JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data yang masuk ke Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 86%. Pada pagi ini Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendapat 56,01% suara, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 43,99%.

Dilihat dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (17/5/2019), pukul 08.30 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 699.533 TPS (86,00639%). Total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.

Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 73.804.946 suara (56,01%)
02. Prabowo-Sandiaga 57.974.688 suara (43,99%)

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi sebanyak 15.830.258 suara.

Dalam situs ini, KPU juga menjelaskan data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KPU pun menyatakan data yang ditampilkan bukan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1, dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Gerindra membela Anies Baswedan dari kritikan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief karena tak hadir di forum Bogor dengan menyindir seseorang yang mereka sebut ‘orang yang ingin jadi menteri Jokowi’. Partai Demokrat menepis anggapan tersebut.

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan pertemuan delapan kepala daerah yang turut dihadiri Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono, sama sekali tidak membicarakan kepentingan pribadi. Dia menjelaskan lebih jauh maksud kehadiran AHY di forum kepala daerah itu.

“Pertemuan AHY dengan para pemimpin muda di Bogor itu adalah pertemuan silaturahmi yang tidak bicara urusan pribadi tapi bicara urusan kebangsaan. Mereka para tokoh muda itu ingin melihat bangsa Indonesia bisa membangun dalam damai dan tanpa adanya konflik,” kata Ferdinand, Jumat (17/5/2019).

“Jadi AHY di sana adalah dalam rangka ingin turut serta mewujudkan Indonesia yang damai dalam membangun. Indonesia tidak boleh konflik hanya karena pemilu,” imbuh dia.

Ferdinand menegaskan anggapan kalau AHY merupakan sosok yang bermanuver lantaran iming-iming jabatan menteri merupakan tafsir salah. Dia meminta Gerindra melakukan introspeksi.

“Jadi kalau Gerindra menyindir AHY sebagai sosok yang ingin jadi menteri lantas melakukan manuver politik, saya harus nyatakan itu salah dan tidak benar. Daripada menyindir langkah politik AHY, lebih baik kawan kawan Gerindra cek ke dalam mengapa Prabowo bisa diperlakukan seperti ini di dalam politik. Jangan selalu melihat langkah politik orang lain, lihat langkah politik sendiri dulu deh, introspeksi ke dalam,” katanya.

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade menanggap aneh pernyataan Andi Arief yang menyindir Anies Baswedan tidak menghadiri forum Bogor. Dalam forum itu, AHY dan delapan kepala daerah membahas masalah kebangsaan.

“Agak aneh orang Demokrat maksa-maksa Mas Anies untuk datang dalam pertemuan di Bogor yang terdiri dari kepala daerah pendukung Jokowi dan ‘orang yang ingin jadi menteri Jokowi’,” kata Andre.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polri mengatakan kondisi menjelang pengumuman pemenang Pemilu 2019 pada 22 Mei relatif aman dan kondusif. Kendati demikian, patroli siber untuk memantau konten-konten negatif dan provokatif terus dilakukan.

“Sampai saat ini relatif aman, kondusif, seluruh Indonesia se-Nusantara relatif aman. Ada berbagai info di medsos, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate, kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa dan lain-lain,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Iqbal menegaskan pihaknya mengantisipasi setiap potensi kerawanan yang bakal terjadi. Selain itu, sambung Iqbal, Polri juga siap mengamankan aksi unjuk rasa terkait hasil pemilu.

“Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontigensi dan sebagainya. Sudah kita siapkan, akan tetapi sampai saat ini, sampai hari ini semua unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum dalam isu pemilu, tidak mempercaya KPU, pemilu curang, dan lain-lain masih dalam taraf aman, relatif aman,” tegasnya.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu yakin setiap kelompok masyarakat akan menghormati hukum di Indonesia. Setiap aksi yang akan dilakukan, kata Iqbal, pasti sesuai dengan koridor hukum.

“Kami yakin dan percaya, kelompok mana pun akan menghormati hukum di negara ini. Prinsipnya kami melakukan upaya persuasif maksimal, menyampaikan ini tidak boleh dilakukan, hal-hal ini koridornya ini, dan sebagainya, gitu kan. Tetapi kalo ada siapa pun, kelompok mana pun, yang melakukan upaya-upaya melanggar hukum, anarkis, tentunya kami ada mekanisme di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, Iqbal mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Menurut Iqbal, persatuan seluruh elemen bangsa merupakan hal yang utama.

“Bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu tidak absolut, bisa dilakukan, apa namanya, seenaknya. Ada batasan-batasan, menghormati hak asasi orang, memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagainya. Polisi dibackup oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI insyaallah aman,” tuturnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar administrasi pemilu dan meminta memperbaiki sistem proses penginputan. KPU mengatakan pihaknya akan mengecek hal yang harus diperbaiki di Situng.

“Nanti saya cek apa yang dianggap kurang pas, nanti saya cek benar nggak itu bisa, bagian mana yang harus diperbaiki,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Namun Arief, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan. Dia mengatakan pihaknya akan menjalankan putusan setelah menerima salinan tersebut.

“Saya belum terima salinannya. Nanti setelah saya terima salinan putusannya nanti saya kasih komentar, kan saya belum terima salinan putusannya,” kata Arief.

Arief menegaskan, sesuai dengan putusan Bawaslu, pihaknya akan memperbaiki dan tetap menjalankan Situng Pemilu 2019.

“Tapi intinya dua itu tadi, ada yang kurang pas mohon diperbaiki, tapi sistemnya tetap bisa dijalankan,” tuturnya.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan KPU melanggar administrasi pemilu. KPU dinyatakan melanggar tata cara dan prosedur penginputan data ke Situng.

“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng,” ujar ketua majelis hakim Abhan dalam persidangan di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Selanjutnya, Bawaslu meminta KPU memperbaiki sistem dan tata cara serta prosedur dalam proses penginputan data ke situng. Putusan ini diberikan karena adanya laporan dari BPN terkait kecurangan situng dan meminta situng dihentikan.(DON)

JAKARTA,
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Para wali kota ini membahas rencana rapat kerja nasional (rakernas).

Pertemuan para wali kota dengan Tjahjo digelar di Gedung A Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019) dan berlangsung secara tertutup. Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany menyampaikan rakernas akan digelar pada 2-5 Juli 2019 di Kota Semarang.

“Insyaallah kita akan melaksanakan rakernas tanggal 2-5 Juli, tuan rumahnya adalah Kota Semarang. Sebenarnya harusnya di Palu, tapi karena ada musibah kejadian kemarin tsunami dan gempa sehingga teman-teman di Palu menyatakan tidak siap karena recovery-nya butuh waktu 2 tahun. Sehingga diputuskan kemarin di kota Semarang karena yang siap Kota Semarang,” jelas Airin yang juga Wali Kota Tangerang Selatan itu.

Rakernas tersebut bertema ‘Kemandirian dari Daerah Terhadap Keuangan Daerah. Mendagri Tjahjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Syafruddin akan menjadi pemateri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan diundang untuk hadir dalam rakernas tersebut.

“Nanti insyaallah mudah-mudahan narsum dari Pak Mendagri karena kami berterima kasih banyak ada dana kelurahan dan beberapa regulasi aturan ketentuan dan kita evaluasi dari yang sudah berjalan selama 1 tahun ini,” jelas Airin.

“Dan juga dari Kemenkeu kita juga membahas tentang dana transfer daerah dan jadi insentif daerah dan lain-lain. Dan dengan MenPAN-RB lebih kepada hal untuk penyelesaian kategori-kategori yang tentunya ada di wilayah masing-masing dan yang lainnya,” imbuhnya.

Menurut Airin, rakernas akan dihadiri oleh perwakilan dari 98 kota di Indonesia. Selain itu, akan diadakan pula pawai budaya yang diharapkan menjadi kalender agenda kepariwisataan di Indonesia.

“Ada pawai budaya dan alhamdulillah sudah diasistensi oleh Kemenpar. Kami berharap potensi di pawai budaya ini luar biasa. Wali Kota Semarang menyampaikan di pawai budaya mengundang negara luar sehingga ada multiplayer effect dari rakernas APEKSI ini,” tuturnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. KPU menyebut tim BPN Prabowo-Sandiaga belum pernah menyampaikan data signifikan terkait kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di rapat rekapitulasi terbuka di kantor KPU.

“Tapi sampai hari ini sepengetahuan kita tidak ada penyampaian data yang signifikan terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Misalnya, di rapat pleno pusat ini sejak rapat hari pertama hingga sekarang saksi BPN hadir mengikuti kegiatan dan menerima setiap penyampaian hasil dari setiap provinsi-provinsi yang sudah berjalan, di Jatim misalnya masih berjalan mestinya sampaikan kalau ada dugaan kecurangan dengan data yang otentik,” kata Komisioner KPU, Viryan Aziz, saat dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Dia mengatakan, di setiap tahapan rekapitulasi dari jenjang kecamatan hingga nasional, tiap peserta pemilu berhak mengajukan saksi yang mendapat mandat mengajukan keberatan bila ada dugaan kecurangan yang disertai dengan data. KPU pun menyerahkan pada publik soal perhitungan suara KPU.

“Hasil perhitungan sedang berjalan, publik bisa melihat dan menilai kita kembalikan ke masyarakat. Kami komitmen mengawal suara rakyat dari TPS sampai dengan rekap nasional,” ujarnya.

Sementara itu, terkait rencana BPN Prabowo-Sandiaga menarik para saksi dari perhitungan suara Pemilu 2019, Viryan menyebut ada kehilangan untuk menyaksikan penghitungan. “Sistem perhitungannya kan manual, Situng tidak digunakan. Lo, justru kalau saksinya ditarik justru kehilangan kesempatan untuk menyaksikan,” ujarnya.

Dia meminta bila ada dugaan kecurangan disampaikan dalam rapat pleno terbuka agar tercipta pemilu yang berintegritas. KPU, kata Viryan, siap mencocokkan data dengan data yang dimiliki BPN terkait adanya dugaan kecurangan.

“Artinya, kalau misalnya komitmen dengan pemilu yang berintegritas sampaikan dalam forum rapat pleno terbuka, dugaan-dugaan kecurangan misalnya terkait hasil pemilu kalau ada kecurangan berarti kan berbeda hasilnya, silakan disampaikan apabila ada perbedaan dengan data yang dimiliki 02. Kami terbuka dan siap melayani secara berjenjang ya, sekarang kan masih ada berjalan di provinsi dan pusat,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo menolak hasil penghitungan Pemilu 2019 yang curang. Namun dia mengaku masih menaruh harapan kepada KPU terkait penghitungan suara.

“Kami masih menaruh harapan kepadamu (KPU). Tapi sikap saya yang jelas saya akan menolak hasil penghitungan pemilu. Hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” kata Prabowo dalam simposium ‘Mengungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019’ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWONLINE.COM
Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan sang ketum, Megawati Soekarnoputri tak mempersoalkan bila Partai Demokrat (PD) bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Ini menyusul isu Demokrat akan berpindah haluan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Nggak apa-apa, kan untuk membangun perlu stabilitas,” ujar Eva kepada wartawan, Senin (13/5/2019). Eva menjawab pertanyaan apakah Megawati akan keberatan bila Demokrat merapat ke Jokowi.

Isu soal Megawati tak ‘welcome’ terhadap Demokrat sudah sering menjadi pembicaraan, mengingat dinginnya hubungan Mega dengan Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Eva, itu hanya sekedar isu untuk membuat konsolidasi terganggu.

“Itu mitos yang dihembuskan untuk mengganggu konsolidasi,” tuturnya.

Eva menegaskan, Megawati tak akan ikut campur dengan kabinet Jokowi. Ia menyebut Megawati kini juga tengah fokus dalam tugasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Ketum itu urus sesuatu yang maha besar, signifikan yaitu Ideologi Pancasila. Memikirkan bangsa dan negara, urus PDIP untuk diarahkan ke sana. Nggak urus partai orang lain atau orang-per orang non-banteng,” jelas Eva.

Mengenai kemungkinan Demokrat bergabung ke Koalisi Jokowi, ia menyebut Megawati akan menyerahkan sepenuhnya kepada sang petahana. Jika untuk kepentingan negara, Megawati disebut akan mendukung keputusan Jokowi.

“Jadi sepanjang itu bagus untuk bangsa, untuk Jokowi, untuk demokrasi, untuk NKRI maka beliau pasti akan dukung. Beliau bukan tipe mem-personalise urusan publik,” sebut anggota DPR RI itu.

“Kalau nggak gitu mana mungkin bisa sukses pileg dan pilpresnya berturut-turut dalam 2 pemilu? Beliau contoh, jangan baperan jika ingin memajukan NKRI,” sambung Eva.

Seperti diketahui, isu Demokrat merapat ke kubu 01 kian menguat usai Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Jokowi. SBY di awal Pilpres 2019 sempat menyebut hubungan Demokrat dengan Jokowi terhalang dengan pihak-pihak tertentu.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk membentuk panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK. Hal ini menyusul segera berakhirnya masa jabatan kepemimpinan Agus Rahardjo cs di KPK tahun ini.

“Memang momentumnya sudah tepat apa yang disampaikan ICW dan kami parlemen mendukung jika presiden segera membentuk pansel yang dimaksud agar penyaringan bisa lebih teliti, sehingga menghasilkan 10 nama yang berkualitas untuk nanti dipilih 5 oleh DPR,” kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Ia berharap nama-nama calon pimpinan KPK yang diseleksi benar-benar berkualitas. Bamsoet menyinggung soal penguasaan di bidang hukum dan etika.

“Tentu kita harapkan pimpinan KPK ke depan benar-benar menguasai masalah-masalah hukum, etika, dan memiliki track record yang baik dan jelas,” ujarnya.

Kendati demikian, Bamsoet memuji kepempinan Agus Rahardjo cs selama 4 tahun ini. Jika ada masalah, menurut dia hal itu sangat wajar selagi bisa diselesaikan dengan baik.

“Tiap kepemimpinan pasti ada plus minusnya. Menurut saya selama ini kepemimpinan Pak Agus Rahardjo dan kawan-kawan masih baik dan bagus,” ucap Bamsoet.

“Kalaupun masih ada riak-riak, itu menjadi tugas beliau-beliau dalam menyelesaikan akhir tugasnya nanti,” imbuhnya.

Diberitakan, pemerintah sendiri memastikan pembentukan pansel capim KPK tidak akan molor. Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut kesibukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 tak mengganggu pembentukan pansel.

“Saya kira tidak (molor) karena manajemen sistem yang di pemerintahan kan sangat rapi ya, jadi pasti teragendakan dengan baik,” terang Ngabalin.

Terkait pembentukan pansel capim KPK juga diutarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menyampaikan pandangan jika fit and proper test dilakukan oleh anggota DPR yang baru.

“Kalau seandainya DPR baru sudah dilantik maka itu akan membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan ke depan karena biasanya anggota DPR yang baru disibukkan dengan pemilihan Ketua DPR,” ucap peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka cita atas meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selama Pemilu 2019. Jokowi memanjatkan doa untuk para petugas Pemilu ini.

“Atas nama bangsa saya sampaikan duka cita meninggalnya petugas Pemilu, petugas KPPS setelah menjalankan tugasnya. Semoga arwahnya diberikan tempat mulia oleh Allah SWT,” ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).

Para kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia turut hadir dalam Musrenbangnas. Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas lancarnya Pemilu serentak tahun ini.

“Pemilu Alhamdulillah berjalan lancar, terima kasih kepada kepala daerah,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia hingga Sabtu (4/5) malam sebanyak 440 petugas. Sementara itu jumlah petugas KPPS yang sakit juga bertambah menjadi 3.788 orang, sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 4.228 orang.

“Jumlah petugas KPPS yang wafat 440 orang,” ujar sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Sabtu (4/5).(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menduga-duga penyebab kematian petugas KPPS yang meninggal dunia selama mengawal Pemilu 2019. IDI meminta jika ada kecurigaan sebaiknya dilaporkan.

“Masyarakat dewasa lah, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap audit medis sebaiknya masyarakat tak menduga-duga atau tak melakukan sesuatu apapun, kecuali ada dugaan tertentu, itu laporkan saja ada dugaan. Misal ada kecurigaan tertentu yang berkaitan penyebab kematian, silakan dilaporkan, tapi kalau tidak ada tunggu hasil pemeriksaan,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Daeng M Faqih, saat dihubungi, Rabu (8/5/2019).

Daeng kemudian menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan jenazah untuk mengetahui penyebab kematian. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dijabarkan oleh Daeng, pertama autopsi verbal, kedua memeriksa rekam medis pasien, dan ketiga autopsi jenazah secara langsung.

IDI bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek sempat menggelar rapat dengan KPU untuk membahas penyebab petugas KPPS meninggal dunia kemarin. Nila memaparkan salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian petugas KPSS yakni dengan cara autopsi verbal.

“Autopsi verbal itu di permenkes memang ada, cara itu dibenarkan tapi validitasnya itu masih lebih tinggi kalau kita memeriksa rekam medis pasien yang meninggal atau tanya ke dokter yang menangani,” jelasnya.

“Kenapa validitas lebih tinggi, kalau autopsi verbal itu wawancara ke orang lain, kalau rekam medis sama dokter menangani itu kan hasil catatan pasien sebelum meninggal, dan wawancara langsung ke pasien sebelum meninggal. Ada yang bilang itu audit medis yaitu memeriksa rekam medis pasien yang meninggal, kemudian wawancara dokter yang periksa, itu lebih valid dari yang verbal itu. Menurut kedokteran ada yang lebih valid yaitu autopsi jenazah, tapi ada prosedurnya,” sambung Daeng.

Lebih lanjut, Daeng mengatakan prosedur soal autopsi jenazah tercatat dalam KUHAP pasal 133, 134, 135, dan 180. Adapun aturan tersebut tercatat dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981. Sehingga dia menegaskan, upaya autopsi jenazah petugas KPPS tidak bisa sembarangan.

“Ada dua prosedur jadi nggak sembarang,” katanya.

Menurut Daeng, Kemenkes sudah bersurat pada Rumah Sakit di beberapa wilayah untuk melakukan audit medis. Hanya saja, menurut Daeng hal tersebut perlu dikonfirmasi ulang ke pihak Kemenkes.

“Yang saya tangkap Kemenkes sudah dan akan terus bersurat pada rumah sakit untuk audit medis, kita tunggu hasilnya sehingga masyarakat nggak bisa kita katakan karena ini dan itu, karena belum ada hasil pemeriksaannya,” jelasnya.(NGO)