JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Juru bicara tim sukses pemenangan pasangan Basuki T. Purnama-Djarot S. Hidayat, Ruhut Sitompul mengatakan Ahok tidak akan menghadiri gelar perkara yang dilakukan Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur non-aktif DKI Jakarta itu.
“(Ahok) tidak datang, saya dengan Pak Ahok blusukan ke beberapa titik di Jakarta sehingga biar tim pengacara yang menghadiri (gelar perkara),” kata Ruhut di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan alasan Ahok tidak hadir karena gelar perkara merupakan tugas Kepolisian sehingga pihaknya menghormati dan mempercayakan prosesnya pada Kepolisian.
Selain itu menurut dia, ia percaya kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan secara tegas bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok.
“Apapun hasilnya kami patuhi karena Indonesia adalah negara hukum sehingga harus taati hukum,” ujarnya.
Ruhut mengatakan Ahok akan blusukan ke wilayah Jakarta Utara dan siap menghadapi apabila ada gangguan saat kampanye.
Dia juga tidak khawatir adanya penolakan dari warga saat kampanye karena dirinya yakin apa yang dilakukan pihaknya sesuai UU yaitu sosialisasi kepada warga.
“Kalau kami dipukulin pun rakyat makin sayang. Kami melaksanakan tugas UU dalam hal ini pilkada harus sosialisasi tapi kok dilarang,” ujarnya.
Sebelumnya, Polisi akan melakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki T Purnama (Ahok) secara terbuka pada Selasa (15/11), namun terbuka yang dimaksud bukan dipublikasikan di hadapan media.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat banyak kritik tentang rencana ekspose perkara terbuka itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, gelar perkara seharusnya tidak terbuka.
“Selasa (15/11) kita lakukan dan Rabu (16/11) kemungkinan besar keputusannya kita umumkan ke publik tapi tidak bersifat live karena banyak yang mengkritisi kita bahwa produk yang ada di tingkat penyidikan seharusnya tidak terbuka untuk publik,” ujar Tito, di Jakarta, Sabtu (12/11).
Namun Tito memastikan, dalam gelar perkara tersebut akan diundang pihak-pihak internal maupun eksternal.
Semua pihak terkait akan dihadirkan dan diberi kesempatan menyaksikan gelar perkara untuk menjaga integritas Polri dalam menangani kasus tersebut. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Fenomena alam supermoon terbesar sejak 1948 dapat disaksikan masyarakat pada Senin (14/11) malam nanti. Asalkan tidak tertutup awan, masyarakat bisa menikmati fenomena nan indah ini semalaman.
“Sama dengan umumnya purnama, supermoon bisa diamati sejak matahari terbit pada saat maghrib sampai terbenam menjelang matahari terbit. Asalkan tidak mendung,” kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Nasional Thomas Djamaluddin kepada khatulistiwaonline, Senin (14/11/2016).
Fenomena supermoon yang terjadi malam ini tergolong langka. Supermoon nanti malam adalah yang terbesar kedua setelah supermoon 68 tahun yang lalu.
“Sesungguhnya purnama supermoon 2016 terdekat, terbesar, dan paling terang kedua sejak 1948,” katanya.
Pada 1948 jarak bulan 356.461 km dari bumi, dan pada 2016 jarak bulan adalah 356.500 km dari bumi. Masyarakat bisa membandingkan antara purnama malam nanti dengan purnama biasanya. (RIF)
NUSA DUA, khatulistiwaonline.com
Sebanyak 167 negara hadir di acara Sidang Umum (SU) Interpol ke-85 yang digelar di Nusa Dua, Bali. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tingkat kehadiran ini merupakan terbanyak dalam sejarah SU Interpol.
“Ada 190 negara anggota Interpol. Dari pihak Interpol menyatakan dalam sejarah Interpol keikutsertaan 164 negara anggota ditambah 3 negara observer, jadi ada 167 negara, jadi memecahkan rekor,” kata Tito dalam jumpa pers usai acara penutupan SU Interpol di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (10/11/2016).
“Baru kali ini sidang Interpol diikuti peserta yang sangat besar. Ini masalah prestasi tersendiri,” sambungnya.
Menurut Tito, ada banyak faktor sehingga peserta SU Interpol di Bali dihadiri banyak negara. Faktor utama soal pemilihan tempat yang tepat di Bali. Sehingga semua peserta antusias dan sekaligus ingin menikmati keindahan Bali.
“Yang kedua, mereka percaya pada stabilitas keamanan di Indonesia,” ujarnya.
Terlepas dari dinamika yang terjadi di beberapa tempat di tanah air, kata Tito, para delegasi percaya keamanan tetap terjaga di Bali.
“Mereka tetap confirm untuk hadir. Itu menunjukan dunia percaya bahwa negara kita adalah negara yang aman. Ini hanya bisa terjadi karena (dukungan) semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Tito menyampaikan terimakasih kepada jajaran pemerintah baik TNI, Polri, dan pihak lainnya termasuk Menlu Retno Marsudi atas dukungan menyukseskan SU Interpol.
“Saya ucapkan terimakasih banyak kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk di Bali, sehingga ini membuktikan bahwa Indonesia negara yang aman dan kita jaga keamanan negara kita agar dunia percaya kepada Indonesia,” ujarnya.
“Sekali lagi mari kita jaga keamanan negara kita, jaga persatuan bangsa Indonesia agar kepercayaan tinggi dari seluruh negara, dunia internasional, dengan ditunjukkannya 167 negara yang hadir, ini terus kita pertahankan demi kejayaan Indonesia,” tutur Tito. (NGO)
JEMBER, khatulistiwaonline.com
Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Khofifah Indar Parawansa akan menghadiri Napak tilas Nasional sejarah perjuangan KH As’ad Syamsul Arifin, Minggu (13/11) di beberapa Pondok Pesantren di Jember.
Sosok KH As’ad Syamsul Arifin telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden RI nomor 90/TK/ tahun 2016 setelah berkas usulan lolos kajian di Dewan Gelar pada November 2016 ini.
Sosok pejuang dari unsur ulama Jawa Timur ini dikenal masyarakat, terutama untuk wilayah eks karesidenan Besuki, mulai dari Situbondo, Bondowoso, hingga Kabupaten Jember.
Kabupaten Jember mencatatkan sejarah yang dilakukan oleh sosok ulama Nahdlatul Ulama tersebut, yakni saat perjuangan pengusiran penjajah Jepang bersama Barisan Pelapor di Curah Damar, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, puluhan tahun silam.
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Sumberwringin, Kecamatan Sukowono Ali Hasan menjelaskan melalui surat undangan publikasi media, ada dua acara yang akan digelar di Jember untuk memperingati jasa KH As’ad.
Pada Ahad (13/11) akan digelar seminar dan refleksi perjuangan beliau dengan mendatangkan beberapa narasumber, mulai dari KH Achmad Azaim Ibrahimy, Mensos Khofifah Indar Parawansa, KH Muhyiddin Abdusshomad (Rais PCNU Jember) dan Drs KH Rasyidi Baihaqi selaku akademisi.
Untuk kegiatan hari perdana itu akan digelar di Pondok Pesantren Nurul Qarmain Baletbatu, Sukowono. Sementara untuk acara kedua yakni Napak Tilas Nasional yang diselenggarakan di Ponpes Raudlatul Ulum, Sumberwringin akan berlangsung mulai Senin (14/11) hingga Selasa (15/11).
Ketika akan dikonfirmasi lebih detail mengenai teknis acara, Ali belum bisa menerangkan lebih lanjut. Ia mengaku sedang menggelar rapat. Sampai berita ini ditulis, Ali masih sibuk dan enggan menjawab panggilan telfon.
“Saya sedang rapat. Jika sudah selesai, nanti saya konfirmasi lagi,” tulis Ali melalui pesan singkat, Kamis (10/11/2016). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hampir 5 jam lebih, Dahlan Iskan (DI) tersangka kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) perusahaan BUMN Provinsi Jatim. Dahlan ditanya soal kewenangannya saat menjabat dirut PT PWU.
“DI masih diperiksa seputar tanggung jawab dan kewenangan saat menjabat dirut PT PWU,” kata Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim Romy Arizyanto, Senin (7/11/2016).
Dahlan kata Romy, selama pemeriksaan berlangsung tampak sehat dan didampingi kuasa hukum. “Saat istirahat makan siang sempat dilakukan pemeriksaan tensi dan hasilnya normal,” imbuh Romy.
Romy juga mengungkapkan pemeriksaan Dahlan Iskan yang lebih dari 5 jam kemungkinan penyidik memeriksa secara marathon. “Beberapa waktu lalu saat diperiksa sebagai tersangka hanya diperiksa kurang dari 4 jam dan hanya 8 pertanyaan yang dijawab. Makanya mungkin sekarang pertanyaan kemarin yang belum ditanyakan ditanyakan sekarang,” pungkas Romy.
Sementara tersangka Wisnu Wardhana yang akan diperiksa sebagai saksi dari berkas Dahlan Iskan hingga pukul 14.15 WIB masih belum datang di Kejati. Dahlan mendatangi Kejati Jatim sekitar pukul 08.40 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya Pieter Talaway.
Dahlan ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani 5 kali pemeriksaan sebagai saksi kasus pelepasan aset PT PWU yang saat itu menjabat sebagai dirut. Mantan Dirut PT Temprina Grafika ini mengakui telah menandatangani serta menyetujui berkas penjualan aset PT PWU.
Kejati Jatim juga menetepkan eks Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana tersangka yang saat itu sebagai Ketua tim pelepasan aset PT PWU periode 2002-2004. 80 lebih saksi termasuk beberapa nama besar diperiksa seperti anggota DPD Emilia Contesa, pengusaha Alim Markus dan mantan Gubernur Jatim Imam Utomo. (HAR)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Musisi legendaris Iwan Fals akan konser 55 Pramuka di lapangan sepakbola Kodam V Brawijaya. Konser tersebut dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke 55. Selain itu, peringatan ulang tahun ke 55 juga bersamaan dengan ulang tahun Iwan Fals yang ke 55.
“Konser Minggu besok gratis. Siapapun boleh ikut menonton,” kata Ketua Kwartir Daerah Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) Jawa Timur Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo.
Konser 55 Pramuka tahun ini yang menghadirkan Iwan Fals cukup unik. Pasalnya, tahun ke 55 juga bertepatan dengan HUT Iwan Fals ke 55. Pramuka lahir pada 14 Agustus 1961, sedangkan Iwan Fals lahir 3 September 1961.
“Tahun ini cukup istimewa. Pramuka memasuki usia ke 55 tahun, dan secara bersamaan Mas Iwan (Iwan Fals) juga memasuki usia ke 55, makanya kita bikin konser 55,” tutur Wakil Gubernur Jawa Timur yang akrab disapa Gus Ipul.
Wagub yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan, musik sebagai salah satu instrumen untuk menyampaikan pesan ke masyarakat dan musik bisa menyatukan.
“Pesan ke masyarakat, pramuka bukan hanya milik pramuka, bukan milik siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, tapi kita ingin pramuka menjadi milik rakyat lagi,” ujarnya.
“Kita bisa bekerjasama memelihat semangat gotong royong, sekaligus ingin memasyarakatkan pramuka di tengah rakyat. Mari kita hidupkan pramuka, karena banyak nilai yang terkandung dalam gerakan pramuka yang mulia, toleransi dan mencintai alam ini,” katanya.
“Pramuka itu cinta Tuhan, cinta NKRI, cinta sesama, cinta lingkungan dan juga cinta ketrampilan,” tandasnya.
Konser 55 di lapangan sepakbola Makodam V Brawijaya akan digelar mulai pukul 19.30 wib. Band yang mengisi pertama yakni Cacak Band-band yang memenangkan perlombaan yang digelar Oi se Indonesia. Band HeavyMonster, serta penampilan komedian Cak Lontong dan kawan-kawan.
Setelah itu dilanjutkan dengan penampilan musisi legendaris Iwan Fals, yang rencananya akan menyanyikan lagu sekitar 15 lagu di Konser 55. (MAD)
PALU.khatulistiwaonline.com
Kantor Imigrasi di Sulawesi Tenga mencatat warga negara China yang paling banyak melanggar aturan keimigrasian di Sulawesi Tengah.
“Kebanyakan WNA asal Negeri Tirai Bambu itu yang terpaksa dideportasi imigrasi karena melanggar UU Keimigrasian,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Erna Murni, di Palu, Sabtu.
Periode Januari-Oktober 2016, mereka menangkap 26 warga asing dari China. 19 warga negara China yang ditangkap itu dari wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut serta Morowali.
Sementara sisanya sebanyak tujuh orang, semuanya asal China ditangkap petugas imigrasi di Palu dan sekitarnya.
Sekitar empat hari lalu, petugas imigrasi setempat juga menangkap seorang warga China karena kedapatan sedang menjual berbagai jenis asesoris dan handphone di Palu.
Seorang WNA asal China yang ditangkap itu perempuan dan langsung dideportasi ke negara asalnya karena terbukti melanggar UU keimigrasian dengan penyalagunaan izin tinggal terbatas (ITAS).
Rata-rata warga asing bermasalah di sana menyalagunakan visa, dan sebagian lagi visanya melebihi masa tinggal.
Mereka masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan kebijakan bebas visa untuk bekerja dan berbisnis. “Ini yang kita waspadai,” ujar Murni. (RED/ANT)
BLITAR,khatulistiwaonline.com
Hari ini, Sabtu (29/10/2016), Menristekdikti M Nasir berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, untuk melaunching Universitas Nahdlatul Ulama (UNU). Dia bicara soal kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah jika dibandingkan negara lain.
Dalam sambutan, Nasir menyebut dengan jumlah penduduk 255 juta, Indonesia mmeiliki 4.300 perguruan tinggi. Sayangnya, hanya 2 perguruan tinggi yang masuk peringkat dengan kualitas 500 bagus di dunia. Itu pun di urutan terakhir.
Jika dibandingkan dengan China yang jumlah penduduknya hampir 1,4 miliar dan jumlah perguruan tinggi sebanyak 2.824, perguruan tinggi yang masuk kelas 500 besar dunia sekitar 30-an.
“Dibandingkan China, jumlah penduduknya banyak, perguruan tingginya sedikit tapi berkualitas. Lha kita kebalikannya, jumlah penduduknya sedikit tapi perguruan tingginya banyak tapi tidak berkualitas. Betapa menyedihkannya pendidikan kita,” kata Nasir.
Perguruan tinggi, menurut Nasir, perspektifnya harus mempunyai sasaran strategis. Pada masa lalu, perguruan tinggi diharapkan mempunyai keterjangkauan seluruh rakyat Indonesia supaya dapat mengenyam pendidikan tinggi. Tapi yang terjadi sekarang, banyak lulusan perguruan tinggi tidak bisa diserap lapangan kerja.
Untuk itu, tambah Nasir, ke depan kualitas PT harus dijaga. Tidak hanya banyak mencetak gelar sarjana, tapi juga seluruh lulusannya dapat terserap di dunia kerja. Bahkan jika bisa lulusannya menciptakan lapangan kerja baru sesuai bidangnya masing-masing.
Apakah nantinya Kemenristekdikti akan lebih selektif dan mempunyai standart untuk memberikan izin berdirinya PT? Nasir mengatakan ketersediaan kualitas SDM menjadi sangat penting, terutama tenaga pengajarnya atau dosen. Juga infrastruktur.
“Yang dulu gak pernah ada standar yang jelas, tapi mulai sekarang, saya akan monitor semua PT yang baru dan sudah dilengkapi dengan regulasi yang lebih efektif dan efisien. Dulu prosesnya panjang, sekarang saya pangkas birokrasi jadi pendek,” papar Nasir sambil menjelaskan, jika ada PT bermasalah, nakal dan curang, maka akan langsung ditutup.
Nasir melihat berdirinya Universitas NU (UNU) Blitar sebagai potensi besar karena di Blitar hanya ada 3 PT. Diharapkan UNU bisa menjadi referensi perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dari lulusannya.
Sementara Bupati Blitar, Rijanto, dalam sambutannya mengharapkan UNU Blitar bisa mencetak SDM yang berkualitas. baik di dunia kerja maupun dunia usaha.(RED/DTK)
JATINANGOR, khatulistiwaonline.com
Tanah eks perkebunan Jatinangor yang di atasnya telah berdiri sejumlah kampus terkenal dan fasilitas umum lainnya, digugat warga dan menuntut hak atas tanah tersebut.
Roni Riswara, selaku ahli waris mengatakan, tanah eks perkebunan Jatinagor sudah dikelola sejak tahun 1841 oleh pemiliknya, yaitu WA. Baron Baoed (Lahir di Batavia tahun 1816). Untuk pengelolaan perkebunan tersebut WA. Baron Baoed menggunakan perusahaannya NV. Maatschappy Tot Ekspoitatie Der Ondernemingen Nagelanten Door Mr. WA. Baron Baud. Sedangkan WA. Baron Baoed menikah dengan Antjiah Binti Moetakin Bin E, Koesoemah Bin Adiwikarta pada tahun 1857 dengan bukti kutipan akta nikah No : K15/V/Dup/11/IV/1984 yang bersumber dari buku ontang anting kawin tahun 1857, kemudian tahun 1879. Sehingga semua harta dan perusahaan WA. Baron Baoed selanjutnya dikelola oleh anak dan istrinya (Baronesse IdaLouise Junia Baoed/ Mimosa dan Antjiah). “Peralihannya jelas sebelum lahirnya UUPA tahun 1960” , ucap Roni Riswara.
Di atas tanah eks Perkebunan Jatinangor, kata Roni Riswara, sudah banyak berdiri universitas ternama, yang mana masing-masing memegang hak pakai dan hak pengelolaan berdasarkan Perda Tahun 1992 diatur pembagiannya (IPDN, Unpad, Unwin, ITB, Ikopin-Bumi Perkemahan Kiara Payung dan Lapangan Golf BGG-red). Terkait hak pakai tersebut merupakan turunan dari SHGU atas nama Pemprov. Jabar yang terbit pada tahun 1967 yang masa berlakunya habis tahun 1990.
Permasalahan menurut Roni Riswara, timbul ketika Pemprov Jabar pada tahun 1967 mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), yang mana dasar sampai terbitnya SHGU tersebut terdapat kesalahan penunjukan dan penetapan objek dasar Erfach No 3 milik NV. Maatschppy Tot Ekploitatie Der Ondermemingen Nagelanten Door Mr. WA. Baron Baoed, serta dicantumkannya SK HGU No.SK.17/HGU/65 tertanggal 22 Maret tahun 1965 . “Kemungkinan karena pada waktu itu perkebunan Jatinangor dikelola oleh NV. milik WA. Baron Baoed, sehingga pemerintah beranggapan tanah Jatinangor Erfach No3 (Hak Guna Usaha kalau sekarang), dan otomatis menjadi tanah Negara sesuai Undang-Undang No:1 Tahun 1958. Yang menjadi salah kaprah dinasionalisasi itu perusahaannya bukan hak kepemilikan tanah, pemilik tanah diberikan kesempatan untuk konversi atas tanah miliknya, sehingga yang asalnya administrasi konial diganti dengan administrasi tanah sesuai UUPA,” tegas Roni Riswara.
“Tugas pemerintah meluruskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini akibat kesalahan pemimpin yang terdahulu. Jangan melupakan sejarah dan jangan membelokan sejarah, biarkan benang merah sejarah ini menjadi benang merah yang sebenarnya , tanpa ditunggangi kepentingan siapapun,” kata Roni Riswara.
Menurutnya, terkait tanah eks perkebunan Jatinangor tinggal niat dan kemauan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, apakah mau menyelesaikan permasalahan tanah eks perkebunan Jatinangor supaya menjadi berkah, bermanfaat dan bernilai ekonomi bagi semua pihak. Ataukah akan cuci tangan dan berdalih tidak tahu apa-apa “Saya tegaskan, pada prinsifnya sebagai ahli waris hanya menuntut supaya kami mendapat hak sebagai warga Negara, dan kami sepakat tidak akan mengganggu tatanan yang sudah ada. Tetapi mari sama-sama kita tata ulang tanah eks perkebunan Jatinangor bersama-sama, sehingga bisa menjadi pusat untuk menimba ilmu penerus bangsa yang diberkahi,” tuturnya.
Pada kesempatan ini akan saya uraikan beberapa fakta sebenarnya yang selama ini menjadi kesimpang siuran. Kami ahli waris sah atas eks perkebunan Jatinangor eks Eigendom Vervonding No:3 AN. WA. Barun Baoeud tahu pasti apa dasar tanah eks perkebunan Jatinangor, eks Erfach No:3 seperti yang diklaim pemerintah atau kah eks Eigendom Vervonding No :3 AN .WA. Baron Baoeud yang surat aslinya kami miliki. “Kamikan pemiliknya yang pasti lebih tahu dari pihak lain,” jelas Roni Riskara.
Menurut ketentuan UUPA yang dibuat oleh pemerintah setiap pemilik ataupun ahliwaris atas tanah Eigendom Vervonding diberikan kesempatan melakukan konversi dari tahun 1960 s/d tahun 1980. “Tetapi kenapa tahun 1965 tanah kami sudah diambil alih oleh pemerintah, bagaimana kami bisa mengurus hak kami,” ujarnya.
Berdasarkan buku panduan yang saya miliki, PP No: 19 tahun 1959.LN.1959. No.31 Direktorat Landreform tahun 1978, Direktorat penguasaan tanah BPN tahun 1966 aset Baron Baoed tidak terkena nasionalisasi, karena Baron Baoed sendiri lahir di Batavia tahun 1816 dan meninggal tahun 1879, sehingga sebelum lahirnya UUPA sudah terjadi peralihan berdasarkan TIRKAH waris ke anak dan istrinya, sementara anak dan istrinya asli orang Cibesi Jatinangor (sumber buku itu pemerintah yang membuatnya bukan ahli waris).
Berdasarkan data-data yang saya dapatkan dari Belanda juga membuktikan bahwa WA. Baron Baoed memang pemilik tanah perkebunan jatinangor dan sekaligus pemilik NV. Maatschappy Tot Ekploitatie Der Ondernemingen Nagelanten Door Mr. WA. Baron Baoed dan kalaupun pemerintah menganggap tanah jatinangor sebagai tanah yang terkena nasionalisasi kenapa ganti ruginya ga pernah dilakukan, (karena menurut undang-undang seperti itu yang saya tahu) . ini fakta hukum yang paling mendasar bahwa berdasarkan surat resmi Kementerian ATR /BPN No:2829/5.13-100/VI/VI/2016 tertanggal 21 Juni 2016 dan surat Balai Harta Peninggalan (BHP) bahwa terkait SK No:17/HGU/65 dan Erfach No:3 itu tidak pernah ada /tidak tercatat. “Pastinya, prosedur penerbitan HGU sudah benar tetapi dasar-dasar yang digunakan tidak benar, sementara turunan HGU ini masih melekat dalam Sertifikat Hak Pakai yang dipegang para pihak terkait sampai sekarang, mungkin kalau bahasa hukum pidana ada keterangan palsu yang digunakan pada Akta Autententik, dan mungkin juga kalau bahasa hukum perdata telah terjadi Mal Administrasi,” jelas Roni.
Pihaknya berharap pemerintah memperbaiki birokrasi atas kekeliruan di atas tanah eks perkebunan jatinangor eks Eigendom Vervonding No:3 yang terjadi di masa lampau.(HAR)
JAKRTA,khatulistiwaonline.com
Salah satu anggota pasukan orange, Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Barat, Jakarta Selatan terlihat gencar mencari tikus yang bersembunyi di balik semak-semak. Nanang (35) terlihat antusias mencari tikus yang menurutnya bersembunyi di balik rimbunnya tanaman yang berada di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
“Lagi nyari tikus ini mbak, siapa tahu dapet. Kemarin saya baca di berita kalau dapat satu tikus dapat imbalan Rp 20 ribu. Lumayan mbak, buat nambah kebutuhan rumah,” kata Nanang kepada khatulistiwaonline saat berada di taman Pejaten Barat, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (20/10).
Dia sangat mendukung wacana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tentang Gerakan Basmi Tikus (BGT). Sebab, Nanang memiliki alasan tersendiri dan sangat mendukung gerakan tersebut.
“Iya, gara-gara tikus mbak, keponakan saya jatuh sakit dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit,” lanjutnya.
Namun, apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak jadi memberi imbalan kepada pasukan orange untuk mencari tikus. Dengan senang hati, Nanang mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan suatu amal ibadah karena dapat membantu masyarakat DKI Jakarta terhindar dari penyakit yang disebabkan dari tikus.
“Itung-itung ibadah. Bantu masyarakat terhindar dari penyakit. Kasihan saya mbak, kalau lihat orang sakit. Kalau kerjaan nambah (cari tikus) enggak apa-apa, yang penting masyarakat DKI sehat,” terang Nanang.
Sementara itu, sang kawan bernama Joko (37) masih bingung apabila dirinya berhasil mengumpulkan beberapa tikus. Lantas tikus-tikus tersebut akan dia kumpulkan di mana. Sebab, diakuinya, bahwa sang atasan yakni Lurah belum menyuruhnya untuk mencari tikus-tikus tersebut.
“Kalau udah terkumpul, di kasih ke siapa ya mbak? Karena pak Lurah belum nyuruh kita,” jawab Joko.
Nanang tersenyum dan menimpali Joko. Menurutnya yang terpenting saat ini mencari tikus, agar masyarakat DKI Jakarta terhindar dari berbagai penyakit yang di sebabkan oleh tikus.
“Udeh, cari aja dulu. Urusan duit nanti aja. Yang penting kita kumpulin tikus dulu, biar warga enggak pada sakit,” tandas Nanang.
Diketahui, Gerakan Basmi Tikus pun belakangan digalakkan oleh Pemprov DKI. Adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang mewacanakan ide tersebut.
Djarot bahkan meminta seluruh lurah di lima wilayah kota dan satu kabupaten di Jakarta menggalakan Gerakan Basmi Tikus. Tak cuma itu, Djarot bahkan berencana akan memberikan insentif Rp 20 ribu per satu tikus untuk warga yang berhasil menangkap tikus.
“Lurah dan camat saya memintanya agar menugaskan petugas PPSU dan petugas kebersihan untuk membasmi tikus. Kalo perlu akan saya berikan intensif satu tikus kita berikan insentif Rp 20 ribu. Tikus yang berhasil ditangkap bisa dijadikan pupuk setelah dikumpulkan,” kata Djarot.(RED)