BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bencana bukan hanya bencana alam. Jokowi mengatakan ada juga bencana non alam seperti bencana virus corona.
“Saya juga perlu ingatkan namanya bahwa yang namanya bencana bukan bencana alam saja ada bencana non alam. Sekarang contohnya kita bisa lihat adanya virus corona. Ini bencana dan harus hati-hati dengan ini,” kata Jokowi saat memberi pengarahan di Rakornas Penanggulangan Bencana, di SICC, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Jokowi mengatakan pentingnya skenario dan kecepatan dalam penanganan virus corona sehingga saat bencana non alam itu menyerang tiba-tiba, Indonesia sudah siap dan sigap menangani.
“Kita harus punya skenario kalau itu terjadi. Moga-moga nggak terjadi di negara kita kalau terjadi harus punya skenario apa penyiapan apa di mana dikerjakan apa, step-step itu harus kita miliki karena kalau tidak kita akan tergagap-gagap,” tuturnya.
Jokowi kemudian mencontohkan keputusan mengevakuasi 238 WNI dari Wuhan, China. Dia mengatakan keputusan itu diambil secara cepat dan dilaksanakan dengan cepat.
Karena itu, Jokowi pun mengapresiasi semua kepala lembaga hingga kementerian yang terlibat. Termasuk sinergi di antara mereka dalam menghadapi situasi tersebut.
“Saya kemarin saya sampaikan apa adanya dan posisi yang sangat cepat, reaksi dari Kemenlu bersama-sama Kemenkes bersama-sama BNPB dan didukung penuh oleh Panglima TNI dan seluruh jajaran dan Polri dalam mengevakuasi WNI kita yang berada di Provinsi Hubei, Wuhan, untuk dibawa kembali ke Tanah Air dalam kecepatan sangat cepat,” kata Jokowi.
“Diputuskan cepat, dilaksanakan dengan sangat cepat hal-hal seperti ini yang saya apresiasi.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR RI menetapkan nama-nama hakim agung, hakim ad hoc dan hakim hubungan industrial. Para hakim tersebut ditetapkan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR.
Penetapan hakim-hakim tersebut dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Rapat diawali dengan pembacaan laporan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR terhadap para calon hakim agung dan hakim ad hoc yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir. Kemudian rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
“Perkenan kami meminta dan memohon persetujuan, apakah laporan uji kelayakan Komisi III DPR RI terhadap 5 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc bisa disetujui?” kata Azis.
“Setuju,” jawab anggota DPR dalam ruang rapat.
Berikut ini nama-nama hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim hubungan industrial terpilih:
1. Soesilo (hakim agung)
2. Dwi Soegiarto (hakim agung)
3. Rahmi Mulyati (hakim agung)
4. H Busra (hakim agung)
5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (hakim agung)
6. Agus Yunianto (ad hoc)
7. Ansori (ad hoc)
8. Sugianto (hubungan industrial)
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menetapkan nama-nama hakim agung, hakim ad hoc, dan hakim hubungan industrial yang dilakukan berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Komisi III memastikan tak ada hakim ‘titipan’.
“Soal nama baru, KY akan melakukan proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan kami harap di kali berikut dia akan mengajukan lagi namanya,” kata Ketua Komisi III Herman Herry seusai rapat pleno penetapan hakim agung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).(DON)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), dipilih pemerintah menjadi lokasi observasi WNI yang baru saja dievakuasi dari sejumlah kota di Provinsi Hubei, China, termasuk Wuhan kota asal virus corona. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kebesaran hati masyarakat soal pemilihan lokasi ini.
Jokowi menceritakan alasan pemilihan Natuna sebagai lokasi observasi WNI yang baru dijemput dari China. Jokowi bicara soal keperluan landasan dan tingkat kesiapan tim medis.
“Kemudian juga kita mengukur tingkat kesiapan dari tim kesehatan yang ada di situ sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna,” kata Jokowi di Desa Pasir Madang, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (3/2/2020).
Jokowi menegaskan WNI yang baru dievakuasi dan kini berada di hanggar Lanud Raden Sadjad juga saudara sebangsa dan setanah air. Karena itu Jokowi meminta kebesaran hati masyarakat.
“Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun mereka adalah saudara-saudara kita,” tutur Jokowi.
Sejak Jumat (31/1) lalu hingga hari ini, warga Natuna berdemo meminta agar lokasi observasi 238 WNI dari Wuhan dipindahkan dari hanggar Lanud Raden Sadjad ke kapal perang yang ditempatkan di lepas pantai. Pusat demo ada di kantor DPRD Natuna, Jl Ranai Kota, atau sekitar 3,5 km dari Lanud Raden Sadjad.
“WNI dari Wuhan kami minta dipindahkan ke kapal perang dan diobservasi di lepas pantai. Ini rasa bentuk nasionalisme kami agar (lokasi observasi) jauh dari permukiman,” ujar orator dalam demonstrasi di halaman kantor DPRD Natuna, Jl Ranai Kota, Senin (3/2).(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan terkait uji formil UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR. Dalam keterangannya, pemerintah menyebut dalil pembentukan dewan pengawas bertujuan melemahkan KPK tidak memiliki landasan.
“Bahwa para pemohon mendalilkan pada pembentukan dewan pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi merupakan Dalil dan tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional,” ujar Staf Ahli Hukum dan HAM Agus Hariadi, saat membacakan jawaban pemerintah dalam persidangan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).
Agus menyebut pembentukan dewan pengawas KPK didasari ketentuan UU 1945 serta merujuk pada Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2003. Hal ini disebut lembaga organisasi pemberantasan antikorupsi dapat membentuk badan lain sesuai dengan kebutuhan.
“Pembentukan dewan pengawas selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juga merujuk pada ketentuan-ketentuan konvensi UNCAC 2003. Antara lain, pasal 6 konvensi UNCAC 2003 menyatakan bahwa negara dalam implementasinya dapat membentuk badan atau badan-badan yang dapat dimaknai, bahwa kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi masing-masing negara pihak dapat membentuk suatu badan atau beberapa badan antikorupsi sesuai yang diperlukan,” kata Agus.
Disebutkan, pembentukan dewan pengawas tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi. Menurutnya, pembentukan dewan pengawas ini bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan pemberantasan korupsi.
“Sesuai ketentuan konvensi UNCAC 2003 penambahan pada organ pemberantasan korupsi sebagai dewan pengawas sebagai Bab 5a, secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi. Namun sebagai wujud kewajiban negara mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi,” tutrnya.
“Pembentukan dewan pengawas sebagaimana bab 5 merupakan implementasi sebagai kewajiban negara untuk mengembangkan kebijakan antikorupsi. Secara yuridis, dibentuknya dewan pengawas yang merujuk pada ketentuan pasal 6 konvensi UNCAC 2003 merupakan norma yang telah sesuai dengan kaidah hukum antikorupsi, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” sambungnya.
Sedangkan berdasarkan UUD 1945, salah satu hal mendasar adalah mengubah struktur kelembagaan. Jadi disebutkan pembentukan dewan pengawas ini juga didasari pola checks and balances.
“Dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu salah satu yang sangat fundamental adalah mengubah struktur kelembagaan negara, dengan menghilangkan sistem hierarki dengan tidak lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. Berdasarkan alasan tersebut di atas dalam revisi UU a quo khususnya dalam Bab 5 a bertujuan selain merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, namun juga dilandaskan sistem pemerintahan dalam pola checks and balances,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 42 orang dipilih untuk menjadi tim penjemput warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Kota Wuhan, Hubei, China. Selain menjemput WNI ke Indonesia, tim ini akan menyerahkan bantuan kepada pemerintah China dalam penanganan wabah virus corona.
“Di dalam pesawat kita juga membawa pesawat yang diperlukan untuk pihak RRT. Beberapa yang diperlukan antara lain masker dan surgical unit. Peralatan ini akan langsung diterima pemerintah RRT melalui Hubei Charity Foundation,” kata Menlu Retno Marsudi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (1/2/2020).
Tim evakuasi ini terdiri dari TNI, Kemlu, Kemenkes, TNI, dan kru Batik Air. Retno mengatakan tim penjemput maupun WNI yang ada di Wuhan dalam kondisi sehat.
“Sebelum keberangkatan mereka, dilakukan serangkaian tes, sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka dalam konsisi sehat. Menurut situasi ini merupakan bukan situasi yang normal, maka kedisiplinan penanganan protokol kesehatan akan terus dilakukan,” ujarnya.
“Penanganan ini akan terus dilakukan selama perjalanan, ketibaan, dan pasca ketibaan. Protol kesehatan juga berlaku ketat bagi kru pesawat dan pesawat itu sendiri sesaat ketibaan,” sambungnya.
Tampak di lokasi, tim penjemput mengenakan pakaian khusus atau alat pelindung diri untuk mengantisipasi terjangkit virus corona.
Penjemputan ini merupakan instruksi dari Presiden Jokowi. Nantinya 245 WNI yang dijemput akan dikarantina sekitar 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Selain itu ada 5 orang tim advance yang sudah lebih dulu ada di Wuhan dan akan ikut kembali ke Indonesia.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Tanah Air mampu menjadi kekuatan sosial bangsa Indonesia dalam menjaga dan mengamalkan Pancasila. Selain itu, ormas juga diiharapkan membangun manusia Indonesia yang berkarya, berinovasi serta bermartabat.
“Setiap ormas harus mampu merawat kebinekaan bangsa guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran ormas tersebut digunakan untuk kepentingan cita-cita nasional dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Bamsoet, Sabtu (1/2/2020).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, guna menguatkan peran Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dalam menjaga Pancasila dan NKRI, SOKSI akan mengadakan Munas pada April 2020 mendatang. SOKSI akan terus melakukan penguatan konsolidasi internal organisasi agar tidak ada perpecahan.
“Maju tidaknya sebuah organisasi tergantung dari sejauh mana soliditas dan militansi para kadernya. Saya yakin perjalanan panjang yang sudah dilalui SOKSI sejak tahun 1960-an telah menempa para kadernya untuk tetap berada dalam satu barisan. Tidak terhasut atau terganggu oleh gerakan yang bisa meluruhkan cita-cita organisasi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap Munas SOKSI akan semakin mengokohkan pengabdian SOKSI kepada Ibu Pertiwi. Dirinya juga mengapresiasi langkah SOKSI melakukan silaturahim ke berbagai tokoh nasional, sehingga semakin menguatkan eksistensi SOKSI dalam kancah kebangsaan.
“Silaturahmi seperti yang baru dilakukan ke Pak Aburizal Bakrie, perlu terus dilakukan oleh SOKSI dan diperluas jangkauannya ke berbagai tokoh bangsa lainnya. Dengan banyak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh nasional akan membuat SOKSI kian solid dan lebih besar lagi,” tutur Bamsoet.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina SOKSI Aburizal Bakrie menyambut baik rencana penyelenggaraan Munas SOKSI pada bulan April mendatang. Ical berharap Munas SOKSI akan kian memperkuat SOKSI.
“Insyaallah saya akan hadir dalam Munas SOKSI. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para kader SOKSI. Bukan hanya permasalahan di bidang ekonomi, tapi juga budaya dan peradaban,” kata Ical.
Ical juga menyarankan agar SOKSI melakukan rebranding. Rebranding harus dilakukan agar SOKSI mampu mengikuti perkembangan zaman dan diminati di kalangan pekerja milenial.
“Rebranding SOKSI tentu juga akan berdampak positif kepada partai yang didirikan SOKSI, yakni Partai Golkar. Karena SOKSI tetap menjadi kekuatan penting dan tulang punggung Partai Golkar,” pungkas Ical.
Sebelumnya, Bamsoet mengunjungi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie di Jakarta, Jumat (31/1). Bamsoet yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mengunjungi Aburizal Bakrie bersama Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas SOKSI).
Mereka adalah Plt Ketum Depinas SOKSI Bobby Suhardiman, Mantan Duta Besar Indonesia Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) untuk Denmark dan Lithuania, Bomer Pasaribu, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar, Thomas Suyatno, A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, Ferdiansyah dan Fatahillah Ramli.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin upacara pemberangkatan Satgas Garuda RI. Pasukan tersebut ditugaskan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Australia.
Pasukan tersebut akan bertugas di Distrik Eden. Hadi mengatakan jika prajuritnya akan mengemban tugas rural fire service.
“Operasi ini adalah membantu rural fire service pada lapis kedua. Tugas-tugas di sana sudah kita assigment yaitu normalisasi jalan termasuk juga membereskan kayu-kayu atau puing yang menutup akses jalan,” ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (1/2/2020).
Hadi mengatakan tidak menutup kemungkinan dirinya akan menambah pasukan TNI di sana. Pihaknya masih akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Australia terkait hal tersebut.
Dalam sambutannya, Hadi menegaskan para prajurit untuk menjaga nama baik instansi dan negara. Dia menekankan jika tugas ini adalah tugas mulia.
“Saudara-saudara adalah duta-duta bangsa dan kemanusiaan. Tugas ini mulia yang penuh nilai kemanusiaan,” ujar Hadi.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai setiap langkah di mana kita bertugas demi bangsa dan tanah air kita tercinta. Saya ucapkan selamat bertugas kepada para prajurit,” sambungnya.
Hadi menegaskan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006, baik Indonesia dan Australia telah sepakat untuk saling membantu jika terjadi bencana di masing-masing negara. Dia juga mengingatkan jika selama ini Australia telah banyak membantu Indonesia ketika terkena musibah.
“Saat ini telah terjadi kebakaran hutan yang sangat besar di Australia. Oleh karena itu sudah selayaknya kita memberikan bantuan kepada tetangga kita Australia,” ujar Hadi.
Dalam amanatnya, Hadi juga berpesan pentingnya koordinasi dengan pihak pemerintah Australia dalam mengemban tugas.
“Laksanakan koordinasi yang ketat dengan satgas penanganan karhutla Australia karena mereka yang lebih mengerti medan lokasi. Hanya dengan sinergi dan kerja sama yang baik tugas ini bisa dikerjakan dengan maksimal,” kata.
Hadi juga meminta para prajurit untuk selalu memperhatikan keamanan mengingat mereka akan berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bisa diprediksi. Dari informasi yang diperoleh, Distrik Eden tempat prajurit bertugas nanti memiliki suhu berkisar 41 derajat.
Dia juga berpesan pentingnya para prajurit menjaga nama baik instansi dan negara dalam tugas yang diemban tersebut. Menurutnya, para prajurit adalah duta-duta bangsa dan kemanusiaan.
“Laksanakan tugas dan kepercayaan dari negara secara profesional. Para prajurit tidak hanya membawa nama TNI, tapi juga bangsa,” pesan Hadi.
Satgas Garuda RI sendiri terdiri dari 44 personel dengan rincian Tim LO terdiri dari 2 personel TNI AD dan 1 personel TNI AU. Tim Zeni Konstruksi yang terdiri dari 26 orang TNI AD (Menzikom), 6 personel TNI AL (Yonmar), 4 personel dari TNI AU.
Delegasi juga memiliki tim kesehatan yang berasal dari 2 personel TNI AD. 2 personel BNPB juga ikut dalam rombongan ini serta 1 orang perwakilan dari Kemlu.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintah terus berupaya mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan data saat ini ada 19 orang diperiksa terkait virus corona.
“Kalau di Indonesia saat ini dari data yang diperoleh dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit, hingga saat ini pasien yang masuk ke dalam kriteria pengawasan itu ada 19 orang per kemarin sore,” kata Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging Kemenkes, Endang Budi Hastuti, di Kantor BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2020).
Dari 19 orang yang diperiksa, 9 orang dinyatakan negatif terkena corona. Sementara, 10 orang lainnya masih menunggu hasil pemeriksaan.
“19 orang sudah diperiksa dan sudah ada hasilnya sebanyak 9 orang dan masih menunggu hasil 10 orang,” ujarnya.
Endang berharap, ke-10 orang tersebut juga negatif dari virus corona. Dia pun menegaskan hingga kini belum ada kasus virus corona masuk ke Indonesia.
“Mudah-mudahan yang 10 ini juga hasilnya negatif, kita masih belum ada kasus atau belum ada novel corona yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi bertemu dengan Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia, Xiao Qian. Retno dan Xiao Qian membahas proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di provinsi Hubei akibat wabah virus corona.
“Had a meeting with Ambassador Xiao Qian of China to discuss the finalization for immediate evacuation of Indonesian citizens in the province of Hubei, China (31/01),” tulis Retno.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar WNI di Provinsi Hubei, China, dievakuasi terkait menyebarnya virus Corona. Arahan ini disampaikan ke jajarannya.
Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis sore, 30 Januari 2020.
“Tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan agar evakuasi WNI Provinsi Hubei dilakukan segera,” ucap Retno usai pertemuan seperti dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (30/1).
Pemerintah telah menyiapkan skema evakuasi WNI dari Hubei. Kemlu mencatat ada 243 WNI di sana.
“Dari data yang kita dapatkan, ada kurang-lebih 243 masyarakat kita yang ada di provinsi Hubei, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak sempat terdata atau tidak laporkan diri,” kata Plt Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah, di diskusi FMB 9, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) melakukan konsolidasi anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) sebesar Rp 27,1 triliun. Jokowi tidak ingin riset sekedar berupa laporan semata.
“Anggaran litbang kalau kita gabung Rp 27,1 triliun. Ini angka yang besar. Duit gede. Meskipun masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu yang diselesaikan, sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik. Jangan sampai riset cuma jadi laporan dan ditaruh di lemari,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemenristek/BRIN di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020).
Jokowi ingin riset yang menghasilkan sesuatu. Jokowi menaksir besaran angka yang diperoleh.
“Rp 27,1 triliun ini uang gede. Kalau ini bisa dikonsolidasikan dan menghasilkan sesuatu, angka ini bisa lipat dua, bisa lipat tiga, bisa lipat empat,” ujar Jokowi.
“Urusan angka ini buat saya tidak sulit. Tapi saya pasti bertanya hasilnya apa,” katanya.
Jokowi juga meminta birokrat Kemenristek/BRIN tidak sekedar duduk manis di meja. Yang Jokowi harapkan adalah agenda riset strategis nasional.
“Biorkrat BRIN jangan duduk di belakang meja. Tapi turun dan keliling identifikasi riset strategis dan identifikasi masalah dari hulu ke hilir dan selesaikan lewat riset dan inovasi,” pintanya.(DON)