TANGERANG, KHATULSTIWAONLINE.COM
Keberadaan bangunan pabrik yang tengah dalam proses pekerjaan di wilayah Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, disorot.
Pasalnya, meski diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari instansi terkait, namun saat ini pembangunan sudah mencapai 50 persen.
Untuk mengetahui ada tidaknya IMB bangunan yang menurut informasi akan dijadikan pabrik panci ini, selasa 16/2 sejumlah awak media mendatangi lokasi bangunan.
Saat ditanya kepada salah seorang pekerja terkait IMB, dia menunjukkan selembaran kertas yang menyatakan bahwa bangunan tersebut sudah diurus di instansi terkait.
Ditanya mengenai papan atau plang IMB yang belum ada dipasang, pekerja itu menjawab “saya gak tau pak yang ada hanya selembaran kertas saja yang ditempelkan di tembok bangunan,”.
Setelah selembaran kertas yang ditempel di tembok difoto, wartawan menemui pejabat di Dinas Perijinan Kota Tangerang untuk konfirmasi apakah bangunan tersebut sudah mengantongi IMB atau belum.
Menurut salah seorang staf, bahwa berkas dari si pemohon atau pemilik bangunan masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga belum bisa diterbitkan papan IMB.
Mendengar penjelasan dari staf Dinas Perijinan Kota Tangerang itu, wartawan kemudian menanyakan, kalau memang berkas masih belum lengkap kenapa bangunan tersebut bisa berdiri tegak hampir 50 persen ? .
Dicecar dengan pertanyaan seperti itu, staf tersebut mengatakan, kalau untuk pengawasan bangunan ada di Satpol PP Kota Tangerang dan Dinas Perkim.
Awak media pun mengkonfirmasi pihak Satpol PP Kota Tangerang dan Dinas Perkim Kota Tangerang.
Gufron selaku Kabid Gakumda Satpol PP Kota Tangerang melalui pesan WhatsApp mengatakan, pihaknya akan memanggil pemilik bangunan pabrik lewat surat resmi.
Sedangkan pihak Dinas Perkim Kota Tangerang saat dikonfirmasi melalui Sekdis menyebutkan, akan mengarahkan Tim Pengawas Bangunan (Wasbang) untuk mengecek bangunan pabrik yang diduga belum memiliki IMB itu.
Sungguh miris, ketika ada laporan dari awak media terkait bangunan pabrik ini, barulah Instansi terkait di Pemkot Tangerang, khususnya bagian pengawasan bangunan Dinas Perkim dan Satpol baru bertindak.
Padahal, sesuai aturan yang sudah ada seharusnya si pemohon mengurus IMB dahulu baru bisa membangun pabrik, tapi nyatanya di lapangan sangat berbeda. Diduga oleh si pemohon atau pemilik bangunan, malah bangunan dahulu yang didirikan baru mengajukan IMB. (MBN)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bunawan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1,5 ha yang terletak di Jalan Komaruddin samping Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dilaporkan ke Polres Jakarta Timur dengan pasal 263 dan 378 KUHPidana.
Adapun laporan tersebut dengan dugaan pemalsuan dan penggelapan atas tanah terlapor yang sekarang dikuasai oleh para pelapor.
Dalam penanganan laporan tersebut Penyidik yang juga Kasubnit sekaligus sebagai pengantar surat panggilan, terlapor merasa ada kejanggalan dalam penanganan laporan dimaksud, dimana proses penanganannya yang sangat super cepat dan dipenuhi dengan intrik- intrik yang kurang profesional terhadap terlapor yang usianya sudah uzur.
Untuk diketahui, Bunawan membeli tanah tersebut pada tahun 1988 dihadapan Notaris Raden Sudibyo Djojopranoto,SH telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang proses jual beli tanah.
Ketika dimintai pendapat hukum atas kasus yang dialami oleh Bunawan, kuasa hukum Bunawan, Edward M.Sihombing,SH.,MH dan Elisa Sogalrey, SH yang juga mantan penyidik dari Bareskrim Mabes Polri menyatakan, benar bahwa penyidik Polres Jakarta Timur tersebut telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri.
Dikatakan Pengacara Bunawan, penanganan perkara ini, penyidik yang bersangkutan tidak lagi mengedepankan prinsip Promoter(profesional, moder dan terpercaya) tapi menjurus kepada penekanan dan intervensi serta tekanan terhadap Terlapor.
Edward M.Sihombing,SH, MH menyatakan penggunaan Pasal 263 dan 378 sangat tidak tepat kepada pemilik tanah dalam hal ini Bunawan , sebab tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun.
Jadi aneh pemilik tanah dilaporkan dengan pasal-pasal tersebut sebab unsur-unsur pasal dimaksud tidak terpenuhi.
“Jika kita berbicara tentang Pasal 263 KUHPidana, yaitu pemalsuan akta atau surat -surat berharga, apa mungkin Bunawan sebagai pemilik tanah memalsukan surat -suratnya sendiri dan siapa yang dirugikan dan untuk apa dipalsukan.
Begitu juga dengan Pasal 378 KUHPidana yang ditujukan kepada Bunawan, siapa yang ditipu dan bukti apa yang dimiliki oleh pelapor sehingga Bunawan sebagai pemilik tanah melakukan penipuajn atas tanahnya,” ujar Edward M. Sihombing.
Masih kata Edward M.Sihombing, tujuan dilaporkannya penyidik ke Propam Mabes Polri adalah untuk menghormati setiap proses hukum dari oknum- oknum- yang diduga menyalahgunakan kewenangannya bukan karena kebencian tetapi karena menghormati hukum teristimewa para penegak hukum, sehingga tidak mencederai profesionalisme Kepolisian RI .
“Oleh karena itu kami meminta Propam Mabes Polri maupun Propam Polda Metro Jaya memeriksa kasus ini,” kata kuasa hukum Bunawan kepada Khatulistiwaonline.com Rabu 17/2-2021.(NGO)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tiga orang tewas akibat badai salju lebat dan angin kencang melanda Yunani. Badai salju lebat yang tidak pernah terjadi lagi lebih dari satu dekade itu mengganggu transportasi darat dan laut serta menghentikan vaksinasi COVID di Athena.
Dilansir AFP, Rabu (17/2/2021), monumen kuno yang diselimuti salju seperti Akropolis dan perenggan dingin, yang dijuluki ‘Medea’ diambil dari nama penyihir Yunani mitos Argonauts, menyebabkan suhu turun. Suhu paling rendah di kota barat laut Florina mencapai minus 19 derajat celcius.
“Terakhir kali kami melihat begitu banyak salju di pusat Athena adalah pada Februari 2008,” kata ahli meteorologi Costas Lagouvardos kepada AFP.
Di pulau Evia dekat Athena, dua pria lanjut usia yang menderita masalah pernapasan meninggal dunia. Dilaporkan TV negara ERT, korban meninggal dunia setelah alat bantu pernapasan tak berfungsi karena listrik padam.
Sementara di Kreta, seorang peternak berusia sekitar 60 tahun ditemukan tewas di salju di desa Kaminaki. Fenomena langka tersebut membuat pihak berwenang membatalkan semua vaksinasi virus Corona yang direncanakan dilakukan di ibu kota pada hari itu.
Pulau terbesar kedua di Yunani Evia mengalami listrik padam selama dua hari. Sejumlah pohon tumbang juga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa bagian wilayah Athena meluas.
Seorang pejabat mengatakan sejumlah wilayah di ibu kota telah terdampak.
Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis setelah rapat kabinet darurat mengatakan memberikan perhatian khusus terhadap jaringan listrik. Ia menyebut perlu kesabaran untuk menghadapi masalah tersebut.
“Kami membutuhkan kesabaran untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar luar biasa ini,” ujarnya.(MAD)
Roma –
Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia kembali erupsi dengan mengeluarkan asap dan abu kemarin, waktu setempat. Namun, otoritas setempat memastikan erupsi itu tidak membahayakan desa sekitar.
“Kami melihat yang lebih buruk,” ujar Kepala INGV National Institute for Geophysics and Vulcanology di kota dekat Catania, Stefano Branco, kepada kantor berita Italia AGI dilansir AFP, Rabu (17/2/2021).
Diperkirakan, letusan dari kawah tenggara Gunung Etna dimulai pada Selasa sore. Branco bersikeras bahwa aktivitas erupsi terbaru sama sekali tidak mengkhawatirkan.
Namun demikian, dengan batu-batu kecil dan hujan abu akibat erupsi itu, pihak berwenang memutuskan menutup Bandara Internasional Catania.
Sementara itu, melalui Twitter, otoritas darurat mengatakan bahwa mereka memantau situasi dengan cermat di tiga desa di kaki gunung berapi. Tiga desa itu yakni Linguaglossa, Fornazzo, dan Milo.
Gunung berapi yang memiliki ketinggian 3.324 meter itu merupakan gunung berapi paling aktif di Eropa. Gunung itu kerap meletus dalam 500.000 tahun terakhir.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polisi meningkatkan status penanganan kasus kerumunan karena panggung barongsai di Pantjoran PIK, Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara (Jakut) ke tingkat penyidikan. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka.
“Sudah tahap penyidikan, 12 saksi dan 1 tersangka,” ujar Kapolres Jakut Kombes Guruh Arif Darmawan, saat dihubungi Selasa (16/2/2021).
Guruh mengatakan, tersangka dijerat dengan pasal di UU Kekarantinaan Kesehatan. Tersangka terancam hukuman penjara 1 tahun.
“Pasal 93 jo 9 UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan. Ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda 100 juta,” tuturnya.
Seperti diketahui, panggung Barongsai yang digelar di Pantjoran PIK, Pantai Maju, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, disegel. Langkah penyegelan diambil usai tempat tersebut menimbulkan kerumunan pada perayaan Imlek, 14 Februari lalu.
Panggung barongsai tersebut memang terlihat menimbulkan kerumunan massa. Masyarakat mulai dari orang tua hingga anak-anak terlihat memadai tempat tersebut melihat pertunjukan barongsai.
Meski mayoritas pengunjung nampak menggunakan masker, anjuran untuk menjaga jarak di tempat tersebut abai dilakukan.
“(Penyegelan) pas mereka lagi terjadi kerumunan ya. Kita bubarkan melalui instansi terkait termasuk Satgas COVID itu langsung kita segel,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan, Selasa (16/2/2021).(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tahun 2021 belum genap berjalan 2 bulan, namun evaluasi libur dan cuti bersama tahun ini sudah mencuat. Rencana evaluasi libur dan cuti bersama 2021 dari pemerintah muncul disebabkan pandemi COVID-19 yang belum surut.
Mula-mula wacana libur dan cuti bersama 2021 dievaluasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Politikus PDI Perjuangan ini mendorong adanya pertimbangkan mengenai situasi COVID-19.
“ASN tetap masuk kerja dengan melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WFH) ataupun di kantor (WFO), dan mematuhi sistem shift yang telah diatur oleh PPK kementerian/lembaga di pusat ataupun pemerintah daerah,” kata Tjahjo dalam keterangan pers resmi dari Kementerian PAN-RB, Senin (15/2/2021).
Tjahjo kemudian bicara soal surat edaran terkait sistem kerja ASN yang dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai bekerja di kantor berdasarkan kategori zonasi risiko wilayah. Lantas, Tjahjo melontarkan wacana libur dan cuti bersama 2021 dipangkas.
“Menteri PAN-RB menambahkan bahwa dengan melihat situasi COVID-19 di Tanah Air, pemerintah perlu mengevaluasi kembali keputusan yang sudah ada terkait hari libur dan cuti bersama di tahun 2021,” demikian tertulis dalam rilis resmi Kementerian PAN-RB.
“Meski tingkat kesembuhan pasien COVID-19 meningkat dan program vaksinasi dipacu lebih cepat, kami juga perlu untuk selalu waspada,” imbuhnya.
Di hari yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah bakal menggelar rapat mengenai penyesuaian kebijakan libur dan cuti bersama tahun 2021 pada pekan depan.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi oleh DPR. Sejumlah pihak angkat bicara supaya pasal karet dalam UU tersebut dicoret.
Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dilatarbelakangi oleh sejumlah laporan. Jokowi melihat belakangan ini masif adanya saling lapor antarwarga dengan rujukan UU ITE.
“Belakangan ini, saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya, ini repotnya di sini, antara lain Undang-Undang ITE, saya paham Undang-Undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujar Jokowi seperti disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 15 Februari 2021.
Dengan alasan tersebut, dia mengatakan revisi bakal diajukan untuk menghapuskan pasal-pasal yang dianggap sebagai ‘pasal karet’.
“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini,” tegas Jokowi.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md berkisah tentang awal mula munculnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan itu disebut Mahfud banyak didukung pada awalnya.
“Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE. Dulu pada 2007/2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat UU ITE,” tulis Mahfud melalui akun Twitter seperti dilihat, Senin (15/2/2021).
Mahfud pun seiya sekata dengan Jokowi. “Jika sekarang UU tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut. Bagaimana baiknya lah, ini kan demokrasi,” kata dia.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengarahkan agar seluruh kepala daerah untuk membuat peraturan daerah terkait penegakan protokol kesehatan, bukan hanya peraturan kepala daerah. Sebab, menurut Tito, penegakan protokol kesehatan perlu adanya tindakan disiplin.
“Mendorong daerah membuat perda dan perkada, karena apa, agar ada pijakan bagi penegakan protokol kesehatan yang tidak cukup hanya dengan soft, bagikan masker dan lain-lain, tapi juga perlu ada tindakan penegakan hukum untuk disiplin, oleh karena itu perda dan dan perkada kita dorong untuk dibuat. Bedanya perda itu dibuat DPRD itu bisa berisi sanksi pidana, sedangkan perkada hanya sanksi administrasi,” kata Tito, dalam sambutannya di Rapim Polri, Selasa (16/2/2021).
Tito menyebut saat ini baru ada 16 provinsi yang telah membuat perda. Sisanya masih ada 18 provinsi yang belum membuat. Untuk itu, dia meminta Kapolda setempat untuk mendorong kepala daerahnya membuat perda.
“Oleh karena itu, sampai hari ini saya kira belum semua daerah memiliki perda. Dari 34 provinsi baru 16 yang punya perda, 18 belum memiliki perda baru perkada. Untuk itu lah, mohon kepada rekan kapolda dan kapolres mendorong agar kepala daerah membuat perkada jadi perda, kalau perkada hampir semua sudah,” ujarnya.
Di masa Pilkada, Tito mengungkap banyak daerah yang tidak berani membuat perda dengan alasan takut kehilangan elektabilitas. “Problemnya, kemarin ada pilkada, rata-rata kepala daerah yang ini nggak berani membuat tekanan terlalu tinggi kepada rakyatnya takut kehilangan elektabilitas, tidak populer, sekarang pilkada udah lewat,” ujarnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Suku Dinas (Sudinkes) Jakarta Selatan menyiapkan sosialisasi vaksinasi COVID-19 bagi pedagang pasar. Sosialisasi itu dilakukan menggunakan media sosial (medsos) dan spanduk.
“Nanti kan yang pedagang tahap awal, kalau tidak salah di (pasar) Tanah Abang dulu ya. Tentunya nanti kita juga menunggu kira-kira nanti kan arahan dari pimpinan, karena untuk persiapan itu kan tidak perlu persiapan yang matang tentunya,” ujar Kepala Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jaksel M Helmi, kepada wartawan di Wali Kota Jaksel, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Selasa (16/2/2021).
“Ya nanti sosialisasinya sementara paling kita juga lewat ini ya, mungkin lewat imbauan, lewat media sosial dan lain-lain. Nanti juga ada kerja sama dengan PD Pasar Jaya selaku pengelola pasar. Nantinya akan melakukan sosialisasi dengan spanduk dan lain-lain. Mungkin seperti itu,” sambungnya.
Meski demikian, Helmi belum dapat memastikan kapan proses vaksinasi bagi pedagang pasar di wilayah Jakarta Selatan. Helmi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pendataan.
“Sosialisasi kemudian kesiapan vaksinnya juga, jumlah pedagang yang mau divaksinasi ada berapa orang, terus jumlah pasar di Jakarta Selatan juga kan harus dihitung dulu. Tentunya perlu persiapan-persiapan yang matang tentunya,” ucapnya.(DAB)