PALANGKARAYA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Desa Keruing di Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), sudah sebulan terendam banjir. Kondisi ini membuat warganya terisolasi.

“Sudah sebulan terisolasi. Mereka pakai perahu ke kecamatan dan ke kota karena air masih menggenang. Kondisi sampai saat ini masih tergenang air,” kata Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2020).

Dedi menyampaikan banjir masuk ke rumah-rumah warga apabila turun hujan dengan intensitas sedang, apalagi deras. “Apabila hujan turun dengan curah sedang, terlebih lagi deras, air akan naik lagi, masuk rumah. Sudah sebulan ini belum surut,” ucap Dedi.

Dedi menerangkan Polda Kalteng telah mengerahkan helikopter untuk mengangkut bantuan sembako ke Desa Keruing. Dia berharap pihak-pihak lain juga turut membantu warga desa tersebut.

“Karena tidak bisa ditembus lewat jalur darat, saya perintahkan (bantuan sembako) diantar menggunakan helikopter. Saya harap pihak lainnya juga ikut meringankan beban warga desa. Aksesnya memang susah saat ini karena banjir. Yang bisa mendarat hanya satu desa itu, yang lainnya sekolah dan lapangannya terendam semua,” jelas Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan mengatakan turut mengawal pembagian sembako kepada warga Desa Keruing. Hendra menyerahkan bantuan melalui kepala desa setempat.

“Dari ceritanya warga tadi, belum ada yang memberi bantuan, baru kami. Kami harapkan ada yang memperhatikan lagi, kadesnya juga sampaikan begitu. Kadesnya promosi tahun ini mau membuka wisata penangkaran orang utan, tapi bubar semua karena COVID-19 dan ditambah banjir ini,” ujar Hendra.

Pada Selasa (15/9), Polda Kalteng mencatat ada lima kabupaten yang diterjang banjir, yaitu Kotawaringin Timur, Katingan, Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Lamandau.(MAD)

TRENGGALEK, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tingginya ancaman bencana gempa bumi, longsor hingga banjir menjadi perhatian serius Basarnas Trenggalek. Puluhan potensi SAR mendapat pelatihan penanganan pertama korban bencana atau kecelakaan. Pelatihan ini salah satu prioritas nasional.

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas Abdul Haris Achadi, mengatakan pelatihan khusus penanganan pertama para korban bencana tersebut menyasar daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi bencana. Di antaranya Trenggalek, Ponorogo dan Pacitan.

“Kami potensi SAR cukup banyak, ada masyarakat, relawan, kelompok masyarakat maupun Kementerian lembaga seperti BPBD TNI, Polri dan lain-lain. Ini harus dikelola, karena apabila tidak, maka kurang bagus pada saat pelaksanaan ketika terjadi bencana,” kata Haris sata dikonfirmasi, Selasa (29/9/2020).

Dia menjelaskan dalam pelatihan yang digelar di Pos Basarnas Trenggalek, para potensi SAR diajarkan proses penanganan medis pertama terhadap korban bencana. Pengetahuan tentang penanganan pertama itu dinilai sangat penting. Sebab pada beberapa kasus, penanganan pertama akan menentukan keselamatan korban.

Haris menambahkan, tahun ini Basarnas menargetkan akan melatih 5.000 potensi SAR. Pelatihan digelar secara bertahap dan diutamakan pada daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi bencana.

“Pelatihan potensi ini menjadi salah satu prioritas nasional bagi kami atau Basarnas. Tahun ini kita sebetulnya punya target ada 10.000 potensi, tapi karena ada COVID-19 ini kami turunkan menjadi 5.000,” jelasnya.

Basarnas berharap dengan pelatihan kemampuan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. “Yang bisa menolong pertama kali siapa kalau tidak unit sosial yang ada di lingkungan terdekat, kalau mengandalkan pos Basarnas atau kantor SAR akan lebih lama,” jelasnya.(MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pontianak mulai memberlakukan jam malam dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Warga diminta menghentikan aktivitas di luar mulai pukul 21.00 WIB.

“Saya imbau masyarakat maupun pelaku usaha warung kopi, cafe, restoran, mall dan taman-taman menghentikan operasionalnya pada pukul 21.00 WIB,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Senin (28/9/2020).

Satu demi satu warung kopi dan caffe serta restoran, disambangi petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kota Pontianak beserta personil Polresta Pontianak. Penyisiran petugas di sejumlah tempat usaha ini, sebagai tahap sosialisasi pembatasan aktivitas pada malam hari.

Sejumlah pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker pun didata, dan diamankan KTP-nya sebagai jaminan untuk selanjutnya dijatuhi denda atau sanksi sosial.

Jam malam ini diketahui, akan berlaku selama 14 hari. Hal ini disebut sebagai upaya penanganan, karena adanya peningkatan kasus.

“Ini juga sebagai upaya menekan penyebaran kasus COVID-19 di Kota Pontianak yang sudah pada fase transmisi lokal,” sebutnya.

Edi berharap dengan kebijakan jam malam ini, masyarakat patuh dan disiplin dengan menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

“Kita harap masyarakat mengerti, bahwa pembatasan aktivitas pada malam hari ini diberlakukan untuk menekan penyebaran COVID-19,” pungkasnya.(DAB)

TOBA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Untuk mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga pada Pilkada Desember  2020 nanti terpilih menjadi Bupati Toba, Provinsi Sumatera Utara, Ir. Poltak Sitorus meminta doa restu dan dukungan kepada pihak tulang (pamannya) marga Marpaung pada Minggu (13/9) lalu.

Dalam pertemuan di rumah salah satu marga Marpaung di Jalan Narumonda 7, Hutaginjang, Kelurahan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Sumatera Utara itu, Poltak Sitorus didampingi Tony Simanjuntak yang tidak lain dari pasangannya sebagai calon Wakil Bupati Toba.

Ternyata, sebelum kedatangan Poltak Sitorus dan Tony Simanjuntak, keluarga tulangnya marga Marpaung telah menyediakan dua helai ulos Batak untuk diserahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toba yang diusung PDIP dan PERINDO itu.

Dengan menerima ulos tersebut semakin meyakinkan pihak tulangnya marga Marpaung dan masyarakat Kabupaten Toba, bahwa dirinya tidak anti terhadap ulos Batak atau membakar ulos seperti yang dituduhkan pihak tertentu kepadanya.”Dari dulu sampai sekarang tidak ada keluarga maupun leluhur saya yang membakar ulos. Itu BOHONG dan FITNAH,” ujar Poltak Sitorus kepada Wartawan Khatulistiwa sesaat sebelum meninggalkan rumah tulangnya karena ada urusan mendesak.

Bagi Poltak Sitorus tuduhan bahwa dia berasal dari keluarga yang anti ulos Batak merupakan pembusukan agar dalam Pilkada Toba nanti, dia tidak dipilih.

Sementara itu, Tony Simanjuntak kepada media ini mengatakan, sebelum memutuskan berpasangan dengan Poltak Sitorus dalam Pilkada Toba pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang, dia adalah anggota DPRD Toba selama dua periode dari Partai Nasdem. Tony Simanjuntak memilih atau rela mundur dari anggota dewan demi mewujudkan Toba yang UNGGUL, TERDEPAN dan BERSINAR bersama Poltak Sitorus.

Sebelumnya, Poltak Sitorus, mengatakan, Kabupaten Toba sudah jauh tertinggal dari daerah tetangga yang ada di kawasan Danau Toba, oleh karenanya jika nantinya sudah terpilih, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaksanakan sistem biroraksi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Selanjutnya, katanya, segala aspek dan bidang untuk peningkatan pembangunan pertanian serta pendapatan masyarakat akan semakin lebih ditingkatkan dengan membuat masyarakat menjadi lebih rajin dan punya kreatifitas. ( RAIT )

MEDAN, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bakal calon (balon) Wali Kota Medan, Bobby Nasution meminta dukungan keluarga besar Horas Bangso Batak (HBB) untuk mendukungnya menjadi orang nomor satu di kota Medan. Hal itu disampaikan menantu Presiden Jokowi ini saat bersilahturrahim dan makan siang bersama dengan pengurus dan anggota HBB di Amaliun Food Court, Medan, Kamis (17/9/2020).

“Saya mohon dukungan dari Horas Bangso Batak. Jika saya nanti terpilih saya akan jalankan amanat yang disampaikan lembaga ini kepada saya. Saya pastikan kalau saya jadi terpilih, rekrutmen pejabat akan berdasarkan kualitas, tidak karena hubungan family atau karena membayar,” kata Bobby.

Dikatakan oleh Bobby, bahwa masyarakat Kota Medan terdiri dari beragam etnis yang memiliki potensi masing-masing yang jika dikelola dengan baik akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Suami Kahiyang Ayu ini berjanji akan mengakomodir semua kepentingan masyarakat dalam satu konsep birokrasi yang simpel dan tersistem.

Dalam kesemptan itu, Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul, S.H., M.H mengatakan, pemimpin Kota Medan ke depan benar-benar memberikan hidupnya kepada masyarakat. Dalam pelayanannya tidak membeda-bedakan latar belakang identitas dan mempermudah birokrasi pemerintahan. Ketum HBB, Lamsiang Sitompul melihat Bobby sebagai sosok potensial karena memiliki akses yang luas dan kedekatan dengan pemerintah pusat. Bobby juga dinilai Lamsiang mencerminkan sosok anak muda yang dinamis.

“Kami khususnya warga Medan yang tergabung dalam Perkumpulan Horas Bangso Batak ini berharap dukungan akses dan kedekatan Bobby dengan pemerintah pusat akan mempermudah proses pembangunan Kota Medan. Masalah infrastruktur dan banjir harus jadi prioritas. Selain itu kami berharap Bobby memperhatikan semua lapisan masyarakat dari beragam etnis,” kata Lamsiang.

Lamsiang menambahkan, membangun Kota Medan harus dimulai dari penataan birokrasi dan penempatan sumberdaya manusia yang handal dan penempatan keahliannya sesuai dengan bidang kerjanya, bukan karena kedekatan emosional. Jika terpilih, kata Lamsiang, Bobby harus tegas menindak bawahannya yang tidak bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya.
Turut hadir dalam silahturrahim itu, antara lain Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SH MH Sekjen Luhut Situmorang SH , Ketua Satgas Sumut Adventus Purba , Sekretaris Satgas Sumut Humpu Simare , Ketua DPC Medan Thompson Parapat , Ketua Satgas Kota Medan Budi Sinurat Sekretaris Boy Situmorang , Penasehat JR Sinaga dan Rombongan Pengurus Marga Sinaga , Pengurus Sihombing Kota Medan, Burhanuddin Rajagukguk , Horas Hutagaol dan beberapa pengurus Marga beserta pengurus dan anggota HBB se Kota Medan.(DAB)

MAKASSAR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Seorang pria yang bekerja sebagai kernet truk bernama Ilham (24) membuat geger warga karena tiba-tiba melompat ke laut dari Pelabuhan Paotere Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung, dia ditemukan selamat setelah 11 jam terombang-ambing di lautan.

Koordinator Lapangan Basarnas Makassar Arham DS mengatakan Ilham adalah warga Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dia selaku kernet truk datang mengambil barang di Pelabuhan Paotere, Makassar, pada Rabu (16/9).

Kemudian sekitar pukul 21.15 Wita, Ilham, yang berdiri di tepi pelabuhan, tiba-tiba melompat ke laut. Sejumlah rekan Ilham yang tidak menduga aksi Ilham itu langsung melaporkan peristiwa tersebut ke warga sekitar.

“Tadi malam sekitar pukul 21.15 Wita dia lompat, kemudian tadi ditemukan pukul 08.30 Wita,” kata Arham , Kamis (17/9/2020).

“Setelah lompat ke laut itu dia menghilang, tidak kelihatan, makanya dilakukan pencarian terhadap korban,” sambung Arham.

Arham melanjutkan pihaknya langsung melakukan pencarian tapi tidak langsung menemukan korban. Butuh waktu 11 jam kemudian bagi timnya untuk menemukan korban. Ilham bahkan ditemukan cukup jauh, yakni di perairan Pulau Lae-lae, jaraknya 15 menit dari lokasi Pelabuhan Paotere tempat Ilham melompat.

Akhirnya, Ilham ditemukan selamat. Dia bertahan di laut dengan cara mengapungkan diri pakai botol air mineral kosong ukuran 1.500 mililiter.

“Dia mengapung menggunakan botol, iya air mineral. Ada memang botol, ada 2 itu,” kata Arham.

Namun Arham mengaku tidak mengetahui apakah botol itu dipersiapkan sejak awal oleh Ilham atau tidak.

“Kita tidak mendalami sejauh itu,” katanya.

Arham mengatakan motif korban melakukan aksinya diduga karena depresi. Dia menyebut, berdasarkan keterangan dari rekannya, korban juga sering berteriak.

“Menurut informasi dari temannya, korban ini frustrasi, kayak depresi begitu. Selalu biasa dia berteriak minta tolong, biasa juga tiba-tiba menangis. Nah tadi malam itu korban tiba-tiba loncat di dermaga,” katanya

Setelah dievakuasi dari lautan, Ilham dibawa ke Polsek Paotere, Makassar. Di sana dia telah ditunggu oleh sejumlah anggota keluarganya untuk dibawa pulang ke Kabupaten Enrekang.(MAD)

BANJARMASIN, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jajaran TNI-Polri bersiap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan (Kalsel) di tengah pandemi. Total ada 1.331 personel TNI-Polri yang akan mengamankan jalannya Pilkada di Kalsel.
“Kami dari jajaran TNI-Polsi, dalam hal ini Polda Kalsel dan Kodam VI/Mulawarman siap mengamankan Pilkada 2020. Untuk pengamanannya sendiri, kami mengerahkan 1.100 personel Polri dibantu personel TNI sebanyak 231 personel,” kata Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).

Di tengah situasi pandemi Corona ini, Nico mengatakan, Polda Kalsel dan Kodam VI/Mulawarman berkomitmen untuk mengamankan setiap tahapan Pilkada dengan tetap mengedepankan standar protokol kesehatan. Nico menambahkan, sinergitas TNI-Polri dan stakeholder lainnya sangat penting dalam menyukseskan pesta demokrasi.

“Dengan terjalinnya kerja sama dan kemitraan secara sinergis antara Polri dengan pemerintah daerah, TNI, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” imbuhnya.

Selain pengamanan Pilkada, Polda Kalsel dan Kodam VI/Mulawarman juga bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19. Polda Kalsel sendiri telah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekan penyebaran virus Corona di Bumi Lambung Mangkurat itu.

“Ada 5 langkah strategis yaitu penambahan alat uji swab PCR, penambahan rumah isolasi mandiri dan kapasitas rumah sakit, peningkatan jumlah Kampung Tanggung Banua (KTB), serta melakukan operasi penegakan disiplin,” cetusnya.

Penanggulangan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi fokus aparat kepolisian dan TNI.

“Untuk penanggulangan masalah karhutla, langkah strategi yang dilakukan Polda Kalsel adalah dengan mengedepankan preemtif dengan menyebarkan Maklumat Kapolda Kalsel, pemasangan spanduk, imbauan, sosialisasi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tkoh adat setempat tentang bahaya Karhulta.

“Dalam kegiatan preventif Polda Kalsel selalu menggandeng unsur TNI untuk melaksanakan patroli dialogis hingga pelosok desa untuk meminimalisir kebiasaan masyarakat yang kerap membakar lahan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Nico menyematkan baret dan bintang dua tongkat komando kepada Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto. Kegiatan pembaretan diberikan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi Irjen Nico Afinta kepada Mayjen TNI Heri Wiranto.(MAD)

BANYUWANGI, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 82 persen dana politik bersumber dari sponsor dan sisanya 12 persen dana pribadi. Ini hasil penelitian yang dilakukan KPK beberapa tahun ini.
Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron mengatakan, para petarung dalam kontestasi politik di Indonesia mulai dari Pemilihan legislatif (pileg), Pemilihan kepala daerah (Pilkada) bagaikan petarung di permainan tong edan, yang hanya bermodal nekat. Sebab, mereka tak memikirkan secara finansial seluruh kegiatan tersebut. Oleh karena itu, banyak calon bupati maupun legislatif yang dibiayai sponsor.

“Mahar politik bukan dibayar bakal calon peserta, melainkan dibayar pihak sponsor atau donator atau pemodal. Maka pasti ketika duduk menempati posisi jabatan sudah terjerat dan tergadai-gadai. Meski sisanya 18 persen dari dana pribadi, maka tentu ada kepentingan pribadi untuk mengembalikan,” ujarnya saat mengisi materi dialog publik peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di aula PCNU Banyuwangi, Selasa (8/9/2020).

“Jika sudah prosesnya rusak, maka ketika duduk di kursi panas untuk memikirkan untuk mengembalikan modal. Kalau misal habisnya Rp 30 miliar, kira-kira kapan balik modal,” tambahnya.

Oleh karena itu, hasil sikap dan implementasi hasil penelitian, KPK juga telah menyampaikannya kepada Presiden, DPR dan juga pimpinan partai politik jika ingin proses politik menghasilkan pemimpin yang diharapkan.

Karena, kata Nurul Ghufron, proses pemilihan umum mulai dari pilpres, pileg dan pilkada ada tiga pemangku atau penopang kepentingan. Diantaranya penyelenggara yakni komisi pemilihan umum (KPU), kedua peserta pemilu yakni partai polirik (parpol) yang mengusung calon, dan ketiga yakni pemilih.

“Jika ketiganya benar, maka akan bisa tegak. Tapi, jika salah satu putus maka akan tidak seimbang. Ketiga-tiganya harus dibetulkan. Kami sampaikan kepada Presiden bahwa sistem pemilu perlu memperbaiki tiga hal tersebut. Jika ketiga-ketiganya tidak diperbaiki secara holistic maka akan tetap goyang,” jelasnya.

Masih, kata Nurul Ghufron, Parpol adalah kumpulan orang-orang pemilik kepentingan. Salah satunya adalah membutuhkan dana untuk melakukan proses kaderisasi, pendidikan dan lainnya. Tapi pendanaan dari negara kecil. Oleh karena itu, KPK telah menyarankan kepada pemerintah agar pendanaan terhadap parpol dinaikkan supaya parpol mandiri, agar tidak ada mahar-mahar politik.

“Karena parpol bukan kumpulan orang pertapa atau sedang tirakat, tapi kumpulan orang mengkader, mau berbisnis juga tidak boleh. Untuk mengkader butuh anggaran. Dananya harus dicukupi, kataya.

Parpol merupakan tempat proses kaderisasi, maka yang didorong tentu harus kadernya. Namun sayangnya, kader yang telah berproses di parpol justru tidak didukung partainya, sehingga loncat ganti perahu lainnya karena kalah bersaing dengan orang yang memiliki uang. Memang sampai saat ini tidak dilarang, itulah yang mengakibatkan kaderisasi bisa berganti atau pindah. Karena tinggal lihat siapa punya duit dan punya popularistas, itulah yang didorong,” terangnya.

Tidak hanya parpol, penyelenggara dalam hal ini KPU juga harus benar-benar independen. Tidak jarang orang yang tidak mampu jadi pengurus parpol gagal dalam pileg didorong daftar di KPU. Padahal harapannya penyelenggara non parpol, sehingga berjarak yang sama ke partai manapun. Maka jangan salahkan, jika ada penyelenggara yang di operasi tangkap tangan (OTT).

“Karena banyak parpol yang tidak perlu capek-capek ke daerah cukup beli di KPU sebagai penyelenggara. Maka, parpol dan penyelenggara harus kuat,” beber Pria kelahiran Sumenep ini.

Tidak cukup itu saja, pemilihnya juga harus di edukasi dan di didik untuk memilih yakni tidak mudah menerima apapun dari parpol atau calon kontestasi pileg dan pilkada hanya karena dihargai Rp 500 ribu. Karena hal itu sebetulnya sama saja menggadaikan hak-hak publik selama lima tahun. Bahkan, rusaknya bisa lebih dari lima tahun.

“Maka tidak bisa menyalahkan Parpol, dan KPU sebaga penyelenggara. Tetapi ketiga hal harus seiring sejalan seimbang,” pungkasnya.(DAB)

GORONTALO,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sebanyak 9 bakal calon kepala daerah di Provinsi Gorontalo dinyatakan positif COVID-19 setelah mendaftar di KPU Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Pohuwato untu maju di Pilkada 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo akan melakukan ‘tracking’.

“Kami telah berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan terkait ‘tracking’ tersebut, untuk mengatur jadwal dan kesiapan para komisioner KPU di tiga kabupaten itu, mengingat saat ini tahapan pemeriksaan dokumen bakal pasangan calon sementara berlangsung,” ujar ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlyanto Koem di Gorontalo, Selasa (8/9/2020) seperti dilansir Antara.

Namun, katanya, pihaknya menjamin seluruh protokol kesehatan dilakukan dengan ketat di setiap aktivitas kantor KPU di tiga kabupaten tersebut.

Bahkan pada proses pendaftaran pada 4-6 September 2020, seluruh komisioner KPU Provinsi Gorontalo menyebar dan memantau serta mengawasi jalannya proses pendaftaran.

Dia menyatakan saat pendaftaran tidak ada kontak kulit dengan kulit. Kantor KPU wajib disemprot disinfektan sebelum dan sesudah proses pendaftaran, bakal pasangan calon wajib mencuci tangan dan menggunakan ‘handsanitizer’ sebelum masuk ruangan.

Bahkan, katanya, dokumen yang dibawa pun disemprot cairan disinfektan sebelum masuk ruangan. Ketika ada hal-hal yang kurang, seperti komisioner kegerahan saat memeriksa dokumen kemudian membuka masker dengan menurunkannya ke dagu, langsung ditegur untuk digunakan lagi.

Yang perlu diketahui, katanya, seluruh bakal pasangan calon yang datang mendaftar dalam kondisi sehat. Sembilan bakal calon di antaranya tidak menyadari jika telah terpapar COVID-19.

“Mereka orang tanpa gejala (OTG), yang saat ini diwajibkan melakukan isolasi mandiri serta menunggu jadwal pemeriksaan kesehatan sesuai petunjuk teknis pembuatan jadwal yang disampaikan pihak KPU RI,” ujarnya.

Hingga saat ini, tahapan Pilkada di Provinsi Gorontalo, masih berlangsung normal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.(NOV)