JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Viani Limardi berencana menggugat PSI terkait pemecatannya. PSI menanggapi santai dan menilai rencana gugatan tersebut sebagai hak Viani sebagai warga negara.
“Jika benar Sis Viani akan menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Sis Viani sebagai warga negara,” kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).
“Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subyektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai,” jelasnya.
Selain itu, Isyana menjelaskan penjatuhan sanksi terhadap Viani juga melibatkan tim pencari fakta serta pengumpulan bukti dari puluhan saksi.
“Proses tersebut juga melibatkan tim pencari fakta yang bekerja keras siang-malam, untuk mengumpulkan bukti informasi dan keterangan yang relevan dari puluhan saksi,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menindak tegas pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. PP ini merupakan turunan dari dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut Bamsoet, penindakan ini khususnya untuk menegakkan pasal 48 huruf I PP No.29/2021, yang mengamanatkan perusahaan direct selling (penjualan langsung) dilarang mendistribusikan barangnya melalui marketplace. Namun, dalam prakteknya banyak pihak yang justru dengan leluasa bisa menjajakan barang produksi perusahaan direct selling di berbagai marketplace.
“Hal ini selain merugikan para pelaku usaha direct selling yang mematuhi PP No.29/2021 dengan tidak berjualan di marketplace, juga bisa merugikan masyarakat karena barang yang dijual marketplace tersebut belum terjamin keasliannya. Selain tindakan tegas dari pemerintah, platform marketplace sebagai penyedia jasa layanan penjualan juga harus mendukung keberadaan PP tersebut,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Usai menerima Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), di Jakarta hari ini, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keberadaan pasal 48 huruf I PP No.29/2021 tersebut justru dilakukan pemerintah untuk melindungi kekhasan bisnis direct selling, yang dibangun atas dasar relationship antar manusia. Sehingga penjualan barang dilakukan secara eksklusif, dengan mengandalkan jaringan mitra usaha. Bukan dilakukan dengan cara-cara perdagangan pada umumnya.
“Karena kekhasan bisnisnya, tidak heran jika dalam laporan tahunan dari 147 perusahaan direct selling pada tahun 2019, mereka berhasil mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun. Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri direct selling di tahun 2021 bisa menembus Rp 25 triliun,” jelas Bamsoet.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres 83/2021 tentang Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Jokowi juga meminta penyelenggara pelayanan publik merahasiakan data warga.
Aturan tentang menjaga kerahasiaan data itu tertulis dalam Perpres Nomor 83/2021 pada Pasal 11. Menjaga kerahasiaan data warga sifatnya wajib.
“Penyelenggara wajib melindungi kerahasiaan data penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 11 perpres itu, sebagaimana dilihat, Rabu (29/9/2021).
“Penyelenggara harus menyelesaikan pencantuman NIK dan/atau NPWP untuk setiap data penerima pelayanan publik yang statusnya masih aktif di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini,” tulis perpres itu.
Perpres tersebut diteken pada 9 September 2021. Aturan pencantuman NIK/NPWP ini berlaku sejak hari itu juga.
Diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan aturan tentang Pencantuman NIK/NPWP dalam pelayanan publik. NIK/NPWP dinilai memiliki kode unik yang bisa mendukung kebijakan satu data di Indonesia.
“Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik guna melayani setiap warga negara dan penduduk, dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, perlu menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik,” bunyi perpres seperti dilihat, Rabu (29/12).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat koordinasi (rakor) kesiapan pengamanan PON XX Papua. Kapolri menekankan agar seluruh personel TNI-Polri melakukan upaya antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah dan venue penyelenggaraan PON.
“Laksanakan betul pengamanan. Apalagi pada saat 2 Oktober nanti Pak Presiden datang dan kemudian laksanakan open ceremony, ini menjadi catatan yang harus kami laksanakan,” kata Sigit saat memimpin rapat di Papua, Rabu (29/9/2021).
Sigit menyebut demi keamanan even olahraga nasional di Bumi Cenderawasih itu, setidaknya 21.268 personel gabungan dari TNI-Polri telah dikerahkan guna menghindari adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, pengamanan maksimal dari TNI-Polri saat pelaksanaan PON XX di Papua, juga dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada kontingen-kontingen yang bertanding.
“Mereka laksanakan kegiatan pertandingan terancam, ketakutan ini yang tidak boleh terjadi,” ujar Sigit.
Selain pengamanan, mantan Kapolda Banten ini juga meminta personel TNI, Polri dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk memastikan penguatan pengawasan protokol kesehatan (prokes). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan COVID-19.
“Kemudian, terkait dengan protokol kesehatan yang harus kami laksanakan terutama rekan-rekan yang ada di dalam venue pastikan terkait penggunaan masker. Masker harus disiapkan jadi yang terlihat tidak membawa masker maka dberikan masker,” ucapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK menjadi ASN Polri. PKS memuji sikap Jokowi selaku kepala negara.
“Apresiasi Kapolri. Langkah terakhir menyelamatkan para pejuang pemberantasan korupsi. Selamat, terus berjuang 56 pegawai KPK di institusi penegak hukum. Indonesia bebas korupsi adalah harapan kita bersama,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).
Izin Jokowi kepada Kapolri soal 56 pegawai KPK tak lulus TWK dinilai Mardani membuat Jenderal Sigit nyaman. Sikap Jokowi itu pun dipuji oleh Mardani.
“Izin Presiden membuat Kapolri nyaman. Dan itu bagian dari sikap benar sebagai kepala negara,” ujarnya.
Selanjutnya, Mardani berharap tak ada lagi tes yang ‘menghalangi’ 56 pegawai KPK dapat direkrut Polri. Mardani kembali mengingatkan pesan Jokowi sejak awal tak ingin ada pemecatan pegawai KPK.
“Jangan ada lagi aksi seperti ini. Presiden sejak awal tidak ingin ada pemecatan,” imbuhnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan kunjungan ke proyek renovasi gedung Sarinah. Setelah melihat progresnya, Erick memastikan gedung Sarinah akan kembali dibuka pada Maret 2022.
Erick mengaku sudah 3 kali mengunjungi proyek renovasi gedung Sarinah. Erick getol mengecek proyek tersebut karena juga tak sabar menantikan pembukaan gedung Sarinah dengan tubuh yang baru.
“Saya sudah hadir di sini 3 kali, Pak Wamen 1 kali. Progresnya sangat bagus, yang kita rencanakan memang awalnya di bulan Agustus, cuma karena ada situasi pandemi, kita putuskan nanti untuk pembukaannya di bulan Maret tahun depan,” ucapnya di proyek gedung Sarinah, Selasa (28/9/2021).
Erick mengatakan, gedung Sarinah merupakan bagian dari sejarah besar Indonesia. Apa lagi gedung ini memiliki relief bersejarah yang sudah ada sejak gedung ini pertama kali diresmikan oleh Soekarno pada 1960-an.
“Saya rasa ini membuktikan bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Nah di sinilah kenapa Sarinah terus kita rawat menjadi bagian sejarah. Tetapi dengan ekosistem yang baru, dengan bisnis model yang baru,” ucapnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo datang memberikan solusi berkaitan polemik 56 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Sigit siap merekrut 56 pegawai itu untuk menjadi pegawai di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bareskrim.
“Kami telah berkirim surat ke Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang tidak lulus melaksanakan tes TWK itu, untuk bisa kita tarik, untuk kita rekrut jadi ASN polri, di Bareskrim, khususnya di Direktorat Tipikor,” ujar Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).
Surat tersebut telah dikirimkan Sigit ke Setneg pada Jumat lalu. Sigit telah mendapatkan respons balik dari Setneg, yang intinya mendapatkan lampu hijau untuk lanjut.
“Kami mendapatkan balasan dari Setneg, untuk menindaklanjuti hal ini. Kami diminta untuk berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN,” tutur Sigit.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Riau. Jokowi hendak menanam bakau (mangrove) bersama warga. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (28/9/2021), Jokowi dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB. Jokowi menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Setiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Jokowi akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bengkalis. Jokowi akan menanam pohon mangrove bersama masyarakat dan meninjau titik terdampak abrasi di Pantai Wisata Raja Kecik.
Jokowi selanjutnya akan kembali menuju Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin. Setelah itu, Jokowi dan rombongan akan lepas landas menuju Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Setiba di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Jokowi akan menuju Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, untuk kembali menanam pohon mangrove bersama masyarakat. Jokowi dan rombongan selanjutnya akan kembali ke Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan jagung nasional khususnya untuk pakan ternak dalam posisi aman. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, saat berkunjung ke pabrik pakan ternak (feedmill) milik PT. Japfa Comfeed Indonesia di Serang – Banten.
“Atas perintah Bapak Presiden, kami diminta untuk melakukan validasi fakta dan cek data di lapangan. Pak Presiden minta tidak hanya data tapi bagaimana fakta yang ada di lapangan, oleh karena itu saya bersama eselon 1 dan Eselon 2 Kementan lakukan validasi, salah satunya hari ini di pabrik pakan terbesar di Indonesia yaitu Japfa” tutur Syahrul dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).
Di pabrik yang mampu menampung stok kurang lebih 850.000 ton pakan ternak tersebut, Syahrul menegaskan pihaknya terus menggenjot produksi jagung khususnya untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak secara nasional. Ia meminta agar semua pihak termasuk perusahaan pakan untuk melakukan penyerapan jagung dari petani lokal secara maksimal.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan pertemuan dengan Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbang Emas). Kegiatan berlangsung di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan.
Diketahui, Gerbang Emas yang akan menjadi Gerakan Kebangkitan Rakyat Nusantara pada 2023 menyatakan dukungan kepada DPD RI terkait amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan itu, Gerbang Emas menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menyatakan diri sebagai konstituen aktif DPD.
Ketua Umum Gerbang Emas Joko Wandyatmoko menjelaskan pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada DPD untuk memperjuangkan nasib masyarakat, terutama yang berada di desa.
“Kami mendukung penuh langkah Ketua DPD RI mengenai amandemen ke-5 konstitusi. Pada kongres kami nanti, kami siap mendeklarasikan bahwa kami adalah konstituen DPD RI,” tutur Joko Wandyatmoko dalam keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).
Ia menjelaskan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa, Gerbang Emas menginisiasi koperasi. Sebab, kata dia, oligarki mulai menguasai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Koperasi primer nasional pertama ada di sini. Seluruh anggota DPD RI adalah pembina,” ujar Joko.(DON)