JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Semangat pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) terus digelorakan. Demi merealisasikan cita-cita masyarakat yang sudah lama merindukan lahirnya provinsi baru tersebut, sangat mengharapkan di akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi akan “merestui” lahirnya Provinsi Tapanuli, sebagai bentuk kecintaannya terhadap masyarakat Tapanuli.
Koordinator Wilayan (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs. Gandi Parapat menilai perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli yang di nakhodai oleh JS Simatupang, S.H selaku Ketua Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) sudah sepantasnya mendapat respon baik dari Kepala Negara, Presiden Joko Widodo.
Gandi Parapat mengaku sebagai putra Batak dirinya kagum ketika bertatap muka langsung dengan sosok JS Simatupang di kantornya Jalan Merdeka Barat di depan Istana Negara Jakarta.
“Beliau saya nilai begitu rela memikirkan perjuangan para pejuang Protap; semuanya itu tentu demi kemaslahatan generasi Batak di Tapanuli.
Jujur, sudah lama tidak bertemu dengan bapak JS Simatupang meski sering saling komunikasi lewat telepon.
Saya pribadi merasa kagum dengan kesederhanaannya meski sudah jauh perubahan dari 10 tahun lalu, beliau saya kenal.
Saya awalnya tidak begitu merespon berbagai informasi yang berseliweran di medsos kalau ada putra Batak sedang membuat panitia baru yang dinamai PPPT Protap, mengingat masa perjuangan masa lalu hingga akhirnya oleh Presiden masa SBY mengeluarkan moratorium stop pemekaran Provinsi Tapanuli.
Tetapi, setelah banyak diperbincangkan di Medan, saya sengaja datang ke Jakarta untuk silaturahmi menjumpai beliau dan sudah banyak berbicara, juga telah membaca buku lampiran permohonan karya Dr.Sabar Martin Sirait yang diajukan ke Presiden, Wapres, Mendagri dan Komisi II DPR termasuk kepada Ketua DPR-RI, Ibu Puan Maharani.
Saya kagum dan pasti kami dukung, ungkapnya Gandi Parapat Selasa 6 Desember 2022 didampingi Maruli Siahaan yang juga ikut gabung di kepanitiaan PPPT Protap Jabodetabek, kepada Khatulistiwa online.
Dengan rasa kagumnya Drs. Gandi Parapat mengakui bahwa dibenaknya masih terngiang pemikiran terhadap adanya tiga butir Ikrar Pemuda Batak di Gelanggang Olahraga Remaja Otista Jakarta Timur dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu, yang sekaligus merayakan HUT ke-7 Naposo Batak Jabodetabek (NABAJA) saat berulang tahun pada 30 Mei silam.
Diceritakannya, dalam acara itu Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jhohanes Marbun menyampaikan, Pertama, Setia pada Pancasila dan NKRI, Kedua, Setia pada Tanah Batak dan Warisan Budaya Batak, dan Ketiga, bersedia menjadi relawan untuk kepentingan Kawasan Danau Toba.
“Artinya, didasari pemikiran para pemuda, putra dan putri Batak tersebut, sebagai orang tua patut saya berpikir jauh kalau langkah yang dilakukan oleh Ketua PPPT bapak JS Simatupang, S.H. yang begitu baik dan semangat serta mau peduli terhadap setiap perhelatan masyarakat Batak.
Beliau sepertinya ingin membuktikan niat mulia para generasi Batak dalam mencintai Negara dan kampung asal usulnya di wilayah Tapanuli dapat terealisasi menjadi Protap,” ujarnya.
“Sikap positif bapak JS Simatupang, S.H. itu kita harapkan segera direspon dan direalisasikan oleh Bapak Presiden Jokowi, mengingat rasa rendah hati yang begitu tulus dalam upaya PPPT Protap yang dilakukan olehnya bersama tim panitia se-Jabodetabek.
Mereka itu saya anggap aktivis pejuang peduli sosial demi kemaslahatan masyarakat Tapanuli,” ucap Drs. Gandi Parapat setelah turun dari lantai tiga kantor JS Simatupang, S.H. saat mengobrol dengan wartawan media ini.
Beliau melanjutkan, seandainya orang Batak seperti naposo Batak yang sudah berikrar memegang teguh nilai-nilai luhur falsafah Dasar Negara Pancasila, dan tetap bisa mengamalkan nilai-nilai luhurnya tahu ada permohonan Ketua PPPT JS Simatupang, S.H. kepada Presiden, yakin kalau para pemuda/pemudi Batak Tapanuli pasti ikut peduli masa depan bona pasogitnya (kampung halamannya), turut bersuara meminta Presiden RI supaya segera merealisasikan Prov. Tapanuli,” ujarnya. (AMS)
JUANDA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kendati demikian, kondisi ini belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Humas PT Angkasa Pura (AP) I dan Stakeholder Relation Manager Bandara Juanda Yuristo Ardhi Hanggoro mengatakan, sejauh ini operasional masih berjalan normal.
“Sampai saat ini belum ada dampak atas peristiwa erupsi Semeru,” ujar Yuristo, Senin (5/12/2022).
Yuristo mengatakan, sejak kemarin pihaknya sudah melakukan paper tes untuk mengetahui dampak sebaran abu vulkanis di bandara. Dan hasilnya sampai Senin pagi tadi ialah negatif.
“Sejak kemarin kami sudah melakukan paper tes untuk mengetahui dampak sebaran abu vulkanik di bandara, hasilnya sampai Senin pagi Negatif. Operasional masih berjalan normal,” lanjutnya. (DON)
SAMOSIR, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara masih terkendala dengan pembebasan lahan.
Hingga kini terdapat 11 persil lahan di dua lokasi yang belum dibebaskan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir berjanji bahwa pembebasan lahan tersebut selesai awal tahun 2023 mendatang.
“Mereka (Pemkab Samosir) berjanji, awal tahun sudah bisa dibebaskan semua lahannya. Jadi, tidak terkendala dengan pekerjaan dengan dua kawasan itu,” ujar Prajapati kepada Wartawan, beberapa waktu lalu.
Untuk menggarap proyek KSPN Super Prioritas Danau Toba, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 161 miliar dan dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (Persero).
Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi menjelaskan pengerjaan sarana wisata pada proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba meliputi penataan Patung Boraspati Tano & Boru Saniangnaga, Patung Pustaha & Syair Tao Toba, Display Batuan Geologi Toba, Atraksi Seni Air Mancur Aek Menari, Panggung Apung Aek Natio, Instalasi Seni Musik Aek Margondang.
Selain itu, lingkup pekerjaan meliputi Taman Rohani dan Instalasi Dry Fountain Plaza Rohani, Instalasi Display Galeri Samosir, Instalasi Seni Tradisi Solu Bolon, Instalasi Seni Ukir Totem Batak, Storytelling Signages Pangururan Waterfront, Video Motion Graphics untuk Galeri Samosir, Video for Waterscreen Projection, Instalasi Seni Tarombo Batak dan Storytelling Signages Kawasan Tele.
Sementara itu, untuk mendukung KSPN Danau Toba, Hutama Karya juga menggenjot Jalan Tol Trans Sumatra ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat.
Jalan tol tersebut terbagi atas 4 ruas yakni Seksi 1 Tebing Tinggi – Inderapura 20,4 km, seksi 2 Indrapura – Kuala Tanjung 18,05 km, seksi 3 Tebing Tinggi – Serbelawan 30 km, seksi 4 Serbelawan – Pematang Siantar 28 km, dan junction Tebing Tinggi 7 km.
Dia menjelaskan progres konstruksi ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat per September 2022, untuk seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura sudah mencapai 93 persen, Seksi 2 Indrapura – Kuala Tanjung mencapai 70,8 persen, Seksi 3 Tebing Tinggi – Serbelawan mencapai 62,6 persen, Seksi 4 Serbelawan – Pematang Siantar mencapai 55,3 persen, dan junction Tebing Tinggi mencapai 60,9 persen.
“Kehadiran JTTS ini dapat mempersingkat waktu tempuh pengendara dari Kota Medan menuju Kawasan Wisata Danau Toba atau sebaliknya dari 4 jam menjadi hanya 2 jam,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait masih adanya kendala dalam pembebasan lahan untuk KSPN Danau Toba, berbagai pihak berharap agar pemerintah memberikan ganti untung kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan.
“Kalau dulu pembebasan lahan itu “Ganti Rugi”, sekarang harus pembebasan lahan “Ganti Untung ” seperti pembebasan pembangun lahan untuk jalan tol, secara khusus pembangunan Wadaslintang Jawa Tengah dimana Ganti Untung yang dihargai sangat besar.
” Kalau pembebasan lahan ganti untung prosesnya bisa cepat. Sudah banyak acuannya,” kata Maruli Siahaan salah seorang pemerhati pembangunan Kawasan Danau Toba di Jakarta kepada Khatulistiwa online Minggu (4/12/2022). (AMS)
TOLI TOLI, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 136 orang yang terdiri dari tiga kelompok tani menuntut ganti rugi atas lahan pertanian/perkebunan seluas 270 hektar yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh pihak PT. Citra Mulia Perkasa (CMP) di Tanjung Gasang, Dusun IV Kumbung, Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk menindaklanjuti tuntutan kepada pihak PT. CMP tersebut, ratusan warga didampingi oleh Lembaga Pemberdaya dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia (LPPMTI).
Ketua LPPMTI, Haryanto kepada Khatulistiwa online, Sabtu (3/12/2022) melalui jaringan WhatsApp mengatakan, dalam berita acara kesepakatan dan musyawarah bersama oleh ketiga Kelompok Masyarakat Tani tentang tuntutan ganti rugi atas lahan pertanian/perkebunan mereka, pada Rabu (25/11/2022) itu, menyepakati tentang nilai ganti rugi lahan dalam perhektarnya ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikalikan dengan luas lahan 270 hektar, maka jumlah ganti rugi lahan sebesar Rp. 20.250.000.000 ( Dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
“Adapun rincian dari nilai yang disepakati terbagi dalam tiga bentuk tuntutan diharga ganti rugi yang di sepakati bersama sebagai berikut : ganti rugi tanam tumbuh, ganti rugi pondok dan hilangnya mata pencaharian warga,” jelas Haryanto seraya menyebutkan Kelompok Masyarakat Tani yang menyepakati tuntutan kepada PT. CMP itu, masing-masing, Ruslan KMT. Mangge Kolleng, Hasan Bakal KMT dan H.Arifin K. KMT. Arifin Kallu.
Masih menurut Haryanto, surat kuasa pendampingan dari ketiga kelompok tani sebagai pemilik lahan kepada LPPMTI dilakukan pada Jumat (25/11/2022).
Ketiga kelompok tani itu adalah Kelompok Masyarakat Tani “Mangge Kolleng” atas nama RUSLAN bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor : 01/04/SK.LPPMTI/IV/2021 Dengan jumlah Anggota 40 Orang sesuai jumlah SKPT dan luas lahan 76 Hektar.
Kelompok Masyarakat Tani “ Hasan Bakal” atas nama HASAN BAKAL bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor : 02/04/SK/LPPMTI/IV/2021 dengan jumlah anggota 29 orang sesuai jumlah SKPT dan
luas lahan 58 Hektar.
Kelompok Masyarakat Tani “ H. Arifin Kallu “ atas nama H. ARIFIN bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor: 03/SK/LPPMTI/IV/2021 dengan jumlah Anggota 67 Orang sesuai jumlah SKPT dan luas lahan 135 Hektar.
Adapun kronologis tuntutan kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai dasar hukum, kata Haryanto, sebagai mana yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta pembahasan dari pada sengketa lahan tersebut antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak PT.CMP adalah berdasarkan Perundang – Undangan yang berlaku tentang membangun Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, yang di Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai berikut :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di dalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.
Sedangkan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan bersama oleh semua pihak tentang adanya permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak Perusahaan Kelapa Sawit PT. CMP, jelas Haryanto, bahwa pada awal penggarapan lahan Kelompok Masyarakat Tani dilakukan sejak tahun 1992 dengan membuka lahan persawahan dan tanaman bulanan serta tanaman tahunan lainnya.
Bahwa dalam kegiatan bercocok tanam oleh ketiga kelompok masyarakat tani di lahan tersebut selalu mengalami gagal panen karena lahan yang menjadi garapan mereka selalu terkena bencana banjir disaat musim panen belum tiba, yang akhirnya mengakibatkan tanaman mengalami gagal panen di antaranya sawah, tanaman bulan dan tanaman tahunan lainnya, Itu sebabnya lahan tersebut tidak dapat dikerjakan secara berkesinambungan oleh ketiga kelompok masyarakat tani tersebut.
Setelah tahun 2012 kelompok masyarakat tani meninggalkan lahan tersebut dikarenakan selalu mengalami gagal panen. Dan lahan anggota dari ketiga kelompok masyarakat tani masing-masing memiliki legalitas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kamalu dan diketahui Camat Ogodeide.
Dengan berjalannya waktu ada beberapa anggota kelompok masyarakat tani mendatangi lahan mereka untuk melakukan penggarapan sebagai mana kegiatan bercocok tanam pada tahun 2013, ternyata lahan tersebut sudah digusur dengan menggunakan alat berat milik perusahaan kelapa sawit, dari PT. Citra Mulia Perkasa.
Melihat keadaan tersebut, anggota Kelompok Masyarakat Tani tersebut mendatangi para karyawan Perusahaan yang sedang melakukan kegiatan penggusuran lahan mereka untuk menanyakan sekaligus melarang bahwa siapa yang menyuruh garap lahan mereka, namun pihak karyawan menjawab mereka hanya karyawan di Perusahaan PT. Citra Mulia Perkasa, dan akhirnya anggota Kelompok Masyarakat Tani tersebut melarang kegiatan tersebut agar jangan dilanjutkan kegiatan di atas lahan mereka.
Namun pihak perusahaan tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan kegiatan hingga sampai saat ini lahan tersebut sudah penuh dengan tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Mulia Perkasa.
Akhirnya, ketiga Kelompok Masyarakat Tani melaporkan kepada pihak berwajib dan kepada DPRD untuk meminta perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang diserobot oleh pihak Perusahaan PT. CMP, dan dilakukan tindak lanjut oleh pihak DPRD Kabupaten Toli Toli untuk memanggil kedua belah pihak antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak perusahaan.
Dalam mediasi yang difasilitasi DPRD mendapat satu kesimpulan untuk membentuk tim Pansus dengan ketua tim di tunjuk dalam pimpinan rapat adalah Rahmat Rajia.
Hal tersebut terjadi pada tahun 2015 dengan rekomendasi Nomor : 170/71/DPRD, namun hasilnya dari tim Pansus pun tidak diindahkan oleh pihak Perusahaan PT. Citra Mulia Perkasa.
“Pada Rabu (30/11/2022) lalu, kami bersama warga pemilik lahan sempat menduduki lahan selama satu hari satu malam dan baru meninggalkan lokasi setelah kehadiran Bupati Toli Toli, Amran Hi Yahya dan meminta warga kembali ke rumah masing-masing,” ujar Haryanto.
Kepada warga, Amran Hi Yahya mengatakan, apa yang menjadi kesepakatan kita harus kita lakukan, Insya Allah.
Saya sebagai pemerintah ada kekeliruan kemarin, mungkin ada kesalahan yang menjadi hambatan.
“Insyaallah , apa yang menjadi kesepakatan kita menjadi tanggung jawab saya. Jujur, setelah pertemuan kita kemarin, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak perusahaan, apa yang sudah kita sepakati itu adalah tanggung jawab saya.
Kita tinggal tunggu tahun depan seperti apa yang menjadi kesepakatan kita,” kata Bupati seraya meminta warga pulang ke rumah masing-masing.
Lebih tegas dikatakan oleh Haryanto, penggusuran dilakukan tahun 2012, padahal ijin dari perusaan baru keluar 2015, apa yang dilakukan oleh Perusahaan dalam hal ini PT.CMP tidak berdasar, apa hak mereka melakukan itu, Janganlah kita kita ini senang berbohong karena melanggar Hukum Negara dan Hukum Tuhan kalau berbohong. (JRS)
DENPASAR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan informasi NCB Praha yang diterima NCB Interpol Indonesia, Cyril Stiak melakukan penggelapan perusahaan Majordomos Gastro S.R.O pada 2 Juni 2008. Cyril Stiak menggelapkan uang perusahaan sebesar CZK 25 ribu.
“Informasi dari NCB Praha, Cyril Stiak melakukan 18 kali penggelapan dan menyebabkan kerugian perusahaan Majordomos Gastro S.R.O sebesar CZK 529.890, serta perusahaan CITY CAFÉ S.R.O sebesar CZK 104 ribu,” kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti kepada detikcom, Jumat (1/12/2022).
Cyril Stiak juga menyebabkan kerugian pada perusahaan asuransi lantaran belum membayar asuransi pada periode Januari 2008 dan April 2009. Tak hanya itu, Cyril Stiak mengakibatkan kerugian otoritas pendapatan di Ceko karena mengemplang pajak.
“Sementara Stefan Durina melakukan penipuan dan penggelapan pajak terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2014 hingga 28 Januari 2016. Modus yang dilakukan oleh pelaku ialah berkamuflase membuat sebuah jaringan perusahaan yang dia kontrol sendiri dengan membeli barang elektronik di berbagai negara UNI Eropa tanpa membayar pajak,” papar Krishna. (MAD)
SUMEDANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ruas Jalan Siturja – Darmaraja, khususnya yang berada di Blok Eba, Desa Cinangsi, kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, telah cukup lama amblas.
Hal ini akhirnya memaksa tim bidang teknik (Bidtek) Dinas PU Bina Marga Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (Jabar) turun langsung ke lokasi, Kamis (1/12/2022).
Di lokasi, tim Bidtek Jabar yang dipimpin Yeyet Hudayat, ST, langsung meninjau sekaligus menginvestigasi penyebab terjadinya jalan amblas.
Hasilnya diketahui, alasan jalan amblas dimaksud lantaran diduga adanya material atau bidang yang tergelincir, sehingga mengakibatkan keretakan.
“Selain itu, dugaan sementara kami, amblasnya jalan ini juga diakibatkan adanya serapan air dari sawah yang tidak mengalir dengan lancar, karena diakibatkan kondisi jalan yang menanjak,” jelas Yeyet.
Sedangkan, Kepala UPTD BPJ Wilayah IV Jawa Barat, Imam P, mengatakan, pihaknya sementara ini hanya akan menunggu hasil investigasi dan kajian dari tim Bidtek PU Bina Marga Jabar.
“Sementara, kami akan menunggu hasil kajian lebih dulu. Untuk selanjutnya memikirkan bagaimana cara memperbaiki dan membangun kembali jalan yang amblas ini,” terang Imam.
“Mudah-mudahan bisa dapat hasil secepatnya dan diperbaiki secepatnya pula, agar tahun baru nanti sudah bisa dimanfaatkan dengan normal,” pungkas Imam. (EDY)
SAMARINDA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp3.201.396,04 (tiga juta dua ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah koma nol empat sen).
UMP sebesar Rp3,2 juta ini berlaku bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Upah minimum ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
“Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMP sebagaimana telah ditetapkan pada UMP 2023, dilarang mengurangi atau menurunkan upah,” bunyi SK Gubernur Kaltim Nomor 561/K.832/2022 Tentang Penetapan UMP 2023.
Besaran UMP 2023 ini naik sebesar Rp186.899 atau 6,20 persen dibandingkan dengan UMP 2022 sebesar Rp3.014.497.
Dikutip dari Diskominfokaltim, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kaltim, Rozani Erawadi, Rabu (30/11/2022) menjelaskan, perhitungan UMP 2023 ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur terkait indikator perhitungan UMP.
Adapun proses perhitungan UMP berdasarkan Permenaker 18/2022 difokuskan pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa.
Nilai alfa, jelas Rozani, menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Dimana nilai alfa ini sudah ditetapkan paling rendah 0,10 dan paling tinggi 0,30.
“Kenaikan UMP ini, kita harapkan dapat menjaga kemampuan daya beli pekerja lokal di tengah kondisi ekonomi saat ini,” jelas Rozani. (BAS)
SUMEDANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ruhiyat Rudiansyah, salah seorang warga Dusun Mulyasari, RT 01/03, Desa Wanasari, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang mengaku tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah terkait orang terkena dampak Covid-19.
Baik itu bantuan berupa uang tunai maupun sembako.
Padahal menurut Ruhiyat, semenjak Covid-19, pekerjaannya sebagai sopir bus angkutan antar kota melayang, karena dirumahkan oleh pihak perusahaan.
Akibatnya, ia mengaku kebingungan dalam menafkahi keluarganya.
“Jujur saya sekarang serba kesulitan hidup semenjak Covid-19, apalagi saya sudah tidak memiliki pekerjaan lagi,” keluh Ruhiyat kepada Wartawan, Rabu (30/11/2022).
Yang lebih menyedihkan, masih diakui Ruhiyat, para tetangganya yang hidup lebih baik dibanding dirinya malah kerap mendapat bantuan.
“Saya jadi merasa tak dianggap sebagai warga kalau begini caranya. Ya, orang lain yang hidupnya lebih baik, justru kerap kali mendapat bantuan,” ujarnya.
Ruhiyat mengaku telah beberapa kali melaporkan atau memohon agar dirinya dimasukkan pada warga yang berhak menerima bantuan, kepada ketua RT, RW, bahkan pihak desa. Namun, hingga hari ini keluhan tersebut tak pernah diindahkan.
“Setiap kali saya mengeluh, jawabannya hanya iya-iya saja. Tapi, realisasinya hingga hari ini tidak ada,” sesalnya.
Selain Ruhiyat, masih ada lagi warga lain yang sama-sama tidak mendapat bantuan. Namanya Wasta, Dusun Wanasari RT 02/04, Nana Heriana, Dusun Wanasari RT 03/02, dan Ocih M, Dusun Wanasari, RT 04/02. (EDY)
JEMBER, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ratusan santri relawan Ganjar Pranowo menggelar Doa Bersama dan Gebyar Sholawat untuk Indonesia.
Dalam acara tersebut, terselip Doa agar bangsa Indonesia semakin maju dan mendapatkan figur pemimpin nasional terbaik untuk mewujudkannya.
Koordinator Wilayah Santri Dukung Ganjar Jatim, Huriyahi menyebutkan, pihaknya meyakini bahwa figur pemimpin tersebut adalah Ganjar Pranowo.
Huriyahi menjelaskan, Ganjar mendorong kemandirian ekonomi santri lewat program ekonomi pesantren (ekotren).
“Program ekonomi pesantren, yaitu agar santri ini bisa mandiri secara ekonomi, kemajuan bangsa pada taraf ekonomi. Termasuk pelatihan kewirausahaan bagi kaum santri, serta bantuan kepada fakir miskin dan kaum dhuafa,” kata Huriyahi di Rumah Tahfidz Al-Ikhlas, Unnamed Road, Krajan, Cangkring, Jenggawah, Kabupaten Jember, Selasa (29/11/2022).
Program Ekotren telah digulirkan Ganjar sejak 2018. Melalui Dinas Koperasi Pemprov Jateng, santri mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
Santri juga dibantu dengan pengurusan perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, dan permodalan.
Huriyahi mendorong program Ekotren agar bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk kesejahteraan dan kemajuan ekonomi keumatan.
Dengan mendukung Ganjar Presiden 2024, Huriyahi berharap program tersebut bisa terwujud dalam skala nasional.
“Kami juga sosialisasi Ganjar Pranowo terkait dengan program-program beliau saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Harapannya adalah program-program yang baik ini bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia ketika beliau menjadi Presiden di 2024,” tandasnya.
Huriyahi mengatakan, Santri Dukung Ganjar Jatim akan terus mensosialisasikan program-program dan figur Ganjar Pranowo ke seluruh masyarakat di Jatim, khususnya ke kalangan santri dan pesantren.
Dia berharap, program-program tersebut bisa dilaksanakan secara nasional ketika Ganjar menjadi Presiden 2024.
Dewan Pengasuh Rumah Tahfidz Al Ikhlas, KH Khotib Umar juga mendukung salah satu program Ganjar untuk menasional, yakni program Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng.
Menurut KH Khotib, hal itu dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga mengangkat ekonomi Indonesia.
KH Khotib berharap, Ganjar semakin bisa merangkul semua kalangan dan terus memberikan kesejukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
KH Khotib berharap, Indonesia semakin maju dengan kepemimpinan nasional Ganjar Pranowo. “Kami harap Ganjar Pranowo untuk lebih dekat dengan para nahdiyin. Juga dapat merangkul semua pemeluk agama di Indonesia, yaitu dalam satu naungan bhinneka tungkal ika sekaligus dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya,” katanya. (AND)
SUMEDANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyisakan kepedihan luar biasa bagi ibu pertiwi. Betapa tidak, bencana ini menelan ratusan korban jiwa, serta kerugian materi hingga ratusan milyar rupiah.
Tak pelak, hal tersebut memantik keprihatinan dan menggugah kepedulian banyak pihak. Salah satunya datang dari Desa Cipanas, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang.
Kepala Desa Cipanas, Asep Lantipan, SE, saat ditemui di kantornya, menerangkan, ia dan seluruh masyarakat turut berdukacita terhadap seluruh korban gempa Cianjur. Maka dari itu, pihaknya berusaha memberikan yang terbaik guna mengurangi rasa duka para korban, dengan cara memberikan bantuan. Mulai dari sandang, pangan dan papan.
Semua bantuan ini, menurut Asep, datang dari hamba Allah yang berada di Kecamatan Tanjungkerta. Dan, Desa Cipanas dipercaya sebagai koordinator kegiatan sosial tersebut.
“Mudah-mudahan kepercayaan dan amanah ini bisa dijalankan dengan baik. Dan yang paling penting, barang-barang bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka (korban gempa),” ujar Asep, Selasa (29/11/2022).
Asep juga menyebut, kelancaran bantuan yang dikoordinir di Desa Cipanas tak lepas dari koordinasi yang baik antara pihak Desa Cipanas dengan Forkopimcam Tanjungkerta.
“Karena kita memiliki rasa kepedulian yang sama terhadap para korban, alhamdulillah penggalangan bantuan berjalan baik dan lancar,” ujarnya.
Rencananya bantuan untuk para korban Cianjur ini akan disalurkan besok, Rabu (30/11/2022).
“Bantuan ini akan kami salurkan langsung kepada para korban, besok,” pungkas Asep. (EDY)