JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi Yudisial (KY) membuka usulan calon hakim agung, baik dari internal hakim karier maupun dari masyarakat. Salah satu syaratnya adalah bertakwa kepada Tuhan, jujur serta berintegritas.

“KY kembali mengundang Mahkamah Agung, pemerintah dan masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik untuk menjadi calon hakim agung,” demikian pengumuman KY yang dilansir di websitenya, Senin (1/3/2021).

Komposisi hakim agung yang dibutuhkan yaitu untuk hakim agung perdata sebanyak 2 orang, hakim agung pidana sebanyak 8 orang dan hakim agung khusus pajak sebanyak 2 orang. Untuk dari unsur hakim karier, minimal pendidikan S2 dan berusia minimal 45 tahun. Selain itu pernah menjadi hakim dan hakim tinggi total minimal selama 20 tahun.

“Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim,” ujarnya.

Adapun bagi masyarakat yang diusulkan jadi hakim agung, minimal usia 45 tahun dengan pendidikan S3 doktor hukum. Syarat lainnya berpengalaman dalam profesi hukum/akademisi hukum paling sedikit 20 tahun.

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,” paparnya.(DON)

YOGYAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi massal tahap 2 untuk pedagang dan pelaku ekonomi kawasan Malioboro di Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta. Jokowi menyebut vaksinasi tersebut berjalan dengan lancar.

“Pada pagi hari ini saya berkunjung ke DIY khususnya di Kota Yogya, saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar,” kata Jokowi di sela-sela meninjau vaksinasi di Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta, Senin (1/3/2021).

Selain itu, kata Jokowi, vaksinasi di Benteng Vredeburg juga berjalan lancar. Dia menjelaskan vaksinasi kali ini diperuntukkan bagi pelaku usaha di kawasan Malioboro.

“Dan juga untuk para pedagang kaki lima pelaku usaha kemudian penjaga toko, karyawan di usaha-usaha yang ada di jalan Malioboro sampai ke alun-alun juga proses vaksinasinya berjalan dengan lancar dan baik,” lanjut Jokowi.

Vaksinasi massal ini menyasar 19 ribu orang dan akan berlangsung secara bertahap. Dia berharap dengan vaksinasi ini memberi dampak positif bagi perekonomian di Yogyakarta.

“Totalnya ada 19.900 dan kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa bergeliat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di DIY khususnya kota Yogya,” katanya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Vaksinasi Corona atau COVID-19 bagi anggota DPR hingga tenaga pendukung DPR dilanjutkan hari ini. Para peserta vaksinasi terpantau berbaris menunggu giliran disuntik vaksin.

Pantauan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pukul 09.16 WIB, Senin (1/3/2021), terlihat para peserta vaksinasi berbaris menunggu giliran untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Sejumlah pegawai hingga petugas kebersihan di lingkungan DPR berbaris di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, tepatnya di depan pintu masuk Gedung Kura-Kura DPR RI. Mereka terlihat berbaris rapi sambil menjaga jarak.

Anggota DPR Komisi X dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan dirinya telah disuntik vaksin. Dia mengatakan staf hingga asisten rumah tangganya juga mendapat jatah vaksin.

“Saya hari ini datang sama TA saya, tenaga ahli di DPR dan para pembantu di rumah. Istri dan anak saya sudah lebih dulu minggu lalu,” ujar Andreas.

Dia mengatakan penyuntikan terhadap anggota DPR beserta keluarga hingga tenaga pendukung merupakan upaya mencegah penyebaran Corona di DPR. Menurutnya, penyuntikan vaksin merupakan usaha menciptakan herd immunity.

“Keluarga atau juga pembantu termasuk sopir, itu kan ada di dalam klaster orang-orang terdekat gitu. Jadi kalau saya divaksin terus kemudian mereka divaksin, masih ada kemungkinan mereka menjangkit saya atau saya menjangkit mereka gitu. Makanya herd immunity adalah kolektivitas, kolektivitas imunitas yang terjadi di lingkungan-lingkungan terdekat sehingga dengan demikian membesar menjadi kolektivitas di masyarakat,” ucap Andreas.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kabar duka datang dari dunia hukum. Mantan Hakim Agung yang kini menjabat anggota Dewan Pengawas KPK, Artidjo Alkostar, meninggal dunia. Kabar ini disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md lewat Twitter. Artidjo meninggal siang ini.

“Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yang penuh integritas. Mantan hakim agung Artidjo Alkostar yang kini menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK telah wafat siang ini,” tulis Mahfud Md, Minggu (28/1/2021).

“Inna lillah wainna ilaihi raji’un. Allahumma ighfir lahu,” sambungnya.

Artidjo Alkostar lahir di Situbondo, 22 Mei 1948. Dikutip dari situs KPK, dia memulai karir sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1976. Sejak saat itu, ia mendedikasikan diri menjadi dosen di universitas yang sama dan menjadi advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sejak 1976-2000 hingga akhirnya ia dipilih menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada 1989.

Pada 1989, Artidjo berangkat ke New York, Amerika Serikat, untuk mengikuti pelatihan khusus pengacara bidang Hak Asasi Manusia di Columbia University. Ia juga menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Nortwestern University Chicago dan lulus pada 2002. Ia melanjutkan studi S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum pada 2007.

Pulang dari Negeri Paman Sam, dia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga kantor itu harus ditutup pada tahun 2000 karena dirinya diminta menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.

Selama 14 tahun menjadi Hakim Agung, Artidjo juga dipilih menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak 2014. Artijo purnatugas dari Mahkamah Agung pada 22 Mei 2018 dan sudah menangani 19.483 perkara sepanjang karirnya. Pada Desember 2019, Artidjo mengucapkan sumpah menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD) Darmizal bersama enam orang kader yang dipecat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PD tak mempermasalahkan soal rencana tersebut dan mempersilakan jika memang ingin menempuh jalur hukum.

“Silakan saja, nggak papa. Di dalam hidup bernegara ini kan seluruhnya sudah diatur. Setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mencari kebenaran dan sebagainya. Partai Demokrat siap untuk berhadapan,” kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan dalam jumpa pers di Restoran Chopstix, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).

Syarif menuturkan ketujuh mantan kader PD yang sudah dipecat tidak diperkenankan lagi membawa-bawa nama Partai Demokrat. Sebab, mereka bukan lagi kader Demokrat.

“Saya pikir silakan saja. Tapi sekali lagi kami ingatkan, setelah dia dipecat ini, yang bersangkutan nggak punya hak membawa-bawa Partai Demokrat, karena mereka sudah bukan lagi kader Partai Demokrat,” tuturnya.

Sebelumnya, Darmizal menyampaikan akan mengajukan gugatan ke PTUN. Pengajuan itu akan dilakukan bersama enam mantan kader PD yang juga dipecat.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki target tersendiri terkait vaksinasi Corona (COVID-19) program pemerintah maupun vaksinasi mandiri (gotong royong). Kemenkes menargetkan vaksinasi Corona selesai dalam kurun waktu 1 tahun.

“Vaksinasi gotong-royong ataupun pelaksanaan vaksinasi melalui vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah harus kita selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan yang artinya vaksinasi ini harus bisa diselesaikan pada Desember 2021,” ujar juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam siaran YouTube FMB9ID_ IKP, Jumat (26/2/2021).

Siti mengatakan ada kemungkinan vaksinasi program pemerintah dengan vaksinasi gotong royong dilakukan secara bersamaan. Namun, bisa saja pelaksanaan kedua jenis vaksinasi Corona itu tidak berbarengan karena serangkaian persiapan.

“Persiapan-persiapan yang harus dilakukan terkait ketersediaan vaksin dan juga proses proses pelaksanaan lainnya sebelum vaksinasi gotong royong dimulai,” jelasnya.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Alat deteksi COVID-19 GeNose pada hari ini mulai diterapkan sebagai alat penyaringan (screening) COVID-19 bagi para calon penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung uji coba penerapan GeNose di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Saya gembira hari ini GeNose bisa mulai diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok walaupun tidak wajib (mandatory), tetapi dilakukan secara acak (random),” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2/2021).

Ia menjelaskan dengan adanya pengecekan secara acak ini, maka masyarakat harus memastikan dirinya dalam kondisi sehat. Sebab, jika dilakukan random check melalui GeNose dan dinyatakan positif, maka tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan.

“Saya minta Pelni, Pelindo II, dan Otoritas Pelabuhan memberikan informasi kepada para calon penumpang. Sehingga jika mereka merasa tidak sehat, seperti merasa demam atau panas, agar sebaiknya menunda perjalanannya terlebih dahulu,” ucapnya.

Budi juga mengapresiasi area pemeriksaan GeNose di Pelabuhan Tanjung Priok telah menggunakan bilik sebagaimana yang disarankan para epidemiolog. Pada saat uji coba, terdapat 5 alat GeNose yang disiapkan oleh PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok.(DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya meminta jajarannya meningkatkan penjagaan dan penegakan hukum terhadap tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia. Hal itu untuk mencegah tindakan serupa terjadi di perairan Indonesia.

“Kami hadir di Batam bersama Kemenkopolhukam untuk melakukan tindak lanjut terhadap kejadian tindakan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia, khususnya yang sering terjadi di perairan Batam. Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia, dengan tetap mengikuti hukum internasional yang berlaku di International Maritime Organization (IMO),” kata Budi Karya.

Hal tersebut disampaikan Budi Karya dalam kunjungan kerjanya di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (25/2/2021). Dalam acara itu hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo dan Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo.

Dalam kunjungan kerjanya di Pelabuhan Batu Ampar, Budi Karya mengumpulkan jajaran Ditjen Perhubungan Laut dari unsur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Distrik Navigasi, serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang ada di sekitar Kepulauan Riau. Budi Karya meminta komitmen jajarannya menegakkan hukum terkait kasus pelanggaran perairan di Indonesia.

Selain itu, Budi karya meminta jajarannya di lapangan bekerja sama dengan TNI, Polri, Bea Cukai, Bakamla, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan tugas pengawasan dan penjagaan.

Sebelumnya, pada Januari lalu, petugas telah mengamankan dua kapal, yaitu MT Hourse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama karena diduga melakukan kegiatan ship to ship secara ilegal di perairan Pontianak, Kalbar, Minggu (24/1). Saat ini kedua kapal dan awak kapal berada di Batam, Kepri, untuk menjalani pemeriksaan. Selanjutnya tim satgas penanganan yang dibentuk oleh Kemenkopolhukam untuk menangani kasus tersebut telah melakukan langkah-langkah hukumnya.

“Saya perintahkan agar kejadian pelanggaran di perairan seperti ship to ship ilegal dan maraknya pelanggaran batas kecepatan kapal untuk jenis high speed craft dapat ditangani dengan baik. Saya minta rekan-rekan yang menangani kasus ini dapat melaksanakannya dengan serius dan tetap menjaga integritas,” ujar Budi Karya.(DON)