JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hal baru coba dihadirkan di rapat pimpinan (rapim) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Pada Rapim TNI AU Tahun 2020 ini, mereka mengundang beberapa narasumber dari luar TNI. Para narasumber eksternal tersebut berasal dari beberapa kementrian dan instansi pemerintah.
Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna menyebut jika format baru tersebut merupakan respons TNI AU dalam menghadapi perubahan di era sekarang yang tak bisa diprediksi. Format baru ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih luas kepada peserta rapim.
“Dengan format baru ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta rapim dalam pelaksanaan kebijakan negara, inovasi kesatuan, mengekstrasi permasalahan hingga memberi solusi aplikatif kepada TNI AU,” kata Yuyu di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Kamis (30/1/2020).
Beberapa narasumber eksternal yang diundang di rapim TNI AU tahun 2020 seperti Deputi Bidang Politik dan Pertahanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Slamet Sudarsono, Direktur Pelaksana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarso, hingga Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akutanbilitas dan Pengawasan Kemenpan RB Ronald Andrea Anas.
TNI AU berharap narasumber eksternal tersebut juga mampu memberikan kritik yang konstruktif kepada TNI AU. Dia mengatakan kritik tersebut diperlukan satuannya mengingat masih banyak hal yang mesti pihaknya tingkatkan.
“Hal ini sesuai dengan semangat yang saat ini kami bangun yaitu melakukan continuous improvement. Saya meyakini there is still a lot of room for improvement untuk TNI AU yang semakin baik di masa kini dan masa mendatang,” ungkap Yuyu.
Dia juga menegaskan jika rapim kali ini bukan sekadar formalitas. Yuyu mengungkapkan rapim TNI AU tahun 2020 ini merupakan momentum bagi seluruh stakeholder TNI AU untuk menyelaraskan pandangan dan pedoman dalam pembangunan pembinaan kekuatan TNI AU.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyapa Nathania Purnama yang merupakan putri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Veronica Tan di acara Imlek Nasional. Jokowi menyebut Ahok merupakan teman baiknya.
“Seperti tadi yang digambarkan orkestra tadi, ada Nia, putri Pak Ahok dan Bu Vero,” kata Jokowi di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/1/2020).
Nathania yang hadir berdiri dari kursinya. Kemudian Jokowi menyentil Ahok yang tidak hadir ke acara Imlek Nasional setelah menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
“Teman baik saya Pak Ahok. Tapi nggak dateng, setelah jadi Komut Pertamina nggak dateng,” ujar Jokowi sambil geleng-geleng kepala sembari tersenyum.
Di acara ini, Jokowi menggambarkan keragaman Indonesia. Jokowi juga menjelaskan alasan mengenakan changsan.
“Saya senang bisa pakai baju ini. Ketua panitia pake baju tradisional Jawa, ini dibalik-balik. Menteri-menteri juga, Pak Setneg, Menko PMK. Pakai baju adat Tiong Hoa, tapi pakai peci, nggak ada selain di Indonesia,” ujar Jokowi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Rapat diagendakan membahas beberapa rencana kerja pada 2020.
Rapat digelar di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2020), pukul 10.30 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Herry.
Berdasarkan agenda, rapat kerja ini membahas tindak lanjut kasus penanganan Novel Baswedan, Taman Sari, hingga Natuna.
“Sesuai agenda kami akan mendengarkan penjelasan Kapolri mengenai pertanyaan tertulis yang telah kami kirimkan dari Komisi III kepada Polri, kedua tanya-jawab, lalu kesimpulan, kemudian penutup,” kata Herman membuka rapat.
Dalam rapat juga hadir Wakalpori Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kabareskrim Irjen Listyo Sigit Prabowo, serta para pejabat utama Polri. Sementara total 32 anggota Komisi III hadir dalam rapat ini.
Herman mengatakan pihaknya juga turut mengundang Kapolda Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.
“Terima kasih atas kehadiran beberapa Kapolda juga kita undang. Hal itu agar jika ada pertanyaan menyangkut wilayahnya, para Kapolda bisa menjawab secara langsung,” ujar Herman.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin angkat bicara seputar virus corona di China yang telah menelan 132 korban jiwa. Keduanya menyampaikan pesan.
Jokowi menyoroti dampak virus corona mulai dari pencegahan, pemulangan WNI yang terisolasi di Wuhan hingga stok makanan WNI yang menipis.
Sedangkan Ma’ruf mengungkapkan pemerintah terus melakukan upaya diplomasi untuk evakuasi WNI. Ma’ruf juga menanggapi soal kedatangan 174 turis asal Kunming, China, yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman. Menurut dia, tidak semua wilayah China terjangkit virus Corona. Namun, kata dia, tetap dituntut kewaspadaan.
Berikut buka-bukaan Jokowi-Ma’ruf soal Virus Corona:
Opsi Evakuasi WNI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah Indonesia sudah memiliki opsi untuk mengevakuasi WNI terkait wabah virus Corona (2019-nCoV).
“Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi untuk evakuasi, tetapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci,” kata Jokowi di Puskesmas Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).
Untuk saat ini, Jokowi mengatakan pemerintah intens berkomunikasi dengan WNI yang berada di Wuhan dan sekitarnya. Pemerintah juga mencari solusi untuk mengirimkan bantuan logistik.”Tetapi yang paling penting komunikasi antara KBRI dan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin dengan baik. Ini nanti mungkin dalam 4-5 hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya,” ujar Jokowi.
TNI Kerahkan 3 Pesawat
Sementara itu, TNI Angkatan Udara menyiagakan tiga pesawat untuk membantu mengevakuasi WNI terkait penyebaran wabah virus Corona di Wuhan. Tiga pesawat itu adalah dua unit Boeing 737 dan satu unit C130 Hercules.
“Kami sudah siapkan pesawat Boeing 737 dan C130 Hercules. Hal ini berdasarkan hasil rapat dua hari lalu bersama Kemenko Polhukam, Kemenkes, dan Kemenlu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama Fajar Adriyanto seperti dilansir Antara, Rabu (29/1).
TNI AU juga menyiapkan personel dari batalion kesehatan. Namun, lanjut Fajar, pihaknya masih menanti instruksi dari Kemenlu karena sejauh ini pemerintah China melarang transportasi dari dan ke luar wilayah Wuhan.
“Nunggu dari Kemenlu bisa tembus nggak ke pemerintah sana agar kita bisa berangkat atau tidak. Yang jelas, TNI AU siap 24 jam,” kata Fajar.
Stok Makanan
Jokowi mengatakan kebutuhan logistik para WNI yang tertahan tengah dipikirkan KBRI Beijing.
“Sementara masih berada di sana. Saya kira KBRI sudah bicara detail mengikuti. Yang paling rumit memang hal-hal yang terkait logistik karena aturan main untuk masuk ke sana sekarang juga sangat ketat sekali. Yang kedua apalagi kita mengirimkan logistik ini masih dalam proses pendalaman dari KBRI kita agar semua bisa terlayani dan berjalan dengan baik,” kata Jokowi di PT PAL, Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
Jokowi kembali berpesan kepada semua pihak agar waspada terkait penyebaran virus Corona. Pengawasan di setiap bandara, kata Jokowi, sudah dilakukan.
Menanti Sikap China
Maruf mengatakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, terkendala status daerah tersebut yang masih diisolasi. Ma’ruf menyebut pemerintah Jepang dan Amerika juga belum dapat mengevakuasi warganya.
“Sebenernya kita pemerintah sudah artinya sudah menyiapkan untuk melakukan evakuasi itu ya, kita sudah. Tetapi sekarang Wuhan ini, sekarang ini menjadi daerah yang diisolir, sehingga tidak boleh ada orang masuk dan tidak boleh ada yang keluar,” kata Ma’ruf di kantornya, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Ma’ruf menuturkan semua negara yang hendak mengevakuasi warganya masih menanti sikap pemerintah China. Bahkan Jepang yang sudah mengirim pesawat untuk evakuasi masih menunggu.
“Akibatnya semuanya masih menunggu sikap pemerintah Tiongkok, bahkan yang dari Jepang, yang sudah kirim pesawat pun belum bisa dievakuasi. Kedutaan Besar Amerika yang sudah ditutup juga, mereka kabarnya belum bisa pulang, masih di Wuhan,” sambungnya.
Diplomasi
Ma’ruf Ma’ruf menerangkan pemerintah Indonesia tetap memperhatikan warganya di Wuhan, khususnya para mahasiswa. Dia menuturkan upaya diplomasi untuk evakuasi WNI masih terus dilakukan oleh kedua negara.
TNI AU sebelumnya menyiapkan tiga pesawat untuk mengevakuasi WNI yang berada di Wuhan, China. TNI AU menyatakan siap 24 jam dan hanya tinggal menunggu instruksi Menko Polhukam Mahfud Md.
Lampu Kuning, Boleh
Ma’ruf Amin juga menanggapi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menyambut 174 turis asal Kunming, China, yang tiba di Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman,
“Prinsipnya kalau pemerintah itu kalau dari atau ke Wuhan itu sudah ditutup sehingga penerbangan pun tidak. Tapi, selain itu, dari daerah Tiongkok lain itu masih sifatnya lampu kuning, belum lampu merah,” kata Ma’ruf di kantor Wapres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).
Ma’ruf mengistilahkan hal ini sebagai lampu kuning. Menurutnya, tidak semua wilayah China terjangkit virus Corona. Dia mengatakan pemerintah telah mempersiapkan banyak hal dengan memperbolehkan turis China tersebut masuk ke wilayah Indonesia.
“Kita menunggu sikap dari WHO (World Health Organization) seperti apa. Tetapi kita sudah menyiapkan antisipasi penanganannya kalau misalnya ada yang datang ke Indonesia dengan berbagai peralatan pendeteksi di airport dan juga rumah sakit yang kalau ada yang terjangkit,” sambungnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden PKS Sohibul Iman mendatangi DPP NasDem untuk membalas kunjungan Surya Paloh Oktober 2019 lalu. Sohibul mengatakan kunjungannya ini adalah pelukan kebangsaan.
Sohibul tiba di DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020) pukul 12.45 WIB. Dia disambut Sekjen NasDem yang juga Menkominfo Johnny G Plate.
“Ya bicara masalah bangsa,” kata Sohibul saat tiba di DPP NasDem.
Menurut Sohibul, kunjungannya ini soal kebangsaan. Dia lalu bicara soal ‘pelukan kebangsaan’. Pada pertemuan Oktober 2019 lalu, Sohibul dan Surya Paloh sempat berpelukan akrab.
“Jadi silaturahmi kebangsaan, pelukan kebangsaan,” sebut Sohibul.
Sohibul lantas memasuki DPP NasDem. Dia sudah ditunggu Surya Paloh di lantai atas.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktur Utama (Dirut) TVRI Helmy Yahya mengaku tak menyesal dipecat oleh Dewas TVRI. Sebab, menurutnya bekerja di TVRI merupakan pengalaman hidup yang mahal.
Hal itu disampaikan oleh Helmy Yahya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Awalnya Helmy mengungkapkan memperoleh kesempatan luar biasa dapat memimpin TVRI selama dua tahun lebih.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa yang sudah direstui oleh Komisi I saya bisa mendapatkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa yaitu memimpin LPP TVRI selama 2 tahun 47 hari dari 5 tahun masa kerja,” kata Helmy.
Helmy mengatakan bersama lima direksi yang lainnya memimpin TVRI dengan integritas tinggi. Dia mengatakan dengan memimpin TVRI, lembaga penyiaran publik itu dapat ditonton kembali oleh masyarakat.
“Sungguh juga pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Saya pikir saya dan lima direksi yang lain dengan soliditas yang tinggi, integritas yang tinggi sudah melakukan hal yang sangat membanggakan, membuat publik Indonesia menonton, dan kami betul-betul ikut aturan,” ujarnya.
Helmy pun mengatakan selama memimpin TVRI diaudit oleh BPK secara transparan. Dia bersama Direksi memenuhi laporan keuangan dengan integritas.
“Kami diaudit oleh BPK alhamdulillah sudah WTP sekarang semua kami laporkan masalah keuangan kami transparan, kami penuhi integritas, menegakkan zona integritas,” ucap Helmy.
Terakhir, Helmy mengatakan diberhentikan oleh Dewas TVRI secara cepat. Dia pun mengaku tak menyesal atas keputusan tersebut karena bekerja di TVRI merupakan pengalaman hidup yang mahal.
“Berakhir saya diberhentikan dengan cara sangat cepat. Apakah saya menyesal? Tentu saja tidak. Bagi saya ini satu pengalaman hidup yang mahal sekali, saya diminta sharing ke mana-mana,” imbuhnya.(NOV)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengarakan kondisi sistem peradilan konstitusi masih mengkhawatirkan. Sebab menurutnya, masih ada 24 putusan MK tidak dipatuhi.
“Menutup bagian aspek peradilan, penting bagi saya untuk mengutip sesuatu hal yang mungkin agak merisaukan kita,” kata Anwar dalam sidang pleno laporan MK tahun 2019 yang dihadiri Presiden Jokowi, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Anwar merujuk pada hasil penelitian yang ditulis oleh tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2019 dengan judul “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”.
Penelitian itu, mencari kebenaran ilmiah terkait dengan tingkat kepatuhan adressat putusan terhadap 109 Putusan MK pada kurun waktu 2013-2018. Hasil penelitian itu mencatat tingkat putusan yang dipatuhi masih mendominasi.
“Temuannya mayoritas dipatuhi seluruhnya, yaitu sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12 %, sebanyak 6 atau 5,50% dipatuhi sebagian, sebanyak 24 atau 22,01% tidak dipatuhi, sisanya 20 putusan atau 18,34% belum dapat diidentifikasi secara jelas dengan berbagai alasan,” ujarnya.
“Dengan demikian, tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 % berbanding 22,01 %,” lanjut Anwar.
Dari data tersebut, Anwar menilai masih adanya pembangkangan konstitusi. Kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi menurutnya tidak berarti apa-apa.
“Ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Betapapun konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam bernegara, ia tidak akan berarti apa-apa, manakala tidak ditegakkan dan ditaati,” katanya.
Anwar mengingatkan angka ketidakpatuhan itu harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, putusan konstitusi yang tidak diindahkan akan menjadi awal kehancuran sebuah bangsa.
“Temuan itu bukan saja penting bagi MK, akan tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama. Kepatuhan terhadap putusan, mencerminkan kedewasaan dan kematangan kita sebagai negara yang menghabiskan diri sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum,” katanya.
“Jika demikian faktanya, negara hukum yang kita cita-citakan masih menjumpai tantangan berat. Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa,” tutur Anwar.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Raker ini membahas terkait penganan aset negara.
Raker digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia.
“Kita mulai ya Pak Menteri,” kata Doli.
“Agenda hari ini penjelasan pemerintah terkait aset negara,” tambah Doli.
Turut hadir sejumlah Anggota DPR dari berbagai fraksi. Sementara itu Pratikno nampak didampingi oleh pejabat utama jajaran Kemensetneg.
Saat ini Pratikno sedang menjelaskan terkait penaganan aset negara. Raker disepakati berlangsung hingga pukul 12.30 WIB.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan perlunya untuk memperbaiki dan memangkas regulasi-regulasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, saat ini Indonesia tengah mengalami obesitas regulasi.
“Saya memperoleh laporan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.985 perda. Kita mengalami hiper-regulasi, obesitas regulasi,” kata Jokowi dalam sambutannya di sidang pleno di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).
Jokowi mengatakan karena obesitas regulasi itu, Indonesia kerap terjerat dalam aturan yang dibuat sendiri. Hal itu, menurut dia, menghambat langkah dalam merespons perubahan dunia.
“Membuat kita terjerat dalam aturan yang kita buat sendiri. Terjebak dalam keruwetan dan kompleksitas. Mulai dari PP, Perpres, Permen, Perditjen, sampai Perda, harus disederhanakan sehingga kita memiliki kecepatan dalam memutuskan dan bertindak dalam merespons perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat,” tutur dia.
Karena itu, kata dia, pentingnya omnibus law yang saat ini dikebut oleh pemerintah. Jokowi mengatakan dengan omnibus law itu, maka semua undang-undang yang jumlahnya terlalu banyak dapat disederhanakan dan diseleraskan sehingga tak ada lagi peraturan yang tumpang tindih.
“Omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja saat ini sedang disiapkan dan akan segera disampaikan ke DPR. Omnibus law memang belum populer di Indonesia tapi telah banyak diterapkan di berbagai negara seperti AS. Ini adalah sebuah strategi reformasi regulasi. Harapannya hukum kita jauh lebih sederhana, fleksibel, lebih cepat, responsif menghadapi era kompetisi, era kerja saat ini,” kata Jokowi.
Jokowi pun berharap semua pihak dapat mendukung langkah pemerintah itu sehingga ke depannya Indonesia dapat bersaing dalam kompetisi dunia.
“Dalam kesempatan ini, kita mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama pemerintah dalam visi yang sama menciptakan hukum yang fleksibel, yang sederhana, yang kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial demi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi kita,” pungkas dia.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
TNI dan Polri melaksanakan rapat pimpinan (rapim) 2020 di Mabes TNI, Jakarta Timur (Jaktim). Salah satu yang dibahas dalam rapim ini adalah pengamanan Pilkada serentak 2020 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.
“Tentunya melalui forum rapim TNI-Polri akan lebih memanfaatkan profesionalitas, soliditas, dan sinergitas sebagai kekuatan mendasar dalam menjaga keutuhan NKRI, terutama tugas ke depan dalam rangka mengamankan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020 di Papua,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya di acara Rapim TNI-Polri, di Mabes TNI, Cipayung, Jaktim, Selasa (28/1/2020).
Hadi menambahkan, TNI dan Polri harus bisa menghadapi ancaman yang sulit diprediksi dan dapat berimplikasi langsung kepada stabilitas regional maupun domestik.
Dia pun mengatakan, seluruh personel harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Hadi mengungkapkan, sekarang ini adalah era persaingan.
“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa saat ini adalah era persaingan, persaingan global. Bukan kita melihat siapa yang besar siapa yang kecil, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, namun siapa yang cepat membaca perubahan maka dialah pemenangnya,” ujarnya.
Diketahui, rapim yang diadakan pada Selasa (28/1/2020) ini mengangkat tema ‘Dilandasi Profesionalitas, Soliditas, dan Sinergisitas, TNI-Polri Siap Mengamankan Pilkada Serentak tahun 2020 Serta Mengawal Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju’.
Rapim ini dipimpin Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Hadi juga didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman.
Pada rapim ini sendiri, diikuti 359 peserta yang terdiri dari 186 pejabat TNI dan 173 pejabat Polri. Diketahui, rapim TNI-Polri ini resmi dibuka ketika Hadi mengetuk palu saat memberikan sambutan.
“Selanjutnya dengan mengucapkan bismillah, hari ini Selasa (28/1/2020), rapim TNI-Polri tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Hadi, dalam sambutannya.(VAN)