JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menyalurlan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diserahkan kepada Polda Bali di Posko penampungan peduli kemanusiaan untuk bencana alam NTT di Gedung Olahraga (GOR) Ngurah Rai, Bali.

Penyaluran bantuan dilakukan Kamis (8/4/21) malam lalu. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo yang diwakili Kabidhumas Kombes Pol. K. Eko Saputro.

“Benar sekali, bantuan kemanusiaan Polda Kalteng telah sampai di Polda Bali dengan dikawal 5 personel Satbrimob Polda Kalteng dan personel Satbrimob Polda Bali,” ujar Eko dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Eko menerangkan bantuan truk box memuat sejumlah kebutuhan, antara lain 2.500 Kg beras, 120 Koli mie instan, dan 100 Koli makanan ringan.

“Selain makanan, bantuan kemanusiaan tersebut juga menyerahkan masker 5.000 Pcs, kopi 50 Koli, pampers bayi 10 Koli, selimut 100 pcs, handuk 17 Kg, peralatan mandi 1 Koli, sarung 400 pcs, susu anak 2 Koli, pembalut wanita 20 Koli, pakaian wanita, laki-laki, dan anak-anak sebanyak 350 pcs,” terangnya.(DAB)

SURABAYA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sebanyak 75 personel dari Satbrimob Polda Jatim dikirim ke Polda NTT untuk tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) menangani bencana alam. Pada personel akan membantu penanganan bencana.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengatakan 75 personel satbrimob Polda Jatim yang BKO ke Polda NTT berangkat dari cargo Bandara Juanda Surabaya.

“Mereka di-BKO ke Polda NTT tugas kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam banjir bandang yang melanda NTT,” jelas Gatot kepada detikcom di Surabaya, Selasa (6/4/2021).

Selain memberangkatkan 75 personel, Gatot menyebut pihaknya juga mengirim beberapa kebutuhan lainnya. Misalnya satu unit ransus dapur lapangan, satu unit water treatment, satu unit mobil SAR dan satu unit bus. Kesemuanya dikirim melalui jalur darat lengkap dengan krunya.(VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban bencana banjir hingga tanah longsor terus bertambah. Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menyebut korban jiwa bertambah menjadi 84 orang.
“Jadi yang meninggal total seluruhnya 84 korban jiwa dan yang lagi dalam pencarian yang tertimbun dan sebagainya 71 orang,” kata Josef Nae Soi dalam jumpa pers virtual, Senin (5/4/2021).

Josef Nae Soi menjelaskan hampir seluruh kabupaten di NTT mengalami dampak bencana banjir hingga longsor. Namun ada wilayah yang mengalami dampak signifikan dan ada yang daerah tidak terkena dampak signifikan.

“Kurang-lebih 49 yang meninggal, 23 dalam pencarian. Lembata 20 yang meninggal, 40 dalam pencarian, Alor 13 dalam pencarian, Ende yang meninggal 2 orang,” ujarnya.

Pemprov NTT dan pemerintah kabupaten telah melakukan sejumlah langkah untuk menanggulangi bencana banjir hingga longsor. Masyarakat diimbau tidak berkerumun.

“Bekerja sama dengan jajaran TNI-Polri membuat dapur umum dan kami berterima kasih kepada korem, dandim di kabupaten-kabupaten yang mengalami dampak cukup berat, di mana mereka melakukan dapur umum,” ucap Josef.(DAB)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Siklon tropis Seroja di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah bencana dampak siklon tropis Seroja di NTT yang terjadi akhir pekan lalu mengakibatkan lebih dari 8 ribu warga mengungsi.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Senin (5/4/2021), pukul 23.00 WIB, sebanyak 2.019 keluarga atau 8.424 warga mengungsi serta 1.083 KK atau 2.683 warga lainnya terdampak. Pemerintah daerah terus memutakhirkan data dari kaji cepat di lapangan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, menyebut warga yang mengungsi tersebar di lima kabupaten di wilayah Provinsi NTT. Menurutnya, pengungsian terbesar berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa atau 1.803 KK, Lembata 958 jiwa, Rote Ndao 672 jiwa atau 153 KK, Sumba Barat 284 jiwa atau 63 KK, dan Flores Timur 256 jiwa.

“Siklon tropis ini berdampak di delapan wilayah administrasi kabupaten dan kota. Di antaranya yakni di Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, dan Alor,” kata Raditya Jati dalam keterangan tertulis, Selasa (6/4/2021).(MAD)

KUTAI TIMUR, KHATULISTIWAONLINE.COM
Seiring dengan era keterbukaan saat ini, tidak ketinggalan pula Lembaga Pemberdaya dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia (LPPMTI) melakukan pembenahan di beberapa pengurus yang ada di Provinsi begitu juga Kabupaten/Kota di wilayah NKRI.

Hal ini dikatakan oleh Hariyanto MS sebagai ketua umum LPPMTI dalam acara syukuran dan doa kamis 25/3 di kantor perwakilan LPPMTI tepatnya di Teluk Pandan, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh Hariyanto, sebagaimana tema dalam acara syukuran ini, Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Tani, dihimbau kepada seluruh anggota agar lebih peduli terhadap masyarakat dan memberikan hal- hal yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Pengurus DPP LPPMTI Bersama Pengurus DPD Kutai Timur

Muhammad Junai Sekretaris kecamatan Teluk Pandan dalam kata sambutannya mengatakan, bahwa dirinya sudah mengetahui pergerakan dari Lembaga Pemberdaya dan perlindungan Masyarakat Tani Indonesia sudah beranggotan ribuan orang, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Hendrik sebagai ketua LPPMTI Kecamatan Teluk Pandan.

Ditambahkan oleh sekcam, agar masyarakat lebih meningkatkan cara bercocok tanamnya demi mendapatkan hasil yang lebih baik.

Begitu juga dengan kelengkapan surat surat tanah agar berkordinasi sama bapak kepala desa, dan nantinya kami dari pihak kecamatan bisa membantu prosesnya sesuai tahapannya, kata sekcam mengakhiri sambutannya.(JRS)

PALEMBANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan wilayahnya tidak memerlukan impor beras. Hal ini menanggapi soal isu impor beras. Ia bahkan mengatakan stok beras di Sumsel mengalami surplus.
Impor kata Herman, ditujukan untuk daerah lain yang bukan penghasil beras dan sangat berkebutuhan dengan suplai beras dari pemerintah.

“Pangan di Sumsel, kita (Sumsel) ini kan surplus. Mungkin persoalannya isu impor itu bukan untuk Sumsel, tapi mungkin untuk daerah-daerah lain yang berkebutuhan. Kalau untuk Sumsel, saya yakin kita tidak butuh impor. Kita saja limpah ruah, bahkan produksi beras hingga jutaan ton,” kata Herman Deru kepada wartawan, Selasa (23/3/2021).

Dikatakan Herman, hal itu berdasarkan data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sumsel memiliki produksi beras mencapai 2,7 juta ton pada 2020 lalu.

“Saat ini saja, Sumsel sudah masuk masa panen sehingga diyakini produksi beras Sumsel pada 2021 ini akan melebihi jumlah tersebut,” ungkap pria yang biasa disapa HD itu.

Di samping itu, Herman meminta isu beras impor ini jangan sampai semakin membuat petani tersiksa. Sebab dampak paling besar dengan adanya isu ini adalah kepada petani.

“Maksud saya kebijakan jangan anomali atau bertolak belakang. Artinya, walaupun pemerintah membuat kebijakan beras impor namun itu bukan untuk Sumsel. Karena kita butuh spirit petani ini jangan bertolak belakang. Di satu sisi kita ingin produksi ini bertambah, tapi di satu sisi isu itu membuat dampak semakin jebloknya harga,” harapnya.(VAN)

DENPASAR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Petugas gabungan menggelar operasi penegakan protokol kesehatan (prokes) pada Senin malam di Jalan Pantai Batu Bolong, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Sebanyak 55 orang melanggar tidak menggunakan masker, 11 di antaranya adalah warga negara asing (WNA).

“WNA dikenai sanksi denda administratif Rp 1 juta sebanyak 11 orang tunai,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi melalui keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021) pagi.

Tak hanya itu, tim juga memberikan teguran lisan kepada 27 orang WNA karena tidak memakai masker dengan benar. Tim juga menemukan pelanggar WNI yang sebanyak 10 orang yang langsung didenda Rp 100 ribu. Sembilan orang WNI tersebut membayar secara tunai dan satu orang membayar dengan non tunai.

Ada pula tujuh WNI yang tidak bisa membayar denda administratif secara langsung di lapangan. Terhadap mereka, tim memberikan surat panggilan terhadap dua orang dan surat pernyataan kepada lima orang WNI.

Menurut Rai Dharmadi, operasi penegakan pelanggar prokes adalah bagian dari upaya pendisiplinan masyarakat, baik WNI maupun WNA di Bali. Hal ini guna memberikan kepastian dan keyakinan kepada wisatawan yang akan berwisata ke Bali.(DAB)