JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diprediksi akan pecah menjelang pemilihan umum presiden (Pilpres) tahun 2019. Situasi politik yang dinilai menguntungkan masing-masing partai diprediksi menjadi penyebabnya pecahnya KIH.
“Jadi ada beberapa faktor (yang membuat KIH pecah), yang pertama kalau koalisi itu bubar karena tergantung situasi politik. Ini akan menguntungkan siapa dan pihak yang mana,” ujar Pengamat politik dari Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (21/7/2017).
Rico memandang wajar jika partai koalisi KIH hingga hari ini masih terlihat solid. Hal ini karena posisi Jokowi yang sedang menjabat dinilai memiliki sumber daya yang unggul.
“Makanya wajar saja dia merapat, tetapi situasi nanti menjelang 2019 tidak bisa ditebak. Kita sudah belajar banyak dari Pilgub Jakarta kemarin, bahwa orang yang unggul di awal ternyata di akhir-akhir kemarin bisa kedodoran dengan berbagai macam sebab,” sebutnya.
“Saya ambil contoh saja, kemungkinan besar koalisi ini bisa pecah kalau kita membayangkan kalau situasi perekonomian yang tidak begitu baik. Contohnya kita bisa melihat sekarang sekarang ini, banyak data yang itu bisa mengancam kekhawatiran dari banyak orang tentang daya beli masyarakat yang turun. Kayak kemarin pusat-pusat perbelanjaan yang sepi, konsumsi yang melemah, hutang yang meningkat. Itu kan faktor-faktor ekternal yang mungkin itu sekarang ini belum dihitung. Tetapi kalau misalnya itu membesar dan tidak bisa dikendalikan situasi itu mungkin saja berubah,” tambahnya.
Rico juga memandang wajar jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum pasti mendukung Jokowi di Pilpres 2019. “Jadi kalau saya melihat, kalau high call nya sekarang ini benar kata PKB itu, belum pasti mendukung Jokowi,” ucapnya.
Sementara itu Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris menilai pernytaan PKB yang menyebut belum tentu mendukung Jokowi di Pilpres 2019 sebagai pernyataan individual. Faktanya PKB hingga hari ini masih setia mendukung kepemimpinan Jokowi-JK.
“Belum tentu mendukung Jokowi itu kan masih statement individual, bukan statement partai. Faktanya PKB menjadi bagian dari pendukung Jokowi, PAN juga sebetulnya masih menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi walaupun nanti beberapa bulan ke depan kita nggak tau misalkan Jokowi melakukan reshufle kabinet, PAN ditendang misalkan, kita kan tidak tau,” sebut Syamsuddin saat dihubungi terpisah, Jumat (21/7).
Menurut Syamsuddin peta koalisi Pilpres 2019 belum begitu terlihat hingga saat ini. Pengelompokkan peta koalisi di Pilpres 2019 dapat dilihat saat pengesahan undang-undang Pemilu di DPR beberapa waktu lalu.
“Belum kelihatan, ini kan baru undang-undang Pemilu, kalau menurut saya ini masih belum banyak berubah sih. Polanya masih sama. Artiya blok partai poltik yang setuju dengan opsi A malam itu ya untuk saat ini blok pendukung Jokowi. Sedangkan 4 partai politik lainnya, mungkin punya pilihan lain,” ungkapnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR sekaligus tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menghadiri paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu. Bahkan, ia yang mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU.
Novanto baru pertama kali menghadiri sidang paripurna sejak ditetapkan menjadi tersangka. Awalnya, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon. Namun, Novanto sempat memimpin sumpah jabatan anggota DPR.
Nah, ‘pergantian pemain’ antara Fadli dan Novanto baru terjadi di saat-saat akhir. Novanto memimpin sidang karena Fadli walk out dari pembahasan, mengikuti F-Gerindra. Otomatis, pimpinan sidang harus diambilalih ketua DPR.
Novanto saat itu ditemani Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah. Ketum Golkar itu memuji langkah Fahri yang tidak ikutan walk out, meski tidak sepakat soal presidential threshold.
“Terima kasih saudara, Fahri saya memberi apresiasi besar kepada sahabat saya saudara Fahri,” kata Novanto ke Fahri saat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat (21/7/2017).
Novanto yang berasal dari F-Golkar langsung bertanya kepada peserta sidang soal kelanjutan rapat. Kemudian, Novanto langsung bertanya soal opsi A yang akan disahkan dalam paripurna. Peserta sidang menyepakati.
“Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1. Apakah dapat disetujui?” tanya Novanto dari mimbar paripurna.
“Setuju….” jawab anggota di Paripurna.
Dengan demikian, pimpinan DPR yang menjadi ‘playmaker’ dalam pengesahan UU Pemilu adalah Novanto. Awalnya, diprediksi peran tersebut tetap dipegang Fadli. Kini, UU telah disahkan. Empat fraksi masih menolak UU tersebut dan akan menggugat ke MK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
RUU Penyelenggaraan Pemilu telah disahkan menjadi UU lewat paripurna DPR yang diwarnai aksi walk out. Sedikitnya ada 5 isu krusial di UU Pemilu yang menjadi pijakan untuk Pemilu 2019 mendatang. Apa saja?
Lima isu krusial dalam RUU Pemilu adalah ambang batas presidential atau presidential threshold, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu.
Dalam paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam pada Jumat (21/7/2017) tadi, UU Pemilu sudah disahkan dengan isu krusial dari opsi A. Berikut isinya:
1. Presidential Threshold: 20-25 Persen
Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.
2. Parliamentary Threshold: 4 Persen
Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan.
3. Sistem Pemilu: Terbuka
Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.
4. Dapil Magnitude: 3-10
Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati.
5. Metode Konversi Suara: Sainte Lague Murni
Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan menyiapkan posisi strategis bagi Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan yang dirotasi menjadi Asisten Operasi (Asops) Kapolri. Menurut Tito, rotasi akan dilakukan besar-besaran di akhir tahun 2017 ini.
“Nanti akhir tahun ada rotasi, Pak Irwasum, lain-lain ya, ada rolling di tingkat tiga, saya sudah sampaikan Insyaallah prioritas untuk beliau,” kata Tito di gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (20/7/2017).
Namun, Tito tidak menyebut secara detail mengenai posisi yang akan diemban oleh Iriawan nantinya. Dia hanya menerangkan bahwa Iriawan akan diprioritaskan untuk dipromosikan sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya di Polda Metro.
“Insyaallah, akhir tahun ini ada beberapa rotasi besar bintang tiga, mudah-mudahan kita akan memberikan promosi, sebagai penghargaan,” terangnya.
Selain itu, Tito menjelaskan Iriawan diganti karena polri mempunyai agenda-agenda penting yang membutuhkan dukungan tenaga Iriawan ke depannya.
“Saya memerlukan beliau untuk posisi yang lebih penting,” jelasnya.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Iriawan sebab telah bekerja dengan baik selama di Polda Metro. Bahkan, di masa kepemimpinan Iriawan, Polda Metro berhasil mengungkap sabu 1 ton dan paling besar dalam sejarah.
“Saya anggap sangat sukses pak Kapolda, penangkapan kasus-kasus besar, cukup besar, ini narkotika, dalam sejarah pengungkapan narkotika terbesar, di jamannya pak Kapolda Metro, pak M Iriawan,” tuturnya.
Sebelumnya, Kapolri melakukan pergantian jajaran perwira tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1768/VII/2017 Kamis (20/7/2017). Irjen M Iriawan dimutasi ke posisi Asisten Operasi (Asops) Kapolri. Posisi Iriawan akan digantikan oleh Irjen Idham Aziz yang saat ini menjabat sebagi Kadiv Propam Polri. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengambilan keputusan RUU Pemilu di rapat paripurna DPR hari ini diprediksi bakal sengit hingga berujung voting. Fraksi-fraksi di DPR kemudian mewajibkan anggotanya hadir di DPR hari ini.
Kehadiran anggota DPR penting karena voting dilakukan dengan metode one man one vote. Hilangnya anggota tentu akan merugikan fraksi saat pengambilan suara di isu krusial RUU Pemilu.
Dua kekuatan di DPR saat ini sedang adu kuat di RUU Pemilu, terutama soal presidential threshold. Pemerintah dan koalisinya ingin presidential threshold 20-25% sementara parpol di luar pemerintah menolak opsi itu. Suara PKB dan PAN diperebutkan oleh dua kekuatan itu.
Kewajiban anggota untuk hadir di paripurna RUU Pemilu ini bahkan menjadi keputusan rapat pleno Golkar. Hal itu untuk mengamankan suara saat voting.
“Masih ada perbedaan (antarfraksi), bahkan dalam rapat pleno Pansus menelurkan lima opsi. Itu artinya lapangan itu masih terbagi-bagi. Dan karena itu, diproyeksikan voting,” jelas Sekjen Golkar, Idrus Marham.
PKB juga mewajibkan anggotanya hadir hari ini. Bahkan, ada sanksi bagi yang mengabaikan.
“Langsung kita (partai) pindah komisi,” tegas Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Kewajiban yang sama juga diterapkan oleh PAN. “Itu nggak usah diwajibkan, kan kewajiban. Namanya paripurna kan harus hadir, absen,” jelas Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Pengambilan keputusan di paripurna RUU Pemilu hari ini akan menjadi pijakan parpol menyusun strategi di Pemilu 2019. Akan sesengit apa jalannya? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gugatan Basuki Tjahaja Purnama ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK memerintahkan pemerintah agar mengatur ulang cuti pentarahana karena dengan UU yang berlaku cuti bagi pentahana terlalu lama.
Di dalam Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada, calon petahana wajib cuti selama masa kampanye atau empat bulan. Mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Ahok yang kala itu Gubernur DKI dan kembali mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI keberatan dan menggugat ke MK.
Menurutnya, cuti yang terlalu lama itu membuat roda pemerintahan tidak efektif. Seperti pembahasan APBD 2017 yang telah mencapai kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), maka akan terjadi kekacauan konstitusi jika penjabat gubernur boleh menandatangani APBD.
MK sependapat dengan Ahok, tetapi menolak tuntutan Ahok agar pasal itu dihapus.
“Menolak permohonan pemohon,” putus MK sebagaimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
MK sependapat dengan Ahok karena cuti petahana yang terlalu panjang membuat roda pemerintahan tak efektif.
MK menyatakan pemerintah perlu mengatur ulang tata cara cuti petahanan lebih efektif. Karena cuti panjang sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, baik di Pusat maupun di Daerah. Apabila dikembalikan kepada tujuan dimasukkannya ketentuan cuti a quo, yaitu mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan itu.
“Walaupun pengaturan tentang cuti merupakan legal policy pembentuk undang-undang, untuk kebutuhan pengaturan ke depan pembentuk undang- undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana,” ujar MK. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan memimpin sidang paripurna hari ini setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nyatanya, rapat Paripurna hari ini yang membahas pertanggungjawaban APBN 2016 tak dipimpin oleh Novanto.
Rapat paripurna digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017) pukul 11.20 WIB. Paripurna pun dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.
“Agenda hari ini yaitu tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016,” ujar Taufik saat membuka rapat.
Rapat kali ini dihadiri oleh 311 anggota DPR termasuk yang izin. Selain itu, agenda rapat yaitu pelantikan anggota DPR RI.
Seperti diketahui, Novanto saat ini berstatus sebagai tersangka kasus e-KTP. Ia awalnya dijadwalkan memimpin paripurna.
“Bapak pimpin rapat. Sedang on the way ke sini,” ujar juru bicara Golkar, Nurul Arifin, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Salah satu perdebatan Perppu 2/2017 tentang Pembubaran Ormas yaitu alasan kegentingan yang memaksa untuk dikeluarkannya Perppu. Bagaimana dalam kacamata hukum perundang-undangan?
Dari sudut pandang hukum perundang-undangan, untuk menilai apakah perppu konstitusional atau inkonstitusional, maka dapat digunakan 2 tolok ukur yaitu tolok ukur formil dan tolok ukur materiil. Ukuran formil perppu salah satunya menilai konteks lahirnya sebuah Perppu, apakah genting atau tidak.
“Tafsir ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai syarat dapat ditetapkannya Perppu terpenuhi, maka hal tersebut dapat merujuk kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang di dalamnya telah membuat penafsiran yang mengikat perihal makna ‘kegentingan yang memaksa’ tersebut,” kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono kepada khatulistiwaonline, Senin (17/7/2017).
Menurut putusan MK itu, kondisi kegentingan yang memaksa adalah:
1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
“Penafsiran kegentingan yang memaksa tersebut dalam kasus Perppu Perubahan UU Ormas sesungguhnya telah terpenuhi mengingat secara faktual saat ini terdapat organisasi masyarakat yang ideologi dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Bayu.
Alasan formil di atas dinilai sebagai legal formal yang sah dan cukup kuat melegitimasi Perppu Pembubaran Ormas.
“Keberadaan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 meski pun telah melahirkan tuntutan dari masyarakat secara luas untuk membubarkannya namun dengan UU Ormas yang lama tidak dapat dibubarkan mengingat UU Ormas yang lama yaitu UU 17/2013 khususnya Penjelasan Pasal 59 ayat 4, ternyata hanya mengatur yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme,” ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.
Nah, bagaimana bila ada Ormas yang ingin mengganti ideologi negara, tetapi bukan dengan ateisme dkk? Hal itu dinilai yang belum terakomodasi dalam UU 17/2013 sehingga muncul Perppu 2/2017. Alasan tersebut dalam ranah hukum disebut alasan materil lahirnya Perppu.
“Ke depan, seiring perkembangan zaman, sangat mungkin akan muncul ormas-ormas baru yang mengusung paham-paham lain yang tidak dapat didefinisikan saat ini. Namun paham tersebut ingin mengganti Pancasila. Misalnya ormas yang mengusung ideologi melegalkan perkawinan sejenis dan lain-lain,” pungkas Bayu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aliran sesat membuat heboh warga Kampung Bojong, Desa Cipacing, Sumedang, Jabar. Aliran itu mengajarkan pengikutnya untuk salat menghadap ke arah matahari. Menanggapi itu, MUI minta tokoh agama di daerah Sumedang meluruskan penyimpangan ini.
Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Prof HM Baharun menegaskan, jika aliran di Sumedang tersebut mengajarkan salah menghadap ke matahari dan bukan ke Kakbah maka itu merupakan aliran sesat dan menyesatkan.
“Jika benar aliran yang di Sumedang itu mengajarkan salat menghadap ke matahari, bukan ke Kakbah sebagaimana diajarkan dalam pokok syariah, maka jelas aliran ini sesat dan menyesatkan,” ujar Baharun kepada khatulistiwaonline, Sabtu (15/7/2017).
Baharun meminta para uztaz dan kiai di wilayah Sumedang untuk meluruskan penyimpangan aliran ini.
“Kewajiban para kiai dan Ustaz di sekitarnya untuk meluruskan penyimpangan ini,” ucapnya.
Dia juga meminta kepada tokoh agama setempat jika para pengikut aliran salah menghadap matahari tidak mau diinsyafkan maka hal itu harus dilaporkan ke polisi.
“Jika tidak mau diinsafkan maka tokoh masyarakat di sana kami imbau harus melapor polisi agar diambil tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Sebelumnnya diberitakan, warga Kampung Bojong, Desa Cipacing, Sumedang, Jabar digegerkan dengan dugaan aliran sesat. Aliran itu diduga dipimpin oleh perempuan bernama Elah yang menyuruh pengikutnya untuk salat menghadap matahari.
Ketua RW 15 Kampung Bojong, Engkus mengatakan, aliran yang diajarkan Elah di Kampung Bojong sudah tercium sejak 2015. Setelah beberapa hari lalu warga sekampung heboh, Engkus mengatakan, Elah tidak diketahui keberadaannya.(MAD)