JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengingatkan ke maskapai agar jangan dikenakan tarif yang melebihi batas atas. Ini orang banyak yang ingin pulang, jadi batas atas bukan hak tapi harus lihat korelasi kita pad masyarakat,” ungkap Budi Karya di Command Center Posko Mudik Lebaran, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2023).
Dia juga mengimbau agar maskapai ikut memberikan diskon harga tiket. “Kemarin untuk antisipasi mudik ada diskon dari beberapa airline, ini sangat lah bagus harus diperbanyak,” katanya.
Di tengah kepadatan penerbangan, Budi Karya pun mengimbau para maskapai untuk menambah waktu operasi penerbangan. Dengan tambahan waktu operasi, diharapkan akan lebih banyak penerbangan yang dapat digunakan para pemudik, namun tetap memperhatikan ketepatan waktu.
Budi Karya juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan pesawat untuk menghindari keberangkatan pada 19 April 2023 yang menjadi puncak kepadatan penumpang. Masyarakat diimbau untuk mudik lebih cepat. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita kan sudah 3 tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house, saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnyya, bisa berjumpa dengan tetangga-tetangganya,” kata Jokowi di Margonda, Depok, Kamis (13/4/2023).
Penjelasan lebih lanjut disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Bey mengatakan tahun ini merupakan Lebaran pertama tanpa PPKM setelah tiga tahun pandemi. Karena itu, Jokowi mempersilakan para pejabat dan pegawai pemerintahan berkumpul dengan keluarga.
“Sebagaimana disampaikan saat doorstop di hunian milenial, Bapak Presiden memberi kesempatan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, sehingga Bapak Presiden tidak mengadakan open house,” ujar Bey dalam keterangan terpisah. (BAS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (13/4/2923), pukul 09.40 WIB. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasco. Terlihat pimpinan lain, yakni Rachmat Gobel dan Lodewijk F Paulus. Puan tidak terlihat hadir.
Dasco menyebut rapat paripurna ini melibatkan 291 dari 575 anggota DPR. Sebanyak 45 orang anggota DPR hadir secara fisik di dalam ruang sidang dan 245 anggota DPR lain hadir secara virtual serta izin sebanyak 1 anggota.
“Menurut catatan sekretariat jenderal daftar hadir pada permulaan telah ditandatangani oleh hadir fisik 45 orang dan virtual 245 orang, izin 1 orang, berjumlah 291 dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi,” kata Dasco.
“Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami membuka rapur DPR RI masa persidangan IV tahun 2022-2023, 13 April 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ucapnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman yang menanyakan masalah ini kepada Kapolri dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2023). Kapolri menjawab Benny dengan memberi penjelasan soal surat ke KPK terkait Brigjen Endar.
“Terkait beberapa waktu yang lalu kami telah pernah mengirimkan surat terkait dengan perpanjangan Brigjen Endar sehingga tentunya kami melihat bahwa karena yang bersangkutan belum kembali dan masih menjadi anggota di KPK,” kata Kapolri dalam rapat tersebut.
Kapolri mendengar informasi Brigjen Endar tengah memperjuangkan haknya di KPK melalui Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Kapolri juga mendapat informasi Brigjen Endar akan membawa permasalahan ini ke PTUN.
“Dan apalagi yang bersangkutan saat ini sedang memperjuangkan haknya melalui dewas dan kami dengar juga akan menggunakan haknya melalui PTUN, tentunya kami menunggu hasil itu semua,” kata Kapolri.
Kapolri kemudian menjelaskan posisinya dalam polemik pencopotan Endar di KPK. Kapolri menyebut polemik ini merupakan masalah internal KPK.
“Dalam posisi ini kami melihat bahwa yang terjadi sementara masih terjadi di internal KPK antara pimpinan dengan anak buah,” ujar Kapolri. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua masalah yang menyangkut kelancaran mudik Lebaran harus diketahui secara detail dengan turun ke lapangan dan eksekusi penyelesaiannya pun harus segera dilakukan di lapangan.
“Saya harapkan utamanya Kemenhub, Polri, TNI saya minta agar BUMN juga, gubernur, bupati, wali kota betul-betul turun ke bawah untuk melihat problem detail dan dieksekusi langsung ke lapangan,” titah Jokowi saat melakukan Ratas Mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten.
Dia juga mewanti-wanti ledakan jumlah pemudik tahun ini. Dia sampai mengaku tak bisa membayangkan begitu banyaknya pemudik yang bakal tumpah ruah di jalan jelang Lebaran. Menurutnya pemudik tahun ini diperkirakan naik dari 86 juta orang di tahun lalu, menjadi 123 juta orang.
“Saya tidak bisa bayangkan 86 juta orang (pemudik) melompat (jumlahnya) ke 123 juta orang. Itu bukan sebuah manajemen mudah, perlu persiapan dan desain perencanaan yang baik,” papar Jokowi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Penyaluran bansos tersebut digelar di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 10 April 2023.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023,” ujar, dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Jokowi menyebut, kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan. Nantinya, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.
“Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga,” ungkap Jokowi.
Jokowi berharap bantuan pangan berupa penyaluran cadangan beras pemerintah tersebut akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.
“Kita harapkan dengan bantuan pangan ini kita juga bisa menurunkan harga beras,” ucap Presiden. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
AL.203/1/7/DJPL/2023 yang ditujukan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla agar mengatur jam operasional bongkar muat barang di pelabuhan selama masa Idul Fitri 1444H. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengungkapkan dalam surat tersebut dalam rangka menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan.
“Seluruh UPT agar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengaturan jam operasional bongkar muat pada masa Idul Fitri 1444H,” ujar Arif dalam siaran pers.
Dia mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan kelancaran distribusi barang pada daerah setempat agar kebutuhan bahan pokok dapat terdistribusi selama masa libur lebaran.
“Jadi koordinasi dilakukan dengan memperimbangkan kelancaran distribusi logistik pada daerah tersebut agar bahan pokok, bahan penting dan barang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Idul Fitri 1444H. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Mudik semua nanti utamanya yang menjadi tujuan-tujuan mudik, Jawa Tengah ini Pak Gub, Jawa Timur Bu Gubernur, dan Jawa Barat Pak Gubernur semuanya memang harus bersiap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati,” kata Jokowi dalam pernyataan pers seperti di akun YouTube Setpres, Senin (10/4/2023).
Jokowi meminta semua pihak untuk benar-benar mempersiapkan mudik Lebaran 2023. Tak hanya jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diminta terus mempersiapkan diri.
“Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123 – 124 juta,” ujar Jokowi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE..COM –
“Penetapan tersangka dan ditahannya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah rentetan panjang praktik korupsi kepala daerah di Provinsi Riau,” ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (8/4/2023).
Dia mengatakan 10 kepala daerah di Riau itu ditangkap KPK sejak tahun 2007. Dia mengatakan para kepala daerah yang ditangkap itu terdiri dari tiga orang gubernur, enam orang bupati dan satu orang wali kota.
“Setelah dijumlah, praktik korupsi yang dilakukan oleh 10 kepala daerah itu telah mengakibatkan kerugian negara Rp 2,2 triliun dan suap atau gratifikasi sebesar Rp 18,5 miliar,” ujarnya.
Dia mengatakan aparat pengawas internal di Riau harus diperkuat demi mencegah kasus korupsi terus berulang. dia mengatakan aparat penegak hukum seperti KPK juga harus melakukan pengawasan serta membantu pengembangan sistem pemerintahan yang transparan di Riau.
“Maraknya kepala daerah di Provinsi Riau yang terlibat praktik korupsi harus disikapi secara serius oleh pemangku kepentingan. Pertama, pemerintah harus memperkuat fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah di sana. Kedua, aparat penegak hukum, terutama KPK, harus memastikan supervisi pasca penindakan atau pengelolaan sistem pemerintahan di seluruh pemerintahan provinsi Riau berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam surat undangan tercatat undangan ditujukan untuk Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud Md hingga anggota Komite TPPU yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menanggapi itu, Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mengatakan Sri Mulyani telah menerima surat tembusan soal undangan rapat tersebut sebagai anggota Komite TPPU.
“Surat undangan disampaikan ke Ketua Komite yaitu Menkopolhukam. Menkeu sebagai anggota Komite mendapat tembusan,” katanya, Sabtu (8/4/2023).
Prastowo menyebut, berdasarkan hasil koordinasi, Sri Mulyani akan hadir dalam rapat tersebut. “Berdasarkan hasil koordinasi, Bapak Menko Polhukam akan hadir bersama Menkeu,” ujarnya.
Sebagai informasi, Komisi III DPR mengagendakan rapat lanjutan dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat dengar pendapat umum yang lalu antara Komisi III DPR dengan Mahfud Md pada 29 Maret 2023. Sebelumnya, Komisi III DPR memang sempat memutuskan untuk menskors rapat dan melanjutkannya kembali.
Surat undangan rapat itu bernomor B/4511/PW.01/DPR RI/4/2023 dan ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewicjk F Paulus tertanggal 3 April 2023. Rencananya rapat digelar Selasa (11/4), pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mengkonfirmasi undangan rapat tersebut. Dia mengatakan rapat akan kembali membahas terkait isu Rp 349 triliun yang masih simpang siur. (MON)