JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XX Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2021 secara virtual. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut PMII selalu terdepan mengawal perjalanan bangsa.
“Sebagai anak kandung Nahdlatul Ulama, PMII selalu terdepan dalam mengawal perjalanan bangsa. Teguh membela NKRI, teguh membela Pancasila, teguh membela Undang-Undang Dasar 1945, dan teguh dalam membela Bhinneka Tunggal Ika, dan juga konsisten menyebarkan toleransi dan kesejukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dan beragam,” kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3/2021).
Jokowi pun memberikan apresiasinya terhadap kader-kader PMII yang selalu menunjukkan komitmen kebangsaan yang kuat. Selain itu, konsisten menyuarakan kepedulian dan keadilan terhadap sesama dan bersifat kritis, solutif demi perbaikan bangsa, serta merawat optimisme generasi muda dengan semangat keislaman dan keindonesiaan.
“Keluarga besar PMII yang saya banggakan, dunia telah berubah dengan cepat menimbulkan disrupsi pada semua sektor kehidupan, perubahan selalu tidak ramah bagi yang tidak siap berubah, dan berhenti belajar. Banyak organisasi, Ini banyak, banyak organisasi harus rela digilas perubahan karena tidak sigap beradaptasi dengan perubahan,” ujarnya.
Jokowi mengatakan PMII harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Dia pun meminta kader PMII menjadi navigasi perubahan di Indonesia.
“PMII harus terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kepemudaan yang inovatif dan adaptif, membuka diri dan adaptif terhadap hal-hal yang baru, buat kader-kader PMII menguasai ilmu dan teknologi itu sifatnya fardu ain, kewajiban setiap individu kader, kenapa? Karena PMII merupakan laboratorium kepemimpinan generasi muda Islam, yang ikut, yang akan ikut maju atau mundurnya Indonesia di masa depan,” tutur Jokowi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik berskala nasional segera berlaku. Polisi menjamin semua pelanggar aturan lalu lintas ataupun pelaku kejahatan di jalanan akan ditindak.
“Tidak ada lagi pelaku kejahatan yang aman berada di jalan. Karena dalam waktu dekat tanggal 23 Maret ada 244 kamera E-TLE tergelar dan diresmikan dan berfungsi secara aktif,” ujar Analis Kebijakan Madya Gakkum Korlantas Polri Kombes Dodi Darjanto di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).
Dia mengatakan kamera tersebut bakal membantu petugas dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dia juga menyebut kamera E-TLE telah membantu polisi mengungkap pelaku tabrak lari pesepeda di Bundaran HI.
“Jangankan laka lantas (kecelakaan lalu lintas). Kejahatan tabrak lari dan kejahatan lainnya terdeteksi dengan cepat,” ujarnya.
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengatakan ada 12 Polda yang masuk dalam sistem E-TLE tahap pertama. Salah satunya adalah Polda Metro Jaya.
“Masalah E-TLE tanggal 23 Maret 2021 akan di-launching E-TLE nasional oleh Bapak Kapolri. Rencana tahap satu E-TLE nasional ini ada di 12 Polda dan nanti bulan April akan diikuti oleh 12 Polda lagi sampai keseluruhan akan tahun ini seluruh Polda di Indonesia penegakan hukum berbasis elektronik,” ujarnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK kembali memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Penyidik KPK mencecar Edhy Prabowo terkait kebijakan bank garansi dari para eksportir benih lobster atau benur yang uangnya senilai Rp 52,3 miliar telah disita KPK.
“Tersangka EP (Edhy Prabowo) dikonfirmasi terkait dengan perintah dan kebijakan untuk dibuatkannya bank garansi bagi para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (17/3/2021).
Pemeriksaan terhadap Edhy sendiri dilakukan oleh KPK pada Selasa (16/3) kemarin. KPK juga memeriksa tersangka Ainul Faqih (AF), Safri (SAF), dan Andreau Pribadi Misantan (APM).
“Tersangka AF masih terus didalami pengetahuannya terkait dengan aliran sejumlah dana ke berbagai pihak. Tersangka SAF dan tersangka APM, oleh tim penyidik KPK dilakukan konfrontir terkait dengan aliran sejumlah dana yang diterima tersangka EP,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPK menyita uang tunai Rp 52,3 miliar yang diduga berasal dari para eksportir terkait perkara dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster (benur). KPK menyebut uang itu merupakan jaminan dari para eksportir meskipun aturannya disebut KPK tidak ada.
Ali Fikri menceritakan tentang asal mula uang itu. Ali menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo awalnya memerintahkan Sekjen KKP Antam Novambar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir.
“Tersangka EP (Edhy Prabowo) sebelumnya diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank atau Bank Garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan,” ucap Ali kepada wartawan, Senin (15/3).
Ali mengatakan ada dugaan bila perihal bank garansi itu tidak ada aturannya. Hal ini masih didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK.
“Selanjutnya Kepala BKIPM memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut. Aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benih bening lobster tersebut diduga tidak pernah ada,” kata Ali.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hasil dari agenda yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun membenarkan penerimaan itu.
Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra Putra yakin bahwa hasil KLB tersebut tidak akan disahkan Kemenkumham. Dia yakin Yasonna tidak akan mengesahkan hasil KLB tersebut karena Yasonna dinilainya sangat berintegritas.
“Pak Yasonna, beliau kan sangat berintegritas lah, kami yakin dan timnya juga sangat cerdas. Nggak mungkin lah akan mengambil keputusan yang kemudian melawan aturan gitu lho,” kata Herzaky saat ditemui di gedung DPP PD, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/3/2021).
“Sehingga lagi-lagi kalau dari kami, kami sangat yakin dan publik juga bisa menilai lah nanti. Keputusan seperti apa yang diambil oleh Kemenkumham, yaitu adalah haknya Kemenkumham,” tambahnya.
Herzaky menilai sah saja jika kubu lawannya membawa hasil KLB tersebut ke Kemenkumham. Menurutnya, hal itu sama saja dengan layaknya seseorang yang ingin mendaftar kuliah.
“Ya orang kalau mau kasih dokumen apa saja ke Kumham, namanya bawa berkas ya kan, sama aja kayak kita mau daftar kuliah. Kita bawa berkah boleh-boleh aja, hanya kan kalau kita sekarang tahu juga nih, berkas itu apa isinya apa kan?” kata Herzaky.
“Ya kalau dari kami sih ini saja, tunggu saja dari Kemenkumham. Karena Kemenkumham kami sangat yakin, Pak Yasoana Laoly dan tim sangat teliti pastinya dalam meneliti berkas yang ada dan kemudian mencocokkan. Kan beliau juga sudah sampaikan, apakah berkas-berkas ini sesuai atau tidak dengan AD/ART tahun 2020 yang sudah disahkan gitu lho,” sambungnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Jawa Barat. Komisi X DPR mengingatkan agar pembangunan Hambalang jangan sampai hanya menjadi nafsu membangun semata.
“Pembangunan Hambalang harus ditempatkan dalam skema komprehensif dalam membangun dunia keolahragaan. Jadi jangan hanya sekadar nafsu membangun. Jangan hanya nafsu membangun dan lalu di dalamnya kosong output-nya. Input dan output-nya nggak anu itu, nggak imbang,” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).
Menurut Huda, sejak awal, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang dicanangkan untuk melatih para atlet level intermediate. Karena itu, ia menekankan agar pembangunan pusat olahraga di Hambalang harus memerhatikan situasi dan konteks keolahragaan.
“Hambalang harus ditempatkan pada konteks itu, bukan hanya soal nafsu membangun, bukan hanya nafsu simbol kebutuhan, tapi sekaligus harus dibaca dalam landscape yang lebih besar bahwa ini adalah bagian dari piramida olahraga di mana piramida di lapis bawah itu butuh seleksi SKO-SKO, sekolah khusus olahragawan, itu atlet yang lolos dari SKO dan butuh pembinaan lanjutan, intermediate,” jelasnya.
Selain itu, Huda menyoroti proses pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang yang sempat terkena kasus korupsi di masa lalu. Ia berharap pembangunan ini nantinya dapat terlepas dari segala kepentingan tertentu.
“Saya kira kasus Hambalang ini harus jadi pelajaran penting dan tidak boleh terulang kembali. Hambalang harus zero dari semua kepentingan, zero dari korupsi, karena kita ingin membuat monumen dan legasi di bidang olahraga terkait dengan simbol Hambalang sebagai representasi tempat pendidikan dan pelatihan,” ujarnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Massa yang mengaku sebagai mahasiswa menggeruduk kantor DPP Partai Demokrat (PD) di Menteng, Jakarta Pusat. Mereka berdemo meminta PD tidak melibatkan mahasiswa dalam masalah partai.
Massa itu tiba di kantor DPP PD, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 18.30 WIB, Senin (15/3/2021). Suasana sempat tegang karena massa memaksa masuk ke ara kantor DPP.
Petugas keamanan DPP PD kemudian menghadang mereka. Alhasil, massa menyampaikan orasinya dari depan pagar kantor DPP PD.
“Jangan mengklaim mahasiswa dalam masalah partai kalian,” kata salah seorang orator, di depan gerbang DPP PD.
Massa meminta Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklarifikasi perihal pelibatan mahasiswa. Massa menegaskan mahasiswa harus independen.
“Mahasiswa tidak ada keterlibatan, tidak ada urusan politik dengan masalah partai kalian,” teriak orator.
Polisi pun sudah berada di lokasi. Aksi massa ini membuat lalu lintas tersendat.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa para mahasiswa yang tergerak melakukan orasi perihal perlawanan terhadap ketidakadilan dalam demokrasi. AHY berpesan kepada para mahasiswa tersebut agar menjadi generasi penerus yang memiliki kapasitas dan integritas.(DON)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
DPD Horas Bangso Batak(HBB) Propinsi Banten bersama DPC HBB Kabupaten Tangerang audensi dengan komandan distrik militer (Dandim 0510) Letkol Inf. Bangun.I.E.Siregar,SH,M.I.Pol Senin 15/3.
Kedatangan dari ormas HBB tersebut disambut baik Dandim. Setelah menerima penyematan Ulos sebagai tanda kemitraan antara HBB dan Dandim diberikan oleh St Pande Hulman Siregar SE, sebagai Ketua Bidang Adat dan Budaya di DPD HBB Propinsi Banten.
Dalam pemberian ulos tersebut, St Pande Hulman Siregar mengatakan, dalam acara seperti ini, adalah suatu hal yg sakral dilakukan, semoga Dandim yang sedang bertugas di Kabupaten Tangerang bisa diterima oleh semua pihak, semoga sehat selalu dan nantinya naik pangkat sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam waktu berbeda dihari yang sama, kebetulan agendanya sudah terjadwal, ormas HBB menemui Kepala Kepolisian Resort ( Kapolres) Kabupaten Tangerang, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Wahyu,S. Bintoro,S.H, S.I.K, MSi.
Ormas HBB yang menemui Kapolres diantaranya, Ir Kinson Purba, MM sebagai ketua DPD HBB Propinsi Banten, Alisati Siregar, SH, MH, sekretaris DPD HBB Propinsi Banten, Nomerinson Purba, Ketua Bidang Pemerintahan DPD HBB Banten, St Pande Hulman Siregar SE Ketua Bidang Adat dan Budaya DPD HBB Banten.
Selain dari DPD ada juga dari Dewan Pimpinan Cabang Horas Bangso Batak diantaranya, Ev.Rissan Pasaribu, MBA sebagi Penasihat di DPC HBB Kabupaten Tangerang, St UTM Nainggolan sebagai Ketua DPC HBB Kabupaten Tangerang, begitu juga dengan Lintong Sihombing sebagai sekretaris DPC HBB Kabupaten Tangerang.
Baik Dandim dan Kapolres, Pemberian Ulos dilakukan oleh St Hulman Siregar sebagai Ketua Bidang Adat dan Budaya mengatakan hal yang sama kepada Kapolres.” Ulos ini adalah simbol yang biasa dipake orang Batak dalam acara acara adat dan sebagai tanda kehormatan bagi siapa saja yang sedang diberikan sambil memberikannya pada Kapolres”
Ketua DPD HBB Propinsi Banten, Ir Kinson Purba MM mengatakan, dalam pertemuan dengan dua pimpinan Muspida Kabupaten Tangerang, sebagai mana Visi HBB, Merajut Kebersamaan dalam Persaudaraan Sejati Guna Mengangkat dan Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Bangso Batak.
Sebagai misi HBB, Berjuang Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Bangso Batak.
Ditambahkan oleh Kinson Purba, Ormas HBB siap bersinergi dengan pihak Polres dalam hal pelaksanaan baksos dan kegiatan lainnya yang bisa membantu masyarakat dan sama sama menjaga keutuhan NKRI.
Alisati Siregar, S.H, M.M, sebagai sekretaris DPD HBB Propinsi Banten mengatakan, saat ini memang masih ada tiga DPC antara lain, DPC HBB Kota Tangerang, DPC HBB Tangsel dan DPC HBB Kabupaten Tangerang.
Kami juga akan mengajak teman teman yang ada di Propinsi Banten agar bisa bergabung di HBB demi menjaga persatuan dan kesatuan sesama Bangso Batak.
Ditambahkan oleh Alisati Siregar yang juga seorang Pengacara, DPD Horas Bangso Batak ada bidang Bantuan Hukum dan siap menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan penyuluhan hukum bekerja sama dengan polri.
Terlaksananya acara pertemuan ini adalah atas prakarsa dari bidang pemerintahan DPD HBB yaitu bapak Nomerinson Purba yang selalu memberikan hati dan pikiran agar HBB ini bisa tetap utuh dan berguna bagi masyarakan dan negara, ujar Alisati Siregar.( JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK baru saja melakukan penyitaan uang tunai Rp 52,3 miliar terkait kasus dugaan suap ekspor benih lobster atau benur. Namun sebenarnya penyidik KPK sudah menyita sejumlah aset lain yang nilainya bila ditotalkan adalah Rp 89,9 miliar.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membeberkan aset-aset yang disita KPK dalam perkara ini. Adapun asetnya tersebut berupa barang mewah, barang elektronik, kendaraan, uang tunai, perhiasan, hingga properti berupa rumah dan villa.
“Jadi Rp 37,6 miliar sudah dilakukan penyitaan berupa aset yang sudah disebutkan tadi dan hari ini uang cash 52,3 miliar rupiah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3/2021).
Ali menyebut KPK juga telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus ini. “Terkait dengan update dari penanganan perkara ini saat ini tim penyidik KPK telah memeriksa 115 saksi dalam perkara ini,” ucapnya.
Dalam kasus dugaan suap ekspor benih lobster, total ada tujuh tersangka yang ditetapkan KPK, termasuk Edhy Prabowo selaku mantan Menteri KKP. Enam orang lainnya adalah Safri sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi Misanta sebagai mantan staf khusus Edhy Prabowo, Siswadi sebagai pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Ainul Faqih sebagai staf istri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin sebagai sekretaris pribadi Edhy Prabowo, serta seorang bernama Suharjito sebagai Direktur PT DPP.
Dari keseluruhan nama itu, hanya Suharjito yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, sisanya disebut KPK sebagai penerima suap.
Secara singkat, PT DPP merupakan calon eksportir benur yang diduga memberikan uang kepada Edhy Prabowo melalui sejumlah pihak, termasuk dua stafsusnya. Dalam urusan ekspor benur ini, Edhy Prabowo diduga mengatur agar semua eksportir melewati PT ACK sebagai forwarder dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.
Dari nama-nama tersangka di atas, Suharjito tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Otoritas Sri Lanka berencana menutup sekolah Islam serta melarang penggunaan burkak demi keamanan nasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras rencana pemerintah Sri Lanka itu.
“Mengecam dengan keras sikap dan tindakan pemerintah Sri Lanka yang menyinggung dan menyakiti hati umat Islam sedunia,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Minggu (14/3/2021).
Menurut Anwar, tidak adil rasanya menutup sekolah Islam dan melarang burkak hanya karena perbuatan segelintir orang. Anwar menyebut sikap pemerintah Sri Lanka sebagai tindakan terorisme by the state.
“Tindakan radikal dan teroristik yang dilakukan oleh negara terhadap umat Islam Sri Lanka. Oleh karena itu umat Islam di Indonesia menghimbau upaya pemerintah Sri Lanka menghormati hak-hak orang Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya,” jelas Anwar.
Anwar Abbas khawatir tindakan Sri Lanka akan memantik emosi umat Islam di berbagai belahan dunia. Otoritas Sri Lanka dinilai tidak objektif dan ketakutan yang berlebihan sehingga kehilangan rasionalitas dalam menyikapi suatu hal.
“Menurut saya ini mencerminkan Islamicfobia. Jadi pemerintah Sri Lanka mengembangkan Islamicfobia,” terang Anwar Abbas.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah kembali memperbarui informasi soal penanganan wabah virus Corona (COVID-19). Hari ini pemerintah melaporkan ada tambahan 4.607 kasus baru COVID-19.
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan RI disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (13/3/2021) sore.
Dengan tambahan 4.607 kasus baru, total sudah ada 1.414.741 kasus COVID-19 terkonfirmasi di RI.
Selain itu, dilaporkan ada penambahan pasien sembuh Corona sebanyak 6.016 orang, maka hingga hari ini secara akumulatif sudah ada 1.237.470 pasien Corona yang sembuh.
Sementara itu, dilaporkan juga hari ini ada 100 orang meninggal akibat COVID-19. Total tercatat ada 38.329 orang COVID-19 yang meninggal.
Dilaporkan juga pemerintah memantau kasus suspek Corona sebanyak 61.103 suspek. Ada 76.914 spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini.
Ada 138.942 kasus aktif per hari ini, alias terjadi penurunan 1.509 kasus aktif.
Pemerintah terus mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Masyarakat diminta disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak.(DON)