JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohon judicial review UU Minerba. Yaitu terkait perizinan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Uji materi yang dikabulkan yaitu Pasal 172A ayat 2 yang berbunyi:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.
“Menyatakan Pasal 172B ayat 2 UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimaan dimaksud pada ayat 1 pada SIUP, SIUPK atau WPR yang telah diberikan izinnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang MK yang disiarkan di Chanel YouTube, Kamis (29/9/2022).(dtk/VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Bahwa ini (penempatan jaksa di safe house) langkah-langkah yang bisa dipersiapkan, jadi belum (belum ditempatkan di safe house), perlu dipersiapkan dan apabila diperlukan sudah siap. Saat ini kan masih P21 belum pelimpahan tahap 2 dan pelimpahan pengadilan,” kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, Kamis (29/9/2022).
“Kasus ini kan menarik perhatian besar masyarakat dan adanya harapan besar ditangani dengan baik, profesional dan transparan di tengah adanya kekhawatiran dugaan intervensi faktor-faktor non hukum,” kata Barita.
Komisi Kejaksaan (Komjak) mengusulkan agar jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dkk ditempatkan di safe house saat proses persidangan berlangsung. Hal itu agar memudahkan koordinasi antara JPU saat sidang Ferdy Sambo.
Ia menyebut jaksa kasus Ferdy Sambo dkk yang ditempatkan di safe house agar memudahkan pemantauan komunikasi, proteksi para jaksa yang bertugas. Adapun langkah-langkah antisipatif yang direncanakan untuk ditempuh dalam rangka memastikan tim JPU bekerja dengan baik, profesional, aman.(dtk/VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya menyambut gembira atas pengisian Wakil Ketua KPK. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden RI dan Pimpinan DPR RI,” kata Firli Bahuri, Rabu (28/9/2022).
“Sedangkan untuk Saudara Johanis Tanak saya mengucapkan selamat atas terpilihnya untuk melanjutkan pengabdian di KPK sebagai Wakil Ketua KPK,” sambung Firli.
Firli menyambut Tanak menjadi insan KPK. Dia berpesan kepada Johanis Tanak untuk bersama-sama memberantas korupsi di Indonesia.
“Selamat datang dan selamat bergabung dalam barisan KPK. Mari kita bersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Terima kasih. Salam Antikorupsi. Salam FBI,” pungkas Firli.
Diberitakan sebelumnya, mayoritas anggota Komisi III DPR RI memilih calon pimpinan (capim) KPK Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK terpilih. Johanis Tanak terpilih menggantikan Lili Pintauli Siregar.
Johanis Tanak mendapatkan 38 suara, sementara I Nyoman Wara hanya mendapatkan 14 suara. Total 53 suara, dengan 1 suara abstain.
“Atas nama Saudara Johanis Tanak, terpilih sebagai calon anggota pengganti pimpinan KPK masa jabatan 2019-2023. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir yang memimpin rapat.
“Setuju”, ujar seluruh anggota Komisi III, lalu Adies mengetukkan palu rapat.(dtk/DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gelar kehormatan yang diterima Jokowi itu mulai dari Ki Jaka Winata, Kapiteng Lau Pulo, Tuanku Sri Indera Utama Junjungan Negeri, Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku, hingga yang terbaru Dada Madopo Malomo.
Ada beberapa alasan mengapa gelar kehormatan itu diberikan kepada Jokowi. Misalnya, saat diberikan gelar Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku, Jokowi dianggap sebagai sosok pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan Maluku.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja diberikan gelar dari Kesultanan Ternate. Ini bukanlah gelar pertama yang diterima Jokowi. Dia sebelumnya telah mendapatkan gelar kehormatan dari kesultanan hingga masyarakat adat.(dtk/DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Total 1.536 jumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan 2020,” kata anggota Bawaslu RI Puadi di Hotel Trans Resort Bali, Selasa (27/9/2022).
Sementara itu, Puadi mengungkap ada sekitar 1.398 laporan yang direkomendasikan untuk diteruskan. Sementara itu, terdapat 53 penanganan laporan yang dihentikan.
Kemudian, dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 juga ditemukan. Terdapat 914 temuan dugaan pelanggaran, ini berarti jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan total dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020.
“Karena, kaitannya dengan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 10/2016, hanya saja titik poin pada netralitas ASN ini lebih kepada paslon antara gubernur dan wagub, kemudian bupati dengan wali kota, kemudian ini yang jadi titik poin kenapa netralitas itu lebih banyak pada pemilihan di pilkada,” ucap Puadi.(dtk/DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahamd Sahroni menyarankan reformasi dilakukan di bidang pengawasan terhadap Mahkamah Agung (MA).
“Saya rasa semua elemen bangsa sangat terpukul dengan kejadian korupsi hakim agung kemarin, termasuk DPR dan Presiden. Maka saya rasa sangat wajar apabila Presiden merasa perlu melakukan reformasi sistem kehakiman di Indonesia,” kata Sahroni saat dihubungi.
Sahroni menilai reformasi yang harus dilakukan yakni pada bidang pengawasan. Menurutnya, pengawasan menjadi melempem lantaran yang diawasi ber-title ‘Mahkamah Agung’ atau ‘Hakim Agung’.
“Saya rasa reformasi akan banyak pada poin pengawasan. Yang selama ini mungkin karena titelnya ‘Mahkamah Agung’ atau ‘Hakim Agung’, sehingga sulit untuk dijangkau oleh pengawasan,” ucapnya.(dtk/DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Penghargaan ini diberikan dalam acara pembukaan 27th Annual Conference & General Meeting IAP hari 26 September 2022 hari ini di Kavkasioni Ballroom Sheraton Tbilisi Georgia. Konferensi IAP ke-27 itu dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Georgia Irakhi Gharibashvili, yang didampingi oleh Jaksa Agung Georgia Irakhi Shotadze dan President IAP Cheol Kyu Hwang.
“Jaksa Agung RI Prof Dr Burhanuddin menerima special achievement award dari International Association of Prosecutors (IAP), yang langsung diberikan oleh Dr. Cheol Kyu Hwang (President of IAP),” demikian disebutkan dalam keterangan pers tertulis dari Kejaksaan RI seperti dikutip Senin (26/9/2022).
Anggota IAP terdiri atas 180 negara, termasuk Indonesia. Dari ratusan negara itu, special achievement award 2022 diberikan kepada Kejaksaan Agung di Indonesia dan Dinas Kejaksaan Inggris.
“Pemberian penghargaan IAP terasa sangat membanggakan, karena special achievement award tahun 2022 hanya diberikan kepada dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris dari 180 negara anggota IAP di dunia,” ujarnya.
Untuk Dinas Kejaksaan Inggris atau Crown Prosecution Service (CPS) United Kingdom diwakili Max Hill selaku Director of Public Prosecutions England & Wales. Kemudian, Kejaksaan Agung RI diwakili oleh Asep N Mulyana selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Penghargaan ini diberikan kepada Kejaksaan Agung karena Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai mampu berdedikasi khusus mencapai tanggung jawabnya secara profesional. Tak hanya itu, kebijakan restorative justice atau keadilan restoratif yang selama ini dijalankan dinilai mampu memberikan ganti rugi kepada korban dan memulihkan kerugian akibat tindak pidana.
“Salah satu pertimbangan pemberian award, karena Prof Dr Burhanuddin dinilai telah mendemonstrasikan dedikasi khusus dalam mencapai tanggung jawab profesionalnya. Di samping itu, kebijakan restorative justice yang dilakukan Kejaksaan di Indonesia telah mampu memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan, serta memulihkan akibat dari suatu tindak pidana,” katanya.(dtk/VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi I DPR menggelar rapat bersama Badan Intelijen Negara (BIN) secara tertutup hari ini, di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022), Kepala BIN Budi Gunawan hadir sekitar pukul 14.00 WIB. Rapat itu digelar secara tertutup dan selesai pada pukul 16.15 WIB.
“Masalah anggaran RKA KL tahun 2023. (Isu krusial) masalah keamanan siber, sistem keamanan siber persiapan untuk keamanan Pemilu 2024,” kata Budi kepada wartawan seusai rapat.
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan rapat membahas soal penanganan kejahatan siber.
“Kami tanya karena BIN memiliki tugas dan program mengatasi kejahatan siber di samping BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Kominfo. Dan di sini BIN kerja sama dengan Bais (TNI) untuk tangani kejahatan siber,” kata Nurul seusai rapat.
Waketum Golkar itu menuturkan Budi menyampaikan program-program terkait penguatan perlindungan data selain dari yang dikerjakan oleh Kominfo dan BSSN. BIN, lanjut Nurul, juga memberi atensi terhadap kerentanan kebocoran data menjelang pemilu yang ada di Kemendagri dan KPU.
“Saya kira dari penjelasan tadi baik sekali programnya. Jadi kita tidak mengandalkan di Kominfo atau BSSN saja tapi BIN juga punya program yang sangat komprehensif menurut saya. Juga ini untuk peretasan data menjelang Pemilu 2024 di Kemendagri atau pun di KPU itu biasanya itu adalah institusi yang strategis yang biasanya terjadi kebocoran data menjelang pesta demokrasi tersebut,” ujar Nurul.(dtk/DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan berupa kurang lebih USD 1 juta bantuan dana tunai dan bantuan barang-barang yang hari ini segera kita berangkatkan. Yang pertama dua pesawat,” kata Jokowi kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).
“Dan nanti berikutnya yang terdiri atas kebutuhan-kebutuhan dasar, baik itu tenda, pakaian, selimut, kantong tidur, generator, serta obat-obatan medis,” sambung dia.
Jokowi menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pakistan. Jokowi menyebut bencana itu berdampak luas bagi kehidupan rakyat Pakistan.
“Bencana banjir dan tanah longsor di Pakistan juga menimbulkan dampak yang luas bagi rakyat Pakistan, mulai kerusakan lahan pertanian, kerusakan sekolah, kerusakan rumah dan infrastruktur, serta memaksa kurang lebih 800 ribu orang mengungsi,” ujar Jokowi.(dtk/VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan rapat itu turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. “Hadir insyaallah. Yes (KSAD hadir),” kata Kharis saat dihubungi, Senin (26/9/2022).
Berdasarkan agenda rapat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, tercatat Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, Senin (26/9) pukul 10.00 WIB.
Kharis mengatakan rapat kerja itu bakal membahas perihal APBN. “(Soal) APBN,” ujarnya.
Ihwal rapat ini sebelumnya juga disampaikan Kharis pada Rabu (14/9). Untuk diketahui, saat itu Jenderal Andika dan Jenderal Dudung santer jadi perbincangan lantaran diisukan ada disharmonisasi, yang mulanya disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon dalam rapat.
“Yang saya tahu ada rapat tanggal 26 dengan Menhan, Panglima, dan kepala staf. Tanggal 26 insyaallah,” kata Kharis kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
Kharis tak memastikan apakah rapat itu turut membahas terkait isu disharmoni antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung yang belakangan mencuat. Yang pasti, kata dia, rapat itu bakal membahas persetujuan rancangan kerja/rancangan anggaran (RKA) institusi-institusi tersebut.
“Ya terserah anggota mau nanya atau nggak. Yang pasti agenda kita pembahasan anggaran ya. RKA K/L yang terakhir besok, persetujuan,” imbuh dia.
Sementara itu, Kharis mengatakan belum mengetahui video terkait Dudung yang memerintah TNI untuk memprotes pernyataan anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon. Dia enggan mengomentari hal ini.
Kharis menganggap persoalan antara Effendi, Dudung, dan Andika sudah selesai. Dia berharap isu itu tak lagi diperpanjang.
“Belum lihat. Saya belum buka-buka. (Tapi) saya kira kan sudah ada permintaan maaf dari Pak Effendi, selesailah, sudahlah. Kita anggap selesailah, udah, nggak usah diperpanjang,” ujar dia. (dtk/DON)