu dikembangkan, susbtansial itu perlu upaya kita bersama untuk memajukan pendidikan, jadi persoalan yang remeh temeh dan tidak susbtantif saya kira itu dapat maklumi bersama,” ujarnya.
Kritik mengenai gaya Nadiem saat pelantikan Rektor UI salah satunya datang dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki mengingatkan Nadiem untuk mencontoh Presiden Jokowi.
“Mas menteri @NadiemMakarim sebagai pejabat VVIP pada acara resmi protokoler, pelantikan rektor UI, pakai baju santai, sepatu tanpa kaos, di saat yang lain pakaian lengkap. Perlu mencontoh pres @jokowi yang bisa menyesuaikan dress codenya. Anda sekarang pejabat publik,” tulis Marzuki lewat Twitter @marzukialie_MA.
Saat pelantikan tersebut, Nadiem memakai kemeja tenun yang lengannya digulung, dipadu jeans dan sepatu loafers berbahan suede. Ade meminta semua pihak memaklumi gaya Nadiem. Gaya kasual Nadiem itu juga, menurut Ade, kerap ditunjukannya saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi dengan style pak menteri seperti kita bisa harus dipahami bahwa bagaimanapun style itu tampakkan dengan presiden, presiden itu kan yang penting bahwa presiden itu bahwa terjadi lompatan-lompatan kemajuan, jadi esensinya lebih ke situ. Jadi persoalan-persoalan substantif harus kita kembangkan bagaimana itu bisa dibangun bersama-sama, soal style pakaian itu kan tidak masuk, pak menteri kan tidak masuk dalam seremonialnya,” ujar dia.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) tahun 2020. Para calon peserta diharuskan menyimak beberapa jadwal pelaksanaanya.
Penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2020 dilaksanakan melalui tiga jalur. Ketiga jalur itu diantaranya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan kuota minimal 20% dari tampung PTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan kuota 40%, dan Seleksi Mandiri dengan kuota maksimal 30%.
Hal penting untuk diketahui oleh calon perserta SNMPTN, UTBK, dan SMBPTN 2020 yaitu diterapkannya kebijakan single sign on yang merupakan tahap awal dari pendaftaran. Setiap peserta wajib memiliki akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) dengan melakukan registrasi akun melalui kanan https://portal.ltmpt.ac.id.
Simak jadwal resmi pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru 2020:
Pelaksanaan SNMPTN
1. Registrasi Akun LTMPT: 2 Desember 2019 – 07 Januari 2020.
2. Pengisian PDSS: 13 Januari – 06 Februari 2020.
3. Pemeringkatan Siswa oleh Sekolah: 13 Januari – 06 Februari 2020.
4. Pengumuman Siswa Eligible daftar SNMPTN: 13 Januari – 06 Februari 2020.
5. Pendaftaran SNMPTN: 11 – 25 Februari 2020.
6. Pengumuman Hasil SNMPTN: 04 April 2020 pukul 15.00 WIB.
7. Pendaftaran Ulang Peserta yang lulus SNMPTN: Lihat di laman masingmasing PTN.
Pelaksanaan UTBK
1. Registrasi Akun LTMPT : 7 Februari-5 April 2020.
2. Pendaftaran UTBK : 30 Maret-11 April 2020.
3. Pelaksanaan UTBK : 20-26 April 2020.
4. Pengumuman Hasil UTBK : 12 Mei 2020.
Pelaksanaan SBMPTN
1. Pendaftaran SBMPTN : 2-13 Juni 2020.
2. Pengumuman Hasil SBMPTN : 30 Juni 2020.
(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan beberapa perbedaan dalam format penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Apa saja?
Wakil Ketua I Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih mengatakan seleksi penerimaan mahasiswa tahun 2020 mengalami sejumlah penyempurnaan. Menurutnya, penyempurnaan utama adalah proses registrasi yang dilakukan secara single sign on pada akun LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi).
“Registrasi ini wajib bagi semua calon pendaftaran SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN. Ini adalah pintu gerbang yang kita siapkan, melalui singel sign on ini kita berharap semua data informasi calon pendaftar akan kita konsolidasikan dengan lebih baik lagi, lebih mudah lagi,” ujar Nasih di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Nasih menyebut proses registrasi dimulai pada Senin (2/12/2019) hingga Selasa (7/1/2020). Proses itu, kata dia, harus dimanfaatkan secara optimal supaya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yakni pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
“Kami sudah melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan Insyaallah secara sistem sudah siap melakukan proses itu,” katanya.
Selain itu, kata dia, pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 pihak sekolah bisa menentukan sendiri siswanya yang bisa masuk mengikuti proses seleksi. Menurutnya, sekolah yang terakreditasi A sebanyak 40%, sekolah terakreditasi B sebanyak 25%, dan sekolah terakreditasi C sebanyak 5% dapat mendaftarkan siswanya untuk mengikuti SNMPTN.
“Yang baru lagi, kalau dulu semua data termasuk nilainya, rankingnya tahun ini sebagaimana kuota di masing-masing akreditasi SMA/sedejat maka penentuan peringkat siswanya diserahkan sepenuhnya ke sekolah. Karena yang tahu persis kondisi siswa adalah sekolah, yang tahu kondisi real siswa tentang peringkat siswa di sekolah adalah sekolah. Oleh karena itu pemeringkatan siswa untuk 2020 dilakukan oleh sekolah,” katanya.
Perbedaan lainnya ada pada SBMPTN dengan ujian berbasis komputer yang hanya bisa dilakukan satu kali. Menurutnya, hal tersebut menjadi evaluasi peraturan sebelumnya karena nilai ujian yang dihasilkan peserta tidak ada yang signifikan bahkan cenderung menurun.
“Dalam rangka optimalisasi hasilnya kesempatan bagi masyarakat luas, tesnya cukup sekali hanya para peserta boleh mengikuti kelompok ujian atau ikut ujian di saintek saja, soshum saja, atau campuran. Sehingga kalau campuran mereka seperti ikut dua kali, mereka dapat nilai saintek dan soshum,” ucapnya.
Terakhir, kata Nasih, perbedaan lain dari tahun sebelumnya untuk ujian tulis berbasis komputer tidak dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Kali ini tes UTBK akan dilakukan selama 7 hari berturut-turut.
“Karena ada beberapa alasan teknis tertentu, kalau dilakukan Minggu nanti kawan-kawan yang ke gereja kehilangan kesempatan untuk ke gereja dan lain-lain. Sisi lain secara teknis kalau tiap Minggu, ada proses yang sangat panjang. Tes UTBK dilakukan selama tujuh hari berturut-turut, atau 14 sesi setiap hari, nanti tanggalnya akan kita sampaikan,” pungkasnya.(VAN)
MAROS,KHATULISTIWAONLINE.COM
Meteran listrik milik SMK Kehutanan Widya Nusantara Maros, Sulawesi Selatan, dicabut oleh PLN. Pencabutan inipun diprotes pihak sekolah karena dinilai tidak sesuai dengan prosedur.
Pihak sekolah mengatakan pencabutan meteran listrik itu dilakukan oleh pihak PLN tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Petugas hanya datang ke sekolah dan langsung mencabut meteran dengan membawa surat pemutusan sementara.
“Kami sangat keberatan atas aksi sepihak PLN. Selama ini kan kita tidak pernah ada masalah. Kami memang menunggak baru satu bulan, tapi mereka bilangnya sudah dua bulan. Padahal jatuh tempo tiap bulan itu kan di tanggal 20-an,” kata Kepala SMK Widya Nusantara, Diah Indah Suryandari, Jumat (8/11/2019).
Pencabutan sepihak yang dilakukan oleh PLN itu, kata dia, membuat ratusan murid yang memang tinggal di dalam asrama sekolah terpaksa menggunakan lilin karena pembongkaran itu dilakukan pada Kamis (7/11) siang dan sampai saat ini belum ada sambungan listrik.
Pihak sekolah mengaku, seusai pencabutan meteran itu, mereka langsung membayar semua tagihan rekening listriknya. Namun pihak PLN tidak mau memasang kembali meteran listrik pascabayar dan hanya membolehkan pemasangan listrik prabayar atau token.
“Yah sebagian terpaksa pakai lilin karena genset yang kita punya, juga tidak kuat mengaliri semuanya. Waktu habis dicabut itu, kami langsung pergi bayar. Tapi malah kita mau dipasangkan listrik prabayar, jelas kami menolak,” lanjutnya.
Atas hal itu, pihak sekolah bahkan sudah mendatangi Polres Maros untuk melaporkan dugaan perusakan yang dilakukan oleh PLN. Namun hanya akan dimediasi oleh pihak Polres. Mereka pun berencana mengadu ke Ombudsman dan YLKI terkait perlakukan PLN itu.
“Kami sudah datang ke Polres, tapi kami tidak di BAP dan hanya diminta untuk mediasi saja. Kalau memang meteran prabayar itu tidak kembali dipasang, kami akan mengadu ke Ombudsman dan YLKI karena menurut kami ini tidak sesuai aturan,” sebutnya.
Sementara itu, pihak PLN Maros mengatakan apa yang dilakukan oleh petugasnya itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, pihak SMK Widya telah menunggak dua bulan, yakni Oktober dan November, meskipun di bulan ini belum sampai tanggal jatuh tempo.
“Di sini sudah jelas rekeningnya dua bulan Pak, karena rekening itu tidak bisa dipisah dibayar satuan. (Hitungannya) ditanggal 20 bulan berjalan. Yang Oktober-nya kan masih ada,” kata Manager PLN Maros, Ahmad Amirul Syarif.
Amirul menjelaskan, prosedur penanganan pelanggan yang telat membayar itu dilakukan secara bertahap. Jika tunggakannya satu bulan akan dilakukan pemutusan sementara, yang bentuknya bisa dengan cara penyegelan, pencabutan MCB, pencabutan kWh meter, dan pencabutan SR.
“Kalau menunggak dua bulan itu, kita lakukan pemutusan sementara dengan membongkar APP dan pelanggan dimigrasi ke prabayar. Kalau tiga bulan, itu dibongkar semuanya, kalau mau pasang, ya pasang baru lagi jatuhnya,” terangnya.
Selain SMK Widya Nusantara, puluhan warga yang diperlakukan sama, sempat datang ke kantor PLN memprotes pemutusan listrik secara sepihak itu. Warga mengaku kesal karena petugas PLN secara arogan membongkar meteran mereka tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejarah di dunia pendidikan Indonesia kembali hadir dengan sosok rektor termuda, Risa Santoso. Rektor di Indonesia terpilih dengan seleksi yang sangat ketat, tidak sembarangan orang bisa menjabat sebagai rektor.
Latar belakang pendidikan yang berkualitas dan ditambah dengan pengalaman yang luar biasa, menjadi salah satu syarat menjadi rektor.
Di Indonesia terdapat jajaran rektor termuda dengan berbagai latar belakang yang berkualitas.
Inilah daftar rektor termuda di Indonesia:
1. Risa Santoso
Risa Santoso, lahir pada 27 Oktober 1992, lulusan kampus ternama yaitu S1 University Of California Amerika Serika, jurusan Ekonomi. Selanjutnya S2 Harvard University jurusan Pendidikan, melalui beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Tidak hanya itu Risa juga pernah menjadi staf di kantor Presiden, menjabat sebagai tenaga ahli muda. Bahkan Risa merupakan inisiator dari ASIA interprenunership Training Program, merupakan program akselerasi kerjasama dari Swiss dan Indonesia.
Kini diumur 27 tahun Risa sudah menjabat sebagai rektor di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) di ASIA Malang. Dilantik pada 2 November 2019 dan sekarang menjadi rektor termuda se Indonesia. Namun sebelum menjadi rektor Risa pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di Kampus ASIA. Keinginannya untuk terjun ke dunia pendidikan akhirnya bisa terwujud dengan menjadi rektor di Institut Teknologi dan Bisnis.
2. Riki Saputra
Riki Saputra kelahiran 13 Desember 1982 Bukittinggi, Sumatera Barat. Dia merupakan lulusan Aqidah Filsafat IAIN Iman Bonjol Padang pada 2005. Pada 2008 Riki melanjutkan studi pascasarjana di kampus yang sama dan meraih gelar Master Filsafat Islam.
Kemudian mendapatkan gelar Doktor Ilmu Filsafat di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada 2015. Riki membuat disertasi berjudul “Krisis Spiritual Manusia Modern dalam Perspektif Filsafat Perennial Huston Smith”.
Riki pernah aktif di Majelis Sinergi Islam dan Tradisi (MAGISTRA) di Indonesia. Lalu melahirkan sejumlah buku, di antaranya berjudul Tuhan Semua Agama, Perspektif Filsafat Perennial, dan Menggagas Mazhab Kelimuan Minangkabau.
Pada umur 36 tahun Riki ditetapkan menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) pada 7 Febeuari 2019. Sebelum menjadi rektor Riki pernah mengajar di UMSB pada 2014, dan menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana UMSB pada 2018. Sebagai rektor Riki berencana membuka Program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam dan membuka prodi baru.
3. Firmanzah
Firmanzah lahir pada 7 Juli 1976 di Surabaya. Lulusan Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1998, selanjutnya lulus Magister Manajemen pada 2000. M. Phill of Organisation and Manajemen Strategic, University of Lille pada 2005, Program Doktoral dalam strategic and Manajemen International (UUPA).
Firmanzah merupakan profesor termuda dan merupakan mantan dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2009-2012.I a juga pernah menjabat sebagai staf ahli ekonomi pada era Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012-2014.
Firmanzah terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina pada 2015, menggantikan Anies Baswedan yang sebelumnya juga menjadi salah satu rektor termuda di Indonesia. Tujuan Firmanzah menjadi rektor ingin mewujudkan Universitas Paramadina sebagai kampus yang independen dan kultural. Bertekad untuk membawa Universitas Paramadina ke tingkat yang lebih tinggi dan bertaraf Internasional.
4. Anies Baswedan
Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 di Kuningan. Dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masa jabatan pada 2017-2022, dan menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2014-2016. Kemudian pernah tercatat menjadi rektor termuda di Indonesia.
Lulusan Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada ini pernah terpilih menjadi ketua senat Universitas pada kongres 1992. Pada 1993, Anies mendapatkan beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Shopia University Tokyo, dalam bidang kajian Asia. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Sebelumnya dia mendapatkan beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Marlyland, College Park pada 1997. Anies lalu melanjutkan kuliah di Northern lllionis University bidang Ilmu Politik pada 1999.
Pada 15 Mei 2007, Anies dilantik menjadi rektor Universitas Paramadina, pada usia 38 tahun dan tercatat menjadi salah satu rektor termuda di Indonesia. Anies mempunyai program beasiswa untuk para mahasiswa meliputi biaya buku, kuliah, dan biaya hidup. Gebrakan yang Anies lakukan adalah menambahkan mata kuliah anti korupsi, karena didasari oleh persoalan bangsa ini yaitu praktik korupsi, yang diajarkan adalah kerangka teoritis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi.
Itulah daftar rektor termuda yang ada di Indonesia. Dengan latar pendidikan yang berkualitas seseorang bisa saja menjadi rektor di masa mendatang dengan niat dan tekad yang kuat untuk mencapai sebuah keinginan.(NOV)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi V DPRD Jabar menyoroti anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2020 yang belum kelihatan kenaikannya. Padahal, anggaran belanja Pemprov Jabar 2020 naik Rp 5 triliun dari tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi menuturkan ada kenaikan signifikan dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran belanja tahun 2020. Namun ia tidak melihat perubahan pagu anggaran dari mitra-mitranya di wilayah kesejahteraan rakyat (Kesra).
“Kenaikan belanja yang besar itu belum tercermin di mitra-mitra komisi V angka-angkanya itu,” kata Abdul Hadi, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya seharusnya ada kenaikan sekitar 10 persen dari mitra-mitra Komisi V kalau melihat besaran anggaran 2020 Rp 46,1 triliun. Terutama untuk sektor pendidikan yang memiliki porsi 20 persen dan kesehatan 10 persen dari APBD.
“Jadi kalau belanja provinsi nilainya naik Rp 5 triliun berarti 5 per 46 (mitra) ya berarti sekitar 10 persen (kenaikan), harusnya sektor pendidikan dan kesehatan naik juga. Kami mempertanyakan daftar belanjanya naiknya di mana, padahal kebutuhannya besar sekali,” ujar anggota Banggar ini.
Ia mengaku pihaknya akan segera berkomunikasi dengan komisi lainnya untuk melihat pos anggaran belanja lain.
“Kita ingin sebagai mitra kalau ada kenaikan anggaran keseluruhan, proporsi kenaikan itu juga terjadi di mitra kami. Kita akan komunikasi dengan komisi lain melihat ini larinya anggaran ke mana,” tutur dia
Selain itu, pihaknya juga menyoroti optimalisasi program-program di bidang sosial yang belum efektif. Misalnya, peningkatan minat baca masyarakat melalui Kotak Literasi Digital (Kolecer) yang dinilai belum tampak manfaatnya.
“Program yang disebut program unggulan kita lihat belum menyentuh esensi masalah lebih cenderung ke semacam kosmetik saja. Misalnya program perpustakaan, lemahnya minat baca, contohnya kolecer, publikasi besar tapi tidak menyentuh akar masalah,” ujar politisi PKS ini.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 jatuh hari ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berpesan agar para pemuda berjuang supaya Indonesia tak cuma jadi importir teknologi.
“Kita bisa mengejar negara-negara maju bahwa kita juga tidak hanya sebagai importir dari teknologi tapi kita harus punya. Kita bertekad akan menjadi produsen teknologi tangguh ke depan,” kata Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan Kemdikbud Nadjamuddin Ramly saat menjadi inspektur upacara peringatan hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).
Selain bicara soal target agar RI unggul di bidang teknologi, Nadjamuddin juga mengingatkan pesan Presiden RI pertama, Sukarno, tentang pemuda. Dia mengatakan sejak dulu pemuda dipercaya bisa membawa perubahan bagi bangsa.
“Kalau Bung Karno berkata, berikan aku seribu orang tua, aku akan angkat Gunung Semeru dengan akar-akarnya. Tetapi kalau engkau berikan aku 10 pemuda, aku akan guncangkan dunia ini. Tepuk tangan untuk para pemuda Indonesia,” ujarnya.
Upacara ini juga diikuti siswa sekolah hingga PNS dari sejumlah instansi. Tampak juga sejumlah peserta yang mengenakan seragam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menjadi peserta upacara.
Naskah Sumpah Pemuda juga dibacakan dalam upacara ini. Selain naskah sumpah pemuda, sejumlah lagu nasional juga ditampilkan oleh marching band siswa SD yang hadir dalam upacara ini.(DAB)
New Delhi –
Sebuah sekolah di India meminta maaf kepada publik setelah sejumlah foto yang beredar menunjukkan para siswa memakai kardus di kepala untuk mencegah mereka menyontek saat ujian. Metode yang dipakai oleh sebuah sekolah di Karnataka itu memicu kecaman publik.
Seperti dilansir CNN, Senin (21/10/2019), sekolah bernama Bhagat Pre-University College di Haveri, Karnataka, India diketahui menguji coba metode baru yang tidak biasa itu pada Rabu (16/10) pekan lalu. Hal ini diakui oleh kepala pengelola sekolah tersebut, MB Sateesh, dalam pernyataannya.
Salah satu staf sekolah mengambil foto para siswa yang duduk di deretan depan, yang semuanya memakai kardus di kepala mereka. Bagian depan kardus itu dilubangi agar para siswa bisa melihat meja dan soal ujian dengan jelas, namun tidak bisa melihat sekeliling mereka.
Penggunaan kardus itu dimaksudkan untuk membatasi sudut pandang para siswa, yang disebut-sebut mirip dengan kaca mata kuda saat balapan.
Laporan CNN-News18 menyebut foto-foto tersebut diposting via Facebook oleh seorang staf sekolah dan akhirnya viral. Tak lama setelah itu, pihak sekolah mendapat kritikan luas via media sosial. Bahkan sejumlah pejabat pemerintahan India ikut berkomentar. Menteri Pendidikan wilayah Karnataka, S Suresh Kumar, menyebut aturan yang diberlakukan sekolah tersebut ‘tidak bisa diterima’.
“Tidak ada seorang pun yang bisa memperlakukan orang lain, terlebih siswa, seperti binatang. Ini akan ditangani dengan tepat,” tegasnya.
Dituturkan Sateesh bahwa pihak sekolah memberikan penjelasan tertulis untuk menjelaskan langkah tersebut dan untuk menyampaikan permohonan maaf.
Lebih lanjut, Sateesh menekankan bahwa langkah tersebut bersifat pilihan dan pihak sekolah telah memberitahu terlebih dulu para orangtua siswa. Hanya siswa yang mendapat izin dari orangtua dan wali yang ikut dalam uji coba itu. Dari 72 siswa yang ikut ujian pada saat itu, hanya 56 siswa yang ikut uji coba.
“Mereka mengatakan mereka merasa nyaman dengan uji coba itu. Pihak sekolah tidak memperlakukan siswa, itu bersifat pilihan dan beberapa bereksperimen, beberapa tidak,” tegas Sateesh dalam pernyataannya.
Dituturkan Sateesh bahwa para siswa membawa kardus sendiri ke sekolah dan kebanyakan melepaskannya setelah 15-30 menit. Pihak sekolah meminta semua siswa untuk mencopot kardus itu setelah satu jam ujian berlangsung.
Diketahui bahwa pihak sekolah menghadapi masalah kecurangan dan aksi saling contek yang meluas sejak tahun lalu. Menurut News18, persoalan itu memicu langkah eksperimen anti-mencontek dengan menggunakan kardus. Dalam skandal kecurangan ujian tahun 2015 lalu, para orangtua dan keluarga siswa di Bihar nekat memanjang tembok bagian luar pada sekolah setempat demi menyerahkan lembar bocoran untuk anak-anak mereka.(RIF)