Jakarta – Pandemi COVID-19 mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk cara belajar. Terkait kondisi tersebut, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengajak berbagai pihak untuk bersinergi mengoptimalkan pembelajaran memanfaatkan teknologi.
“Untuk pertama kalinya kita melihat dari dua sisi, orang tua untuk pertama kalinya sadar betapa sulitnya mendidik anak. Di sisi lainnya, guru juga menyadari untuk pertama kalinya, bahwa tanpa adanya peran orang tua yang baik, maka pendidikan anak ini tidak akan sukses,” ujar Nadiem dalam keterangan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (4/5/2020).
“Jadi, keluarga, guru dan murid itu merupakan satu tim untuk menyukseskan pendidikan anak,” lanjutnya.Kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, kata Nadiem, memberikan pelajaran untuk semua orang agar bisa keluar dari zona nyaman. Menurutnya, hal itu merupakan pelajaran yang baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Ia juga berpesan agar masyarakat melihat kondisi krisis akibat COVID-19 dari sisi positif sebagai sebuah pelajaran penting yang berguna untuk masa depan.
“Kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar mengenai sains, kesehatan, pendidikan, maupun teknologi. Kita belajar dari krisis ini mengenai kepemimpinan,” imbuh Nadiem.
Nadiem mengatakan, pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 dapat dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi bencana lain di masa depan. Saat ini, kata dia, tugas guru sekolah adalah mendekatkan siswa dengan sains yang disertai dengan contoh-contoh yang lebih konkret, bukan memberikan penjelasan teoritis saja.
“Contoh, menggunakan konsep biologi untuk menjelaskan tentang COVID-19. Kita harus mengajarkan anak dengan cara menyenangkan, tidak teoritis saja, tentang bagaimana sains membantu manusia,” jelasnya.
Pandemi COVID-19 juga menunjukkan masih terdapat hambatan masyarakat dalam mengakses pendidikan lewat pemanfaatan teknologi internet.
“Saya mendengar mengenai berbagai macam kesulitan orang-orang untuk sekolah dan guru-guru untuk belajar melalui jarak jauh,” sebut Nadiem.
Merespons kondisi tersebut, Kemendikbud memberikan berbagai solusi sistem pembelajaran. Salah satunya inisiatif program Belajar dari Rumah melalui program di stasiun TV bagi guru dan murid yang tidak memiliki kuota internet.
Menurut Nadiem, usai pandemi akan terjadi perubahan besar pada dua sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Peranan teknologi akan segera mendominasi kedua sektor tersebut.
Walaupun masih tidak ideal dan belum optimal, Nadiem menilai kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh memiliki potensi yang baik untuk memajukan pendidikan nasional. Harapannya, dengan menggunakan teknologi dan menerapkan digitalisasi dalam pendidikan nasional akan dapat menciptakan perubahan yang berdampak dan tidak dapat diputarbalik.
Namun, Nadiem mengingatkan, teknologi secanggih apapun, inovasi sebesar apapun, tidak akan pernah menggantikan peran guru sebagai pendidik. Kini guru dan orang tua dituntut supaya membiasakan diri dengan teknologi untuk mencari informasi dan berkomunikasi, ketika siswa harus melakukan belajar dari rumah.
“Konsepnya bukan untuk menggantikan guru, tetapi teknologi itu untuk memperkuat potensi guru,” tegasnya.
“Guru yang datang ke pintu-pintu setiap muridnya itu menunjukkan bahwa di ujungnya itu sebenarnya guru dan tentunya orang tua yang akan membuat perubahan tersebut dan itu merupakan suatu hal yang sangat menginspirasi. Itu namanya guru penggerak. Mereka itu tanpa disuruh sudah bergerak duluan dan harus kita beri mereka bantuan,” ujar Nadiem.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim merevisi Permendikbud tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Nantinya dana BOS dan BOP PAUD bisa digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di rumah selama masa pandemi virus Corona.
Nadiem menyebut dana BOS dan BOP PAUD ini diharapkan mampu digunakan secara fleksibel oleh para kepala sekolah. Hal ini, kata Nadiem, sebagai bentuk penyelamatan di tengah krisis akibat dampak Corona.
“Kemarin, berdasarkan permen (peraturan menteri), dulu honor maksimal 50 persen. Karena kondisi ekonomi kita sedang terdampak, kita melepaskan ketentuan dan memberikan kepala sekolah kebebasan apa yang dibutuhkan untuk honorer, tidak ada batas maksimal 50 persen. Lebih banyak berikan fleksibilitas kepala sekolah yang merasa butuh bantu guru secara ekonomi. Apalagi daerah yang guru honorer banyak terdampak, baik kepada keluarga pendidik juga. Ini membantu fleksibilitas memastikan bahwa ada cara memastikan kesejahteraan selama masa krisis ini,” kata Nadiem dalam telekonferensi yang diselenggarakan Kemdikbud, Rabu (15/4/2020).Nadiem mengatakan saat ini banyak kepala sekolah yang belum percaya diri menggunakan dana BOS. Untuk itu, Nadiem menegaskan hari ini secara eksplisit dana BOS bisa digunakan dengan ketentuan, para kepala sekolah harus memberikan data secara transparan.
“Walaupun sudah fleksibilitas banyak teman-teman daerah belum percaya diri menggunakan dana BOS untuk hal-hal belajar dari rumah. Sekarang secara eksplisit dana BOS bisa digunakan pembelian pulsa, paket data atau layanan berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi, boleh pulsa, paket data guru maupun untuk peserta didik. Sekarang secara eksplisit diperbolehkan, secara jelas dan transparan,” tutur Nadiem.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengusulkan agar pemerintah membatalkan Ujian Nasional (UN) 2020. Pemerintah telah mengumumkan peniadaan UN 2020.
“Demi kemaslahatan dan keselamatan bangsa, terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, BSNP sebagai badan mandiri dan independen yang berwenang menyelenggarakan Ujian Nasional sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, mengusulkan kepada pemerintah agar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2019/2020 dibatalkan,” kata Ketua BSNP Abdul Muti dalam konferensi videonya pada Selasa (24/3/2020).
Abdul mengatakan salah satu usulan pembatalan tersebut karena mempertimbangkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Dia juga mengungkapkan usulan ini telah diberikan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim pada hari Senin (23/3).
“Surat usulan pembatalan Ujian Nasional sudah disampaikan oleh BSNP kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Maret 2020,” ucap Muti.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan. UN 2020 ditiadakan untuk melindungi siswa dari virus Corona.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020. Keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 yang ada di Indonesia.
“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama sejatinya digelar hari ini. Namun, ada daerah yang menunda ujian itu karena wabah virus Corona COVID-19.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Abdul Mu’ti mengatakan Kem1enterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur penundaan Ujian Nasional (UN) untuk siswa-siswi SMA dan sederajat.
Penundaan UN hanya berlaku untuk daerah yang menetapkan kondisi darurat COVID-19. Pada hari ini, ada daerah yang tetap menggelar UNBK dan ada juga yang menundanya.
Seperti diketahui, Ujian Nasional tahun 2020 akan dimulai pertama kali di jenjang SMK pada tanggal 16-19 Maret 2020. Adapun jadwalnya sebagai berikut:
1. UN SMK/MAK pada tanggal 16-19 Maret 2020.
2. UN SMA/MA Sederajat pada tanggal 30 Maret-2 April.
3. UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya pada tanggal 4-7 April 2020.
4. UN SMP/MTs pada tanggal 20-23 April 2020.
5. UN Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/Wustha pada tanggal 2-4 Mei 2020.
Berikut daftar UNBK yang digelar dan ditunda di daerah gegara virus Corona:
Maluku
Gubernur Maluku Murad Ismail memutuskan tidak meliburkan SMA/SMK di Maluku karena belum ada indikasi virus Corona.
Bahkan, Murad juga meluncurkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 5 Ambon.
Murad menyampaikan itu dalam konferensi pers penanganan dan pencegahan virus Corona COVID-19 yang digelar di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (16/3/2020). Murad menjelaskan pengunduran UNBK akan membuat masyarakat Maluku menjadi cemas.
“Telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pendidikan mengatakan sama kita, mau tunda atau melaksanakan ujian untuk SMK tadi pagi, tapi menurut pertimbangan kalau kita mengundurkan kecuali di Maluku sudah ada yang terindikasi virus Corona, kalau ujian tadi pagi kita mundurkan ini apakah ini tidak mencemaskan masyarakat Maluku?” kata Murad.
Murad menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud terkait kondisi saat ini.
Murad akan meliburkan semua sekolah di Maluku. Namun hingga kini, katanya, belum ada yang terindikasi Corona di Maluku.
Lamongan
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di Jatim tetap berlangsung hari ini. Salah satunya UNBK di Lamongan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan Sri Yuliasih mengatakan, langkah-langkah pencegahan virus corona telah disosialiasasikan dan telah dimulai sebelum pelaksana UNBK.
Beberapa langkah tersebut di antaranya adalah sebelum memasuki ruang kelas, para siswa diwajibkan melakukan cuci tangan dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh.
Sementara Bupati Lamongan Fadeli saat sidak meminta agar para guru dan pengawas ujian memberikan toleransi kepada siswa untuk menjalankan prosedur pencegahan Corona sebelum mengerjakan soal ujian.
“UNBK SMK di Lamongan tahun ini diikuti 6.055 siswa dari 76 lembaga, baik negeri maupun swasta dengan jumlah peserta lembaga yang mandiri ada 72, yang menggabung ada 4 lembaga Jadi total ada 76 lembaga,” terangnya.
Makassar
Ribuan siswa SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di tengah wabah virus Corona. Ujian ini tidak akan dihentikan hingga ada instruksi dari Pemprov Sulsel.
“Sekarang ini kan ujian SMK, saya masih menunggu arahan dan petunjuk Bapak Gubernur. Sebentar ini kan ada pertemuan kebetulan ini kan sementara berlangsung UNBK, sekarang ini ujian hari pertama SMK,” kata Plt Kepala DInas Pendidikan Sulsel Basri kepada detikcom, Senin (16/3/2020).
Basri mengaku baru saja berkeliling meninjau pelaksanaan UNBK di Makassar. Menurutnya, ujian berlangsung lancar.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulsel, jumlah siswa SMK yang melaksanakan UNBK sebanyak 4.067 orang. Pada 30 Maret ke depan, UNBK untuk SMA akan diikuti 19.306 orang di Sulsel.
Jakarta dan 4 Daerah Lain Ditunda
Kemendikbud menyebut ada sebanyak 5 daerah yang menunda pelaksanaan UN dalam rangka antisipasi pencegahan virus Corona COVID-19.
“Info dari beberapa daerah yang UN ditunda (adalah) DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Banten, Bali,” kata Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbud Muhammad Bakrun, Senin (16/3/2020).
“Pastinya (jadwal UN susulan) menunggu dari BSNP dan Balitbang (Kemendikbud),” ujar Bakrun.
Bakrun mengatakan proses pelaksanaan UN susulan di lima daerah tersebut akan menunggu keputusan dari BSNP. Sementara itu, Bakrun mengatakan UN tetap dilaksanakan sesuai jadwal di luar 5 daerah tersebut.
Bakrun mengatakan selama masa pandemi corona, sekolah peserta UN diharapkan melakukan tindakan antisipasi penyebaran virus corona. Pelaksanaan UN harus merujuk pada Surat Edaran Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan serta surat edaran terkait pencegahan virus corona dari pemerintah daerah masing-masing.
“Sesuai dengan surat Mendikbud dan surat masing-masing kepala daerah,” ucap Bakrun.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) tahun 2020 bakal digelar pada bulan April nanti. Kebetulan, waktu pelaksanaannya juga bertepatan dengan awal Ramadhan 1441 Hijriah.
Dilansir Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Selasa (18/2/2020), UTBK akan digelar pada 20 hingga 26 April 2020.
Adapun 1 Ramadhan 1441 Hijriyah diperkirakan akan jatuh pada 23 April. Bila saja ada perbedaan, maka bisa saja 1 Ramadhan lebih awal atau lebih akhir beberapa hari. Yang jelas, ada rangkaian hari UTBK yang diperkirakan bakal masuk momen puasa Ramadhan.
Jadwal UTBK SBMPTN 2020 dapat dicermati di situs LTMPT. UTBK SBMPTN tahun 2019 juga sama, waktu pelaksanaannya digelar beririsan dengan momen bulan puasa.
Kini, tahapan SBMPTN masih berada pada registrasi akun LTMPT, dibuka pada 17 Februari hingga 5 April 2020. Pendaftaran UTBK baru dibuka pada 30 Maret sampai 11 April 2020. Pelaksanaan UTBK akan digelar pada 20-26 April 2020. Pengumuman hasil UTBK akan dilakukan pada 12 Mei 2020.
Pendaftaran SBMPTN dibuka pada 2 hingga 13 Juni 2020. Hasil pengumuman SBMPTN akan dibuka ke publik pada 30 Juni 2020.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) resmi membuka Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2020. Jadwal pendaftaran SNMPTN akan dibuka mulai hari Jumat (14/2) hingga Kamis (27/2).
“Jadwal pendaftaran SNMPTN dimulai tanggal 14 Februari pukul 14.00 WIB sampai dengan 27 Februari 2020 pukul 23.59 WIB. Siswa yang dinyatakan eligible dimohon memperhatikan kerangka waktu pendaftaran SNMPTN tersebut,” kata Ketua LTMPT Mohammad Nasih dalam keterangannya, Jumat (14/2/2020).
Nasih mengatakan siswa dapat melakukan login di laman LTMPT. Kemudian, siswa dapat mendaftarkan maksimal 2 program studi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada.
Nasih menyebut Pendaftaran SNMPTN dianggap selesai apabila siswa sudah mencetak Kartu Tanda Peserta SNMPTN. Sementara, siswa yang mengalami gangguan saat melakukan pendaftaran dapat menghubungi nomor layanan Call Center 0804 1 450 450 atau laman https://halo.ltmpt.ac.id.
“Pendaftaran dinyatakan selesai setelah siswa melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta SNMPTN. Siswa yang tidak melakukan pencetakan Kartu Tanda Peserta, dianggap tidak menyelesaikan pendaftaran dan tidak diikutsertakan pada Seleksi SNMPTN 2020,” ujar Nasih.
“Siswa yang mengalami kendala teknis dalam pendaftaran SNMPTN dapat menghubungi layanan Call Center 0804 1 450 450 atau https://halo.ltmpt.ac.id,” sambungnya.
Berikut langkah-langkah pendaftaran SNMPTN tahun 2020:
1. Siswa melakukan login melalui Portal LTMPT di laman https://portal.ltmpt.ac.id menggunakan Akun LTMPT yang telah dibuat sebelumnya.
2. Siswa memilih menu pendaftaran SNMPTN.
3. Siswa mengisi pilihan PTN dan pilihan program studi. Pilihan paling banyak 2 program studi, dengan alternatif pemilihan: (a) memilih 2 program studi dalam 1 PTN, (b) memilih masing-masing 1 program studi dari 2 PTN, dan (c) memilih hanya 1 program studi pada 1 PTN.
4. Siswa yang memilih program studi seni dan olahraga harus mengunggah dokumen portofolio sesuai program studi pilihannya. Template portofolio tersedia di laman Pendaftaran SNMPTN.
5. Siswa dapat mengunggah dokumen prestasi tambahan yang dimiliki.
6. Siswa melengkapi isian data diri, identitas orang tua, dan data ekonomi keluarga.
7. Siswa mengisi data ketunaan apabila diperlukan.
8. Siswa menyetujui Pernyataan Keikutsertaan SNMPTN dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang tersedia.
9. Siswa melakukan Finalisasi Pendaftaran dan dilanjutkan dengan mencetak Kartu Tanda Peserta sebagai bukti Peserta SNMPTN 2020. Setelah Finalisasi dan Cetak Kartu, Siswa tidak bisa melakukan perubahan data dengan alasan apa pun.
(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bertemu Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Pertemuan itu membahas sistem zonasi hingga permasalahan guru honorer.
“Kami consernnya terhadap guru dan bagaimana kita menyelaraskan antara apa yang terjadi di lapangan dan policy yang sekarang pemerintah lakukan. Tadi yang menarik ditanya bagaimana pandangan PGRI soal zonasi,” kata Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi usai bertemu Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Unifah meminta agar sistem zonasi di setiap daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti faktor geografis, penyebaran sekolah hingga prestasi siswa.
“Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan dengan kebijakan pemerintah. Karena banyak sekali faktor geografis dan pendorong prestasi anak, penyebaran sekolah, dan lain sebagainya agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur agar yang disebut dengan persamaan, pemerataan dan kualitas itu bisa didorong bersama,” ucapnya.
Unifah juga mengusulkan adanya tata kelola guru. Dia meminta pada sistem rekrutmen adanya sentralisasi sebagian. Menurutnya perlu ada standar khusus untuk meningkatkan kualitas guru.
“Kemudian tentang pengelolaan guru, kami mendorong sebagian sentralisasi kewenangan tata kelola guru. Kenapa nggak bilang semuanya? Karena pemerintah pisat juga bakal kerepotan kalau terpusat. Tapi sentralisasi itu sangat diperlukan agar rekrutmen guru untuk menjaga apa yang disebut potensi, karakter itu menrekrutmen berbasis data dan kebutuhan itu memang harus dilakukan di pusat,” kata dia.
Selain itu, PGRI juga mengusulkan agar ada evaluasi pada model pembagian kewenangan di pendidikan. Menurutnya harus ada penyesuaian antara model pendidikan di setiap kabupaten kota.
“Kemudian agar dievaluasi kembali model pembagian kewenangan SD, SMP di kabupaten/kota. SMA/SMK di provinsi, itu menimbulkan segregasi. Kadang satu daerah merasa itu kewenangan saya padahal ada masalah di sekolahnya. Yang harus dibagi adalah fungsi-fungsinya. Tapi bukan diputus berdasarkan tingkatkan. Kita harus mengevaluasi kembali model pembagian kewenangan di pendidikan,” tutur Unifah.
Unifah juga melaporkan persoalan guru honorer. Dia meminta agar honorer Kategori 2 atau K2 agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Permasalahan guru honorer yang sudah tes dan lulus itu agar segera diangkat sebagai PNS PPPK supaya kita bisa move on kepada rekrutmen yang baru,” katanya.
Dia juga meminta agar guru honorer non K agar diberikan kesempatan untuk mengikuti tes PPPK. Sehingga guru honorer memiliki kesempatan untuk menjadi PPPK.
“Dan juga harus diberi kesempatan bukan hanya honorer K2 tapi honorer non K yang memenuhi syarat sesama PPPK silahkan dites dan kami memahami bahwa kualitas itu tidak bisa ditawar. Tapi memberikan kesempatan kepada mereka,” ungkap Unifah.
Pertemuan itu juga diikuti oleh perwakilan PGRI dari beberapa daerah. Pertemuan berlangsung tertutup.(DON)