JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, di media sosial banyak sekali akun palsu yang menyebarkan berbagai isu dan berita bohong (hoax). Untuk itu, masyarakat diminta untuk tak mudah percaya dengan isu yang beredar di media sosial.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Karimiyyah, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Minggu, (8/10) malam. Di hadapan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan warga, Jokowi mengingatkan tentang besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita ini negara besar. Ini saya ingatkan di mana-mana,” ujar Jokowi seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (9/10/2017).
Jokowi mengatakan, dalam setiap pertemuan internasional yang dihadirinya, dia tak segan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
“Saya Presiden Jokowi dari negara penduduk Muslim terbesar di dunia,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, tak jarang para pemimpin dunia yang dia temui menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia. Di samping itu, tidak sedikit pula pemimpin dunia yang menitipkan pesan kepada Presiden, salah satunya adalah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
“Beliau (Presiden Ashraf Ghani) mengingatkan jangan sampai ada gesekan. Pengalaman yang terjadi di Afghanistan sulit lagi dipersatukan. Sehingga kalau ada sengketa segera dirukunkan,” kata Presiden menyampaikan pesan dari Presiden Ashraf Ghani.
Guna menghindari konflik dan gesekan antarmasyarakat tersebut, Jokowi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong yang dikeluarkan oleh media massa, terutama media sosial.
“Saya minta kita semua ingatkan teman, tetangga kampung, kalau ada isu terutama di media sosial itu jangan dimakan mentah-mentah. Jangan baca langsung emosi padahal itu tulisan tidak jelas siapa yang buat karena akun palsu itu banyak sekali,” kata Presiden. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Politikus PKS Nasir Djamil menyebut apa yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu belakangan masih dalam koridor alias tidak berpolitik praktis. Namun, jika Presiden Joko Widodo merasa terganggu dengan Gatot, Nasir menyarankan Gatot dicopot.
“Kalau Presiden merasa terganggu, silakan berhentikan,” ujar Nasir dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Nasir lalu mengungkit pertarungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono saat Pilpres 2004 lalu. SBY memang menteri di zaman Mega sebelum dipecat dan menjadi lawan politik.
“Jangan disandera, dia nanti dizalimi seperti SBY 2004,” tutur Nasir.
Nasir memandang apa yang dilakukan Gatot saat ini tak terlepas dari situasi negara yang belakangan diramaikan dengan aksi bela Islam berjilid-jilid. Menurut Nasir, sebagai Panglima TNI, Gatot wajib menjaga keamanan negara. Dia menolak jika Gatot dianggap sedang merangkul kaum muslim untuk kepentingan politik.
Lebih lanjut, Nasir mengatakan ada dua kemungkinan soal diamnya Jokowi atas aksi-aksi Gatot. Menurut Nasir, mungkin saja Gatot dibiarkan bermanuver untuk menjadi wakil Jokowi di Pilpres 2019.
“Agak bedalah suasananya, nggak bisa lagi disamakan 2004, tinggal penjelasan presiden saja (kalau mau mecat Gatot). Jangan-jangan, Gatot disiapkan (wapres) tapi yang tahu Gatot dan Allah SWT dan Presiden juga,” katanya. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah akan menata ulang regulasi terkait impor senjata. Kaji aturan dimaksudkan agar tidak ada silang pendapat antara institusi mengenai pengadaan senjata.
Keputusan tata ulang regulasi diambil dalam rapat membahas impor senjata yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
Rapat diikuti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Dirjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.
Wiranto dalam jumpa pers menjelaskan sejumlah regulasi pengadaan senjata api dari tahun 1948-2017. Aturan soal pengadaan senjata disebut Wiranto diatur dalam 4 Undang-Undang, 1 Perppu, 1 Inpres, 4 Peraturan Setingkat Menteri dan 1 Surat Keputusan.
“(Itu) mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api. Maka segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi sampai kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang menggunakan senjata api,” ujar Wiranto. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo memotong pita tanda peresmian rumah tahanan (rutan) baru KPK. Posisi rutan itu berada di belakang gedung kantor KPK saat ini.
“Dengan dipotongnya pita ini, rumah tahanan cabang KPK ini resmi beroperasi,” kata Agus di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Tampak Agus ditemani Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkum HAM) Bambang Sumardiono. Setelah itu, mereka tampak langsung memasuki gedung rutan.
Sebelumnya, Agus memberikan peringatan pada seluruh pejabat negara agar jangan sampai menjadi salah satu penghuni rutan itu. Agus juga menegaskan bila rutan itu sudah sesuai dengan peraturan Kemenkum HAM.
“Ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat negara dan lainnya, sebagai reminder jangan sampai kita menjadi salah satu penghuninya. Karena tentunya kebebasan kita nanti terbatasi. Ya, tentu kami akan melakukan sesuai dengan mekanisme rutan induk,” ucap Agus.
Di tempat yang sama, Bambang berharap peraturan dan mekanisme di rutan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia juga menegaskan pengawasan tetap akan dilakukan.
“Harapannya semua peraturan dan mekanisme berjalan sesuai dengan rutan induk. Kami nantinya akan melakukan pendampingan supaya semuanya bisa berjalan sesuai dan termonitor. Kami saling mengawasi dan membantu, sehingga cabang rutan ini bisa beroperasi selayaknya,” kata Bambang. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pada HUT TNI ke-72, Presiden Joko Widodo memberikan tanda kehormatan kepada prajurit-prajurit TNI yang berprestasi. Ada tiga prajurit yang mendapatkan penghargaan dalam acara ini.
“Danrem 084 Brawijaya Kolonel Kav Zulkifli, Kaurhumed Medtak Bidpenum Puspen TNI Kapten Mar Rudiyanto, dan Bintara Operator Komputer Spaban I/Ren SpetsAU Serma Boni Irmawan,” ucap MC melalui microphone di Dermaga Pelabuhan Pantai Indah Kiat, Kamis (5/10/2017).
Dari atas panggung, Jokowi turun untuk memasangkan langsung tanda kehormatan bagi prajurit yang berprestasi. Dengan bangga para prajurit menerima tanda penghormatan itu.
Menyaksikan di lokasi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Acara dilanjutkan dengan parade dan defile pada HUT TNI kali ini berjumlah 5.932 orang. Komposisi pasukan terdiri dari Brigade Upacara I Gabungan, Brigade Upacara II Akademi TNI, Brigade Upacara III TNI AD, Brigade Upacara IV TNI AD, Brigade Upacara V TNI AL, Brigade Upara VI TNI AU, Batalyon Upacara PNS. Selain itu ada demo alutsista dari tiga matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara.
Selain itu, akan ada demonstrasi pencak silat yang melibatkan 1.800 prajurit, halang rintang laut gabungan, terjun free fall gabungan, terjun statik laut gabungan, dan Jupiter Aerobic Team. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara kenaikan pangkat 23 perwira tinggi (pati) Polri. Salah satunya, Komjen Unggung Cahyono menjabat menjadi Kalemdiklat Polri.
Upacara digelar di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017), pukul 08.00 WIB.
Dalam upacara ini, Unggung Cahyono, satu-satunya jenderal bintang dua yang mendapat kenaikan pangkat setingkat menjadi komisaris jenderal (Komjen). Kenaikan pangkat itu dikarenakan jabatan barunya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Unggung sebelumnya menjabat sebagai Asisten Logistik (Aslog) Kapolri.
Selanjutnya, ada 4 brigadir jenderal (brigjen) yang mendapat kenaikan pangkat setingkat menjadi inspektur jenderal (irjen) yaitu Staf Ahli Manajemen Kapolri Irjen Anton Wahono, Kapolda Riau Irjen Nandang, Aslog Kapolri Irjen Asep Suhendar dan Deputi Bidang Intelijen Siber BIN Irjen Suntana.
Kemudian, 16 komisaris besar (kombes) yang naik pangkat menjadi brigjen antara lain Brigjen Wahyu Hadiningrat dalam rangka menduduki jabatan sebagai Dirspon Ancaman Deputi Bid Intelijen Siber BIN dan Brigjen Rudi Heriyanto Adi Nugroho yang diangkat menjadi Dirtipidter Bareskrim Polri.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, para Pejabat Utama Polri yang hadir antara lain Wakapolri Komjen Syafruddin, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Komjen Moechgiyarto yang pada November mendatang menjadi Irwasum, Kabareskrim Komjen Ari Dono.
Ada juga As SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto, Kakor Brimob Irjen Murad Ismail, Wakalemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan, Kadiv Humas Irjen Setyo Wasist dan Kadiv Hubinter Irjen Saiful Maltha. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi V DPR meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi setelah adanya Kereta Rel Listrik (KRL) yang anjlok di sekitar Stasiun Manggarai. Aspek perawatan dan pemeliharaan transportasi umum ini diminta untuk lebih diperhatikan.
“Ini yang harus evaluasi kembali sehingga jangan sampai jangan hanya mengejar target untuk pengembangan perkeretaapian di Jawa, Sumatera, tapi pemeliharaan yang ada tidak memadai. Nah ini yang perlu kami evaluasi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said, saat dihubungi, Selasa (3/10/2017) malam.
Muhidin menjelaskan KRL ini menjadi salah satu transportasi umum yang menjadi pilihan warga sebab murah den cepat. Antusiasme warga ini, menurut Muhidin, harus dijaga dengan selalu melakukan pembenahan di setiap sektor.
“Kami dorong supaya pemeliharaan ini benar-benar karena di satu sisi meminta masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum khususnya perekertaapian yang lebih murah, cepat dan aman. Intinya di situ,” jelasnya.
Terkait penyebab KRL anjlok, Muhidin mengungkapkan tim saat ini masih melakukan investigasi. Namun pada prinsipnya, kejadian tersebut dapat dijadikan oleh semua pihak untuk melakukan evaluasi agar bisa melayani masyarakat secara maksimal.
“Masih investigasi, kita belum bisa simpulkan, memang di satu sisi sekarang pemerintah ini niatnya pengembangan kereta api sehingga bisa melayani masyarakat maksimal, harap ini pemeliharaan dengan mendorong adanya evaluasi,” ungkapnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gelaran Pilgub Jateng masih sangat dinamis dan cair. Sejumlah tokoh nasional hingga jagoan lokal siap bertarung di ‘kandang banteng’. Siapa saja?
Beberapa tokoh nasional sudah memanaskan mesinnya untuk Pilgub. Sebut saja Waketum Gerindra Ferry Juliantono, eks Menteri PDTT Marwan Jafar dan eks Menteri ESDM Sudirman Said. Nama terakhir sudah berkomunikasi dengan Gerindra, PKS, dan PAN.
“Hari ini (2/10), saya menghadiri rapat Dewan Pengurus Wilayah PAN Jateng untuk mendengar arahan apa-apa yang harus segera dilakukan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas saya di Jawa Tengah,” ujar Sudirman saat menghadiri acara di DPW PAN Jateng.
Sebenarnya ada satu lagi tokoh nasional yang masuk radar, yakni Kepala BNN Komjen Budi Waseso. Tetapi sejauh ini, ia masih enggan memikirkan Pilgub.
Para nama jagoan lokal pun tak mau kalah. Sebut saja Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wagubnya Heru Sudjatmoko hingga Bupati Kudus Musthofa. Ketiga nama itu sudah mendaftar ke PDIP.
Terkait manuver, Ganjar menyebut sudah menjalin komunikasi dengan Golkar. Sedangkan, Musthofa baru saja mendapat dukungan dari Forum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jateng.
“Saya berharap bahwa dukungan ini dilakukan secara tulus dan ikhlas,” ujar Musthofa di Kudus, Jateng, Jumat (29/9).
Dinamika di Pilgub Jateng memang belum segencar Jabar atau Jatim. Akan tetapi, menarik disimak terkait potensi kejutan di sini.
Pasalnya, Jateng dikenal sebagai ‘kandang banteng’ karena sudah empat nama (Mardiyanto, Alu Mufiz, Bibit Waluyo, dan Ganjar) berturut-turut terpilih menjadi gubernur yang diusung PDIP. Apakah dominasi ini tetap bertahan atau runtuh? (NGO)