Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak sejumlah ulama Islam makan siang bersama usai salat Jumat. Apa yang dibahas?
JK melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016) siang. Usai salat Jumat, JK beramah-tamah dengan para ulama dan masyarakat yang hadir.
“Usai Salat Jumat di masjid Kebon Sirih, Wapres beramah-tamah dengan para ulama dan majelis Jumat. Khatib Jumat mengingatkan sejarah Khalifah Usman,” cuit mantan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi lewat akun Twitter @yuddychrisnandi sepert dilihat khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016).
“Usai beramah-tamah selepas jumatan, Wapres makan siang bersama para ulama di kantin masjid Kebon Sirih, menunya masakan Minang,” sambung Yuddy.
Dalam dua foto yang diunggah Yuddy, JK nampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru dan peci warna hitam. Dia makan di atas meja dengan menu masakan Minang bersama sejumlah ulama, di antaranya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Belum diketahui apa yang dibahas Wapres JK bersama para ulama dalam pertemuan itu. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dalam safari militer Presiden Joko Widodo, Korps Marinir mendapat banyak pujian. Selain memastikan soal loyalitas, Jokowi meminta agar Marinir menghadapi pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016).
Tah hanya itu, Jokowi memuji Marinir sebagai pasukan yang selalu mendapat apresiasi dari negara-negara sahabat. Terutama ketika bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia.
“Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi,” kata dia,
Jokowi pun memberi perintah khusus kepada para prajurit korps baret ungu itu. Ia meminta agar Marinir dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kedamaian di NKRI.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada perwira dan prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan, yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” perintah Jokowi.
“Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga NKRI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya mengingatkan untuk seluruh prajurit TNI untuk memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Serta untuk selalu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
“Selalu membela ideologi negara serta Pancasila. Tetaplah sebagai benteng negara dan bangsa Indonesia,” tandas Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tengah melakukan safari militer dalam dua hari terakhir. Setelah dari Kopassus kemarin, Kamis (10/11), hari ini Jokowi bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir. Di lokasi terakhir, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menemani. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya perwakilan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Barat dan Banten tentang alasannya tidak menemui pendemo pada 4 November lalu. Apa jawaban Jokowi?
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dalam pertemuan itu banyak para ulama pimpinan pondok pesantren yang memberi masukan dan pertanyaan. Terutama terkait aksi yang dikenal dengan istilah 411 itu.
“Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya, terutama tanggal 4 ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ada yang kemudian mempersepsikan ‘tidak berani menemui pendemo’ atau ada yang sebut ‘melarikan diri dari rakyatnya’,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Semua masukan dan pertanyaan itu direspons langsung oleh Jokowi. Terkait dengan pertanyaan ‘ke mana Presiden saat aksi unjuk rasa tersebut?’, Jokowi pun menanggapinya.
“Tadi Presiden menyatakan bahkan hari Jumat (4/11) kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya. Ingin ikut salat Jumat di Istiqlal minggu lalu. Dan disampaikan itu. Artinya saya bukannya tidak mau itu, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan. Posisinya kan Presiden simbol negara, sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan menteri terkait untuk tidak ke sana. Demi keamanan dari Presiden sendiri,” jelas Johan.
“Ini kan simbol negara yang punya aturan protokoler juga. Tadi disebutkan begitu. Artinya Jumat (4/11) itu Presiden ingin dekat dengan masyarakat,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, pada hari itu, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Itu bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetep harus dilakukan,” kata Johan. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menegaskan, proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berjalan secara tegas dan transparan.
Ahok kini berurusan dengan Bareskrim Polri karena dituduh melakukan penistaan agama saat mengutip Surat Al Maidah di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. “Saya tekankan, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11/2016).
“Saya tegaskan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas transparan,” tambah Jokowi.
Saat menyampaikan pernyataannya kepada pers, Jokowi antara lain didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti.
Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PP Muhammadiyah yang berkontribusi membuat suasana sejuk pada demonstrasi di sekitar Istana Kepresidenan, 4 November lalu. Demonstrasi yang menuntut proses hukum terhadap Ahok itu berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB.
Namun, pada malam harinya, sebagian pendemo yang belum meninggalkan lokasi kemudian bentrok dengan aparat keamanan. Presiden sebelumnya sudah menyampaikan penegasan tidak akan mengintervensi kasus Ahok dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, di Istana Negara.
Namun, hal itu tidak disampaikan langsung oleh Jokowi kepada publik lantaran pertemuan berlangsung tertutup.
Pemeriksaan Ahok sebagai terlapor sudah selesai. Penyelidik Bareskrim Polri tengah meminta keterangan para saksi dan ahli sebelum mengambil keputusan ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan Ahok. Rencananya, Polri akan melakukan gelar perkara secara terbuka agar publik bisa tahu proses penyelidikan tersebut. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara cepat, tegas, dan transparan. Apalagi presiden sudah mengatakan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus tersebut.
“Penghargaan tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan cepat, tegas dan transparan sebagaimana janji pemerintah,” kata Haedar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Pertemuan petinggi PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi sendiri berlangsung sekitar 1 jam dan dilangsungkan tertutup.
Lebih lanjut, Haedar mengatakan, pihak kepolisian dapat mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara konsisten. Jangan sampai polisi mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa membuat keraguan.
“Kita berharap itu (perintah presiden) laksanakan dengan konsisten. Kita berharap juga polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa justru menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini,” tegas Haedar.
“Ikuti apa yang jadi garis dari Presiden,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak akan melindungi Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapinya.
“Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuka Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum,” kata Jokowi di tempat yang sama. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto memastikan Polri menyelidiki dugaan adanya aktor politik yang menunggangi kericuhan usai demo 4 November. Penelusuran dilakukan dengan menggali keterangan dari para pelaku perusakan dan penganiayaan.
“Kalau kegiatan penyelidikan masih dilaksanakan, berangkat dari satu peristiwa kemudian rangkaian ada perusakan, penganiayaan. Kenapa dia lakukan? siapa yang suruh? Itu nanti yang kita dalami,” kata Komjen Ari kepada wartawan di Auditorium STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
Polisi menurut Ari masih melakukan pengumpulan keterangan untuk mendapatkan bukti-bukti dugaan adanya dalang di balik kericuhan yang merusak 21 kendaraan aparat keamanan gabungan.
“Belum,” jawab Ari saat ditanya soal bukti yang sudah dikantongi polisi.
Dugaan adanya aktor politik di balik ricuh di Jl Medan Merdeka Barat, menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi aksi damai 4 November terkait pelaporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ternodai kericuhan yang terjadi setelah pukul 19.00 WIB, Jumat (4/11).
“Dua-duanya, kalau nanti Polri sudah menemukan bukti-buktinya,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai pengungkapan identitas aktor politik secara langsung dari dirinya atau meminta penegak hukum melakukan penelusuran.
Terkait kericuhan 4 November, polisi pada Senin (7/11) menangkap Sekjen HMI Ami Jaya Halim. Selain itu ditangkap pula anggota HMI berinisial II, AH, RR, MRD dan RM.
“Semua sama, terkait penyerangan kepada petugas saat demo kemarin (4 November),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono. (HAR)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi ke berbagai organisasi masyarakat Islam. Terkait itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan hal tersebut sebagai langkah positif untuk menyejukkan situasi.
“Saya pikir itu sesuatu yang positif untuk bagaimana menyamakan persepsi di antara bapak presiden dengan tokoh tokoh agama,” kata Menteri Lukman Hakim Saifudin kepada wartawan saat membuka Munas LDII di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016).
Menurut Menag Lukman, silaturahmi presiden ke tokoh agama adalah hal yang biasa dilakukan. Tidak hanya di Jakarta, presiden juga mengunjungi tokoh-tokoh agama jika di daerah.
“Ya tentu itu cara beliau, cara bapak Presiden untuk tetap menjaga silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama. Beliau biasa tidak hanya di sini, beliau ke daerah juga menemui ke tokoh-tokoh agama,” ujar Lukman.
Seperti yang diketahui hari ini Presiden Jokowi menyambangi PP Muhmmadiyah dan pada senin (7/11) kemarin bertamu ke PBNU. Di PBNU, Jokowi bicara tentang mewujudkan persatuan. Menurut dia perlu banyak perbincangan lagi tentang pembangunan bersama dengan NU. Presiden mengapresiasi PBNU yang dinilai memberikan pernyataan yang mendinginkan suasana hingga ke daerah-daerah.
Sementara menurut PBNU menggarisbawahi pernyataan Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang tunggangi aksi tersebut.
“Tidak tepat menstigma bahwa aksi demo tanggal 4 bulan 11 ditunggangi kelompok tertentu. Lebih bijaksana bagi semua pihak, mengambil pelajaran dari aksi tersebut,” ujar Ketum PBNU Said Aqil Siroj. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Istri Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herrawati (Ani Yudhoyono) menilai tudingan yang menyebut suaminya adalah orang dibelakang aksi 4 November 2016 adalah sebuah fitnah yang keji.
Hal itu disampaikan Ani saat merespon komentar masyarakat di instagram, yang turut meyakini bahwa SBY bukan lah dalang dibalik aksi massa 4 November 2016.
Ani menegaskan selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan mempertaruhkan nyawanya.
Dia menekankan tuhan lah yang mengetahui segala hal yang sebenarnya tentang keluarganya.
Berikut ini pernyataan Ani Yudhoyono ketika merespon dukungan masyarakat kepada keluarganya di instagram, sebagaimana dikutip di Jakarta,
“Saya sangat menghargai pendapatmu. 10 tahun pak SBY memimpin negara, tidak ada DNA keluarga kami berbuat yang tidak-tidak. Jadi kalau ada tuduhan kepad pak SBY yg menggerakan dan mendanai aksi damai 4 November lalu, itu bukan hanya fitnah yg keji, tetapi juga penghinaan yang luar biasa kepad pak SBY. Dalam perjalanan hidupnya selama 30 tahun di TNI dan selanjutnya di pemerintahan, pak SBY telah mengabdi kepada bangsa dan negara, siap mempertahankan dan membela NKRI dengan taruhan nyawanya. Sekali lagi tuduhan itu sangat kejam. Allah Maha Tahu apa yang kami lakukan selama ini.” (NOV)
NUSA DUA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan tugas kepolisian di dunia saat ini semakin berat. Kejahatan-kejahatan semakin berkembang dan didukung oleh teknologi yang juga terus diperbarui.
“Jadi kehormatan bagi saya menyampaikan perspektif Indonesia dalam tema menentukan tujuan kebijakan global,” kata JK dalam sambutannya di pembukaan Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (7/11/2016).
Kejahatan-kejahatan global pun semakin menyulitkan kepolisian. JK pun ingin ajang Interpol ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, tapi sebagai wujud ekspresi kepentingan global dalam melindungi dan mengamankan dunia.
“Terorisme (itu) kejahatan luar biasa. Sebagai anggota Interpol kita harus menitikberatkan pada reformasi intelijen. Kepolisian Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dalam memberantas terorisme. Namun belum semua dapat dicegah,” ujarnya.
JK juga menyebut perkembangan teknologi kian mempermudah penyebaran paham radikalisme lewat internet. Kemajuan teknologi itu disalahgunakan oleh kelompok teror seperti cara-cara membuat bom dan peledak.
“Kelompok ISIS adalah salah satu contoh Indonesia tidak imun terhadap radikalisme,” ucap JK.
JK kembali menegaskan bahwa terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia, baik itu dalam bentuk soft power maupun hard power.
“Pemerintah Indonesia siap berkontribusi dalam nilai toleransi. (Rakyat Indonesia) mayoritas Islam (tapi) demokrasi dan toleransi bisa berjalan beriringan,” ujarnya.
JK pun mengatakan pendampingan napi terorisme yang melibatkan stake holders serta pemblokiran situs-situs radikal menjadi perlu dilakukan untuk menangkal dan mencegah penyebaran paham terorisme.
Selain isu terorisme, JK juga menyinggung soal kejahatan terorganisir yang juga menjadi program pembahasan prioritas di ajang ini. JK menyebut organized crime terorganisasi di seluruh dunia tanpa batasan negara seperti narkoba, TPPO (tindak pidana perdagangan orang), perjudian, perdagangan gelap senjata, terorisme, korupsi perbankan, TPPU (tindak pidana pencucian uang), dan kejahatan lain yang terorganisasi.
JK menyebut kerja sama Interpol semakin kuat dalam 100 tahun terakhir. Peran Interpol dalam mengkoordinasikan kepolisian di seluruh dunia menjadi penting untuk melawan kejahatan-kejahatan tersebut. (MAD)