JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk melakukan penanganan ekstra terhadap RT/RW yang masuk kategori zona risiko tinggi penularan COVID-19 (zona merah). Marsekal Hadi meminta jajarannya ‘bombadir’ RT/RW yang masuk zona merah itu dengan 3T (tracing, testing, treatment) agar kembali menjadi zona hijau.
Marsekal Hadi menyampaikan perintah itu kepada Pangdam V/Brawijaya saat meninjau kampung tangguh zona hijau di di RW 05, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jatim, Kamis (11/2). Pasalnya, di Jatim ada 210 RT masuk zona merah.
Dia meminta Pangdam Brawijaya berkoordinasi dengan Kapolda Jatim untuk melakukan pelacakan hingga memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diketahui, TNI-Polri sudah mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menjadi tenaga pelacak COVID-19.
“Sesuai laporan dari Ibu Gubernur bahwa di Jawa Timur masih ada 210 RT yang masuk zona merah dan saya sudah perintahkan Pangdam V/Brawijaya untuk berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Timur untuk terus membombardir 210 RT tersebut, melakukan pelacakan dan isolasi, serta diperketat pelaksanaan PPKM,” kata Marsekal Hadi dalam keterangan tertulis dari Puspen TNI, Jumat (12/2).
Dia mengatakan daerah-daerah tersebut dapat kembali menjadi zona hijau jika pelacakan, isolasi, hingga PPKM dilaksanakan dengan ketat serta disiplin. Ia juga berharap Pemda mengeluarkan aturan yang mendukung hal tersebut.
“Kita keroyok dengan melakukan pelacakan, melakukan isolasi dan terus diperketat melaksanakan pembatasan sosial. Tentunya dari pemerintah daerah akan mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut. Saya yakin 210 RT dengan sistem kampung tangguh berbasis RT/RW bisa masuk menjadi wilayah hijau,” kata Marsekal Hadi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai lockdown skala mikro tak akan merusak pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan sejumlah negara yang ekonominya jatuh karena menerapkan lockdown satu negara atau provinsi.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara seperti disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021). Jokowi awalnya menekankan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir.
“Saya ingin tegaskan pandemi COVID belum berakhir, belum berakhir. Kita tetap harus bekerja keras. Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan prioritas pertama pemerintah adalah mengendalikan laju COVID-19. Dia menegaskan protokol kesehatan harus terus diingatkan secara berulang.
“Pemda, saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri, akan dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah. Jangan hanya juga menyuruh pakai masker, pada masker, pakai masker, tetapi harus saya tambah perintahnya juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang tidak mampu untuk beli masker. Selain menyuruh pakai masker, mengimbau pakai masker, tapi juga membagi masker,” kata Jokowi.
Jokowi lalu memberikan arahan mengenai pentingnya 3T (testing, tracing, treatment). 3T itu, kata Jokowi, harus benar-benar diterapkan di lapangan
“Jadi, kalau ditemukan terinfeksi virus, langsung diisolasi. Siapkan isolasi terpusat bekerja sama, sekali lagi, dengan Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, BNPB. Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja. Jangan sampai yang terkena virus satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai misalnya yang terkena virus satu kelurahan, yang di-lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering kita keliru di sini,” kata Jokowi.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan saat ini ada dua strategi yang harus dilakukan untuk bisa memenangi perang melawan pandemi COVID-19. Strategi itu diungkapkan Budi dalam acara pelepasan tenaga kesehatan Polri yang bertindak sebagai vaksinator dan tracer.
Acara ini digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Hadir juga dalam acara ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Umum Letjen TNI Ganip Warsito. Budi mulanya mengatakan perang melawan pandemi ini membutuhkan sistem pertahanan dan persenjataan yang berbeda dengan saat perang dunia.
“Bapak-bapak, Perang Dunia I dan II sudah membunuh jutaan manusia. Sekarang perang dengan pandemi ini sudah membunuh lebih dari 2 juta manusia dan kami menyadari membutuhkan sistem pertahanan yang berbeda dan persenjataan yang berbeda untuk melawan musuh yang sudah membunuh jutaan manusia ini,” kata Budi di Lapangan Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Budi mengungkapkan sistem pertahanan dan persenjataan untuk melawan pandemi tersebut adalah kombinasi berbagai institusi. Mulai Kementerian Kesehatan, Polri, hingga TNI.
“Sistem persenjataan ini merupakan kombinasi dari Kapolri, Polri, TNI dan juga dari Kementerian Kesehatan bersama-sama. Target operasi dari perang menghadapi pandemi ini bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan,” terang Budi.
Budi kemudian memaparkan dua strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk bisa menang melawan pandemi virus Corona. Strategi pertama yakni strategi surveillance.
Strategi itu nantinya dititikberatkan pada upaya pelacakan keberadaan virus dengan teknik testing dan tracing. Budi menyebut pihaknya membutuhkan minimal 80 ribu tracer di semua desa.
“Strategi surveillance atau bahasa militernya intel, gimana kita bisa tahu musuhnya ada di mana dan mereka bergerak di mana saja. Dulu dilacaknya pakai teknik interogasi, sekarang pakai teknik testing dan tracing. Kali ini kami di Kementerian Kesehatan menyadari, untuk tracing dibutuhkan 30 tracer untuk per 100 ribu penduduk, dan harus tersebar di seluruh lokasi desa,” terang Budi.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi II DPR telah menggelar rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) terkait kelanjutan pembahasan Revisi UU Pemilu. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan para kapoksi sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.
“Tadi saya udah rapat dengan seluruh pimpinan dan Kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing-masing parpol terakhir-terakhir, ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini,” kata Doli, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Untuk mekanisme selanjutnya, Doli akan melaporkan hal ini ke pimpinan DPR. Dia menyerahkan keputusan selanjutnya ke pimpinan DPR RI.
“Pertama ini kami akan sampaikan ke pimpinan, kemudian nanti akan dibahas di bamus bersama baleg. Bamus memutuskannya seperti apa itu kan pandangan resmi dari fraksi masing-masing di DPR kemudian diserahkan di baleg kemudian nanti kalo mau dibicarakan dengan pemerintah tentang list Prolegnas tentunya kan gitu,” ujarnya.
“Apakah tadi pertanyaannya mau didrop atau tidak itu kan kewenangannya ada di instansi yang lain,” lanjutnya.
Doli mengatakan situasi saat ini belum pas untuk membahas Revisi UU Pemilu. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih fokus terhadap penanganan COVID.
“Bahwa hari ini kita tidak atau belum bisa karena situasi, sekarang kita diajak karena memang suasana pandemi kita semakin hari semakin kurang kondusif di mana kita sekarang sebagai negara Asia tertinggi tingkat kasus COVID tentu kita fokusnya pemerintah mengatakan kita sekarang hanya fokus kepada penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Ya sudah mungkin waktunya belum tepat, nanti kita cari waktu yang tepat lagi,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin bicara potensi revisi UU Pemilu untuk tidak dilanjutkan. Azis mengatakan, jika semua fraksi sepakat, Revisi UU Pemilu akan didrop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
“Ya kalau semua fraksi menyepakati untuk mendrop dalam shortlist Prolegnas tentu DPR akan mendrop,” kata Azis, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti buzzer menyerang kelompok yang mengkritisi pemerintah di media sosial. YLBHI menilai mestinya pemerintah bisa mengontrol dan mengambil tindakan terhadap buzzer itu meski tidak 100%.
Ketua YLBHI Asfinawati awalnya mengungkapkan bahwa sulit untuk tidak mengkaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah. Asfinawati kemudian mengungkapkan beberapa laporan mengenai buzzer itu.
“Kan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain,” kata Asfin kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Asfinawati mengatakan pemerintah harusnya bisa mengendalikan oknum yang menjadi buzzer itu. Sebab, menurut Asfinawati oknum tersebut adalah pendukung pemerintah dan ada di bawah pemerintah.
“Ya menurut saya pada akhirnya pasti tidak bisa 100% dikontrol tapi sebagian besar sebetulnya bisa dikendalikan oleh pemerintah baik dalam lembaga yang ada di bawah dia maupun orang-orang yang menjadi pendukungnya,” katanya.
Lebih lanjut Asfinawati menyinggung buzzer yang kebal dengan UU ITE. Berbeda dengan oposisi yang melakukan kritikan di media sosial.
“Juga salah satu indikasi bahwa ada diskriminasi penegakan hukum kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tetapi kalau sebaliknya influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum,” katanya.
Menurut Asfinawati serangan buzzer itu sejatinya sudah bisa dilihat. Seperti buzzer yang memproduksi serangan kepada pihak oposisi yang suka mengkritisi.
“Itu dan sebetulnya simpul-simpulnya kelihatan ya, simpul yang produksi dan mengorkestrasi serangan-serangan itu kan sebenarnya udah ketahuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua sebagai pendukung dia maupun ada, ada di bawah kalau tadi bagian dari influencer yang dibayar dengan uang negara itu kan lain lagi pendekatannya,” jelasnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR akan menggelar rapat paripurna Rabu besok. Namun, dalam rapat ini tidak membahas pengesahan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
“Prolegnas tidak dibawa ke paripurna besok, nggak ada agenda pembahasan Prolegnas besok,” kaga Wakil Ketua Baleg DPR, Achmad Baidowi (Awiek), kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Sebelumnya Baleg dalam rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini MenkumHAM sudah memutuskan ada 33 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi Prolegnas prioritas 2021. Tinggal menunggu diketok untuk disahkan di rapat paripurna.
Namun, kata Awiek, karena masih ada dinamika terkini, Prolegnas prioritas itu tidak dibawa ke rapat paripurna besok. Prolegnas akan dilanjutkan di masa sidang akan datang.
“Karena masih ada dinamika, sebelumnya kan UU PPRT terus RUU masyarakat hukum adat, terus belakangan ada RUU pemilu, itu ya sudah karena masih perlu pembahasan lebih lanjut, tidak dibahas di paripurna besok,” ujarnya.
“Jadinya kapan? ya masa sidang akan datang, apa nanti dikembalikan ke baleg untuk bahas ulang, atau seperti apa,” lanjut Awiek.(DON)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Dalam menjalin tali silaturahim antara ormas dan muspida, senin 8/2-2021 DPD Horas Bangso Batak( DPD HBB) Provinsi Banten bersama DPC HBB Kota Tangerang Audensi kepada Dandim 0506 Tangerang, Kolonel infanteri Hery Tugiyono.
Dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Mayor Kav Andi Budiman sebagai Pasi Intel Kodim 0506 dan Mayor Inf Heru S Pasi Ter Kodim 0506 Tangerang.
Dalam pertemuan tersebut, Dandim 0506 mengatakan sangat berterima kasih pada teman teman dari Horas Bangso Batak yang sudah rela mengunjunginya dan menyatukan visi demi menjaga keutuhan NKRI.
Nomerinson Purba yang memfasilitasi pertemuan tersebut memperkenalkan satu persatu dari Horas Bangso Batak.
Dikatakan oleh Nomerinson sebagai Ketua Bidang Pemerintahan DPD HBBB Prov Banten, bahwa Horas Bangso Batak ini tidak ada sekat sekat oleh agama, kami semua ada di sini demi mewujutkan persatuan dan kesatuan.
Dari DPD HBB ada Jhon Eilbert Sitinjak dan Mihon Manalu sebagai wakil ketua dan Oslanto Munthe sebagai Bendahara.
Begitu juga dengan Pande Hulman Siregar sebagai ketua bidang adat dan budaya yang sekaligus memberikan Ulos pada Dandim.
Dikatakan olehnya, dalam acara seperti ini, Ulos adalah lambang kehormatan, semoga pak Dandim sehat selalu, pangkat dan karir naik terus dan bisa memberikan karya terbaik yang berguna bagi masyarakat dan Negara.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC HBB Kota Tangerang, Juinson Sitanggang, didampingi oleh Heriyanto Manurung sebagai Sekretaris DPC HBB Kota Tangerang dan Habel Sipayung.
Juinson Sitanggang mengatakan, sebagaimana visi dari Horas Bangso Batak, Merajut Kebersamaan Dalam Menuju Persaudaraan Sejati, begitu juga misinya mensejahterakan masyatakat Batak dimanapun berada.
Saya sebagai ketua DPC HBB Kota Tangerang selalu patuh pada arahan dari DPD HBB Prov Banten marilah kita sama sama menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan di Kota Tangerang dan mengindari gesekan gesekan yang bisa memecah belah rasa persaudaraan, kata Juinson yang juga seorang Pengacara .(JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu membahas perlindungan WNI, pekerja migran, hingga isu kudeta militer di Myanmar.
“Tadi saya sudah juga menyampaikan beberapa kepada Perdana Menteri Muhyiddin bahwa setiap saat ada masa-masa kecil atau masa-masa sedang kita bisa langsung telepon jam berapa pun. Jadi saya kira ini hubungan yang sangat baik dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik, terbuka, dan komprehensif,” kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Muhyiddin yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (5/2/2021).
Jokowi mengapresiasi kerja sama pemerintah Malaysia dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia, terutama semasa pandemi COVID-19. Jokowi mengatakan, dalam pertemuan itu, dia juga menekankan pentingnya pembuatan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) baru terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Saya menyampaikan apresiasi-penghargaan atas kerja sama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi, dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia. Dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan MoU-MoU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia,” papar Jokowi.
Isu berikutnya yang dibahas adalah soal sawit. Jokowi mengharapkan komitmen Malaysia untuk ikut melawan diskriminasi terhadap sawit secara bersama-sama. Berikutnya, Jokowi juga menyambut baik travel corridor arrangement antara Indonesia dan Malaysia.
“Mengenai waktu pemberlakuan TCA akan dikomunikasikan kemudian. Saya juga menyampaikan pentingnya ASEAN segera menyelesaikan ASEAN Travel Corridor Framework dan di masa sulit seperti ini menjadi kepentingan ASEAN untuk terus menunjukkan soliditas,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) DKI Jakarta digelar hari ini. Vaksinasi COVID-19 massal ini ditinjau langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilihat dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tiba di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/2/2021), sekitar pukul 13.20 WIB. Jokowi yang mengenakan kemeja putih tampak berkeliling ke meja lokasi vaksinasi COVID-19.
Saat ini terpantau satu per satu tenaga kesehatan divaksinasi COVID-19. Tenaga kesehatan sendiri merupakan salah satu prioritas utama penerima vaksin COVID-19 karena menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19.
Dilihat dari akun resmi humas Pemprov DKI Jakarta di Instagram, @dkijakarta, program vaksinasi massal Corona yang diinisiasi Kementerian Kesehatan RI dan Dinkes DKI Jakarta ini dilakukan untuk tenaga kesehatan ini akan digelar pada Kamis 4 Februari 2021.
Bagi tenaga kesehatan yang mengikuti vaksinasi massal harus mengikuti sembilan syarat, yakni:
1. Wajib mendaftar di link resmi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di bit.ly/daftar_nakes.
2. Hanya untuk nakes yang memiliki STR/SIP akitf atau sedang proses pengurusan perpanjangan (dibuktikan dengan membawa fotokopi STR/SIP).
3. Bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta di DKI Jakarta dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau surat tugas maupun ID card.
4. Koas atau peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang bekerja di fasilitas kesehatan DKI Jakarta bisa mengikuti program ini.
5. Tidak untuk tenaga administrasi atau manajemen yang tidak memiliki STR di fasilitas kesehatan.
6. Belum pernah divaksinasi COVID-19.
7. Belum pernah terkonfirmasi COVID-19.
8. Berusia 18-59 tahun.
9. Lolos pemeriksaan kesehatan di lokasi vaksinasi.
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Timbulnya pertikaian antara pengusaha dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun sering mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak pengusaha.
Terjadinya hal hal demikian karena sering ada perbedaan data yang dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat.
Untuk mecari solusi agar bisa ditempuh dengan jalan kekeluargaan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur melakukan mediasi dengan menghadirkan beberapa pihak baik dari Instansi pemerintah dan perusaahan begitujuga kelompok tani.
Pertemuan yang dilakukan di ruang pertemuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Kamis 4/2-2021.
Sebagai Pimpinan Rapat, Husni mewakili Kepala dinas yang menjabat sebagai sekretaris dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempersilahkan pihak yang sedang mengikuti rapat memberikan uneg- unegnya.
Sebagai pimpinan rapat merasa bingung karena tidak ada data yang kongkrit yang sedang dibawa oleh masing masing pihak.
Dari pihak dinas kehutanan dan perkebunan (dishutbun) Provinsi Kalimantan Timur, Siti mengatakan, laporan dari kelompok tani dan perusahaan sudah pernah diterima.
Disarankan agar instansi terkait yang ada di Kabupaten Kutai Timur mencari solusi antara Kelompok Tani dan pihak perusaan PT Anugerah Energitama.
Hal hal yang menjadi pertikaian antara kelompok tani dan pihak perusahaan adalah masalah titik kordinatnya belum jelas.
Rahman Damanik mewakili pihak PT. Anugerah Energitama mengatakan bahwa perusahan yang diwakilinya sudah lengkap data data yang dimiliki. Kalau ada perbedaan titik kordinat harus dibahas lebih lanjut agar tidak ada kesalahan lagi nantinya .
Mewakili kelompok tani yang terdiri dari kelompok tani Citra Mega Buana dan kelompok tani Kudung Permai diwakili Oleh Hariyanto sebagai Ketua Umum dari Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia(LPPMTI) yang didampingi dari kantor Law Firm Justice & Freedom mengatakan, masyarakat ini janganlah dilakukan seolah olah tidak berhak hidup sejahtera di negerinya sendiri.
Lebih jelas dikatakan, kalau perusahaan ada maunya janganlah memakai cara cara yang kurang bagus karena kehebatannya, kasihan masyarakat ini.
Perkara yang seharusnya satu jam bisa kelar dicari solusi, kenapa harus lama lama, ujarnya dengan penuh semangat berapi api. Kami dari LPP MTI siap buka bukaan data dan titik kordinat yang dimaksud.
Sebagai kesimpulan ahir dari mediasi yang dilakukan oleh kantor Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dari pihak perusahaan memberikan waktu tiga minggu, dari tiap tiap kelompok nanti ada utusan dan tidak terlalu banyak lah karena mengacu pada protokol kesehatan.(VAN)