JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) dilaporkan 36 Anggota Komisi VI DPR RI atas dugaan pelanggaran etik penyalahgunaan wewenang. Akom dinilai tidak mematuhi keputusan paripurna soal komisi mana yang berhak menjadi mitra kerja BUMN khususnya dalam pembahasan mekanisme pembayaran Penyertaan Modal Negara (PMN).
36 anggota Komisi VI yang melaporkan Akom termasuk seluruh pimpinan komisi. Perwakilan yang melaporkan ke MKD kemarin sore berasal dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.
“Sebenarnya kalau mengikuti paripurna 2015 pembagian tugas mitra kerja Komisi itu jelas bahwa BUMN itu ada di Komisi VI, terus sekarang Komisi XI sekarang juga mau mitra kerja Komisi VI. Makanya Komisi VI protes kita bawa ngadep ke MKD kemudian di Bamus ada keputusannya pimpinan DPR,” kata Bowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Bowo mengatakan, polemik dimulai ketika Komisi XI mengundang 9 direksi BUMN untuk membahas soal mekanisme pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN). Ditambahkan dia, pimpinan DPR paling bertanggung jawab atas keluar masuknya surat undangan.
Menurutnya, pimpinan DPR tidak mematuhi keputusan paripurna yang menetapkan pembahasan penyertaan modal negara (PMN) ini diserahkan ke Komisi VI.
“Pimpinan DPR bisa dikatakan melanggar UU MD3 serta tidak menghormati kesepakatan paripurna di mana di situ jelas dinyatakan bahwa komisi VI lah yang berhak melakukan pembahasan dengan BUMN penerima PMN,” ungkapnya.
“Komisi manggil mitra itu pasti menyurati pimpinan, tidak mungkin pimpinan Komisi menyurati pimpinan tapi pimpinan DPR menyurati kementerian. Artinya pimpinan DPR menyurati BUMN untuk rapat dengan Komisi XI. Ini kan berarti pimpinan mereka melanggar,” sambung dia.
Dalam pelaporannya kemarin, dia tak melaporkan pimpinan lainnya selain Akom. Ia mengatakan, Akom adalah orang yang paling bertanggung jawab di struktur pimpinan.
“Pak Akom kan Ketua DPR, dia yang bertanggung jawab sebagai pimpinan. Kita ingin, mereka kan ada ketua, ketuanya kita surati sebagai tergugat,” ujarnya.
Sementara itu Komisi XI DPR menyebut pelaporan 36 Anggota Komisi VI itu sesuatu yang tidak perlu. Salah satu Komisi XI dari Fraksi PPP Amir Uskara menyebut, dalam pembahasan PMN Komisi XI juga memiliki hak untuk melakukan rapat dengan BUMN.
Ia pun menyebut diundangnya para direksi BUMN tersebut memang merupakan inisiatif Komisi XI.
“Iya (inisiatif Komisi XI, -red). Enggak ada yang salah di situ. Kita di Komisi XI merasa karena tugas kita dalam bidang pengawasan karena BUMN terkait dengan keuangan. Kita tanya beberapa persoalan terkait kinerja keuangan. Sebenarnya bukan soal rebutan. Kalau terkait dengan kinerja keuangan berarti mitra keuangan. Menkeu, BUMN kan berarti Komisi XI, kita enggak masuk pada kinerja masing-masing BUMN,” terang Amir.
“Kita cuma bicara terkait kinerja keuangan. Ini tentu ada hubungannya dengan PMN misalnya. Jadi kalau kinerja perusahaan kita enggak, cuma masuk ke kinerja keuangannya aja,” sambung dia.
Ia pun menyayangkan ketika persoalan seperti ini saja Komisi VI sampai harus lapor ke MKD.
“Enggak mau tanggapi. Kita sayangkan aja yang gitu-gitu sampai lapor,” kata dia.
Bagaimana respons MKD melihat hal ini? Wakil Ketua MKD Sjarifuddin Sudding menyebut masih harus memverifikasi laporan dari Komisi VI tersebut. MKD tak mau gegabah dalam mengambil keputusan apakah akan meneruskan kasus ini atau tidak.
“Kita tidak menginginkan MKD ini karena persoalan politik di internal kemudian menggunakan tangan MKD
Tapi kita menerima pengaduan dari dan warga masyarakat MKD tetap menindaklanjuti ketika memiliki bukti yang cukup,” papar Sudding.
“Tidak serta-merta semua pengaduan ditindaklanjuti,” lanjutnya.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Foto seorang siswa SMA duduk di kursi di samping guru, merokok, dan menaikkan kakinya menjadi viral di media sosial. Perilaku siswa itu disayangkan oleh Sosiolog UI Daisy Indira Yasmin.
“Fenomena itu menunjukkan memang ada masalah di sistem pendidikan kita. Sistem sekolahnya enggak jelas, harusnya gurunya marah kecuali memang sengaja dibuat. Kalau kejadian yang sebenarnya merokok di sekolah kan aturannya jelas dilarang,” tegas Daisy saat berbincang dengan Media Online Khatulistiwa Kamis (13/10/2016).
Menurut Daisy sejak usia dini anak-anak di Indonesia sudah diwajibkan mengenyam pendidikan. Jadi sudah seharusnya pendidikan menjadi agen pembentukan karakter.
“Padahal salah satu fungsi pendidikan adalah mengajarkan kebaikan, sopan santun, tata krama dan pendidikan karakter. Karena manusia sejak usia 7 tahun masuk pendidikan sampai umur 18 tahun bahkan hingga usia 20-an itu berada di dalam pendidikan. Makanya pendidikan itu agen sosialisasi penting,” ujar dia.
“Kalau dalam konteks riilnya ada masalah dalam sistem pendidikan kita. Terlepas dari anaknya, institusi pendidikan itu adalah institusi yang membentuk karakter manusia,” sambungnya.
Daisy menyebut media sosial dimanfaatkan sebagai media untuk eksistensi diri. Jumlah view menjadi motivasi netizen untuk mengunggah foto atau video yang ekstrem.
“Fenomena upload foto di medsos itu sebuah gaya hidup anak muda sekarang untuk mengekspresikan diri, ada pesan yang disampaikan melalui foto. Anak muda mencari ruang eksistensi dirinya melalui upload foto atau video atau adegan ekstrem,” katanya.
“Seseorang di internet dinilai berapa jumlah view, like, akhirnya mempengaruhi orang untuk membuat foto atau video atau adegan ekstrem. Gejala baru di media sosial bukan dilihat dari sosial tapi viewnya,” sambungnya.
Tak hanya itu bagi masyarakat di era digital dan serba virtual ini jumlah likes atau view menjadi salah satu bentuk pengakuan soal eksistensi dirinya. Bahkan sekarang ini fenomena ini sudah mengarah tak lagi soal eksistensi semata melainkan sebuah industri.
“Di masyarakat digital bukan eksistensi tapi jadi industri artinya semakin banyak view banyak uang, banyak endorse. Sekarang ini makin banyak seleb medsos. Itu juga jadi industri bukan sekedar narcicism, apa yang kamu upload mempengaruhi apa yang kamu dapat. Oleh karenanya penting dikaji kalau melihat foto-foto di medsos,” tutupnya.(red)
BANGKOK, khatulistiwaonline.com –
Pagi ini warga Thailand terbangun untuk pertama kalinya dalam 70 tahun terakhir tanpa Raja Bhumibol Adulyadej. Raja yang dipuja dan juga seorang tokoh pemersatu bangsa telah tiada.
Dilansir dari reuters, Jumat (14/10/2016), raja yang paling lama memerintah di dunia ini wafat di Rumah Sakit Siriraj, Bangkok, Kamis (13/10). Raja Bhumibol wafat di usia ke 88 tahun.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan bahwa negara merasakan kesedihan mendalam atas wafatnya sang raja. Prayuth juga menyampaikan, kestabilan politik dan juga keamanan menjadi prioritas utamanya setelah raja wafat.
“Negara sedih dan berduka atas meninggalnya Raja Bhumibol,” kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
“Kesedihan mendalam yang tidak pernah terukur,” lanjutnya.
Prayuth Chan-ocha juga menambahkan bahwa bank dan pasar saham Thailand tetap buka hari ini. Saat ini keamanan di pusat kota Bangkok ditingkatkan mulai dari istana, kuil, kantor kementerian hingga di persimpangan jalan.
Tentara pun disiagakan untuk mengamankan. Pagi ini semua saluran televisi di Thailand menampilan video hitam putih raja yang sedang memainkan saksofon.
Pangeran Vajiralongkorn, lanjut Prayuth ingin mengenang ayahandanya lebih dalam. Ia tak memikirkan sukses sampai nanti parlemen Thailand mengundangnya untuk membahas kenaikan tahta.
“Hidup yang mulia raja baru,” sahut Prayuth.
Hukum lese majeste yang ketat di Thailand telah membuat masyarakatnya enggan mendiskusikan soal suksesi kepemimpinan. Junta militer berjanji bahwa tahun depan saat pemilu akan mengawal ketat transisi kerajaan.
Diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kerajaan Thailand tidak menjelaskan lebih lanjut penyebab kematian Raja Bhumibol. Disebutkan bahwa Raja Bhumibol meninggal dunia pada pukul 15.52 waktu setempat.
“Yang Mulia telah meninggal dunia dalam damai di Rumah Sakit Siriraj,” terang Istana Kerajaan Thailand dalam pernyataannya.
Mangkatnya Raja Bhumibol membuat pemimpin dunia merasa kehilangan. Mereka pun kemudian menyampaikan belasungkawanya.
“Sedih dengan mangkatnya Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej. Saya menyampaikan duka cita mendalam untuk rakyat Thailand,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson dalam akun twitternya @BorisJohnson.
“Masyarakat India dan saya bersama dengan orang-orang dari Thailand berduka karena kehilangan salah satu pemimpin terbaik dunia, Raja Bhumibol Adulyadej,” kata Perdana Menteri India Narendra Modi dalam akun twitternya @narendramodi.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya menyiapkan 2.800 personel untuk mengamankan demo Front Pembela Islam (FPI) di kantor Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Balai Kota DKI, siang nanti. Potensi kerawanan selama aksi berlangsung diantisipasi aparat polisi.
“Untuk total kekuatan kami turunkan sekitar 28 SSK (Satuan Setara Kompi) atau kurang lebih sekitar 2.800 personel yang akan disebar di kokasi demo dan titik-titik rawan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada Media online khatulistiwa, Jumat (14/10/2016).
Polda Metro Jaya melihat adanya potensi kerawanan dalam aksi demo FPI ini, mengingat topik demo menyangkut masalah pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51.
“Ya kita tidak boleh underestimate ya. Segala kemungkinan kerawanan sudah kita antisipasi, sudah kita maping termasuk cara-cara bertindak di lapangan juga sudah kita persiapkan,” jelas Awi.
Selain potensi kerawanan massa, polisi juga mengantisipasi kerawanan di sejumlah objek vital yang akan dilewati massa seperti masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Gereja Imanuel, kantor Wapres dan kantor Kedubes Amerika Serikat.
“Untuk titik-titik tersebut sudah kita siapkan pengamanannya untuk dipertebal karena itu kan objek vital yang harus kita jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuh Awi.
Namun masyarakat diminta tidak perlu khawatir dan tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Masyarakat diimbau untuk menghindari rute-rute yang akan dilalui massa.
“Waspada tidak masalah, salah satunya kewaspadaan masyarakat itu kan kemacetan. Kami imbau untuk menghindari rute-rute tersebut kalau tidak mau terkena macet,” lanjutnya.(RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Pagi ini, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ditutup sementara. Penutupan menyusul terjadinya pengelupasan pada ujung runway.
Menurut Kabiro Infokom Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo, penutupan dilakukan pagi ini hingga pukul 12.00 WITA. Kedalaman runway yang terkelupas itu sekitar 5 cm.
“Bandara Ngurah Rai ditutup sampai dengan pukul 12.00 WITA,” kata Hemi Pamuraharjo dalam rilis yang diterima media online khatulistiwa, Jumat (14/10/2016).
“Hasil inpeksi runway pagi, 5 meter dari center line di ujung runway 09 terkelupas dengan dimensi sekitar 18×25 cm dengan kedalaman 5 cm,” lanjutnya.
Akibat kejadian ini beberapa penerbangan dari dan ke Bali mengalami penundaan. Untuk penerbangan domestik ke Bali pesawat yang tertunda sebanyak 24 buah.
“Untuk penerbangan dari Bali yang tertunda 21 buah. Sedangkan yang ke Bali untuk penerbangan internasional tertunda 2 buah. Sementara dari Bali, penerbangan internasional yang tertunda sebanyak 11 buah,” ucap Hemi Pamuraharjo. (RED)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Nama-nama yang diusulkan untuk menjadi Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah dikantongi Presiden Jokowi. Tetapi belum ada keputusan siapa saja nama-nama itu.
“Presiden Jokowi ingin PPATK nantinya betul-betul untuk pengambilan keputusan. Misal dalam TPA (Tim Penilai Akhir), Presiden selalu gunakan referensi sehingga peran PPATK bisa digunakan,” kata Seskab Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).
Siapa pun Ketua atau pun Wakil Ketua PPATK nantinya harus bisa menjaga marwah lembaga tersebut. Maka itu Jokowi akan betul-betul menyaring nama-nama yang diusulkan.
Ada pun masa jabatan Ketua PPATK berakhir pada bulan ini. Sehingga dalam waktu dekat kemungkinan akan diumumkan Kepala PPATK yang baru.
“Siapa pun yang diputuskan tanpa ada tarik menarik (kepentingan),” pungkas Pramono.(RED)