JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan dugaan suap ini dimulai sejuak 2019 hingga 2022. Dia mengatakan awalnya Latif membuka formasil seleksi jabatan di sejumlah posisis untuk tingkat pimpinan tinggi hingga jabatan promosi eselon 3 dan 4.
“Melalui orang kepercayaannya Bupati Bangkalan yaitu Bupati kemudian melakukan permintaan commission fee berupa uang kepada setiap ASN yang ingin bisa dinyatakan lulus terpilih dan teprilih seleksi jabatan,” kata Firli, dalam jumpa pers, Kamis (8/12/2022).
Firli menyampaikan ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus Latif yakni Agus Eka Leandy (AEL) , Wildan Yulianto (WY), Achmad Mustaqim (AM), Hosin Jamili (HJ), dan Salman Hidayat (SH). Kelimanya sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan ditahan.
“Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari Tersangka Abdul Latif,” kata Firli.
Selain itu, Firli menyebut Latif diduga menerima sejumlah uang lain dari pengaturan sejumlah proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan. Penentuan besaran fee 10 % dari setiap nilai anggaran proyek.
“Jumlah uang yang diduga telah diterima Latif melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar,” kata Firli. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Tidak mudah membuat kodifikasi hukum pidana nasional pada masyarakat yang sangat plural dan heterogen, baik dari sudut etnis, budaya, agama, dan sosial ekonomi serta di tengah-tengah masuknya peradaban global, kutub-kutub pandang liberal, individualisme vis a vis dengan pandangan konservatif, dan lain-lain,” kata Yasonna dalam keterangannya, Rabu (7/12/2022).
Yasonna mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki KUHP karya anak bangsa setelah 104 tahun menggunakan KUHP warisan Belanda. Yasonna menyebut KUHP yang telah disahkan pada 6 Desember 2022 merupakan landmark hukum nasional.
“Sudah saatnya kita mempunyai KUHP karya anak bangsa sendiri, setelah 104 tahun kita menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Seperti saya sampaikan ternyata sulit sekali melepaskan diri dari warisan kolonial Belanda ini. Terlepas dari masih ada sekelompok masyarakat yang tidak puas, KUHP yang kita sahkan tanggal 6 Desember yang lalu adalah salah satu landmark hukum nasional kita,” ujarnya.
Politikus PDIP ini meminta pihak yang masih keberatan dan tidak puas untuk menempuh mekanisme konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Yasonna menilai cara itu lebih elegan dibanding membawanya ke aksi unjuk rasa di jalanan.
“Ada mekanisme konstitusional untuk menguji suatu undang-undang, mari kita gunakan itu, judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, ini lebih elegan dan intelektual ketimbang membawanya ke mahkamah jalanan,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWONLINE.COM –
Peluang komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan Gerindra,” kata Jubir PKS M Kholid mengawali tanggapannya, Senin (5/12/2022). Kholid mengatakan pihaknya tengah serius menjalin komunikasi dengan parpol calon mitra ‘Koalisi Perubahan’, NasDem dan Demokrat. Koalisi ini, kata Kholid, akan terbuka dengan parpol lain yang hendak bergabung termasuk Gerindra.
“Hingga saat ini, PKS serius menjalin komunikasi politik dengan NasDem dan Demokrat. Kami berencana membangun Koalisi Perubahan. Tentu, Koalisi perubahan juga inklusif, membuka peluang bergabungnya partai-partai lain, termasuk Gerindra,” ujar Kholid.
Meski peluang untuk kembali dalam satu koalisi tetap terbuka, Kholid menyebut kali ini akan berbeda dengan pilpres sebelumnya. “Peluang koalisi PKS dengan Gerindra tetap terbuka. Namun posisi saat ini tentu berbeda dengan 2014 dan 2019,” ujar dia. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 desember 2022,” kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui keterangan persnya.
Ia mengatakan, hingga akhir November 2022 sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BSU atau BLT gaji dari pemerintah sebesar Rp 600 ribu per pekerja. Bantuan tersebut telah disalurkan melalui Bank HIMBARA, Bank Syariah Indonesia, dan Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.
“Saat ini masih terdapat kurang lebih 1 juta orang pekerja/buruh yang memenuhi syarat namun belum mengambil dana bantuan BSU-nya,” katanya.
Untuk mengetahui apakah pekerja memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai penerima BSU Tahun 2022, bisa mengecek melalui tautan https://www.kemnaker.go.id,https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain itu bisa dicek juga melalui aplikasi Pos Pay yang dapat di unduh pada Playstore/App Store.
“Sekali lagi, pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan belum melakukan pencairan agar segera mengambil dana BSU atau BLT gaji di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk,” tutupnya.
Cara Mencairkan BLT Atau BSU di Kantor Pos
1. Datang ke kantor pos sesuai jadwal undangan
2. Ambil nomor antrian
3. Serahkan berkas
4. Setelah berkas mendapatkan verifikasi, Anda bisa mendapatkan BLT BBM
Perlu diingat bahwa penerima bantuan diwajibkan untuk membawa surat undangan pencairan, KTP, dan KK saat akan melakukan pencairan BLT gaji atau BSU tahap 5 ini di kantor pos terdekat (undangan pencairan diberikan pemerintah desa atau RT/RW setempat). (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam rapat disepakati sebanyak 8.341 rumah bakal diperbaiki dalam rekonstruksi tahap pertama.
“Kemudian nanti untuk tahap satu nanti akan ada sekitar 8.341 rumah yang akan segera diperbaiki dalam waktu dekat,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).
Muhadjir mengatakan proses penanganan tanggap bencana dan pasca-gempa Cianjur akan dilakukan secara paralel dan simultan. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan waktu yang ada.
“Persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar penanganan bencana gempa Cianjur ini dilakukan secara paralel dan simultan, antara tahap tanggap bencana dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ungkap Muhadjir.
“Sehingga nanti penanganan rehabilitas dan rekonstruksi tidak harus menunggu selesainya tahap tanggap bencana, mana yang sudah bisa diatasi, maka pada saat itu juga kita akan melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dan itu akan menjadi domain dari Bapak Menteri PUPR,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Demikian disampaikan Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Rabu (30/11/2022).
“Dan tahun depan, tahun 2023 ini akan jauh lebih sulit lagi untuk semua negara, dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Ini yang kita semuanya sekali lagi harus memiliki perasaan yang sama,” katanya.
Maka dari itu, Jokowi mengatakan, investasi menjadi rebutan semua negara. Sebab, semua negara ingin ada aliran modal masuk.
“Semua, rebutan yang namanya investasi, namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” ujarnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE COM
Pada Selasa (29/11/2022) ada sesuatu yang berbeda di depan Tugu Monas Jakarta. Hari itu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis pemerhati sosial politik, menggelar forum yang disebut Forum Andika Perkasa.
Forum Andika Perkasa digagas oleh Ghandi Parapat dan Yan Max Putra Morowali yang sengaja datang ke Ibukota Jakarta.
“Kami rakyat taat bernegara ingin berpartisipasi tetap turut berkarya membangun masa depan bangsa Indonesia, bersama Forum Andika Perkasa, ” ujar Gandhi Parapat selaku Ketua Forum Andika Perkasa Gandhi Parapat di depan Tugu Monas mengawali pembicaraan.
“Sebagai penggagas ide perbaikan, minimal kami bersuara lewat forum yang kami menamainya, Gerakan Forum Andika Perkasa, kata Ghandi. Ini kami lakukan dengan tujuan agar generasi muda mengenal dan mengikuti perilaku karakter dan tanggungjawab berbangsa dan bernegara,” sambungnya.
Mereka menilai bahwa Andika Perkasa dalam bertugas tampak selalu menjaga bangsa dan negara, namun selalu menyempatkan dan meluangkan waktu belajar formal hingga mendapat lima gelar yang disandangnya, dan semua disumbangkan hanya untuk bangsa dan negara Indonesia.
*Kami menggelar forum ini bukan masalah restu atau izin dari Pak Andika Perkasa.
Kami belum pernah ketemu, kami mengenal Andika Perkasa hanya lewat media. Tapi jujur, karena kami mengagumi perilaku beliau bapak Andika Perkasa adalah sosok Negarawan, itu kami merasa terpanggil serta berkewajiban bersuara agar generasi muda ataupun tua mengenal dan bangga punya putra bangsa seperti bapak Andika Perkasa,” kata Ghandi Parapat.
Masih menurut Ghandi Parapat yang saat itu didampingi Maruli Siahaan dan Drs. Berton Sitompul, Forum Andika Perkasa ini ada di beberapa Provinsi.
“Kami tidak mengajak masyarakat atau generasi muda agar Pak Andika Perkasa menjadi Presiden RI. Karena Presiden RI itu pertama kali adalah urusan Partai pengusungnya, dan bukan urusan Forum Andika Perkasa.
Namun kami tidak melarang kalau seluruh lapisan masyarakat menginginkan dan mengajukan beliau bergabung ke partai untuk diusung menjadi calon Presiden,” ungkapnya.
Forum ini, kata Ghandi Parapat dan Yan Max Putra Morowali bukan gerakan massa. Biarlah masyarakat nanti yang bersuara kalau harus bersuara, namun kami hanya mengajak agar meniru dan mengikuti jejak Andika Perkasa, sosok negarawan.
“Kami mengenal Andika Perkasa hanya dari media belum pernah ketemu dan jujur, sekali lagi kami tidak atas izin beliau.
Forum ini murni inisiatif kami, dan mungkin hanya kami saja yang menilai bahwa bapak Andika Perkasa itu milik atau aset Bangsa dan Negarawan.
Rakyat punya hak menilai dan bersuara mengeluarkan pendapat di muka umum,” terangnya.
“Hal itu jelas dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang,” ujar Ghandi Parapat mengakhiri statementnya. (AMS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Total proyek itu terdiri dari 226 proyek yang bersifat multilateral senilai US$ 238 miliar dan 140 proyek bilateral dengan nilai US$ 71,4 miliar.
“Semua proyek ini perlu segera ditindaklanjuti dan dieksekusi dengan cepat,” kata Jokowi melalui akun Instagram resminya @jokowi, dikutip Senin (28/11/2022).
Oleh sebab itu, Jokowi meminta jajarannya yang tergabung dalam gugus tugas KTT G20 untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan itu. Perintah itu disampaikan dalam rapat terbatas terkait evaluasi pelaksanaan KTT G20.
“Gugus tugas ini masing-masing menindaklanjuti secara detail kesepakatan dengan Amerika Serikat, dengan Persatuan Emirat Arab, dengan Korea Selatan, Jepang, RRT, dan seterusnya,” lanjut Jokowi.
Jokowi juga meminta jajarannya untuk memastikan berbagai kesepakatan bisa terealisasi di lapangan. Ia mencontohkan komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar US$ 600 miliar.
“Saya juga meminta jajaran pemerintah untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi agar bisa terealisasi di lapangan. Misalnya, komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar 600 miliar dolar AS,” tuturnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan beleid tersebut, batas akhir penetapan UMP 2023 adalah Senin (28/11) pukul 23.59 WIB. Sementara batas waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 7 Desember 2022.
Sementara ini Sumatera Barat (Sumbar) yang menetapkan kenaikan UMP 2023 paling besar yakni 9,15%. Sedangkan kenaikan UMP 2023 yang terendah adalah Sulawesi Utara dan DKI Jakarta yakni di kisaran 5%.
Berikut daftar UMP 2023 dan persentase kenaikannya:
Jawa
1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (Naik 5,6%)
2. Jawa Timur Rp 2.040.244 (Naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp 1.986.670 (Naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp 1.959.169 (Naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.981.782 (Naik 7,65%)
6. Banten: Rp 2.661.280 (Naik 6,4%)
Nusa Tenggara dan Bali
7. Bali: Rp 2.713.672 (Naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp 2.371.333 juta (Naik 7,44%)
Sumatera
9. Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (Naik 7,45%)
10. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (Naik 9,15%)
11. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (Naik 8,26%)
12. Lampung: Rp 2.633.284 (Naik 7,9%)
13. Aceh: Rp 3.413.666 juta (Naik 7,8%)
14. Jambi: Rp 2.943.033 (Naik 9,04%)
15. Riau: Rp 3.191.662 (Naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (Naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp 2,4 juta (Naik 8,1%)
Sulawesi
18. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (Naik 6,9%)
19. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984 (Naik 7,1%)
20. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (Naik 8,73%)
21. Sulawesi Utara: Rp 3.485.000 (Naik 5,24%)
22. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (Naik 7,20%)
23. Gorontalo: Rp 2.989.350 (Naik 6,74%)
Kalimantan
24. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (Naik 8,38%)
25. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (Naik 6,20%)
26. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (Naik 8,8%)
27. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (Naik 7,16%)
28. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (Naik 7,79%)
Maluku
29. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (Naik 4%)
(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pengumuman KSAL Yudo Margono sebagai calon panglima TNI baru digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Pengumuman disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Dalam surpres yang kami terima disebutkan nama yang akan diajukan ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa,” kata Puan.
Puan mengatakan DPR akan memproses penggantian Panglima TNI Jenderal Andika sesuai mekanise. Uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI akan digelar di Komisi I DPR.
“Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana Yudo Margono,” imbuh Puan
Nama KSAL Yudo Margono santer bakal menjadi calon panglima TNI baru. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid sebelumnya mendapatkan informasi serupa.
“Kabarnya Pak Yudo. Saya juga dapat kabar gitu, tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya,” kata Meutya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Meutya saat itu mengatakan pihaknya masih harus menunggu surpres calon panglima TNI dari pimpinan DPR. (DON)