JOMBANG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengunjungi kediaman Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH Salahudin Wahid atau Gus Solah di Jombang, Jawa Timur, Jumat (3/2/2017). Upaya pendekatan ke ulama sepuh ini salah satunya untuk meredam umat Islam di Jatim agar tak menggelar aksi ke Jakarta.
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Ketua DPRD Jombang, dan Dandim 0814 Letkol Arm M fatkhurrahman.
Irjen Pol Machfud Arifin mengaku sempat membahas situasi kemanan di Jawa Timur. Hal itu terkait isu terkini di Jakarta antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.
“Saya pejabat baru di Polda Jawa Timur, saya ingin silaturahim dengan para kiai sepuh, termasuk malam ini gilirannya ke Gus Solah. Saya minta doa restunya untuk bisa memimpin Jawa Timur kemudian menyikapi situasi secara nasional untuk bisa meredam umat yang ke Jakarta, enak berdoa di tempat masing-masing,” kata Arifin kepada wartawan.
Arifin berharap kepada umat Islam di Jatim agar mematuhi surat edaran MUI pusat untuk berdoa di tempat masing-masing.
“Kami berharap seperti yang ditulis MUI pusat ke MUI kabupaten dan kota, banyak berzikir dan berdoa di tempat masing-masing untuk medoakan orang-orang yang memusuhi Islam supaya sadar. Endak ada yang bergerak ke Jakarta,” ujarnya.
Di samping itu, tambah Arifin, dirinya juga sempat membahas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang. Menurut dia, banyak pihak yang menghendaki agar Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang maju.
“Dengan jumlah penduduk Indonesia 250 juta, sumber daya alamanya hebat, ya banyak rong-rongan terhadap bangsa kita. Termasuk tadi pagi disita sabu 20 Kg, itu kan untuk meracui generasi muda,” tandasnya.
Meski telah meminta maaf, sikap Ahok yang akan melaporkan Ketua MUI ke polisi menuai reaksi cukup keras dari warga NU di Jatim. PWNU Jatim mendesak polisi menindak tegas Ahok yang diduga melakukan ujaran kebenciam terhadap Ma’ruf Amin yang juga menjabat Rais Aam PBNU itu. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kanwil Kemenkum HAM Jabar menjaring ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Asia berstatus ilegal. Petugas menindak tegas pekerja asing yang melanggar ini dengan cara mendeportasi ke negara asalnya.
“Data tahun 2016, ada 267 TKA yang dideportasi,” ucap Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar Susy Susilawati di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (2/2/2017).
Menurut Susy, pekerja asing tersebut diketahui bekerja secara ilegal di sejumlah daerah di Jabar. Memang, sambung dia, kebanyakan mereka datang ke Indonesia lalu singgah ke Jabar secara legal atau dilengkapi dokumen resmi keimigrasian.
“Umumnya saya lihat, mereka (TKA) masusk ke Indonesia itu legal, bukan yang ilegal. Tapi di sini aktivitasnya ilegal. Mereka harusnya berkunjung, tapi di sini bekerja. Ada juga izinnya bekerja di bidang A, tapi bekerja di bidang B. Misalnya, semestinya kerja engineering, malah kerjanya dokter,” tutur Susy.
Dia menyatakan, sebanyak 267 TKA yang dideportasi ini diketahui bekerja ilegal pada sektor industri, perdagangan dan proyek pembangunan. Keberadaan mereka terbongkar berkat penelusuran Tim Pengawasan Orang Asing dan informasi dari masyarakat.
Susy menyebutkan, para pekerja asing ilegal itu asal Korea Selatan, Jepang dan China. “Kebanyakan dari Korea Selatan dan Jepang. Kalau China sedikit, empat orang,” ujarnya.
Susy selaku Ketua Tim Pengawasan Orang Asing di Jabar terus gencar menindak pekerja asing yang menyalahi aturan. Sejauh ini atau Januari hingga awal Februari 2017 berkaitan TKA ilegal, dia mengaku belum ada laporan pengungkapan serta tindakan deportasi.
“Kami terus-menerus melakukan razia ke berbagai tempat atas laporan masyarakat,” ucap Susy. (ADI)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Seorang PNS tertangkap tim Saber Pungli Polresta Pekanbaru, Riau. Pungli tersebut melibatkan dua warga lainnya sebagai calo mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkot Pekanbaru.
“Tim Saber Pungli kita sudah bekerja terkait adanya pungli pengurusan kartu Keluarga dan KTP. Satu PNS Disdukcapil Pekanbaru tadi ditangkap tim Saber Pungli Polresta Pekanbaru,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger kepada khatulistiwaonline, Rabu (25/1/2017).
Edwar menjelaskan oknum PNS berinisial F itu ditangkap bersama istrinya RA dan seorang warga lainnya RO selaku orang yang turut serta dalam pengurusan KTP.
“Satu sisi saya apresiasi tim Saber Pungli kita telah bekerja sejak saya lantik dengan menangkap kasus pungli dalam pengurusan KTP,” ujarnya.
Namun, Edwar yang Kamis (26/1) ini akan dilantik dari Plt menjadi Pejabat Wali Kota Pekanbaru, menyayangkan adanya PNS yang terlibat kasus pungli.
“Padahal saat kita melantik tim Saber Pungli, saya sudah pesan ke seluruh jajaran, jangan coba-coba melakukan pungli. Tapi ternyata masih ada yang berani melakukan itu,” katanya.
Karena itu, Kepala BPBD Provinsi Riau ini meminta agar kasus tersebut tetap ditindaklanjuti. Proses hukum harus ditegakkan agar menimbulkan efek jera terhadap PNS lainnya.
“Harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini peringatan keras buat jajaran lainnya, agar jangan coba-coba melakukan pungli dalam bidang apa pun,” tegas Edwar.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Aryanto yang dikonfirmasi khatulistiwaonline tidak bersedia menerima telepon.
Informasi yang dihimpun, dalam kasus pungli pengurusan KTP ini, tim Saber Pungli menyita uang Rp 2 juta dan sejumlah dokumen kartu keluarga. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Pekanbaru untuk netral dalam pilkada. ASN tidak boleh terlibat dalam politik.
Pernyataan ini disampaikan Andi Rachman, sapaan Arsyadjuliandi saat melantik pejabat Wali Kota Pekanbaru, Edwar Sanger di Gedung Daerah di Jl Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (26/1/2017).
Sebelumnya Edwar Sanger adalah pelaksana tugas walkot karena petahana Firdaus MT dan Ayat Cahyadi ikut dalam pilkada sehingga harus mengambil cuti. Namun hari ini masa tugas keduanya sebagai walkot dan wakil walkot sudah berakhir.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, gubernur Riau melantik Edwar Sanger sebagai pejabat (Pj) walkot Pekanbaru hingga selsai tahapan pelaksanaan pilkada definitif.
“Karena itu saya ingatkan, pejabat wali kota dalam pelaksanaan pilkada nanti untuk berlaku netral. Tidak boleh pejabat wali kota berpihak pada satu calon yang ada,” kata Andi Rachman.
Andi Rachman juga meminta seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Pekanbaru juga harus berlaku netral. Tidak boleh terlibat dalam aksi dukung mendukung calon.
“Baik pejabat wali kota serta seluruh jajarannya menjelang pelaksanaan Pilkada harus netral. Ini perlu saya ingatkan, agar pelaksanaan pilkada tetap kondusif khususnya di kalangan internal ASN,” kata Andi.
Selain itu, Andi berpesan agar jajarannya terlibat dalam penjaga keamanan dan ketertiban. “Kita harus ciptakan pelaksanaan pilkada yang aman. Jangan ada gesekan yang mengarah ke pada keributan di tengah masyarakat,” tegas Andi.(DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Massa dari berbagai organisasi masyarakat Islam menggelar aksi bela ulama di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (26/1/2017). Mereka mendesak Polda Jabar menghentikan proses hukum terhadap Habib Rizieq Syihab.
Berdasarkan pantauan khatulistiwa, massa mulai bergerak pukul 09.40 WIB. Massa berjalan satu komando dengan tertib. Selama perjalanan, massa menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung dan sesekali menyuarakan gema takbir.
Massa didominasi menggunakan pakaian putih-putih. Mobil komando menjadi penuntun massa yang long march. Sambil berjalan, massa juga membentuk barikade mencegah adanya massa penyusup.
Jarak tempuh dari Masjid Pusdai menuju Gedung Sate mencapai sekitar 500 meter. Untuk melancarkan aksi long march ini, polisi menutup sebagian Jalan Diponegoro. Kemacetan tak bisa dihindari akibat adanya aksi long march tersebut.
Koordinator aksi bela ulama, Asep Syaripudin menyatakan permintaan penghentian proses hukum terhadap Imam Besar FPI itu beralasan. Pasalnya, proses hukum terhadap Habib Rizieq Syihab kental akan muatan politik.
“Kami melihat apa yang dilakukan kepada (Rizieq Syihab) subtansi hukumnya tidak ada, tapi lebih kepada muatan politik,” kata Asep dalam orasinya.
Menurut Asep, apa yang dilakukan Polda Jabar merupakan sebuah upaya sistematis mengkriminalisasi ulama. Pasalnya, proses hukum terhadap Rizieq Syihab terkesan dipaksakan.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) ini menilai Rizieq Syihab sama sekali tidak melakukan penghinaan terhadap Pancasila seperti yang dituduhkan Sukmawati Soekarnoputri. Sebab, Rizieq Syihab hanya mengkritik poin-poin Pancasila usulan Sukarno.
“Padahal (Rizieq Syihab) sudah menjelaskan kepada penyidik, tapi tetap saja dicari-cari kesalahannya. Jadi kami lihat ini dipaksakan, ada muatan lain di dalam proses hukum ini,” ungkap dia.
“Kami tidak akan terima dan rela ulama dikriminalisasi. Kami akan bergerak dan mendukung. Kalau Rizieq Syihab nanti dipanggil lagi, kami siap mengawal,” menambahkan.
Dengan adanya upaya kriminalisasi ini, kata dia, pihaknya juga meminta Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk mencopot Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar. Pasalnya, Anton dianggap tidak bisa memimpin di Jabar.
Dalam aksi kali ini, massa membawa berbagai atribut yang berisi berbagai aspirasi. Di antaranya ‘Copot Kapolda Jabar dan Bubarkan GMBI’, ‘Kami Siap Ganyang PKI’, ‘Hidup Mulia atau Mati Syahid Demi Bela Islam dan NKRI’.
Sebelumnya, massa juga menggelar salat subuh dan salat dhuha berjamaah di Masjid Pusdai. Hal itu merupakan rangkaian aksi bela ulama masyarakat Jabar. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Buku bergambar palu-arit beredar di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Buku kisi-kisi Ujian Nasional (UN) mata pelajaran bahasa Inggris ini dibagikan kepada siswa kelas III SMAN 1 Kawali.
“Dalam buku itu, ada gambar dengan motif palu-arit,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes (Pol) Yusri Yunus via pesan singkat, Senin (23/1/2017).
Yusri menjelaskan gambar palu arit ini termuat di halaman 16 dengan judul ‘New Mentor: Rahasia Cerdas Membedah Kisi-Kisi UN Bahasa Inggris SMA/MA 2016’. Buku ini memiliki 170 halaman, yang diterbitkan tim penulis dari Mas Media Buana Pustaka, dengan editor Qurrota Ayuni.
Pada halaman 16 di bagian latihan soal, sambung Yusri, termuat sebuah teks tulisan berjudul ‘Announcing the Robert S. Kenny Prize’, dilengkapi gambar palu-arit di bawahnya dan dua soal pilihan di sampingnya.
“Tulisan tersebut dalam bahasa Inggris. Intinya, menceritakan penghargaan kepada pejuang buruh dan Marxis,” kata Yusri.
Yusri menjelaskan pengadaan buku tersebut bersumber dari alokasi dana BOS pihak SMAN 1 Kawali. Pihak kepolisian dan instansi terkait sudah mendatangi pihak sekolah berkaitan dengan penemuan buku itu.
“Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah untuk menarik peredaran buku tersebut dari siswa-siswi SMAN 1 Kawali,” kata Yusri. (DON)
DEPOK,khatulistiwaonline.com-Jln Attasyakur merupakan jalan lintas yang sering digunakan sebagai alternatif Warga Cipayung menuju jalan utama Margonda.
Dikarenakan sempitnya jalan, seringkali terjadi kemacetan parah jika ada 2 mobil berpapasan.
Melihat hal ini warga berinisiatif untuk melakukan pelebaran jalan.
Tokoh masyarakat bersama warga melakukan negoisasi kepada pemilik lahan disekitar jalan tersebut untuk menyumbangkan lahannya dan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan.
Proses tersebut dilakukan secara gotong royong. Warga Pelangi Residence yang merupakan penduduk sekitar jalan tersebut pun turut berpatisipasi. (RIF)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Kandang beruang madu di Kebon Binatang Bandung, Jalan Tamansari, masih menjadi primadona pengunjung. Mereka penasaran soal beruang kurus yang ramai disoroti media.
Pantauan khatulistiwaonline, Sabtu (21/1/2017) siang, pengunjung pada akhir pekan ini cukup ramai. Pengunjung yang datang dari Gerbang 2 atau tepatnya dari pertigaan Jalan Ganesha langsung menghampiri kandang beruang yang posisinya tidak jauh dari gerbang.
Berbeda dari sebelumnya, di pagar kandang terdapat tulisan larangan memberi makan di kertas putih bertinta hitam. ‘Terima Kasih untuk Tidak Memberi Makanan Kepada Satwa’. Selain itu, di pagar terdapat identitas hewan yang juga ditulis di kertas putih bertinta hitam yang dilaminasi.
Seorang warga, Evi (35), mengaku datang untuk berekreasi bersama keluarga serta penasaran melihat beruang madu kurus.
“Iya kan ramai ya diberitakan. Jadi saya penasaran saja, betul nggak. Memang ada yang kurus ya satu,” ucap warga Pajajaran tersebut.
Bonbin Bandung kembali menjadi sorotan setelah pada Mei 2016 geger oleh kematian gajah betina bernama Yani. Kali ini yang disoroti adalah beruang kurus yang diberitakan di media luar. (DON)
SUKABUMI,khatulistiwaonline.com
Seekor monyet liar tiba-tiba mengamuk di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebonbera, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat sekira pukul 08.00 WIB, Sabtu (21/1/2017). Monyet yang diduga stres dan kelaparan itu menyerang kepala sekolah (kepsek) dan seorang pemotor.
Aksi monyet itu berakhir setelah warga dan petugas kepolisian dari Polsek Cibadak mendatangi lokasi dan menangkap monyet itu lalu memasukannya ke dalam karung.
“Saat itu sedang kegiatan belajar, tiba-tiba monyet itu masuk dan berkeliling ke halaman sekolah. Anak-anak berlarian ketakutan, sebagian bahkan ada yang dikejar oleh monyet itu,” kata Ijay Sunardi, salah seorang guru sekolah kepada wartawan.
Saat monyet mengamuk, Epi Mulyadi Kepsek SDN Kebonbera kena gigitan monyet di bagian kaki kanannya. Usai menyerang, monyet itu terus berlari masih di sekitar halaman sekolah. Tidak hanya Epi, Atep Hidayat (28) seorang pemotor yang melintas juga dikejar dan diserang di bagian kakinya.
“Dua korban lalu dibawa ke RSUD Sekarwangi Cibadak untuk mendapat penanganan medis, untungnya tidak ada murid yang terluka,” lanjut Ijay.
Selang dua jam kemudian monyet tersebut berhasil ditangkap, berbekal peralatan jaring warga dan polisi yang berada di lokasi melumpuhkan monyet itu.
Polisi berencana menyerahkan hewan liar itu ke Tim Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC).
“Monyet itu sempat kejar-kejaran dulu dengan personel dan warga. Sekitar dua jam baru berhasil ditangkap, sementara kita masukkan karung sambil menunggu kedatangan PPSC. Kemungkinan monyet itu berasal dari perbukitan di sekitar lokasi. Karena kehabisan makanan dia berani turun ke perkampungan,” tutup Ijay. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018, ditambah pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar. Dengan pelaksanaan serentak tersebut, dana yang dihemat mencapai Rp 500 miliar.
Ke-16 kabupaten dan kota itu adalah Kabupaten Sumedang, Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Bogor, Banjar, Bekasi, Cirebon dan Kota Sukabumi.
Ketujuh belas pemerintah daerah tersebut telah melakukan penandatangan bersama mengenai pendanaan Pilkada serentak 2018 oleh Kepala Daerahnya masing-masing yang disaksikan langsung oleh Bawaslu, Panwaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat.
“Kami telah menandatangani pendanaan bersama yang sudah dirapatkan oleh tim masing-masing daerah termasuk KPU, Panwaslu dan Bawaslu,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
Dengan pendanaan bersama ini maka biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkada lebih ringan. Pemprov Jabar bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp 300 miliar.
“Total untuk kita satu koma sekian triliun tapi kan ada penghematan karena sharing dengan Kota dan kabupaten,” ujar Aher.
Pada tahun ini, Pemprov Jabar sudah mengucurkan anggaran Pilkada sebagian. Sisanya akan dicairkan menggunakan APBD Jabar tahun depan. “Sebagian sudah turun di tahun 2017 karena persiapan dimulai tahun ini, tinggal separuhnya lagi tahun depan,” jelas Aher.
Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 biaya untuk pengadaan alat peraga akan ditanggung oleh KPU yang sebelumnya dibebankan kepada pasangan calon.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jabar Yayat Hidayat mengatakan, efisiensi akibat pendanaan bersama Pilkada ini mencapai Rp 500 miliar. “Jadi Rp 279 miliar efisiensi dari Pemprov dan Rp 217 miliar efisiensi dari kabupaten dan kota,” ujar Yayat.
Menurutnya efiensi anggaran terjadi karena biaya kampanye untuk peserta Pilkada kini ditanggung KPU. “Biaya kampanye calon yang ditanggung KPU, itu besar sekali,” ujarnya.
Selain itu, kenaikan honorarium PPK PPS dan KPPS yang ditanggung oleh Kementerian Keuangan, bukan pemda.(DON)