JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bentuk tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi) dan Nawacita Jilid II sedang dimantapkan koalisinya. Begini gambarannya.

“Ketua tim dibantu sembilan wakil ketua dari representasi parpol. Bendahara dibantu beberapa, jadi timnya tim besar. Dibawahi 10 direktorat. Kami harapkan tim yang diisi mumpuni, sembilan partai dan relawan akan saling mengisi dan melengkapi dalam pemenangan Jokowi,” ujar Sekjen NasDem Johnny G Plate seusai rapat di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8) malam.

Sejumlah nama dari koalisi Jokowi pun disebut-sebut akan mengisi jabatan di tim pemenangan Jokowi. PDIP sebagai partai pendukung utama Jokowi, mengajukan tiga nama sebagai kandidat ketua tim pemenangan.

“Kalau menurutku Mas Pram (Pramono Anung), Mba Puan (Puan Maharani Kiemas) atau Mas Tjahjo (Tjahjo Kumolo) karena kan harus bisa mengkoordinasi yang dalam internal dan eksternal kan,” sebut politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.

Alasannya, tiga sosok itu disebut Eva memiliki relasi yang luas dan potensi yang baik.”Itu kan sosok yang sudah ada di kabinet, yang relasinya sudah luas dan punya potensi untuk bisa, trust dapet.
Kalau Pak Sekjen Hasto kan mungkin bersama ketum-ketum yang lain, internal kan,” uajrnya.

Tak hanya itu, PKB juga mengajukan sejumlah nama kadernya yang dipastikan akan menjadi bagian dari tim pemenangan Jokowi. Salah satunya adalah eks Menteri Desa, Percepatan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.

“Ada Pak Marwan. Ada Pak Lukman Eddy. Ada banyaklah,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat ditanya soal direktorat tim pemenangan.

Tak kalah, NasDem turut menyodorkan nama yang akan ditugaskan dalam tim pemenangan tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudo Husodo diusulkan masuk di dewan 10 direktorat tim pemenangan Jokowi.

“Pak Siswono juga akan diusulkan,” ungkap Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.

Partai Golkar juga mengajukan 10 nama untuk masuk tim pemenangan Jokowi. Nama Akbar Tandjung masuk daftar usulan. Sama halnya dengan Golkar-PKB-NasDem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga memajukan tiga kadernya untuk membantu pemenangan Jokowi, di antaranya Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman, jubir PSI Guntur Romli, dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PSI Sumardy.

“Ada kita siapkan, Pak Agus Gumiwang, Hajriyanto Y Thohari, Pak Akbar Tandjung juga di dewan penasihat mungkin, sama Agung Laksono, di samping ketum sendiri ya tentunya. Kemudian ada Noor Achmad kalau tidak salah sekarang, jabatannya Sekretaris MUI, ya,” kata Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyebut personel di tim pemenanhan Jokowi bukan hanya dari parpol. Ia mengungkapkan, dari kalangan profesional dan relawan pun akan dilibatkan.

“Ada juga yang nanti dari profesional. Karena itu kan level pelaksana teknis, orang partai kan belum tentu punya keahlian di bidang yang diperlukan. Yang disiapkan yang tadi telah disampaikan usulan nama-namanya itu idealnya di dewan penasihat, itu kan semua ketum partai,” sebut Arsul di lokasi yang sama.

Namun, ia belum mau membocorkan nama-nama yang akan masuk di 10 direktorat dalam tim tersebut. Personel yang ada saat ini, dikatakan oleh Arsul, baru sampai pada level sekjen dan ketum-ketum yang nantinya ada di dewan pengarah.

“Para sekjen itu bersama-sama dengan sekretaris tim kampanye nasional itu ada di command and control sections. Di seksi atau bagian komando dan pengendalian. Dan para wakil ketua umum wakil-wakil partai itu di wakil ketua tim kampanye nasional,” sebutnya.

Tak hanya itu, pertemuan 9 sekjen koalisi Jokowi juga membahas mengenai tugas tim ahli dalam pemenangan Jokowi. Tugas tim ahli ini termasuk untuk menyusun Nawacita Jilid II Jokowi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Nawacita yang tengah digodok tersebut akan menjadi visi-misi yang jauh ke depan.

“Terhadap visi-misi capres dan cawapres, kami membuka masukan dari para tokoh masyarakat, termasuk hari ini bagaimana Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haedar Nashir memberikan masukan dan kami anggap sesuatu yang inspiring dan masukan-masukan itu sangat penting karena akan mempertajam seluruh visi-misi paslon,” tutur Hasto.

Sementara Golkar mengajukan konsep Indonesia 4.0 dalam rumusan Nawacita Jilid II tersebut. “Partai Golkar itu memiliki konsep tentang Indonesia Making 4.0. Itu juga akan dimasukan di dalam Nawacita Jilid II,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan di kesempatan yang sama.

Tak kalah dengan Golkar, NasDem pun ikut memberikan ide soal restorasi Indonesia dan menghidupkan kembali Trisakti dalam Nawacita Jilid II. Johnny menuturkan, Indonesia 4.0 juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan.

“Program berhubungan restorasi Indonesia dan menghidupkan Trisakti,” kata Johnny.

Sekjen PPP Arsul Sani pun angkat bicara, terkait rumusan Nawacita tersebut. Ia mengaku memberikan usulan program keummatan agar dimasukkan dalam Nawacita Jilid II.

“Kita menempatkan program lebih penting daripada orang (cawapres) karena itu PPP partai Islam memasukan juga, PPP menyampaikan tentang program keummatan,” ujar Arsul di gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8).(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan pihaknya sedang membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945. Pembahasan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 16 Agustus 2018.

“Jadi MPR sudah sepakat panitia ad hoc 1 dan panitia ad hoc 2 bidang pokok haluan negara dan rekomendasi, Tap MPR, dan tata tertib,” ucap Zulkifli Hasan dalam sambutan diskusi ‘Quo Vadis Konstitusi Kita?’ di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan, Jakarta, Sabtu (4/8/2018).

Setelah itu, Zulkifli menyebutkan perlu adanya keputusan politik terhadap Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai politik. Apabila pembahasan itu tidak disetujui akan menjadi bahan untuk pimpinan MPR mendatang.

“Setelah jadi bahan tergantung putusan politik presiden dan pimpinan parpol kalau setuju kita akan amendemen,” tutur dia.

Selain itu, Zulkifli berbicara mengenai demokrasi Pancasila yang saat ini menghasilkan kesenjangan dan kegaduhan. Ia kemudian mencontohkan pilkada serentak di Jawa Barat yang banyaknya saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dibayar negara dan partai politik.

“Demokrasi pancasila kita menghasilkan kesenjangan kegaduhan dan merasakan saat ini. Kemarin kita pilkada di Jabar saksi Rp 100 ribu tidak dibayar negara dan parpol tidak boleh cari dana. Kalau belum kena KPK soal waktu saja jadi perlu disempurnakan,” jelas dia. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU membuka pendaftaran capres-cawapres pada Pilpres 2019. KPU bersolek hingga memperketat pengamanan.

Pantauan khatulistiwa, Gedung KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, masih sepi, Sabtu (4/8/2018). Polisi sudah melakukan apel kesiagaan. Sedangkan kendaraan taktis terparkir di luar gedung.

Spanduk bertuliskan’Selamat Datang Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019′ sudah dipasang. Sejumlah petugas tampak membereskan tenda yang disediakan bagi para pengantar capres-cawapres.

Masuk ke bagian dalam gedung KPU, lantai tangga menuju ruang pendaftaran sudah terlihat rapi dialasi karpet biru. Pendaftaran akan dilakukan di ruang sidang KPU di lantai dua.

Sesuai tahapan yang ditentukan KPU, pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada hari ini hingga tanggal 10 Agustus 2018. Pendaftaran ini akan dibuka sejak pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Sedangkan pada hari terakhir pendaftaran (10/8) akan dibuka hingga pukul 24.00 WIB. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintah terus bersolek menyambut gelaran Asian Games 2018. Salah satunya dengan menggagas acara bernama Harmoni Indonesia.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menjadi penyelenggara acara. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, ada 3 tujuan digelarnya acara ini

“Pertama untuk merajut dan memperkokoh kebangsaan. Kita juga ingin menyukseskan Asian Games 2018,” kata Nasir dalam jumpa pers di Kemristekdikti, Jl Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Tujuan berikutnya digelarnya acara ini, menurut Nasir, adalah untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 2018. Agar acara sukses, Harmoni Indonesia akan melibatkan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di 34 provinsi. Acara ini sendiri bakal digelar pada 5 Agustus 2018 mendatang.

“Perguruan tinggi kami libatkan se-Indonesia. Kami punya 7 juta mahasiswa dari Aceh sampai Papua. Acara akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia, lagu perjuangan. Akan kami dorong terlibat perguruan tinggi di Indonesia,” sebut Nasir.

Para rektor perguruan tinggi se-Indonesia disebut Nasir telah dipanggil. Acara mengambil tempat di parkir timur Gelora Bung Karno (GBK). Presiden Joko Widodo akan hadir langsung untuk ikut bernyanyi. Komposer Addie MS akan memimpin paduan suara massal ini.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto menegaskan, acara ini merupakan gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu tujuan acara memang menyambut Asian Games 2018.

“Jadi Harmoni Indonesia adalah gagasan Bapak Presiden. Tujuannya untuk merajut kebangsaan dan membangun persatuan Indonesia. Kedua, sosialisasi Asian Games,” jelas Sidarto.

Sidarto lanjut menjelaskan perihal pemilihan lokasi acara. Parkir timur GBK diambil karena pertimbangan estetika.

“Kenapa di parkir timur GBK, karena background gedung GBK sangat megah. Panggungnya di sana. Ini gagasan dari Presiden sendiri,” ucap Sidarto.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran capres-cawapres 2019. Saat pendaftaran nanti, ketua umum dan sekjen tiap parpol pengusung harus hadir.

“Dalam pencalonan presiden inikan pimpinan politik kan harus datang bersama dengan calonnya. Ketum dan sekjen harus hadir pada saat pendaftaran, masing-masing parpol,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

Hasyim mengatakan pendaftaran capres-cawapres berbeda dengan pendaftaran parpol peserta pemilu. Saat pendaftaran capres-cawapres para pimpinan parpol pengusung paslon harus datang bersamaan.

“Berarti berbeda dengan pendaftaran partai masing-masing datang sendiri, kalau ini kan harus datang bersamaan,” ucap Hasyim.

Hasyim berharap parpol dapat menyampaikan ke KPU siapa saja yang akan datang untuk mendaftarkan. Parpol diminta menyampaikan informasi ini minimal sehari sebelum pasangan calon didaftarkan.

“Siapa yang akan hadir itu harus diorganisir supaya disampaikan atau didaftarkan ke KPU, baiknya sebelum jadwal pendaftaran. Kalau jadwal pendaftaran tanggal 4 (Agustus) maka kemudian tanggal 3 Agustus sebelum itu, atau setidaknya sehari sebelum pasangan calon didaftarkan,” katanya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 pasal 13 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang isinya sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(3) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta. JK tampak ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JK tiba di Wisma Atlet, Jalan Sunter Jaya 1, Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/8/2018) sekitar pukul 08.10 WIB.

JK berikutnya diantar melihat-lihat kamar atlet di lantai 6. Selain Anies, tampak menenami JK di antaranya Menpora Imam Nahrawi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Syafruddin selaku Ketua Kontingen, dan Ketua pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC) Erick Thohir.

Setelah meninjau Wisma Atlet, JK diagendakan meninjau Pelatnas Atletik di Pintu Satu Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Setelah itu, JK juga akan meninjau venue Pelatnas Aquatic dalam hal ini venue olahraga polo air dan renang indah yang juga berlokasi di GBK.

Masih di Kompleks GBK, JK selanjutnya akan meninjau Workshop Kostum dan Properti Opening dan Closing Ceremony Asian Games 2018. Sebagai agenda terakhir di GBK, JK akan menggelar rapat koordinasi dalam rangka pengamanan, persiapan, dan pelaksanaan Asian Games 2018.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting. JK mencontohkan kemacetan yang terjadi di Jakarta merupakan indikator kemajuan tapi tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.

Hal ini disampaikan JK saat membuka lokakarya pembangunan infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

“Masalah infrastruktur di Indonesia tentu masalah yang sangat penting. Tapi infrastruktur itu di mana pun penting,” ujar JK dalam sambutannya.

JK lalu menyebut Amerika sebagai negara maju juga akan membangun infrastruktur jika terjadi masalah ekonomi. Demikian halnya dengan negara maju lainnya.

“Apalagi di negara kita yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan. Salah saru cirinya, di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tapi tidak dilengkapi infrastruktur, itu contoh yang paling sederhana,” kata JK.

Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur, salah satunya melalui APBN, APBD, dan peran sektor swasta. Namun swasta juga harus mendapatkan keuntungan ekonomi

“Swasta tentu mempunyai batasan. Batasannya ialah dua hal di sini, economic viable (keuntungan ekonomi) tentu keduanya. Swasta biasanya yang ikut kalau business viable,” ucapnya.

Namun tidak semua infrastruktur merupakan economic viable maupun business viable. Salah satunya pengairan, yang merupakan economic viable tapi bukan business viable.

“Jalan desa, jalan kabupaten, tetap sangat penting, tetapi secara bisnis tentu sulit. Tetapi bikin jalan tol, bikin pelabuhan, pelabuhan udara, listrik, semuanya tentu dapat dihitung,” tuturnya.

Untuk itu, kerja sama pemerintah dengan badan usaha bukan lagi hal yang baru. “Itu semua juga menjadi gabungan daripada kemampuan swasta buat kerja sama dengan pemerintah untuk membangun struktur yang dibayar kemudian,” imbuhnya. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) goblok. Alhasil, 9 hakim konstitusi melayangkan nota keberatan ke OSO. Sikap kenegarawanan OSO dipertanyakan.

“Mestinya pimpinan lembaga negara menjaga dirinya dari sikap-sikap ‘jalanan’,” kata Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, Rabu (1/8/2018).

Pernyataan OSO itu disampaikan dalam sebuah talkshow di televisi nasional. Ia mengomentari dan tidak sependapat dengan putusan MK yang melarang pengurus parpol jadi DPD. Namun komentar ‘goblok’ itu dinilai berlebihan.

“Untuk itu anggota DPD lainnya dapat menindak sikap jalanan itu dengan melaporkannya sebagai pelanggaran etik,” cetus Feri.

Adapun langkah MK yang menyurati OSO, merupakan langkah tepat. Lembaga yudikatif tidak antikritik, tapi tetap harus dijaga marwahnya.

“Menurutku tindakan MK sudah sangat tepat karena kewibawaan MK perlu dijaga. Tidak terima putusan MK dibolehkan, bahkan MK juga terbuka untuk dikritik, tetapi menghina peradilan (contempt of court) adalah pidana,” pungkas Feri.

Sementara itu, pihak DPD langsung menyurati MK untuk menjawab keberatan tersebut.

“Prinsipnya, Pak Oesman Sapta sangat menghormati hukum, termasuk putusan tersebut. Pernyataan itu, tak bermaksud menghina atau merendahkan kehormatan dan kewibawaan MK, Hakim Konstitusi, maupun putusan-nya,” ujar Plt Sekjen DPD Ma’ruf Cahyono.(DON)