YOGYAKARTA,khatulistiwaonline.com
Prof Sri Edi Swasono bersuara atas penahanan adiknya, Sri Bintang Pamungkas atas kasus dugaan makar. Dia yakin apa yang dilakukan sang adik bukan tindakan makar.
“Ini bukan makar! Jika pak Mahfud MD mengatakan itu makar, ya memang Mahfud MD pintar. Tapi asal tahu saja yang pintar bukan hanya dia,” ujar Sri Edi.
Hal ini disampaikan Sri Edi usai menghadiri Kongres XXI Persatuan Tamansiswa di Yogyakarta, Selasa (6/12/2016).
Sri Edi mengaku belum sempat menjenguk adiknya di tahanan. Namun dari laporan anaknya yang sudah menjenguk Bintang, dia mengetahui bahwa adiknya dalam kondisi sehat.
“Penjaranya ngopeni (merawat) dia dengan baik, penjaranya baik. Dia biasa berjuang. Dan dia keberatan disebut makar,” imbuhnya.
Menurutnya sudah ada beberapa orang yang melakukan upaya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Upaya-upaya itu, kata Sri Edi dilakukan mulai dari level Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.
“Kenapa yang ngomong Bintang kok dibilang makar?” kata Sri Edi.
Keluarga juga tak menyikapi penahanan Bintang secara serius. Bagi mereka, hal itu sudah menjadi resiko menjadi aktivis.
Sri Edi bercerita dirinya juga pernah ditangkap dengan tuduhan makar saat era Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu dia ditangkap bersama Alisadikin dan Kemal Idris.
“Pak Kemal Idris juga Jenderal yang tidak punya senjata, kena seumur hidup juga (ancaman hukumannya). Enak saja disebut makar,” kata Sri Edi. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Bambang Waskito baru saja melantik Kombes Pol Puji Santoso sebagai Kasat Brimob Polda Jabar, Selasa (6/12/2016). Kapolda meminta pejabat baru mampu meningkatkan profesionalisme Korps Brimob.
Bambang mengatakan Koprs Brimob merupakan pasukan elit Polri yang harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi. Pasalnya, Korps Brimob memiliki tugas penting dalam menjaga keamanan dan kondusifitas di Indonesia.
“Korps Brimob harus profesional. Karena tugas pasukan elit Polri ini sangat penting, bukan pekerjanaan yang mudah,” kata Bambang dalam pidatonya usai pelantikan di Mako Brimob Polda Jabar, Jalan Kol A Syam, Sumedang, Selasa (6/12/2016).
Bambang menjelaskan sebagai pasukan elit Polri, Korps Brimob harus memiliki kemampuan reserse mobile (resmob), anti teror, penanggulanhan huru-hara, penjinak bahan peledak (jihandak), SAR, gerilya dan anti gerilya.
Guna meningkatkan profesionalisme Korp Brimob sesuai dengan kemampuan dan tugasnya, kata dia, ia meminta seluruh prajurit untuk melatih dan mengasah kemampuan wajib tersebut dengan baik.
“Saya mengimbau agar semua kemampuan wajib prajurit Korps Brimob terus dilatih dan diasah untuk tetap menjaga profesionlisme,” ucap dia.
Ia meminta pasukan Korps Brimob untuk lebih proaktif dan respon terhadap segala gejolak yang terjadi di masyarakat. Terlebih dengan kondisi politik dan sosial yang tengah memanas belakangan ini di Indonesia.
Pasukan Brimob harus lebih proaktif dan responsif dalam mnengantisipasi segala hal yang terjadi di masyarakat. Salah satunya radikalisme, bencana alam,” tandas Bambang. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan proyek pembangunan 5 rumah susun (rusun) yang sempat dihentikan sementara. Pembangunan dilanjutkan karena audit yang dilakukan inspektorat telah selesai.
“Lima rusun auditnya sudah selesai dilakukan oleh inspektorat, dan dilaporkan oleh inspektorat dan akan dilanjutkan posisinya. Butuh proses penyelesaian administrasi bagaimana mereka melanjutkan dari semula dihentikan sementara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, dari kelima rusun tersebut, Rusun Cakung Barat, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Bekasi telah dinyatakan layak kelanjutan pembangunannya oleh inspektorat. Namun belum dapat dipastikan tanggal kelanjutan pembangunan karena menunggu penyelesaian urusan administrasi.
“Hasil audit inspektorat layak untuk dilanjutkan. Nah, ini tahap proses penyelesaian administrasi apakah bisa selesai sampai Februari, Januari, atau Desember ini. Ini yang sedang dibicarakan di tingkat administrasi,” lanjut Soni.
Kelanjutan pembangunan sangat penting karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hunian layak. “Dilanjutkan karena rakyat sudah membutuhkan. Rakyat sudah menunggu dan ingin menghuni rusun tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, Soni menyebutkan proyek lelang untuk pengadaan rusun di tahun 2017 sudah dimulai. Dia berharap seluruh proyek pembangunan dapat dimulai pada 1 Januari 2017.
“2017 ada kegiatan, baik itu rumah susun yang sedang dalam tahap proses lelang maupun yang sedang berjalan, termasuk rusun yang sempat saya hentikan sementara lelangnya. Sekarang sedang berlanjut, sudah on the track, untuk 14 proyek akan berlanjut. Saya kira langsung dan semua langsung dikerjakan 1 Januari start,” imbuhnya. (ADI)
JOMBANG,khatulistiwaonline.com
Ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati, digeledah oleh penyidik KPK. Sedikitnya ada 6 orang penyidik KPK yang melakukan penggeledahan tersebut.
Para penyidik KPK itu tiba di kantor Sekda Pemerintah Kabupaten Jombang, di Jalan Wahid Hasyim sekitar pukul 13.23 WIB, Senin (5/12/2016). Memakai rompi KPK, penyidik tersebut langsung masuk ke dalam ruangan Ita yang tak lain istri Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman. Di dalam ruang kerja tersebut, terlihat beberapa staf Sekda yang mendampingi para penyidik. Penggeledagan ini berlangsung tertutup.
“Mohon ruangan ini disterilkan, ini permintaan KPK,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Jombang, Fachrudin Widodo sembari meminta wartawan menjauhi ruangan sekda tersebut.
Disinggung terkait tujuan penyidik KPK melakukan penggeledahan ini, Fachrudin enggan menjelaskannya. Dia juga tak bisa memastikan keberadaan Ita Tribawati meski mobil dinasnya terparkir di lobi kantor Pemkab Jombang.
“Kami tidak tahu, nanti biar dijelaskan (pihak KPK),” ujarnya singkat.
Selain menyasar ruang kerja Sekda, seorang penyidik lainnya naik ke lantai dua menuju ke ruangan Bagian Administrasi Pembangunan. Hanya sekitar 10 menit di dalam ruangan tersebut, penyidik kembali turun ke ruangan sekda tanpa membawa apapun.
Hingga pukul 14.15 WIB, penyidik KPK belum keluar dari ruangan Sekda Jombang. Beberapa staf Sekda berseragam PNS terlihat membolak-balik berkas di dalam ruangan tersebut. Sementara polisi dan anggota Satpol PP terlihat berjaga di dekat ruangan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Para Inisiator Car Free Day (CFD) sangat kecewa dengan banyaknya atribut-atribut partai di acara pada hari Minggu (4/1) kemarin. Mereka meminta Pemprov DKI mem-black list panitia Parade ‘Kita Indonesia’ tersebut.
“Kami menerima keluhan masyarakat atas pelanggaran ketentuan pelaksaan kegiatan Car Free Day (CFD) yang dilakukan pada tanggal 4 Desember oleh kegiatan politik praktis, ” kata Ahmad Safrudin, Inisiator CFD, di Gedung Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat (1/12/2016).
Safrudin mengatakan atribut-atribut partai politik di event kemarin melanggar Pergub 12 tahun 20016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di Pergub itu dijelaskan CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis.
“Kami menuntut Pemprov DKI untuk Memblacklist pihak-pihak yang ikut car free day pada tanggal 4 Desember. Karena hal telah melanggar Pergub No. 12/2016,” kata Safrudin.
Safrudin menyatakan, selain menyayangkan pelanggaran yang dilakukan, pihaknya juga menyesalkan pernyataan para tokoh yang mengisi acara tersebut yang menganggap seolah tak terjadi apa-apa.
“Mereka selalu berkilah kami tidak melanggar hukum, kami hanya melanggar etika. Padahal, etika lebih tinggi karena hukum dasarnya adalah etika,” ujar Safrudin.
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kegiatan politik tidak boleh digelar di CFD. Namun, pada aksi kemarin, terpantau ada banyak atribut partai politik.
Selain itu, Ahmad menyatakan, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian pencemaran udara.
Indikatornya adalah penempatan panggung di Bundaran HI yang harusnya steril, penggunaan genset, penggunaan sound system melebihi standar saat CFD, pemblokiran busway, serta tidak adanya pengelolaan sampah dan pembiaran terhadap kerusakan taman.
Adapun pihak panitia sudah meminta maaf terkait atribut parpol. Mereka mengaku sudah meminimalisir adanya atribut parpol.
“Kami atas nama panitia meminta maaf atas kekurangan ini, tapi perlu diketahui kami sudah meminimalisir kekurangan itu, tapi kami akui belum berhasil secara optimal meminimalisir itu,” ujar Ketua Bidang Hukum Aliansi Bangsa Indonesia Taufik Basari kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/12/2016). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga Jabodetabek agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini. Sejak pagi embusan angin memang terasa lebih kuat dibanding hari-hari biasanya.
“Kami pantau potensi angin kencang di Jabodetabek 5-25 knot,” kata prakirawan BMKG dalam keterangannya pukul 10.55 WIB, Senin (5/12/2016).
Angin kencang terjadi karena pergerakan uap air yang bergerak dari benua Asia dan masuk ke Samudera Hindia. Angin ini bertiup dari arah barat hingga barat laut yang menjadi indikator musim hujan.
“Ini monsun baratan,” sebut BMKG.
Faktor lain penyebab angin kencang di Jabodetabek dikarenakan adanya pertemuan angin di barat Sumatera yakni Lampung dan membuat udara lembap.
“Dalam kondisi normal, angin kecepatan dari lemah hingga 10 knot. Kondisi saat ini (5-25 knot) udara dingin belum terlalu tinggi dan belum puncak musim hujan,” imbuh BMKG.
Kepala Humas BMKG Harry Tirto Djatmiko sebelumnya mengatakan, potensi angin kencang bisa terjadi hingga pekan ini. Setelah angin kencang, biasanya turun hujan.
Angin kencang pada akhir pekan lalu membuat banyak pohon tumbang di Jakarta. Reklame Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta juga roboh, Sabtu (3/12). (RIF)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Puluhan rumah warga dan pasar tradisional di Desa Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat terendam banjir sekitar satu meter. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi yang diberikan Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD) banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Sungai Ciemas. Curah hujan beberapa terakhir di wilayah itu memang tinggi.
“Banjir akibat luapan sungai terjadi sejak pukul 07.00 WIB, pagi tadi. Jumlah keseluruhan masih kita inventarisir karena selain rumah warga, banjir juga membuat aktivitas pasar tradisional lumpuh total,” kata Okih Fajri Assyidik koordinator FKSD kepada detikcom sekira pukul 11.45 WIB, Senin (5/12/2016).
Sementara itu, belasan anggota Babinkantibmas dari Polres Sukabumi telah berada dilokasi untuk membantu warga. Selain banjir, sejumlah akses jalan menuju Ciemas tertutup akibat longsor.
“Hujan lebat hingga saat ini masih terjadi di lokasi banjir, saya sudah memerintahkan anggota Polsek Ciemas khususnya Babinkantibmas untuk membantu warga membuka akses jalan yang juga tertutup longsor akibat tingginya intensitas hujan di lokasi kejadian,” kata Kapolres Sukabumi AKBP M Ngajib.
Dikatakan Ngajib, titik longsor berada di jalur vital dikhawatirkan memperlambat distribusi bantuan menuju lokasi.
“Jalan raya Ciemas jalur Pelabuhanratu menuju Desa Tamanjaya dan Desa Ciwaru ditutup total karena memang untuk sementara tidak bisa dilewati kendaraan, tapi warga dan anggota sudah dilokasi untuk membersihkan material longsoran,” lanjutnya. (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Tiga inovasi pelayanan publik Pemprov Jabar dijadikan pilot project pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK. Hal ini menjadi energi bagi Pemprov Jabar guna mengembangkan inovasi lebih baik lagi.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher tampak bangga soal aplikasi elektronik berbasis daring yang diterapkan pihaknya telah diadopsi daerah lain.
“Saya bersyukur dan berbangga jika aplikasi yang telah kita laksanakan dalam beberapa tahun belakangan ini bisa diadopsi oleh provinsi lainnya,” ujar Aher di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (25/11/2016).
Tiga inovasi yang diadopsi itu masing-masing aplikasi peningkatan pelayanan perizinan melalui program Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik (SIMPATIK), manajemen kepegawaian melalui sistem Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan pendapatan daerah melalui e-Samsat. Inovasi tersebut sudah diterapkan sejak empat tahun.
“Proses sejak 2012 dan dilaksanakan pada 2014, dan sampai sekarang terus kita kembangkan. Secara resmi dapat diaplikasikan pada 2014,” kata Aher.
Inovasi pertama atau SIMPATIK, Aher menjelaskan, merupakan komitmen pemerintah dalam rangka menghadirkan proses perizinan yang akuntabel, sederhana, mempunyai kepastian waktu dan kejelasan prosedur. Aplikasi tersebut, sambung dia, tidak berbayar dan dapat dibagi kepada seluruh instansi PTSP yang dikembangkan sesuai kebutuhan.
“Keunggulan aplikasi SIMPATIK ini adalah pendaftaran permohonan perijinan secara online, e-tracking terhadap status perizinian, fasilitas pengaduan online, integrasi portal dan back office serta open source program,” tutur Aher.
Inovasi kedua atau TPP, menurut Aher, dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengelolaan kepegawaian yang Bermutu, Akuntabel, Inovatif dan Kreatif (BAIK). Dia menerangkan, inovasi ini sudah ada sejak 2009. Pihak Pemprov Jabar telah mengembangkan transformasi honorarium, sebagai sistem Tambahan Penghasilan PNS (TPP) melalui sistem pengukuran kinerja daring. Aher mengklaim dari evaluasi penerapan inovasi ini mampu membuat manajemen kepegawaian lebih baik.
“Alhamdulillah telah menunjukkan tren manajemen kepegawaian yang baik, di antaranya orientasi aparatur dalam bekerja adalah kinerja sesuai dengan tugas jabatan, bekerja secara terencana, disiplin dan fokus. Ini juga memberikan motivasi bekerja lebih baik, atasan dapat menilai secara lebih objektif, dan aparatur lebih melek teknologi,” tutur Aher.
Inovasi ketiga ialah e-Samsat. Program e-Samsat diluncurkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak sewaktu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.
“Wajib pajak bisa lebih tertib administrasi pajak kendaraan bermotor, bahkan menghilangkan praktik percaloan dan pungli. Ini juga bisa melakukan pencapaian peningkatan pendapatan daerah dalam sektor penerimaan PKB,” ujarnya.
Sejak digulirkannya program e-Samsat pada 2014, Aher melanjutkan, pendapatan dari sektor PKB untuk 2015 di Jabar mengalami peningkatan.
“Mencapai 5,3 trilun rupiah dan untuk total pendapatan sektor pajak seperti PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Permukaan Air, Pajak Cukai Rokok di tahun yang sama itu mencapai 14,6 triliun rupiah,” kata Aher. (DON)
SERANG,khatulistiwaonline.com
Calon Gubernur Banten, Rano Karno memastikan sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dari hasil pengumuman resmi KPU Banten, Rano Karno tercatat memiliki kekayaan Rp 15,7 miliar pada laporan 1 Desember 2015.
Tercatatnya laporan harta kekayaan (LHKPN) di KPK, menjadi bentuk pertanggungjawaban atas posisinya sebagai gubernur Banten dan cagub di Pilkada. Semua orang bisa melihat dokumen kekayaan Rano atau pun verifikasi.
“Saya sudah melaporkan seluruh kekayaan saya saat ini. Semua bisa dicek dan diverifikasi sepenuhnya,” kata Rano Karno melalui pesan singkat kepada khatulistiwaonline, Kamis (1/12/2016).
Bagi Rano, publik harus mencermati harta kekayaan para calon pemimpin. Publik punya peran melakukan pengawasan.
“Jangan sampai ada satu situasi di mana ada pasangan calon jadi pejabat publik dengan memanfaatkan dana-dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Rano. (MAD)
MAKASSAR,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 3.800 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan Aksi 212 dari Forum Umat Islam Bersatu di beberapa titik aksi di kota Makassar, Jumat esok (2/12/2016).
Beberapa lokasi aksi di Makassar antara lain: depan kantor DPRD Provinsi Sulsel, Lapangan Karebosi, Masjid Almarkaz, Fly Over, depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, depan kampus UIN Alauddin Makassar, Jalan Somba Opu, Balaikota, dan Kantor Gubernur Sulsel.
“Untuk keamanan aksi besok, kita sudah siapkan 3.800 personel gabungan TNI-Polri, kami akan kawal para peserta aksi agar berlangsung tertib, kalau ada yang melanggar akan kami tindak,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton Charliyan usai memimpin apel pasukan di lapangan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (1/12/2016).
Apel pasukan gabungan Polri dan TNI ini dihadiri oleh sejumlah petinggi dari masing-masing kesatuan, seperti Kasdam VII/Wirabuana Brigjen Supartodi dan Kas Koopsau II Marsma Donny Ermawan.
Rencananya, massa akan mengikuti Aksi 212 dengan menggelar doa bersama di Tribun Lapangan Karebosi, Jalan Ahmad Yani. Para peserta Aksi 212 kumpul di Masjid Al-Markaz untuk melakukan salat Jumat kemudian melakukan long march dari masjid Al Markaz ke lapangan Karebosi, yang berjarak sekitar 3 Kilometer.
“Kami kerahkan 2 kompi petugas yang akan melakukan pagar betis agar penyusup tidak masuk merusak aksi besok,” pungkas mantan Kadiv Humas Polri ini. (ADI)