JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPU Hasyim Asy’ari awalnya menjabarkan bahwa KPU telah memberikan tanggapan terhadap gugatan Partai Prima saat persidangan di PN Jakpus. Saat itu, KPU menjelaskan terkait wewenang peradilan terkait keputusan KPU.
“Karena yang mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat adalah partai politik calon peserta pemilu dan yang dijadikan objek itu keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 ini sudah kami ajukan esksepsi, perlawanan pada waktu kami menjawab gugatan perkara tersebut,” kata Hasyim.
Hasyim menyampaikan saat itu bahwa kewenangan untuk menguji keputusan KPU adalah PTUN. Dia menyebut bahwa Partai Prima telah mengajukan gugatan ke PTUN terkait hal itu, akan tetapi gugatan tidak diterima.
“Kami sampaikan bahwa kewenangan untuk menguji produk-produk pejabat tata usaha negara dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara negara yang khususnya penyelenggara pemilu itu ranah wewenangnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kami nyatakan ini sudah pernah diuji oleh PTUN yang tadi dinyatakan tidak dapat diterima. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tiba di lokasi sekitar pukul 16.05 WIB. Ma’ruf Amin tampak memakai kemeja lengan panjang berwarna putih. Kamis (2/3/2023
Ma’ruf Amin didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Ma’ruf bersama Suharyanto tampak langsung memasuki ruangan acara.
Sebelumnya, Rakornas BNPB telah dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya, Jokowi menyoroti berbagai hal.
Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi ialah masalah perubahan iklim yang mengakibatkan bencana alam. Masalah perubahan iklim ini adalah isu yang paling menakutkan bagi dunia pasca-COVID-19 sekarang.
“Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim,” kata Jokowi.
Indonesia disebutnya menempati peringkat papan atas negara paling rawan bencana. Frekuensi bencana alam di Indonesia meningkat 81 persen. Pada 2010, ada 1945 bencana di Indonesia. Pada 2022, jumlahnya melompat menjadi 3.544 bencana. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan permintaan ini mengingat penduduk muslim Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Adapun jumlahnya mencapai 238 juta jiwa atau sekitar 12,5 persen dari penduduk muslim dunia.
“Kita juga apresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang selama ini senantiasa memberikan perhatian besar terhadap Indonesia. Terbukti pada tahun 2023 ini, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 orang, terbesar di dunia,” ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/3/2023).
Meski begitu, Bamsoet menilai jumlah tersebut masih belum bisa mengakomodasi tingginya minat haji dari Indonesia. Untuk itu, ia berharap adanya penambahan kuota haji dapat memangkas masa tunggu keberangkatan haji Indonesia dari yang saat ini rata-rata 20 hingga 30 tahun agar bisa menjadi di bawah 10 tahun.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendorong agar pembangunan Indonesian House di Makkah, Arab Saudi bisa segera terealisasi dengan dukungan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Diketahui, Indonesian House digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai komplek apartemen/tempat tinggal jemaah haji atau umrah Indonesia. Adapun lahan yang diberikan Arab Saudi untuk pembangunan Indonesian House ini berupa hak sewa 99 tahun.
“Namun terdapat peraturan dari Arab Saudi yang memberikan kewenangan pemerintah (Royal Commission for Makkah and Holy Sites/RCMC) untuk dapat mengambil lahan tersebut sewaktu-waktu. Sehingga belum dapat menjamin kepastian bahwa dalam kurun waktu 99 tahun lahan tersebut digunakan oleh Indonesia. Karena itu, kita perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas hal ini,” tandas Bamsoet.
Selain kerja sama di bidang haji, Bamsoet menilai Indonesia dan Arab Saudi memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan. Menurutnya, potensi perdagangan Indonesia-Arab Saudi sangat besar dan perlu didorong agar terus meningkat.
“Salah satunya dengan mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia ke Arab Saudi, terutama produk halal. Beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke Saudi Food and Drugs Authority (SFDA), namun hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan,” jelas Bamsoet. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri BUMN Erick Thohir bahkan mengatakan jika ada kekacauan di Indonesia, dampaknya menjalar ke negara-negara lain. “Sekarang apakah para negara sahabat seperti Singapura, Malaysia tidak mengharapkan keamanan untuk Indonesia? Kalau Indonesia chaos saya yakin regional chaos. Bukan nggak mungkin, negara-negara sahabat di Asia pun chaos,” kata Erick dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2023, Selasa (28/2/2023).
Erick kemudian menyebut, 90% bauksit Indonesia lari ke China. China, kata dia, merupakan produsen kaca penyerap panas nomor 1 di dunia.
“Kenapa, bauksit Indonesia 90% ke China. Nomor 1, memproduksi yang namanya kaca buat panas, menyerap panas itu China nomor 1,” ujarnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemeriksaan terhadap Anwar Usman diduga terkait kasus dugaan pemalsuan putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan gugatan uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2 serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK.
“Rencananya jam tiga sore,” kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi I Dewa Gede Palguna seperti dilansir Antara, Selasa (28/2/2023).
Pemeriksaan terhadap Anwar Usman direncanakan digelar secara tertutup. Sebelumnya pada Senin (27/2), Majelis Kehormatan MK telah memeriksa mantan hakim konstitusi Suhartoyo.
Gugatan itu diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico mengajukan gugatan itu sebagai respons atas keputusan DPR RI mengganti Aswanto sebagai hakim konstitusi.
Setelah disidangkan sekitar setengah bulan, majelis hakim lalu membacakan putusannya pada 23 November 2022. MK menolak gugatan yang diajukan Zico dan kawan-kawan.
Dalam putusan tersebut, Zico menemukan perbedaan kalimat antara yang dibacakan oleh hakim saat sidang dengan salinan putusan yang diunggah di situs MK. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungannya terhadap implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). “Dari diskusi yang singkat ini, Bapak Presiden menegaskan dukungan beliau untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (27/2/2023).
Dalam pertemuan itu, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
“Demikian juga terkait dengan situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencegahan yang paling efektif bagaimana memberikan atau menjatuhkan hukuman maksimal,” kata Plt Jubir bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Ipi berharap hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya tak terjerumus dalam korupsi.
“Kita berharap dengan penjatuhan hukum maksimal baik berupa kurungan, pidana badan maupun melalui asset recovery, ini dapat memberikan efek jera maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi dan jadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, vonis Dodi Reza Alex diperberat di kasus suap. Anak Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin itu terbukti menerima suap dari sejumlah proyek saat menjadi bupati.
Kasus bermula saat jaksa KPK mendudukkan Dodi Reza di kursi pesakitan. Jaksa mendakwa Dodi Reza menerima suap atau hadiah dari pengadaan barang dan jasa infrastruktur pada Dinas PUPR Muba.
Pada 5 Juli 2022, Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Dodi Reza. Putusan itu disunat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Palembang menjadi 4 tahun penjara. Dodi Reza juga dihukum denda Rp 250 juta subsider 5 bulan dan uang pengganti Rp 2,8 miliar. Jaksa KPK lalu mengajukan kasasi dan dikabulkan.
“Amar putusan. Kasasi Terdakwa tolak. Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) pidana penjara menjadi selama 6 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website-nya, Senin (27/2). (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong pernah memaparkan hal tersebut dalam keterangan resminya September 2022 lalu.
Saat itu, Usman Kansong menjabarkan hingga September 2022 total pembangunan tol selama kepemimpinan Jokowi telah mencapai 2.042 kilometer, sedangkan pembangunan jalan non tol mencapai 5.515 kilometer.
Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek Pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
Kemudian, percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh Jokowi, Usman menjabarkan telah terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal ini merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga tahun 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.
Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman menyampaikan proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan presiden Jokowi. Telah terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal, tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.
Sementara itu, untuk infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat lainnya pemerintah juga melakukan pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 kilometer, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter.
Kemudian ada juga pembangunan pasar desa sebanyak 10.300 unit, pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.
Jokowi pun, menurut Usman, telah mengedepankan konsep Indonesia sentris, pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Batas waktu pelaporan LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berjalan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya. Sehingga 13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023,” kata Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).
Ipi mengatakan pelaporan harta kekayaan kepada penyelenggara negara telah diatur dalam Pasal 2 UU tahun 2019. Namun, setiap intansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain di lingkungan instansinya yang memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kementerian Keuangan termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor (WL) LHKPN. Sesuai data eLHKPN periodik 2021 tercatat total 33.370 WL di Kemenkeu,” katanya.
Lebih lanjut Ipi mengatakan ada sanksi yang mengatur bagi para penyelenggara yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Sanksi tersebut berupa hukuman administratif.
“Pasal 20 UU yang sama mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi hal tersebut. Ia mengungkap dirinya memahami pandangan, dan juga ekspresi kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan apakah Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang dipercaya.
Hal ini terjadi karena ada kasus penganiayaan dan gaya hedonistik yang dilakukan oleh anak dari seorang pejabat pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut pun merembet ke ranah pertanyaan soal sumber harta kekayaan dari pejabat pajak Rafael Alun.
“Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka satu, apakah Kemenkeu, Dirjen Pajak merupakan instansi dipercaya dengan munculnya kasus ini dengan munculnya suatu gaya hidup hedonistik mewah dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang menimbulkan pertanyaan serius sumber harta yang bersangkutan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak dan APBN merupakan instrumen negara yang sangat penting. Tugas dan amanah DJP dalam mengelola penerimaan negara itu juga telah diatur oleh Undang-undang.
“Kami memahami perasaan masyarakat namun, saya dilakukan koreksi saya paham persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan, tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban oleh Dirjen pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara,” lanjutnya. (BAS)