JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma. Jokowi bakal menerima penyerahan tongkat estafet kepemimpinan G20.
“Dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan berangkat untuk menerima kepemimpinan G20 di Roma. Tapi, mengenai kepastian itu, memang pihak protokoler atau Kemensetneg yang akan menentukan, tetapi penyerahan, Presiden akan datang langsung ke Roma dan kemudian juga Presiden akan menghadiri COP26 tentang perubahan iklim,” kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/10/2021).
Namun Fadjroel belum bisa memastikan waktu persis Jokowi bertolak ke Roma. Dia belum mendapatkan informasi lengkap dari Kemensetneg.
“Kita akan menunggu. Pada saatnya akan diumumkan oleh pihak Kemensetneg, khususnya protokol dari Kemensetneg, kapan Presiden akan berangkat dan siapa saja yang akan ikut menghadiri dari penyerahan presidensi G20,” ujar Fadjroel.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dimasa pemerintahan Jokowi semakin tegas memerangi ulah mafia tanah di Indonesia.
Akibat banyaknya persoalan sengketa tanah belakangan ini Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suryo, akhirnya ikut turut mendukung pemerintah memerangi ulah para mafia tanah.
Ketua LPSK ini menyatakan bahwa lembaganya siap melindungi para korban yang dijolimi mafia tanah, dan mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi para mafia tanah.
Dengan tegas ia mengatakan, konflik tanah acapkali menyebabkan orang mendapatkan ancaman hingga mengalami kekerasan seperti penganiayaan bahkan ada seperti penyiksaan.
”Sebagai representasi negara hadir untuk melindungi saksi dan korban, kami siap memberikan perlindungan bagi warga yang menjadi korban akibat ulah mafia tanah ,” ucap Hasto dalam siaran pers, Jumat (22/10/2021).
Menurutnya, bahwa konflik sengketa atau perebutan lahan yang kerap terjadi saat ini, merupakan bom waktu dari persoalan yang tidak diselesaikan secara serius dimulai masa lalu hingga saat ini.
Untuk itu, LPSK menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan yang membidangi dan memimpin Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian dapat meningkatkan sinergi dan bekerja lebih serius untuk menjawab kritik kencang yang belakangan muncul di ruang publik.
Ia juga sangat mengakui adanya langkah Presiden Jokowi menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah setingkat kementerian apalagi telah menggabungkannya dengan rencana urusan tata ruang RUTR, sudah tepat.
“Hanya saja sangat disayangkan, dari pejabat ATR/ BPN itu belum ada tampak sebuah catatan berprestasi yang cukup siginifikan dalam menunjukkan kesungguhan dalam pemberantasan mafia tanah selama ini,” ucapnya.
Lebih jauh ia mengomentari, saat ini persoalan tanah bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga muncul di perkotaan. Banyak tanah, termasuk di area bisnis Jakarta, tidak dapat dimanfaatkan akibat sengketa kepemilikan yang dikuasai orang tanpa hak.
”Banyak kerugian dari sengketa kepemilikan tanah di Jakarta, misalnya, siapa yang membayarkan pajak tanah tersebut ? Selain itu, tanah-tanah tersebut sebetulnya bisa digunakan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat bahkan menyerap tenaga kerja juga bisa,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sudah mengingatkan mafia tanah untuk tidak kembali melakukan perampasan tanah yang sudah mempunyai hak milik.
Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia.
“Saya juga ingin mengingatkan kepada para mafia tanah jangan coba-coba lagi. Kalau di masa lalu kalian bisa melakukan secara leluasa, sekarang tidak bisa lagi, kita akan monitor, kita akan melakukan berbagai upaya,” kata Sofyan pada konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021) lalu.
“Tidak boleh mafia menang, tidak boleh. Karena kalau mafia menang itu repot kita semua,” tegasnya.(MAR)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hari Santri Nasional 2021 diperingati para santri hari ini, Jumat (22/10/2021). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para santri bersama-sama melawan pandemi COVID-19.
“Sebagai santri mari bersama-sama pemerintah berjihad menghadapi pandemi dan memajukan negeri. Hormat taklim untuk kiai, bakti kami untuk agama dan NKRI,” kata Menag dalam video yang diupload di akun Twitter @YaqutCQoumas pada Jumat (22/10/2021).
Menag mengatakan, Hari Santri Nasional 2021 mengingatkan pada peristiwa besar yang dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi dikeluarkan Hadratusysyaikh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945, saat NICA datang untuk menguasai Indonesia.
Dalam resolusi dikatakan perang melawan kolonialisme adalah fardhu ‘ain, demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat inilah yang membersamai perjuangan melawan pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia.
Hari Santri Nasional 2021 mengambil tema Santri Siaga Jiwa dan Raga, yang merupakan bentuk pernyataan sikap. Tema ini berarti santri siap menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan, dan mewujudkan perdamaian dunia.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Aliansi mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi ‘piknik’ berjamaah menuntut pencabutan Statuta UI. Massa melakukan aksi tersebut di depan Gedung Rektorat UI. Pantauan di lokasi, pukul 15.00 WIB, Jumat (22/10/2021), tampak sejumlah mahasiswa UI mulai berkumpul lalu menggelar spanduk dan mendirikan tenda portabel di depan halaman depan Gedung Rektorat UI. Terlihat spanduk tersebut diduduki oleh BEM UI.
Massa terlihat duduk bersantai sambil mengobrol satu sama lain. Selain itu, tampak pula sejumlah poster-poster tuntutan pencabutan Statuta UI.
Sekitar pukul 15.20 WIB, terlihat seorang mahasiswa mulai menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara. Tampak sejumlah massa mendengarkan orasi yang disampaikan.
“Teman-teman semua hari ini kita akan melakukan piknik simbolis buntut tidak diresponsnya dan tidak dilibatkannya masyarakat UI dalam perumusan Statuta UI,” ujar salah satu mahasiswa tersebut.
Kemudian, tampak seorang mahasiswa lain maju ke depan membacakan puisi dengan menggunakan pengeras suara. Pusi tersebut merupakan puisi dari sastrawan WS Rendra berjudul ‘Sajak Pertemuan Mahasiswa’.
Pembacaan puisi itu disambut tepuk tangan yang meriah. Tampak massa BEM UI yang hadir semuanya menggunakan masker. Sebelumnya, mahasiswa hingga guru besar Universitas Indonesia (UI) melayangkan surat ke 5 menteri. Mereka menyuarakan penolakan terhadap Statuta UI yang baru. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Statuta UI itu.
Mahasiswa, guru besar, dosen, dan tenaga pendidik UI penolak Statuta UI itu tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli UI. Berdasarkan keterangan pers yang mereka sampaikan kepada wartawan, Selasa (10/8), surat penolakan terhadap Statuta UI dikirim ke pemerintah pada 9 Agustus kemarin.(DON)
SITUBONDO, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam kunjungan kerja di Situbondo, Wapres Ma’ruf Amin menyempatkan ziarah dan doa bersama di Makam Pahlawan Nasional KHR. As’ad Syamsul Arifin. Wapres mengingat kembali peran serta pondok pesantren, sebagai cikal bakal perjuangan dan pendidikan.
Ziarah dan doa bersama itu digelar usai meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah, Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Kamis (21/10/2021). KHR. As’ad Syamsul Arifin diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada 9 November 2016, sesuai Kepres No 90/TK/Tahun 2016 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Di pesantren ini, tahun 1984, terjadi momentum bersejarah, ketika Muktamar NU memutuskan kembali ke khittah 1926 dan pertama kali meneguhkan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, yang sejalan dengan ajaran Islam, serta NKRI sebagai bentuk final model negara oleh muslim Indonesia.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengkritik keras wajib menyertakan hasil tes PCR maksimal 2×24 sebagai syarat naik pesawat. Beka menilai aturan itu rumit.
“Bikin ruwet dan rumit, jadi merepotkan,” kata Beka kepada wartawan, Kamis (21/10/2021).
Beka mengatakan dia sering bepergian menggunakan pesawat dalam waktu berdekatan untuk tugas dinas. Dia meminta pemerintah mengubah masa berlaku hasil tes PCR menjadi lebih panjang agar tidak merepotkan calon penumpang.
“Saya itu berapa kali perjalanan yang 2-3 hari saja. Yang diperlukan adalah pemerintah soal masa berlaku dari PCR itu supaya tidak 2×24 jam sehingga prosedur untuk terbang bagi orang-orang yang sering melakukan perjalanan singkat 2-3 hari itu tidak merepotkan,” ujarnya.
Beka menyampaikan tidak semua laboratorium PCR di daerah mengeluarkan hasil tes dengan cepat. Beka menilai harga tes PCR juga masih mahal.
“Juga soal akses, kan laboratorium PCR di daerah kan juga tidak begitu banyak yang bisa cepat keluar hasilnya. Itu kan ada juga memberatkan lah ya. Makanya akses harga bisa ditekan seminim mungkin,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bukan tanpa alasan mendasar warga Sigapiton mendesak Jokowi segera mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya, atau Sofyan DJalil mundur saja dari Kabinet Jokowi Indonesia Maju.
Pasalnya, atas pemberian izin-izin HGU dan HGB yang kerap mendominasi, sehingga sampai merampas hak hukum atas tanah milik masyarakat susah.
Khususnya, akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) terutama HPL kepada para cukong sejumlah pengusaha yang diduga mampu membeli harga diri kekuasaan dan hukum yang selalu berproses lewat Kementerian ATR/BPN, maka menjadi kunci utama mengatasi sepak terjang mafia tanah di Indonesia.
“Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin dan juga akademisi, yang tidak pernah absen dari kepemimpinan 7 Presiden yang sudah memimpin bangsa ini, sebaiknya segera tobatlah, lebih baik mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi, karena itu lebih baik, sebelum timbul penyesalan di kemudian hari” ujar salah seorang warga si Gapiton yang mohon jatidirinya tidak disebut berkomunikasi lewat telepon, Rabu malam (20/10) kepada khatulistiwaonline.com.
Menurutnya, hal tersebut diperparah dengan semakin menjadi-jadinya ulah mafia tanah melibatkan peran para oknum pegawai dari Kementerian ATR/BPN.
Semua Itu nyata tidak lepas dari aksi pembiaran dari Sofyan Djalil yang selama ini dilakukan kepada para pejabat bawahannya mulai dari tingkat pusat hingga BPN di daerah.
Kenyataan itu jelas sudah diakui oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur akunya saat konfrensi pers memerangi mafia tanah pada 19/10 di kantor Kementerian ATR/BPN Jl.Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
“Menurut pendapat saya, itu jelas merupakan buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” ujarnya.
Nah, jika Jokowi tidak berani mencopot Sofyan Djalil dari Menteri ATR/BPN, sebaiknya selaku Presiden yang cinta kepada rakyat lebih baik mengevaluasi kinerja Sofyan DJalillah biar terungkap semuanya.
Sebagai Presiden kita managih omongannya, dan wajib membuktikan omongannya yang pernah mengatakan, memberantas mafia tanah dan kita rakyat jelata berharap segera pak Jokowi bertindak tegas mencopot jabatan Sofyan Djalil.
Bila perlu juga mumpung dalam kekuasaannya, bisa memerintahkan KPK, Jaksa Agung, Polri ikut memeriksa sepak terjang para oknum seperti di Kementerian Kehutanan yang juga sangat rentan terlibat sebagai pemberi SK KLHK untuk bidang tanah kepada para cukong yang membuat rakyat jadi terancam kehidupan atas hak memiliki tanah, tandasnya.
Sebab, pemberian HGU, HGB, HPL dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah yang merugikan masyarakat, kedua lembaga tersebut sangat kuat peranannya.
“Maka, sebaiknya Presiden Jokowi segera mencopot Sofyan Djalil. Karena akhir-akhir ini masyarakat daerah, sudah muak atas banyaknya pemberian HGU maupun hak tanah lainnya kepada para pengusaha yang nyata telah merugikan masyarakat,” ujar masyarakat dari Sigapiton itu. (MAR)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti pagi ini menyambangi Polda Metro Jaya. Keduanya hadir dalam rangka agenda mediasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kamis (21/10/2021), Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB. Keduanya tiba didampingi sejumlah kuasa hukum.
Tidak banyak yang keluar dari mulut keduanya. Haris Azhar hanya mengatakan kedatangan keduanya untuk memenuhi undangan mediasi.
“Iya kita diundang saja,” kata Haris.
Hal senada juga disampaikan oleh Fatia Maulidiyanti. Dia menyebut keterangan perihal kasus ini akan disampaikan oleh tim kuasa hukum.
“Untuk statement silakan ke kuasa hukum,” singkatnya.
Sementara itu pihak Luhut Binsar Pandjaitan sejauh ini belum nampak di Polda Metro Jaya. Pihak pengacaranya pun belum memberikan tanggapan perihal rencana mediasi hari ini.
Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti masih bergulir. Kedua belah pihak kini bakal menjalani mediasi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan telah membentuk tim investigasi terkait sanksi yang dijatuhkan World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia karena dianggap tidak patuh terhadap ketentuan WADA. Tim investigasi tersebut tengah berangkat menuju Eropa untuk melakukan negosiasi dengan WADA.
Tim investigasi tersebut diketuai oleh Raja Sapta yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Zainudin menyebut jika Raja Sapta beserta tim tengah bertemu dengan IOC (International Olympic Comitee) untuk membicarakan sanksi yang diterima oleh Indonesia.
“Ketua tim kita Pak Raja Sapta sekaligus Ketua NOC semalam sudah berangkat ke Eropa, memang ada kegiatan dengan pertemuan IOC jadi IOC memproses seluruh dunia jadi berkumpul di sana membicarakan itu semua dan termasuk ada WADA di sana dia akan melakukan komunikasi-komunikasi menjelaskan tentang apa yang kita alami dan apa upaya kita,” ujar Zainudin kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (20/10/2021).
Selain itu, Zainudin mengatakan jika kesalahan seperti ini tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, tim investigasi tersebut diberangkatkan ke Eropa untuk berkomunikasi dengan WADA mencari penyebab insiden yang diterima Indonesia.
“Saya tidak mau ini terulang kembali oleh karena itu kita harus tahu apa penyebabnya apakah sekedar komunikasi atau ada hal lain yang menjadi penyebab ini,” kata Zainudin.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Mereka mengaku mendukung Anies maju di Pilpres 2024.
Deklarasi digelar di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2021). Koordinator Deklarator ANIES, Laode Basir, mengatakan kegiatan ini bermula dari diskusi 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta.
“Kegiatan ini bermula dari diskusi kami dalam rangka merefleksi 4 tahun kepemimpinan Bapak Anies Rasyid Baswedan di Jakarta,” kata Laode.
Dia mengatakan pihaknya banyak melakukan diskusi untuk mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta. Menurutnya, ada banyak komunitas yang terlibat berdiskusi soal perkembangan Jakarta selama dipimpin Anies.
“Di masing-masing kami ada kelompok kelompok diskusi mengkaji perkembangan yang ada di Jakarta yang kemudian kami berkumpul dengan tema diskusi pada sekitar seminggu yang lalu refleksi kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan di Jakarta,” ucapnya.
Basir menyebut Anies Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Dia menyebut Anies mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan transparan.
“Ada satu kata kunci yang menjadi kesepakatan kami bahwa Bapak Anies Rasyid Baswedan berhasil memimpin Jakarta. Apa instrumen keberhasilan ini? Sangat banyak yang bisa kita sebut,” jelas Laode.
“Kita bisa ungkap di Agustus kemarin Jakarta kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pengelolaan pemerintah yang akuntabel, yang transparan, dan banyak penghargaan-penghargaan lain,” tambahnya.(DON)