JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 1.300 sertifikat tanah untuk warga Lampung hari ini. Jokowi memakai kain tapis khas Lampung saat membagikan.
“Tadi di Lampung ada 264 ribu yang akan dibagikan. Di Lampung ada 30 ribu yang akan diberikan, sebagian sudah, sebagian di bulan November dan Desember ini. Dan hari ini ada 1300 yang diberikan kepada bapak ibu sekalian,” ujar Jokowi di Lapangan Tenis Indoor Pemda Lampung Tengah, Lampung, Jumat (23/11/2018).
Jokowi menitipkan pesan bahwa sertifikat harus dirawat dengan baik. Sertifikat juga boleh dijadikan agunan asalkan dikalkulasikan saat hendak dibalikkan.
Dalam kesempatan ini, Jokowi menitipkan pesan untuk menjaga persatuan kepada warga. Jangan sampai, kata Jokowi, warga bermusuhan karena pesta demokrasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meluruskan seputar isu hoax. Salah satunya tuduhan kriminalisasi ulama.
“Ada kriminalisasi ulama, saya tiap hari dengan ulama. Tiap hari, tiap minggu keluar-masuk pondok pesantren kok. Kriminalisasi yang mana? Jangan isu seperti ini yang dipercayai, berbahaya sekali kita nanti,” ucapnya.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Ia menggantikan Jenderal Mulyono.
Pelantikan Andika dilakukan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). Pelantikan Andika dihadiri sejumlah menteri dan pejabat.
Jokowi membacakan sumpah jabatan, yang kemudian diikuti oleh Andika. Pelantikan Andika ini sesuai dengan Keppres Nomor 97/TNI Tahun 2018, yang ditandatangani pada 22 November 2018. Andika kemudian diambil sumpahnya secara Islam oleh Jokowi.
“Demi Allah saya bersumpah… bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan Andika. Setelah membacakan sumpah, dia menandatangani berita acara pelantikan.
Para pejabat yang hadir antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menperin Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, hingga Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.
Nama Andika sebelumnya santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika sebelum ini menjabat Pangkostrad.
Andika juga pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan pernah menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi V DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi dan jajaran. Rapat membahas jatuhnya Lion Air nomor penerbangan JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang.
Rapat digelar di ruang kerja Komisi V DPR, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018). Selain Menhub Budi, hadir Kabasarnas Marsekal Madya M Syaugi, Kapusdokkes Polri Brigjen Arthur Tampi, Dirut Jasa Raharja Budi Rahardjo, BMKG, mitra perhubungan udara serta dari pihak asuransi. Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis.
Rapat dibuka Fary dengan meminta semua pihak mendoakan korban Lion Air PK-LQP. Menurut Fary, insiden ini harus disikapi dengan pembenahan manajemen penerbangan udara.
“Marilah kita ambil hikmah dan pelajaran berharga memperbaiki sistem dan mekanisme aturan yang ada,” sebut Fary.
Fary menyebut usai kejadian tersebut, banyak komentar mengenai kemungkinan penyebab jatuhnya pesawat. Namun, semua itu disebutnya hanya asumsi dan pendapat pribadi. Karena itu, dia mengundang Menhub untuk meminta penjelasan resmi.
“Faktor manusia atau human error, cuaca atau kondisi pesawat. Kami ingin penjelasan resmi Menhub selaku regulator mengenai hal berkaitan musibah JT 610,” sebutnya.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan ditahan oleh penyidik KPK. Romigo menjadi kepala daerah ke-37 yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Romigo terjaring OTT KPK di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu 17 November 2018. Dalam OTT tersebut, penyidik KPK menyita duit Rp 150 juta.
KPK kemudian menetapkan Romigo sebagai tersangka yang diduga menerima suap terkait proyek milik Pemkab Pakpak Bharat. “KPK telah meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka diduga sebagai penerima RYB, DAK. Dan HSE,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 18 November 2018.
Remigo diduga menerima duit suap Rp 550 juta. Uang itu diduga untuk keperluan pribadi dan mengamankan kasus istrinya di Medan. “Saudara RYB diduga menerima Rp 550 juta dari perantara pada 3 kesempatan, tanggal 16 November sebeaar Rp 150 juta, kemudian 17 November Rp 250 juta, kemudian yang tadi malam 5 menit sebelum jam 12 saudara RYB menerima Rp 150 juta,” kata Agus.
Remigo dan dua tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Romigo lalu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 12 jam mulai Minggu 18 November 2018 sekira pukul 14.30 WIB hingga Senin 19 November 2018 pukul 02.53 WIB. Pria yang tercatat memiliki harta Rp 54 miliar ini tampak mengenakan rompi oranye saat meninggalkan gedung KPK dan resmi ditahan KPK.
Selain Remigo, KPK mengamankan 5 orang di Medan dan Jakarta. Kini, 6 orang itu masih berstatus sebagai saksi. KPK memiliki waktu 1x 24 jam sebelum menentukan status para pihak yang diamankan tersebut.
Berikut 37 kepala daerah yang terkena OTT KPK:
1. Amran Batalipu, Bupati Buol
2. Muh. Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal
3. Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas Kalimantan
4. Rachmat Yasin, Bupati Bogor
5. Yesaya Sombuk , Bupati Biak Numfor
6. Ade Swara, Bupati Karawang
7. Ojang Suhandi, Bupati Subang
8. Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin
9. Atty Suharty Tochija, Wali Kota Cimahi
10. Sri Hartini, Bupati Klaten
11. Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu
12. Achmad Syafii, Bupati Pamekasan
13. Siti Mashita Soeparno, Wali Kota Tegal
14. OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batu Bara
15. Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu
16. Tb Iman Ariyadi, Wali Kota Cilegon
17. Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk
18. Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah
19. Nyono Wiharli Suhandoko, Bupati Jombang
20. Marianus Sae, Bupati Ngada
21. Imas Ayuminingsih, Bupati Subang
22. Mustafa, Bupati Lampung Tengah
23. Adriatma Dwi Putra, Wali Kota Kendari
24. Abu Bakar, Bupati Bandung Barat
25. Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan
26. Agus Feisal Hidayat, Bupati Buton Selatan
27. Tasdi, Bupati Purbalingga
28. Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung
29. M Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar
30. Ahmadi, Bupati Bener Meriah
31. Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh
32. Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu
33. Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan
34. Setiyono, Wali Kota Pasuruan
35. Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi
36. Sunjaya Purwadi Sastra, Bupati Cirebon
37. Remigo Yolando Berutu, Bupati Papak Bharat.
(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan turun mengkampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada bulan Maret 2019 nanti. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku gembira dengan kabar tersebut.
“Gembira sekali,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dimintai tanggapannya oleh lewat pesan singkat, Minggu (18/11/2018).
Mardani mengatakan SBY adalah seorang ahli strategi kampanye. Dia juga menilai turunnya SBY pada Maret nanti bukanlah sebuah keterlambatan.
“Maret itu masih sebulan dari April. Justru bagus. Strategi kita gigi empat di Maret. Sangat sesuai dan pas,” katanya.
Dia juga menambahkan, saat ini strategi kampanye yang akan diterapkan yakni fokus pada pemetaan wilayah. “Sekarang kami fokus ke teritori,” katanya.
Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menjelaskan bahwa partainya berkomitmen memenangkan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Untuk itu, Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai Maret 2019 akan turut mengkampanyekan Prabowo.
“Pak SBY akan turun. Bulan Maret (2019) nanti dia akan turun untuk mengampanyekan Pak Prabowo,” ujar Rachland kepada wartawan di Yogyakarta, Minggu (18/11/2018).
Menurutnya, Demokrat mulai Bulan Maret 2019 akan totalitas untuk kampanye kemenangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut. Tak hanya SBY, namun seluruh pimpinan Demokrat termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga akan turut berkampanye.
“Kami (Partai Demokrat) akan turun. Maret itu kami akan turun dan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo pun dan Pak Sandiaga Uno menepati janji untuk memastikan bahwa membantu agar suara partai kami pun juga tidak turun,” lanjutnya.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU menggelar Rakornas Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan jajarannya dari tingkat KPU pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota sudah siap menyelenggarakan Pemilu 2019.
Acara tersebut digelar di Ecovention Ancol, Jl Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, jajaran KPU daerah dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, perwakilan Bawaslu RI, dan stakeholder lainnya.
Arief mengatakan acara ini diawali dengan rapat teknis yang digelar tadi malam untuk membahas langkah detail untuk mensukseskan jalannya pemilu. Arief yakin KPU sudah siap melaksanakan pemilu pada April 2019 dari segi anggaran, logistik, hingga personel.
“Dari beberapa komponen, nggak ada masalah yang berarti, maka KPU menyimpulkan sampai tahap ini KPU siap menyelenggarakan Pemilu 2019 yang lebih demokratis untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik,” kata Arief saat membuka sambutan, di Jl Lodan Timur Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11/2018).
Arief mengatakan, dari segi anggaran, KPU daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah siap. Ia mengaku seluruh KPU daerah melaporkan anggaran Pemilu 2019 sudah siap.
“Pertama, kami ukur anggaran untuk penyelenggaraan pemilu sudah ada, sudah cukup dan siap digunakan atau tidak. Tidak satu pun dari perwakilan baik satker kabupaten/kota menyatakan tidak ada anggarannya. Setidaknya faktor utama KPU siap, termasuk anggaran untuk tahun kegiatan 2019,” ungkapnya.
Selain itu dari sisi kesiapan personel, KPU telah membuka proses rekrutmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.
Sementara itu, dari segi logistik, seperti surat suara hingga kotak suara, Arief mengatakan KPU sudah siap melaksanakan pemilu. Ia menyebut sebagian besar kotak suara sudah disebarkan ke daerah.
“Kami mengukur dari kesiapan personelnya, ada uangnya dan surat suaranya dan kotak suaranya. Ketika saya pengecekan di biro logistik jumlah kotak suara yang sudah diproduksi sebanyak 100 persen, 76 persennya sudah didistribusikan ke satker kabupaten/kota. Yang 24 persen sudah selesai produksi tapi masih proses distribusi,” ujar Arief.
Sementara itu, untuk produksi surat suara nantinya akan mulai dicetak pada Januari 2019 dan pada Februari sudah mulai didistribusikan. KPU juga meminta kepada polisi untuk mengawal distribusi dan pengamanan surat dan kotak suara.
“Nantinya surat suara akan diproduksi bulan Januari, diperkirakan Februari mulai didistribusikan. Kami sudah informasikan polisi menempatkan petugas di masing-masing satker untuk mendukung keamanan mulai distribusi logistik sampai penyimpanan KPU bekerja sama dengan polisi. Yang sebentar lagi akan diperbaharui MoU yang kita punya,” ucap Arief.
Dalam acara ini, Arief bersama komisioner KPU RI lainnya melakukan deklarasi menjelang Pilpres 2019. Deklarasi itu berbunyi:
Kami penyelenggara Pemilu 2019 menyatakan komitmen untuk:
1. Mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
2. Melindungi, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya.
3 Melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan transparan dan partisipatif.
(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua. Monumen ini sempat viral karena mirip dengan markas The Avengers.
Monumen Kapsul Waktu sendiri terletak di dekat Bandara Mopah Merauke, Papua. Dalam acara ini, Jokowi sekaligus berbicara mengenai Ekspedisi Kapsul Waktu.
“Tiga tahun yang lalu, setelah mengelilingi 34 provinsi sejauh 24.089 kilometer, Ekspedisi Kapsul waktu telah berhasil membawa Kapsul Waktu Impian Indonesia 2015-2085 dari ujung barat ke ujung timur Indonesia,” ujar Jokowi dalam sambutannya, Jumat (16/11/2018).
Ekspedisi ini menyimpan impian anak-anak Indonesia di 34 provinsi yang disimpan dalam sebuah kapsul. Ada tujuh mimpi yang dituliskan anak-anak muda dalam kapsul waktu, yaitu:
1. SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia.
2. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
3. Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.
4. Masyarakat dan aparatur pemerintah kita bebas dari perilaku korupsi.
5. Membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
6. Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik.
7. Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
Ketujuh impian itulah yang disimpan dalam Monumen Kapsul Waktu. Kapsul ini akan dibuka pada tahun 2085.
“Tujuh mimpi anak-anak bangsa itu kita letakkan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Merauke, di ujung timur Indonesia. Sehingga kelak di tahun 2085 dibuka oleh penerus kita,” ujar Jokowi.
Jokowi menyebut Monumen Kapsul Waktu memiliki semangat yang sama dengan para Avengers. Para jagoan Marvel ini disebut memiliki keinginan besar melindungi orang yang lemah.
“Monumen ini memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para Avangers. Para Avengers bukan hanya punya mimpi besar, tapi melakukan tindakan yang besar untuk melindungi orang banyak, melindungi orang yang lemah,” tuturnya.
Seperti diketahui, luas kawasan Monumen Kapsul Waktu seluas 2,5 ha terdiri dari 1 ha adalah area monumen dan 1,5 ha digunakan sebagai alun-alun. Ide pembangunan monumen untuk menyimpan kapsul waktu ini berasal dari Jokowi pada HUT-70 Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2015 dan akan kembali dibuka pada 70 tahun mendatang.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Pertemuan itu membicarakan kerja sama di bidang penanganan bencana, ekonomi, dan keamanan.
Dalam siaran pers yang diterima dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, pertemuan itu berlangsung di sela-sela pelaksanaan KTT Ke-33 ASEAN. Pertemuan berlangsung di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu (14/11/2018).
Pada kesempatan ini, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Amerika membahas kerja sama dalam tiga bidang. Pertama, kerja sama dalam membangun masyarakat yang majemuk. Kedua, kerja sama ekonomi. Dan ketiga, kerja sama soal menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan, antara lain kolaborasi untuk pengembangan Indo-Pasifik.
Terkait hal ini, Jokowi menyampaikan beberapa prinsip dan mengatakan Indonesia akan menyampaikan konsep Indo-Pasifik di pertemuan East Asia Summit (EAS).
“Kita juga sudah bicara dengan AS dan dari konsep yang ada, saya kira kita bisa sinergikan kerja sama atau konsep kita,” ujar Retno.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Bawaslu atas tuduhan memobilisasi massa anak-anak di Aksi Bela Tauhid 211. Timses Prabowo-Sandi menilai laporan itu salah alamat.
“Pengaduan yang salah alamat dan tanpa dasar sama sekali,” kata juru debat timses Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/11/2018).
Alasannya, Aksi Bela Tauhid pada Jumat (2/11) itu bukan bagian dari kampanye Prabowo-Sandi. Menurut dia, aksi tersebut merupakan reaksi atas pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid beberapa waktu lalu.
“Kegiatan bela tauhid sama sekali tidak ada hubungan dengan pilpres, sama sekali tidak ada hubungan dengan Prabowo. Dia murni urusan semangat kekecewaan kepada pembakar kalimat tauhid dan kepada polisi,” tutur politikus Gerindra itu.
Hal senada disampaikan politikus PKS Suhud Alynudin. Suhud pun berharap isu kampanye Pilpres 2019 diisi dengan materi substansial. Ia mengingatkan soal tema kampanye damai.
“Kami berharap semua pihak fokus untuk mewujudkan kampanye damai dengan cara tidak mudah membawa semua hal ke sengketa hukum,” ucap Suhud.
Timses Jokowi-Ma’ruf sebelumnya melaporkan Prabowo-Sandi ke Bawaslu. Timses Jokowi menganggap Prabowo-Sandi memobilisasi massa yang masih anak-anak pada aksi 211.
“Melaporkan paslon 02, kami menduga paslon 02 dan tim kampanye lakukan mobilisasi atau melibatkan anak dalam Aksi Bela Tauhid, Jumat (2/11) minggu lalu,” ujar Direktur Hukum dan Advokasi, Ade Irfan Pulungan di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejak berdiri pada tahun 2002, KPK telah memproses hukum ratusan tersangka dengan latar berbagai macam kasus. KPK menyebut mayoritas latar kasus itu berkaitan dengan politik.
Total ada 885 orang yang diproses hukum KPK hingga saat ini. Dari jumlah itu, 60 persen lebih atau 539 orang dari 885 orang itu disebut KPK berdimensi politik.
“Dari data penanganan kasus di KPK memang perkara korupsi politik sangat dominan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.
Febri menyebut 539 orang yang ditangani itu terdiri dari 102 orang kepala daerah, 69 anggota DPR, 149 anggota DPRD, dan 219 orang lainnya yang berkaitan dengan kepala daerah dan anggota dewan. Hal ini disoroti serius oleh KPK karena dinilai sangat merugikan masyarakat.
“Situasi ini sangat merugikan karena mereka yang menduduki jabatan publik tersebut punya peran sangat vital dalam pengambilan kebijakan hingga pembuatan aturan dan alokasi anggaran,” ucap Febri.
“KPK memandang, perbaikan di sektor politik sangat mendesak dilakukan,” imbuh Febri.
Dalam beberapa kali kesempatan KPK sudah mengimbau agar partai politik (parpol) memperbaiki rekrutmen, kaderisasi, hingga pendanaan agar masalah serupa tidak terjadi. KPK juga sudah menerbitkan kajian berupa sistem integritas parpol.(NGO)