JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan tak ada yang salah soal perizinan PT Panca Buana Cahaya Sukses di Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang memproduksi kembang api kemudian meledak. Namun, pabrik itu melanggar soal aturan pelaporan jumlah pekerja.
“Pelanggaran ketika mereka meningkatkan pekerja dan memulai produksi secara masif. Sebenarnya mereka wajib lapor ketika akan memulai produksi di situ. Kalau lebih dari 100 pekerja, masuknya industri besar,” ujar Zaki dalam rapat bersama Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017
Zaki lalu menceritakan proses perizinan pendirian pabrik tersebut. Semua aspek perizinan, kata Zaki, telah dipenuhi.
“Mereka apply ke Kabupaten Tangerang tahun 2016, izin prinsipnya itu memang sudah mengatakan dan menyatakan mereka pabrik kembang api, kemudian sebagai industri. Dari izin prinsip, izin gangguan, izin lingkungan, menyatakan mereka industri pabrik,” ucap Zaki.
“Terakhir keluar izin usaha industri di Juni 2017. Mereka mulai produksi sekitar September setelah izin keluar,” jelasnya.
Zaki menyebut Pemerintah Kabupaten Tangerang hanya mengurusi soal bangunan dan pemanfaatan tata ruang. Terkait pelanggaran penambahan jumlah pekerja, Zaki menyebut soal itu bukan menjadi urusan pemerintahannya.
“Kalau mereka bilang pabrik kondisi pegawainya dari 10 sampai 20. Yang dari 20 sampai 100 wajib melaporkan sebetulnya. Ketika mereka mulai produksi dengan banyak karyawan ini yang mereka tidak laporkan,” sebut Zaki.
“Untuk kita hanya sebatas bangunan dan pemanfaatan tata ruang. Untuk tenaga kerja, buruh, dan sebagainya, itu wajib mereka laporkan ke Dinas Tenaga Kerja Banten. Ketika mereka lapor, dinas turun ngecek safety segala macam. Ini yang mereka tidak lapor,” pungkas Zaki. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meresmikan rumah dinas atau barak prajurit hasil renovasi di tiga komando daerah militer (kodam). Gatot juga berbicara soal profesionalisme prajurit dalam peresmian itu.
“Dengan mengucapkan bismilah pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2017 pukul 08.47 WIB pembangunan perumahan dinas, sarana pendidikan di 3 Kodam saya nyatakan resmi dipergunakan,” kata Gatot Nurmatyo dalam sambutannya di Kompleks Yonkav 7, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (31/10/2017).
Bangunan yang direnovasi tersebut berada di Kodam 1 Bukit Barisan, Kodam 16 Pattimura dan Kodam Jaya Jayakarta. Gatot mengatakan sebagai prajurit TNI harus seimbang. Disamping kelengkapan senjata, juga kesejahteraan termasuk penyediaan rumah, sarana sekolah dan lainnya.
“Tujuannya agar anak-anak prajurit juga dapat mengenyam pendidikan yang seimbang. Kadang terbengkalai. Dengan sekolahnya bagus maka profesionalisme prajurit semakin meningkat,” kata dia.
Gatot berpesan kepada prajurit untuk menjaga bangunan-bangunan di Kompleks TNI, terlebih lagi yang sudah direnovasi. “Pesan saya kepada prajurit rumah-rumah ini dapat dipelihara sehingga masa baktinya bisa lebih panjang,” imbuhnya.
Renovasi tersebut merupakan kerja sama TNI dengan sebuah bank swasta. Gatot berterima kasih kepada pihak bank swasta tersebut yang bersedia bekerja sama dengan TNI dalam menyejahterakan kehidupan prajurit.
“Saya berharap kebersamaan ini terus berjalan terus saya ucapkan terima kasih. ungkap dia. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan pada Jumat (27/10) kemarin. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan penuh dengan senyuman.
SBY tiba di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017) sekitar pukul 14.00 WIB. SBY langsung disambut Mensesneg Pratikno begitu turun dari mobil Toyota Alphard hitam yang mengantarnya di sayap timur Istana Merdeka.
Jokowi yang sudah ada di beranda langsung menyambut SBY. Jokowi tampak memakai jas dan dasi merah, sedangkan SBY memakai batik cokelat. Tak lama setelah mereka duduk, pramusaji Istana membawakan dua cangkir teh yang disediakan untuk keduanya. Ada juga kudapan berupa lemper yang diletakkan di dua piring kecil. Jokowi lalu mempersilakan SBY mencicipi hidangan yang disediakan.
Keduanya lalu berbincang sambil minum teh di beranda. Jokowi dan SBY duduk bersebelahan di sofa yang sama. Posisi duduk keduanya menghadap halaman belakang Istana Merdeka, yang berhadapan langsung dengan bagian depan Istana Negara. Di belakang sofa terlihat jejeran 10 tiang bendera Merah-Putih. Sesekali keduanya tampak tersenyum.
Sekitar 10 menit berbincang di beranda, Jokowi dan SBY kemudian masuk Istana. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama sekitar 1 jam. Setelah itu, SBY meninggalkan Istana. Baik Jokowi dan SBY saat itu tak membeberkan isi pertemuan.
Pertemuan tersebut terkesan mendadak. Sejumlah elite Partai Demokrat (PD) mengaku tak tahu bahwa ada pertemuan dua tokoh politik ini.
“Saya di Makassar. Tidak tahu mengenai pertemuan dimaksud. Mohon maaf,” ujar Wasekjen DPP PD Rachland Nashidik saat dihubungi, Jumat (27/10).
Namun, pihak Istana mengatakan jika pertemuan SBY dan Jokowi tidak mendadak. Pertemuan itu sudah direncakan sejak sebulan lalu.
“Perlu disampaikan bahwa tadi itu bukan pertemuan mendadak. Jadi sejak sebulan yang lalu. Rencana pertemuan dua tokoh ini, Pak SBY dan Pak Presiden Jokowi sudah digagas sejak sebulan lalu,” kata Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10).
Pertemuan antara Jokowi dan SBY berlangsung secara empat mata. Salah satu topik bahasannya yaitu UU Ormas hingga kondisi aktual bangsa.
“Selain Perppu Ormas juga tadi disinggung berkaitan dengan situasi dan kondisi politik dan ekonomi bangsa ini,” imbuh Johan.
Seusai pertemuan tersebut, pengurus DPP Partai Demokrat menggelar rapat. Didi tak mengelak saat ditanya apakah pertemuan SBY dengan Jokowi membahas UU Ormas yang baru disahkan DPR.
“Aku kan mau meeting dulu di sana nanti, ya. Kita ada meeting di DPP-lah. Saya sendiri detailnya belum tahu ya,” ujar Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin.
PD pun menyebut, Jokowi sepakat usulan SBY terkait revisi UU Ormas. Pasalnya, SBY turut memberikan masukan tersebut kepada Jokowi.
“Pak SBY menyampaikan ke Presiden perlunya revisi UU Ormas, Demokrat siap. Pak Jokowi setuju,” ujar juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap 28 Oktober atau pada hari ini. Presiden Jokowi kemudian mengumpulkan pemuda dari seluruh Indonesia di Istana Bogor.
“Jadi hari ini pemuda ada yang dari Paskibra, Pramuka, atlet, atlet difabel, macam-macam. Ini perwakilan dari seluruh Indonesia,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Istana Bogor, Jl Ir H Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2017).
Jokowi nantinya akan berdialog dengan para pemuda itu. Beberapa di antara para pemuda itu sudah membuat sebuah rumusan yang nantinya akan disampaikan ke Jokowi.
“Tentunya nanti ada dialog itu. Kita ikuti saja,” imbuh Imam.
Di Istana Bogor juga dihadirkan para pelaku usaha muda yang telah sukses. Ada pula pemain skateboard yang nantinya akan unjuk gigi.
“Nantinya akan ada eksibisi dari para atlet bersama Pak Presiden. Ini luar biasa sekali jadi ini yang saya bilang ‘pemuda jaman now’ adalah yang seperti ini,” ungkap Imam. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Eks Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda menemui Presiden RI Jokowi di Istana. Jokowi menyampaikan selamat atas Pemilu di Jepang yang berjalan lancar.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat atas pemilu di Jepang yang baru saja berjalan dengan amat sukses,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).
Dalam Pemilu ini, PM Jepang Shinzo Abe meraih suara terbanyak. Dia berpeluang menjadi PM Jepang terlama karena terpilih untuk ketiga kalinya.
“Pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang telah berhasil menciptakan sebuah stabilitas politik di Jepang yang amat baik sekali,” ungkap Jokowi.
Jokowi didampingi oleh Menlu Retno Marsudi, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung, dan pengusaha sekaligus eks Mendag Rachmat Gobel.
Dilansir Japan Today, Senin (23/10), dari hasil penghitungan suara yang ditunjukkan TV TBS, koalisi Partai Demokratik Liberal (LDP) yang mendukung Abe meraih 311 kursi dari total 465 kursi majelis rendah. Media NKH memberitakan jika blok penguasa sangat mendekati perolehan dua pertiga suara mayoritas, meski ada juga yang memberitakan di bawah suara mayoritas. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada batasan waktu mengadili permohonan judisial review UU. Hal itu menampik tudingan pihak yang menarik gugatan Perppu Ormas di MK.
“Tidak ada satu aturan pun yang menyebutkan bahwa perkara Pengujian Undang-Undang penyelesaiannya dibatasi waktu. Kalau misalnya ditetapkan batas waktunya, itu bagi MK menjadi kurang optimal karena misalnya tergesa-gesa dalam memutus, padahal keterangan belum cukup. Karena batasan waktu kita harus cepat-cepat menyelesaikan. Itu berkaitan dengan kualitas putusan nanti,” kata juru bicara MK Fajar Laksono ketika dihubungi khatulistiwaonline Jumat (27/10/2017) pagi ini.
Selain itu, Fajar menjelaskan tidak adanya batasan waktu juga karena pengaruh MK sebagai pengadilan norma dan pengadilan opini. Sehingga tergantung masing-masing perkara.
“Aturan (waktu) di dalam undang-undang maupun di dalam hukum acara yang dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu tidak ditentukan batasnya. Pertimbangannya apa? Karena pertimbangan ini kan pengadilan norma, pengadilan opini yang membutuhkan waktu. Panjang pendeknya itu tergantung konstitusionalitas dalam perkara itu,” papar Fajar.
Lamanya sidang dinilai Fajar juga karena banyaknya pemohon. Sesuai dengan asas yang dipegang MK maka semua pihak mempunyai hak untuk didengarkan. Ia menilai wajar jika ungkapan pemohon yang menanggap sidang berlarut-larut mendapat teguran.
“Seinget saya itu ada kurang lebih 8 pemohon. Kalau kemudian 8 pemohon itu semua mengajukan ahli ya tentu MK berdasarkan asas audi et alteram partem (mendengarkan keterangan secara seimbang) praktis persidangan akan menjadi semakin panjang. Karena semuanya akan didengarkan, bukan karena berlarut-larut. Maka patut kiranya kalau ketua majelis menegur,” kata Fajar.
Penggugat yang mencabut perkaranya terdaftar dengan perkara nomor 50/PUU-XV/2017. Penggugat menampik bila dikatakan pihaknya mencabut perkara karena Perppu Ormas telah menjadi UU.
“Yang alasan kami sidang sudah berlarut-larut dan satu sisi melalui media massa kami dengar DPR telah menyetujuinya karena itu kami kecewa Yang Mulia. Makanya kami cabut Yang Mulia,” ujar kuasa hukum pemohon Rangga Lukita Deska.
Ketua Majelis Persidangan Arief Hidayat pun tak terima dengan pernyataan Lukita. Ia meminta pemohon menarik ucapannya itu. Arief mengatakan sidang berlarut karena banyaknya pemohon dan saksi serta keterangan ahli yang harus dihadirkan. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) 2017. Ketua Dewan Pengawas Walubi Murdaya Po menyambut kehadiran Jokowi.
Jokowi tiba di tempat acara, Hall B3, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (26/10/2017) pukul 09.10 WIB.
Jokowi nampak mengenakan batik corak hijau dan hitam. Nampak Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyertai Jokowi, ada pula anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto.
Ratusan orang di ruangan, termasuk di antaranya para biksu dan biksuni, menyambut Jokowi dengan berdiri dan bertepuk tangan. Dia kemudian berhenti di barisan kursi terdepan.
Lagu kebangaaan ‘Indonesia Raya’ dikumandangkan. ‘Hymne Walubi’ juga dikumandangkan sebagai penanda dibukanya acara tersebut. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Acara pengukuhan Kapolri Tito Karnavian sebagai Guru Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) diselenggarakan hari ini. Para pejabat Polri sudah berdatangan ke lokasi.
Acara pengukuhan ini diselenggarakan di Auditorium Mutiara STIK Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017)
Pantauan khatulistiwaonline, di lokasi sudah hadir mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring. Para pejabat Polri seperti Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto juga telah datang.
Berbagai karangan bunga dari sejumlah tokoh sudah memenuhi di depan Auditorium sampai sepanjang jalan kawasan STIK. Di antaranya dari Menristek Dikti M Nasir dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
Kapolri dalam acara ini akan melakukan orasi ilmiah agar mendapatkan gelar profesornya. Dia sebelumnya telah menyatakan kesiapannya.
“Saya sudah siap orasinya. Tanpa teks pun sudah oke,” ujar Tito di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (9/9) lalu. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Amanat Nasional (PAN) memilih sikap berbeda dengan pemerintah dan partai pendukungnya soal pengesahan UU Ormas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap itu sebagai hal yang biasa dalam demokrasi.
“Namanya demokrasi. Kalau Anda harus berpikir semua setuju, itu kembali ke Orde Baru. Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Nggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi,” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).
JK mengatakan tidak akan ada evaluasi terhadap PAN atas sikapnya yang berbeda dengan pemerintah soal UU Ormas.
“Tidak ada hubungan dengan ini. Evaluasi berhubungan dengan kinerja. Bukan dengan pertimbangan politik,” tegasnya.
Soal sikap PAN yang kerap bertentangan dengan kebijakan pemerintah sudah lama menjadi sorotan. PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK, bahkan mendapat jatah menteri, namun kerap berseberangan di DPR. Sebelumnya, soal UU Ormas, PAN juga berbeda pandangan dengan pemerintah tentang UU Pemilu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Amerika Serikat belum menjelaskan secara lengkap alasan menolak kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Penjelasan lengkap diperlukan, apalagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik.
“Jadi penjelasan itu bagi Pak Jokowi dan publik Indonesia kita butuhkan dan clear-kan karena ini tahun politik di Indonesia, kita mengharapkan AS memahami konteks di Indonesia jangan kemudian dia tidak mau sudah biarin saja. Sama saja tidak tanggung jawab dan membiarkan spekulasi liar beredar,” kata kata guru besar hukum internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat dihubungi khatulistiwaonline, Selasa (24/10/2017) malam.
Ia menyebut pernyataan AS selama ini hanya meminta maaf dan menjelaskan prosedur mengapa Gatot ditolak masuk ke AS. AS menyatakan telah memperbolehkan Gatot berpergian ke AS dan telah memesankan Gatot dengan nomor penerbangan lain.
Hikmahanto menyayangkan sikap AS belum menjelaskan alasan Gatot dilarang masuk ke wilayah AS karena biasanya orang yang dilarang masuk ke AS masuk kategori membahayakan.
“Indonesia harus minta penjelasan AS. Yang disampaikan Customs and Border Protection (CBP) USA baru menjelaskan prosedur kenapa dia sampai ditolak, kemudian dia diberangkatkan tapi tidak mau, tapi bukan dijelaskan kenapa nama Pak Gatot bisa masuk dalam larangan untuk masuk AS kan biasanya orang masuk AS itu karena membahayakan AS, dia teroris atau apa kita tidak tahu dia apa bahayanya,” ujarnya.
Sebelumnya, khatulistiwaonline mencoba menghubungi pihak CBP USA untuk meminta konfirmasi. Salah seorang juru bicara CBP AS, Daniel Hetlage, merespons permintaan konfirmasi dari detikcom pada Selasa (24/10). Dia menjawab mewakili Department of Homeland Security (DHS) atau Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat.
Menurut dia, pada Sabtu, CBP USA awalnya menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bahwa Jenderal Gatot akan berkunjung ke AS. Di Bandara Soekarno-Hatta, sesuai protokol keamanan Amerika Serikat, Jenderal Gatot pun menjalani serangkaian prosedur pemeriksaan.
“Upaya dilakukan oleh Customs and Border Protection AS dan Departemen Luar Negeri AS untuk mengatasi penolakan dan membersihkan penumpang untuk perjalanan sebelum penumpang tiba di bandara (AS),” kata Daniel.
Setelah itu, pihak CBP dan Kedubes AS di Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya pihak CBP dan kedutaan mencarikan tiket maskapai lain. Namun rombongan Gatot menolak bepergian ke AS.
Pihak Kedubes AS, Departemen Pertahanan AS, dan CBP lantas meminta maaf atas ketidaknyamanan Gatot beserta rombongan. Berikut ini penjelasan lengkap juru bicara CBP, Daniel Hetlage, kepada detikcom.
I’m responding on behalf of DHS so the below is attributable to a DHS spokesperson:
The U.S. Embassy in Jakarta informed the office of Indonesian General Gatot, who was scheduled to travel to the U.S. for a conference, that due to U.S. security protocols when he arrived at the airport he may be delayed in his ability to board his flight. Efforts were made by U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of State to address the boarding denial and clear the passenger for travel before the passenger arrived at the airport.
Unfortunately, he was denied boarding. The issue with his boarding approval was quickly resolved through coordination between the individual’s office, CBP, the U.S. Embassy in Jakarta and other U.S. government partners.
The passenger was rebooked on another flight and cleared to board. He chose not to travel. The U.S. Government is dedicated to ensuring that all persons traveling to the United States are screened and properly vetted. We regret that the passenger and his wife were inconvenienced. We are committed to our Strategic Partnership with Indonesia as a way to deliver security and prosperity to both our nations and continue working to further deepen that relationship.” (ADI)