JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Dua pesawat tempur TNI AU terpaksa mencegat (intercept) pesawat asing karena memasuki wilayah RI tanpa izin. Pesawat yang diusir itu merupakan pesawat komersial sipil Brunei yang diizinkan terbang oleh Singapura tanpa flight clearance (FC) dari Indonesia.

“Ini pesawat Royal Brunei, namun take off dari Singapura. Sipil komersial. Tidak punya FC (flight clearance),” ujar Kadispen TNI AU Marsma Novyan Samyoga saat dimintai konfirmasi, Kamis (1/11/2018).

Pengusiran pesawat asing itu terjadi di wilayah udara Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (31/10). Wilayah udara Kepri memang masuk dalam flight information region (FIR) 1 yang masih dikuasai oleh Singapura. Selain Kepri, FIR 1 menguasai wilayah udara Natuna.

“Yang seenaknya melepas keberangkatan pesawat apa pun dari Changi, karena dia yang kontrol FIR,” ujar Samyoga.

Ia mengingatkan kembali pentingnya pengambilalihan FIR 1 yang dikuasai Singapura. Apalagi Presiden Joko Widodo memberikan batas waktu dalam pengambilalihan FIR 1 itu agar wilayah udara RI tidak lagi dikuasai oleh negara lain.

“Padahal itu wilayah kedaulatan RI. Makanya pengambilalihan FIR adalah keharusan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua pesawat Sukhoi Su-27/30 TNI AU mengusir pesawat asing yang masuk wilayah udara NKRI. Pesawat itu diusir karena tidak memiliki izin terbang memasuki wilayah Indonesia.

“Dua pesawat Sukhoi Su-27/30 TNI AU siang tadi berhasil melakukan pencegatan dan pengusiran terhadap pesawat Airbus A-320 registrasi V8-RBT,” tulis TNI AU dalam akun Twitter resminya, @_TNIAU. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bawaslu dan KPU akan melakukan koordinasi terkait permasalahan daftar pemilih Pemilu 2019. Koordinasi ini akan dilakukan pagi ini.

“Iya rapat koordinasi terkait pemilih mulai pukul 10.00 WIB di Sari Pacific,” ujar Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, saat dihubungi, Selasa (30/10/2018).

Afif mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi terkait permasalahan daftar pemilih. Menurutnya, tidak hanya pemilih ganda namun juga diantaranya terkait daftar pemilih yang terdapat dalam lapas.

“Terkait pemilih, pemilih lapas, pemilih disabilitas, dan lain-lain yang intinya kami ajak untuk koordinasi,” kata Afif.

Dia mengatakan pihaknya juga mengundang lembaga lain yang bersangkutan. “Kami undang Dukcapil, Kementerian Hukum dan HAM, Kemensos dan Kementerian Kesehatan,” tuturnya.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Hujan deras tidak menyurutkan semangat para milenial untuk memperingati hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun hari ini di Bogor. Acara ini juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Acara digelar di Kafe Green Garden, Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Minggu (28/10/2018) pukul 21.25 WIB. Jokowi yang mengenakan parka warna oranye menyapa para milenial di lokasi.

Sekumpulan milenial yang hadir mengenakan kemeja warna putih. Mereka dibalut raincoat karena cuaca tengah hujan.

Tumpeng juga sudah disiapkan di lokasi. Jokowi masih menyapa para peserta yang hadir.

Sedianya, acara digelar di lapangan Kebun Raya Bogor pukul 20.00 WIB. Namun sampai saat ini acara dipindahkan di Kafe Grand Garden karena hujan deras.

Acara sumpah pemuda diperingati setiap tahunnya. Tahun lalu, Jokowi memperingati sumpah pemuda di Istana Bogor. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut impor merupakan langkah yang menghancurkan rakyat Indonesia sendiri. Menurutnya, Indonesia bisa bertahan dengan swasembada.

“Kita tidak perlu impor-impor lagi makanan. Impor-impor itu adalah sebetulnya langkah langkah yang menghancurkan rakyat Indonesia sendiri, menghancurkan petani-petani kita sendiri,” kata Prabowo saat memberi sambutan kepada relawan Rhoma Irama, di Soneta Record, Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Depok, Minggu (28/10/2018).

“Melemahkan perekonomian Indonesia karena kita kirim devisa yang langka ke luar negeri,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia bisa mengurangi impor dengan cara melakukan swasembada di tiga sektor. Tiga sektor yang dia maksud yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air.

“Harus swasembada pangan, dan pangan harus tersedia serta terjangkau untuk seluruh rakyat, lalu swasembada energi dengan menanam bahan bahan yang bisa menghasilkan energi, bahan bakar dari tanaman,” tutur Prabowo.

“Kalau sudah swasembada pangan dan energi, kita harus swasembada air, kita akan bikin Indonesia tidak kesulitan air. Ada teknologinya tinggal kehendak atau tidak,” sambungnya.

Menurutnya, swasembada ini bisa dilakukan bersama putra putri terbaik bangsa Indonesia yang membantu melaksanakan jalannya rencana itu.

“Cari putra dan putri terbaik bangsa Indonesia dari mana saja, tidak satu dua, kalau perlu non partai, yang penting orang itu pintar, cerdas, mampu dan jujur,” ujar Prabowo.(ADI)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala daerah menjadi sasaran KPK dalam beberapa waktu terakhir. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ada dua kepala daerah yang dijerat KPK.

Fakta itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan perilaku mereka yang kedapatan korupsi. Tjahjo pun mengingatkan agar para kepala daerah benar-benar menjaga diri dari rasuah.

“Kami menyesalkan ya. Baru belum dingin, masih memanas kembali,” ucap Tjahjo di sela menghadiri pelantikan kepengurusan Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

“Saya kira tolonglah, termasuk diri saya, saling mengingatkanlah. Hati-hati dengan area rawan korupsi,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo kemudian menyebut area rawan korupsi itu seperti jual beli jabatan, mekanisme hibah dan bantuan sosial, peraturan daerah retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta perizinan, termasuk soal proyek. Menurutnya, integritas para kepala daerah itu harus dikedepankan.

“Mari sadar diri saja termasuk saya juga mencoba sekuat tenaga bahwa jangan saya jual beli jabatan misalnya, saya main proyek, semuanya,” ucap Tjahjo.

“Karena ini menjadi sorotan KPK khususnya. Satu rupiah pun pasti akan dikejar oleh KPK. Ini menyangkut mental ya, mental apa yang harus kita bangun, saya kira semua pihak akan mendukung bagaimana proses pencegahannya dan pemidanaannya dan efek jera itu harus dinaikkan,” imbuh Tjahjo.

Kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK memang cukup intens terkait kepala daerah. Seperti pada Senin 15 Oktober 2018 ketika tim KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait suap proyek Meikarta. Menyusul kemudian pada Rabu 24 Oktober 2018 saat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap karena menerima suap soal jual beli jabatan.

Untuk itulah, Tjahjo menekankan kinerja inspektorat daerah sebagai pengawas untuk ditingkatkan. Dia juga mengaku sudah mengevaluasi aturan mainnya.

“Sudah, sedang dievaluasi, sudah selesai kok, tinggal PP (Peraturan Pemerintah)-nya saja yang diselesaikan,” ucapnya.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah ormas Islam selesai menggelar rapat di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Rapat menghasilkan kesepakatan bersama Ormas Islam.

Rapat berlangsung selama kurang lebih tiga jam di kediaman JK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018). Mereka membahas peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, yang dinyatakan polisi sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

JK bersama sejumlah ketua Ormas Islam kemudian keluar membacakan pernyataan sikap bersama. Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva, Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman, Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, Mohammad Siddik, Komaruddin Hidayat, dan Din Syamsuddin.

Berikut pernyataan sikap bersama sejumlah Ormas Islam di kediaman JK:

Pernyataan Bersama

Mengamati secara seksama peristiwa pembakaran bendera di Kecamata Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, bersama ini kami para Pimpinan Ormas Islam menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

1. Para pemimpin ormas Islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.

2. Para pimpinan ormas islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di kec. Limbangan Kab.Garut,dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikam permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali;

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah;

5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan pimpinan ormas islam ini disampaikan disertai doa dan harapan semoga allah swt senantiasa menjaga dan melindungi segenap bangsa indonesia.
(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK memastikan surat pemanggilan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak benar atau hoax. KPK pun akan mengejar pembuat surat palsu itu.

“KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu domba aparat penegak hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (26/10/2018).

Surat panggilan itu beredar dengan logo KPK di bagian kiri atas. Namun Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memastikan penomoran hingga stempel yang digunakan salah.

“KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” ujar Febri.

Surat panggilan palsu itu menyebut Tito dipanggil pada Jumat, 2 November 2018, untuk diperiksa sebagai tersangka. Di bagian bawah kanan surat terdapat hari dan tanggal dikeluarkannya surat, yakni 29 Oktober 2018. Ada stempel berwarna biru dan tanda tangan di bawah tanggal surat.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA) memerintahkah Jaksa Agung untuk merehabilitasi nama baik jaksa senior Chuck Suaryosumpeno. Sebab pencopotan Chuck dari Kepala Kejaksaan Tinggi dinilai cacat hukum.

“Saya belum bisa berkomentar terkait putusan MA tersebut. Sejatinya Putusan MA tersebut sangat luar biasa, namun mohon dipahami bahwa yang saya hadapi saat ini adalah pimpinan tertinggi institusi yang selama ini saya banggakan,” kata Chuck saat dihubungi, Rabu (24/10/2018).

Chuck dicopot berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-192/A/JA/12/2015 pada 2 Desember 2015. Jaksa Agung menilai tindakan Chuck selaku Ketua Satgassus Kejaksaan Agung pada 2012 tidak sesuai prosedur. SK itu digugat oleh Chuck dan menang di tingkat peninjauan kembali (PK).

“35 tahun saya mengabdi pada negeri ini melalui Kejaksaan, saya ingin suatu ketika Kejaksaan menjadi salah satu institusi kebanggaan rakyat, tempat mereka menyandarkan nasibnya saat keadilan tak lagi dalam genggaman,” tutur Chuck.

Selama 35 Tahun itu, Chuck merintis karier dari nol. Berdinas di berbagai daerah di pelosok negeri. Pengabdiannya seakan dianggap tiada karena penilaian sepihak.

“Tapi cita-cita saya terpaksa pupus hanya karena prasangka yang belum pasti kebenarannya,” ujar Chuck.

Bagi Chuck, perlawanan atas apa yang dialaminya adalah untuk pembelajaran positif kepada teman sejawat di Korps Adhyaksa. Meski butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Tidak mudah berhadapan dengan Pimpinan yang layaknya seperti orang tua sendiri, tapi saya lakukan ini agar tidak ada lagi rekan Jaksa dan Karyawan Kejaksaan yang memiliki nasib sama seperti saya,” ucap Chuck.

Putusan MA itu diketok oleh ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yodi M Wahyunadi dan Hary Djatmiko. Menurut majelis, Chuck tidak mengambil tindakan sendiri dalam perdamaian dengan para ahli waris Taufik Hidayat (Wing Tau Feng) melainkan sudah dengan persetujuan pimpinan yaitu Jaksa Agung Basrief Arie.

“Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-186/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan penggugat berikut segala hak dan kewajibannya sehubungan dengan kedudukan tersebut,” demikian bunyi putusan MA. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak untuk mengakhiri politik kebohongan dan mulai membangun politik pembangunan. Partai Gerindra meminta Jokowi segera menyiapkan hukuman bagi dirinya sendiri, jajaran timses, dan kabinet.

“Tolong sampaikan dengan sungguh-sungguh dan siapkan langkah sanksi jika tidak dipenuhi ajakannya. Ajakan dan sanksi berikan kepada dirinya sendiri, jajaran kabinetnya, jajaran tim suksesnya,” kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).

Sebab, Sodik menilai berita hoax dan bohong banyak diproduksi kubu Jokowi. Karena itu, dia mengibaratkan Jokowi seperti maling teriak maling.

“Karena selama ini pabrik hoax dan bohong ada di tempat-tempat tersebut, dengan gaya maling teriak maling,” ujarnya.

Sodik melanjutkan, Gerindra senantiasa menghadirkan politik yang sarat gagasan. Namun Gerindra kerap terganggu karena melayani serangan hoax dan fitnah. Ia pun menanti Jokowi mewujudkan ajakan mengakhiri politik kebohongan itu.

“Yang dilakukan Gerindra selama ini adalah politik visi, politik program. Tapi justru kami digoda, diganggu, dan pecahkan fokus harus melayani serangan-serangan hoax, dusta, dan fitnah,” sebut Juru Debat timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

“Gerindra akan menunggu dan melihat bukti nyata dari pernyataan tersebut, terutama dalam masa pilpres ini,” lanjut Sodik.

Lewat sebuah pidato, Jokowi berbicara tentang berpolitik yang santun dan membangun. Jokowi mengatakan, masa-masa politik kebohongan juga harus diakhiri. Tidak ada lagi politik yang merasa paling benar sendiri.

“Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Pembangunan bangsa untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan SDM bangsa yang unggul, yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Sehingga kemajuan Indonesia, kejayaan Indonesia betul-betul dapat terwujud,” kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. (NGO)