JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Rendahnya produksi disebut akan mengerek harga gabah dan tentu berpengaruh pada harga beras di konsumen. Hal ini diungkapkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (10/6/2024).
“Pada saat semester II, produksi pasti di bawah, sehingga akan ada perebutan gabah, itu yang akan memicu harga akan naik di setiap akhir tahun. Malah tahun ini dalam dua sampai tiga bulan ke depan akan diprediksi naik,” kata Arief dikutip Selasa (11/6/2024).
Arief menyebut kenaikan harga gabah dan beras diprediksi akan menembus harga eceran tertinggi (HET) dan harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah dinaikkan.
Kenaikan itu telah tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang HET Beras.
“Ada kemungkinan (kenaikan di atas HPP) pada saat gabah rendah,” jelas dia.
Arief juga mengungkap proyeksi Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari sampai Juli 2024, hanya 18,64 juta ton.
Angka itu lebih rendah 2,64 juta ton dibandingkan pada periode sebelumnya. Hal tersebut menjadi konsen dari pemerintah karena ke depan akan terjadi musim kemarau.
“Proyeksi KSA BPS, amatan April 2024 total produksi beras Januari sampai Juli 2024 18,64 juta ton lebih rendah 2,64 juta ton (-13,25%) dibanding periode yang sama pada periode tersebut. Hal tersebut menjadi konsen kami menghadapi bulan-bulan berikutnya mengingat kita memasuki musim kemarau,” terangnya.
Selain itu, ada potensi kekurangan produksi beras tahun ini mencapai 5 juta ton. Meski begitu pihaknya masih yakin produksi dalam negeri bisa digenjot.
“Ini potensi kekurangan, kurang lebih 5 juta ton, potensi kekurangan (produksi tahun ini),” jelas dia.
Saat ditanya, apakah akan ada penambahan impor beras tahun ini, Arief belum bisa memastikan. Ia menyebut saat ini saja masih ada kuota impor beras 1,6 juta ton yang belum dilakukan. Tahun ini pihaknya bersama Perum Bulog baru menyelesaikan impor beras sebanyak 2 juta ton.
“Sekarang saja dari 3,6 juta ton (kuota impor beras) baru 2 juta ton juga. Nanti kalau diperlukan (impor dilakukan). Kita usahakan dalam negeri, kita lagi minta dorong produksi dalam negeri. Sayang kalau 3 juta ton saja itu Rp 30 triliun, sayang kita ambil dari luar (luar negeri),” pungkasnya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Ada yang bilang utang kita tinggi, rasio kita terhadap GDP masih 36%, masih sangat rendah dibandingkan banyak negara (lain),” kata Luhut dalam acara HUT HIPMI ke-52 di Hotel Fairmont, Jakarta.
Lebih lanjut Luhut juga mengatakan selama 5 tahun ke depan, kondisi keuangan RI akan tetap terjaga meski rasio belanja negara 2,5% lebih besar daripada pendapatannya.
“Di kantor saya mereka bikin ekonomi model, kita bisa liat 5 tahun ke depan itu kita sekarang tidak ada masalah dengan budget defisit (belanja terhadap APBN) 2,5%. Jadi kalau orang ribut di luar bilang begini-begono, nggak ada,” papar Luhut.
Oleh karenanya ia merasa sangat optimis berbagai program-program unggulan pemerintah saat ini dan yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, bahkan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Termasuk di antaranya program unggulan pemerintah saat ini yakni pembangunan dan pemindahan ibu kota ke IKN, proyek Tol Sumatra, hingga program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan bergizi (sebelumnya bernama program makan siang gratis).
“Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, ini kita bisa menyelesaikan Tol Sumatra, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi, yang itu akan dilakukan secara bertahap,” ucap Luhut. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kami sudah sampaikan kemungkinan besar pertengahan Juli yang ingin running (maju pilkada) dia harus kita ganti dan itu nggak ada aturan UU-nya tapi kami yang ambil kebijakan karena ada bahasa sebelum satu tahun,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Tito mengatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh penjabat kepala daerah. Dia meminta penjabat kepala daerah yang hendak berkontestasi di Pilkada 2024 agar melapor ke Kemendagri.
“Kami juga nyampaikan kita tidak menghalangi hak orang berpolitik selagi tidak dicabut hak politiknya. Tapi ada persyaratan yaitu mereka harus mundur dari ASN dengan risiko kehilangan ASN dan jabatannya,” kata Tito.
Sebab, jelas Tito, Kemendagri memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk mempersiapkan sosok pengganti penjabat kepala daerah.
“Kami juga sudah menyampaikan kami perlu waktu kira-kira 30 hari untuk mempersiapkan karena kita harus kirim surat lagi ke DPRD-nya ke Pj gubernur atau gubernurnya untuk kirimkan nama-nama lagi, kembali melalui proses lagi, sidang lagi, perlu waktu paling nggak 2-3 minggu. Tidak asal tunjuk saja orang itu,” katanya. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.
“Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).
Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.
Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.
BPK menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur Endang Hidayat. Endang mengatakan, aksi ini telah disepakati beberapa konfederasi buruh dan akan digelar dalam skala nasional. Diperkirakan massa bisa di atas 10-20 ribu massa.
“Kami dari DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta menolak Tapera dan rencananya secara nasional di tanggal 27 Juni kami pun akan aksi menyampaikan bahwasannya tolak Tapera dan cabut untuk selamanya,” kata Endang, dalam konferensi pers di Kantor DPP Apindo, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).
Kebijakan tentang Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja, baik swasta maupun PNS, dan 0,5% ditanggung perusahaan.
Endang menilai keberadaan Tapera hanya akan memberatkan dan menyengsarakan buruh yang sebelumnya telah terbebani dengan Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 2023 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law. Menurutnya, belum ada jaminan bahwa tabungan ini akan mempermudah pekerja dalam memiliki rumah.
“Dengan tabungan tidak ada jaminan dari tapera semua buruh mempunyai rumah di Republik Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya pembentukkan komite Tapera juga tidak disertakan unsur dari perwakilan buruh. Lain halnya dengan BPJS yang menyertakan perwakilan dari buruh untuk menjadi pengawasnya. Karena kondisi ini, menurutnya, Tapera adalah bagian daripada politis yang dibuat oleh pemerintah.
“Tapera adalah bagian daripada politis yang dibuat oleh pemerintah, tidak ada perwakilan dari buruh, di situlah akan bisa diduga terjadi kebocoran-kebocoran dana yang ditabung oleh buruh, oleh buruh Indonesia baik ASN maupun buruh swasta. Disini dampaknya akan lebih menyengsarakan buruh, karena dengan ditabung dipaksa tapi tidak ada controlling di Tapera-nya,” tuturnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pernyataan itu disampaikan Kabid Binpres PBSI, Ricky Soebagdja, dalam menjawab dampak dari ketidakikutsertaan Jonatan Christie dkk di turnamen BWF Super 500 tersebut.
“Memang khususnya untuk Jonatan, dan terutama Ginting (bakal) kehilangan poin banyak (setelah hasil di Indonesia Open),” kata Ricky dalam jumpa persnya.
“Dan untuk penarikkan mereka dari Australia, kami sudah diskusi dengan pelatih tentang ini. Pertama, kami tak mau dalam kondisi tidak baik, tidak sehat untuk turun di Australia.”
“Jelas dengan hasil Indonesia Open ini kami lebih baik fokus memperbaiki apa yang sebenarnya terjadi pada atlet terutama Jonatan dan Ginting untuk ke Olimpiade,” dia menjelaskan.
Jonatan dan Ginting sama-sama tersingkir di babak pertama Indonesia Open 2024. Kekalahan itu membuat poin keduanya berkurang.
Secara khusus Ginting, yang pada edisi sebelumnya meraih runner up. Sedangkan Jonatan mencapai perempatfinal.
“Kami sudah berhitung juga, betul bahwa Jonatan secara hitungan kemungkinan masih ada 1-4 (seeded) dan itu pun sudah didiskusikan dengan pelatih. Lalu Ginting pastinya akan terlempar dari 8 besar (seeded Olimpiade),” Ricky menjelaskan. (DAB)
Oleh: Saiful Huda Ems.
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Tak perlu takut-takuti kami dengan penjara, tuan…Sebab keyakinan kami jauh lebih kuat dari jeruji besi, dan jauh lebih kokoh dari benteng-benteng serdadu.
Kepedulian kami pada negeri ini telah menyatukan pikiran dan hati, segala ancaman masuk penjara dengan berbagai modusnya tuan, tak kan membuat kami menyerah.
Orang yang serakah dengan jabatan dan kekuasaan seperti tuan, tak kan bisa menghentikan gelombang kritik yang kami selalu hempaskan.
Jikapun tuan coba hentikan kritik kami dengan berbagai ancaman hukuman, pikiran dan hati kami akan terus bergerak mencari bentuk perlawanannya sendiri.
Kedaulatan itu milik kami, jangan dirampas, tuan. Dan meskipun tuan dapat mempengaruhi independensi para penegak hukum, kami akan tetap tak kan pernah menyerah.
Tuan itu kepala negara bukan raja yang dengan bebas mempersilahkan anak-anak, adik ipar, menantu dan pamannya, orang dekat tuan dan istri menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.
Tuan itu kepala pemerintahan bukan kepala genk, komplotan yang dengan semau-maunya sendiri memeras dan mengancam rakyat dengan dalih pajak dan revisi undang-undang.
Kami bersuara untuk membangunkan kesadaran revolusioner rakyat dan diri sendiri, agar tidak mudah tuan bius dengan candu-candu pembodohan, melalui tokoh-tokoh yang tuan beri mainan pengelolaan tambang…(SHE).
10 Juni 2024.
Saiful Huda Ems (SHE).
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut kirab bendera pusaka bakal dilakukan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, dia mengatakan hal itu masih terus dibahas.
“Tadi skema sepintas tadi, saya bisa salah, tapi yang saya pahami dari sini itu (bendera pusaka) dibawa ke IKN,” kata Yudian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Yudian mengatakan bendera akan dikirab menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Setelah mendarat, kirab akan dilanjutkan sampai ke IKN.
“Jadi kayaknya, sih, melalui pesawat juga. Jadi kayak dikirab terus turun dikirab lagi. Kayaknya begitu tapi mohon maaf ini belum resmi. Nanti untuk (bendera) duplikat sudah ada dari BPIP,” jelasnya.
Yudian mengatakan BPIP telah mendistribusikan duplikat bendera pusaka ke Istana dan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dia mengatakan hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden.
“Ini sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka, BPIP telah membuat duplikat bendera pusaka untuk didistribusikan ke Istana, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota untuk dikibarkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut skema upacara 17 Agustus akan dibagi 2, yakni di IKN dan Istana Negara Jakarta. Upacara di IKN akan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta upacara di Istana Jakarta akan dipimpin Wapres Ma’ruf Amin.
Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, juga akan hadir. Prabowo akan mendampingi Jokowi di IKN, sementara Gibran mendampingi Ma’ruf di Istana Jakarta. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam pemaparannya Budi menginginkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 12,39 triliun. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024). Budi Arie mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun di 2025.
“Bapak Ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025 dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 Triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 Triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 Triliun,” kata Budi Arie dalam pemaparannya.
Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi beberapa program dan kegiatan, salah satunya terkait Operational & Maintenance (OM). Anggaran itu, kata Budi, juga akan digunakan untuk perlindungan data pribadi.
“Program Pemanfaatan TIK antara lain untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS),” ujar Budi Arie. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Para advokat menjadikan masyarakat yang tidak paham tentang hukum berhak atas keadilan yang sama di mata hukum. Advokat merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.
“Tidak ada alasan untuk mereka yang lemah secara sosial dan ekonomi serta minim literasi hukum kemudian harus menjadi korban hukum yang membabi buta. Keberadaan advokat, khususnya anggota KAI, harus berdiri tegak memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan di atas Republik Indonesia tercinta ini,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis.
Lewat sambutannya dalam Kongres ke-IV KAI, Bamsoet memaparkan kemunculan berbagai kasus ketidakadilan dalam penyelenggaraan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata pada akhirnya akan membuat legitimasi negara hukum jatuh di hadapan rakyat. Hal ini membuat rakyat untuk cenderung menempuh jalan kekerasan untuk mengakhiri masalah hukum yang dihadapinya, mengingat mereka tidak yakin terhadap berjalannya penegakan hukum.
Kekerasan dalam bentuk apapun bukanlah solusi yang dapat dibenarkan dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kekerasan hanya akan memperparah situasi dan menciptakan ‘lingkaran setan’ yang sulit diputus. Tindakan kekerasan juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. (MON)