JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut 154 personel gabungan dari TNI dan Polri telah dikirim untuk mengamankan lokasi penembakan pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua. Moeldoko ingin masyarakat setempat merasa aman.

“154 TNI-Polri dikirim untuk pemulihan. Kita tidak ingin masyarakat di sana merasa situasi tidak menentu. Merasa tidak aman dan nyaman,” ucap Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Selain itu, Moeldoko meminta setiap proyek yang dikerjakan di daerah rawan di Papua dijaga aparat keamanan. Hal ini agar pengerjaan proyek tidak terganggu.

“Pembangunan tetep berjalan perlu dikawal di daerah yang tidak aman. Perusahaan kontraktor atau BUMN perlu pengawalan TNI-Polri agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pembangunan di Papua tidak boleh berhenti. Hal ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk pembangunan Papua.

“Upaya pemerintah Jokowi untuk segera samakan kondisi pemerataan pembangunan ini tidak kenal situasi. Walau kita diganggu, ini kebutuhan besar masyarakat Papua,” kata Moeldoko.

Bagi Moeldoko, pembangunan bisa mengubah kerawanan kawasan. Termasuk di lokasi kejadian di Kabupaten Nduga.

“Masih merah (rawan), makanya Pak Presiden buka akses, semoga daerah jadi tumbuh, tidak terisolasi. Mudah in-out orang. Kesejahteraan meningkat. Kalau berubah, tingkat keamanan juga berubah,” ucap Moeldoko.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapat kabar soal penembakan 31 pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Jokowi memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengecek kasus tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya pernah mengunjungi kawasan Kabupaten Nduga, Papua. Wilayah itu memang masuk dalam zona merah alias berbahaya.

“Kejadiannya itu terjadi di Kabupaten Nduga, dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah kesana,” kata Jokowi ditanya wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Atas kasus penembakan oleh kelompok bersenjata itu, Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menelisik jelas kasus tersebut. Sebab dia mengatakan masih ada kabar yang simpang siur.

“Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena ini masih simpang siur. Karena diduga itu, karena sinyal di sana ngga ada. Apa betul kejadian seperti itu,” katanya.

Namun, Jokowi mengatakan, dia menyadari bahwa pembangunan di tanah Papua memang ada kesulitan, termasuk adanya gangguan dari kelompok bersenjata.

“Kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih dapat gangguan seperti itu,” katanya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pembangunan di Papua terus berlanjut. “Pembangunan ditambah di Papua, tetap berlanjut,” katanya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU mencatat jumlah pemilih tunagrahita sebanyak 43.769 pemilih. Jumlah ini dikatakan masih akan terus bertambah.

“43.769 pemilih data pada saat DPTHP-1. Iya masih ada potensi bertambah,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz, saat dihubungi, Selasa (4/12/2018).

Jumlah ini merupakan, data disabilitas mental yang telah tercatat dalam Daftra Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke 1 (DPTHP-1). Viryan mengatakan penggunaan hak pilih disabilitas mental bukanlah hal baru dalam pemilu.

“Penyandang disabilitas mental sudah menggunakan hak pilihnya sejak pemilu 2014, pilkada 2015, 2017 dan 2018. Maknanya hal ini bukanlah hal baru, melainkan sudah dilakukan sejak pemilu sebelumnya dan pilkada,” kata Viryan.

Jumlah pemilih disabilitas ini bertambah dibandingkan pada pilkada 2018. Sebelumnya pada pilkada 2018 pemilih disabilitas mental tercatat sebanyak 36.908 pemilih.

Data pemilih disabilitas sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Di antaranya tunadaksa, tunanetra, tuna rungu, tunagrahita dan disabilitas lainnya. Berikut data difabel 2019 berdasarkan DPTHP-1:

Tunadaksa 111.665
Tunanetra 60.102
Tunarungu 66.099
Tunagrahita 43.769
Disabilitas lainnya 93.569
Total disabilitas 375.195
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menilai wajar jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa rekaman Habib Rizieq Syihab saat Reuni 212. Bawaslu memiliki hak untuk mengawasi segala potensi pelanggaran di masa kampanye Pilpres 2019.

“Pada prinsipnya soal pernyataan Habib Rizieq itu menjadi wilayah kewenangan Bawaslu untuk mengeceknya sehingga sudah sepantasnya dan sudah sewajarnyalah kalau Bawaslu bekerja atau melakukan semacam penyelidikan terhadap kasus pernyataan-pernyataan (Habib Rizieq di Reuni 212),” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding.

Karding mengatakan pihaknya tidak mencampuri investigasi Bawaslu apakah rekaman pidato Habib Rizieq di Reuni 212 mengandung unsur kampanye atau mengandung unsur-unsur yang lain.

“Silakan saja untuk diproses karena memang mereka (Bawaslu) hadir untuk mengawasi seluruh tindakan-tindakan yang diduga atau dianggap melanggar proses-proses pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan akan memeriksa rekaman pidato Habib Rizieq Syihab dalam acara Reuni 212. Bawaslu akan bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk mengkaji ada atau tidak unsur pelanggaran kampanye.

“Soal rekaman yang kemarin (Rizieq), akan kita cek bareng sama kepolisian dan kejaksaan,” kata anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan, Senin (3/12).

“Diberikan waktu kepada mereka (Bawaslu DKI) untuk memeriksa bagaimana panitia melakukan acara tersebut. Nah, apakah ada ajakan untuk memilih, terus hal-hal lain, misal adakah visi-misi atau juga adalah bendera, dari pasangan nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kita sampaikan bahwa tidak ada ya,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia 2017 diungkit Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil pun kemudian meminta Jokowi turun tangan dalam penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana acara tersebut.

Pihak Istana memberikan respons. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menolak jika Presiden Jokowi dikaitkan dalam kasus tersebut.

“Jadi intinya kemah tersebut, acara tersebut, memang dihadiri oleh Presiden, tetapi tentunya Presiden tidak mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan sama sekali,” kata Pramono di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menepis tuduhan yang menyatakan Jokowi melakukan kriminalisasi. Dia mengatakan sama sekali tak tahu Jokowi urusan dana kemah pemuda itu.

“Oh, nggak (kriminalisasi), nggak ada urusan sama sekali. Bapak Presiden tahu juga nggak untuk urusan itu. Dan itu kan urusan penegakan hukum biasa. Yang namanya penegakan hukum biasa tidak berkaitan dengan pilihan politik, jadi tidak ada urusan kriminalisasi sama sekali,” tegas Pramono.

“Jadi ya memang betul acaranya dihadiri oleh Presiden, tapi Presiden tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan penganggaran, kemudian juga pemanfaatan dari anggaran tersebut,” imbuhnya.

Pramono meminta siapa pun yang terlibat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan yang dilakukan.

“Walaupun anggaran itu dialokasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bagi siapa pun tentunya harus bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan anggaran sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kemudian sekarang ini ada persoalan hukumnya siapa pun harus mempertanggungjawabkan itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Dahnil ingin Jokowi turun tangan dalam acara yang diinisiasi Kemenpora itu. Pasalnya, Jokowi hadir dalam acara yang digelar di kompleks Candi Prambanan, DIY, itu.

“Pak Presiden juga nggak boleh diam,” ujar Dahnil kepada wartawan di sela sidang tanwir pra-muktamar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (26/11).

“Padahal acara ini bagus sekali, Pak Presiden (Jokowi) itu hadir di situ, bahkan Pak Presiden sempat mengubah jadwal, tadinya tanggal 11 berubah menjadi tanggal 16. Jadi Pak Presiden ada di acara ini,” ujarnya.

Dahnil kemudian menyebut terjadi kriminalisasi. Padahal, kata dia, Pemuda Muhammadiyah ikut acara tersebut karena ingin membantu pemerintah.

“Kemudian terjadi kriminalisasi terhadap kami yang justru sejak awal ingin membantu Presiden, di tengah situasi pada saat itu yang karut-marut, tapi kemudian justru kami hari ini dicari-cari dan dikriminalisasi,” ungkapnya.

Selain Pemuda Muhammadiyah, polisi sudah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini dari pihak Kemenpora, GP Ansor, hingga pihak katering acara.

Polisi menduga ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif terkait Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017 yang dibuat oleh Pemuda Muhammadiyah. Polisi menyebut dana Rp 2 miliar yang diberikan Kemenpora tak dihabiskan penuh oleh Pemuda Muhammadiyah.

“Kemudian dari hasil pemeriksaan awal memang ada diduga ada anggaran dana sekitar Rp 2 M yang tidak dihabiskan penuh yang diduga kurang dari separuh, ada data fiktif dalam penggunaannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Pemuda Muhammadiyah lalu meminta kejelasan soal dugaan laporan fiktif itu. Pemuda Muhammadiyah meminta Polda Metro Jaya menunjukkan data-data yang disebut fiktif yang ada di LPJ mereka.

“Kalau yang kami dapatkan dari keterangan-keterangan ada dari Pemuda Muhammadiyah, pelaporannya itu tetap sudah dilakukan dengan permintaan Kemenpora. Artinya, dari penganggaran dan pelaporannya sesuai dengan yang diminta oleh Kemenpora. Kalau kemudian ada persoalan fiktif yang tadi saya katakan, itu harus ditunjukkan, itu di mana yang menjadi persoalan itu,” papar Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Raharjo saat dihubungi, Senin (26/11/2018).(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebijakan ekonomi yang akan Prabowo sampaikan di Gala Dinner ‘The World in 2019’ yang diadakan The Economist besok di Singapura.

“Tadi siang saya diskusi dengan PM Lee tentang apa yang akan dibicarakan besok di acara The Economist World in 2019 Gala Dinner,” kata Prabowo, dalam keterangan tertulis, Senin (26/11/2018).

Prabowo mengatakan, kepada Lee, dia juga menyampaikan nantinya di gala dinner ‘The World in 2019’, ia akan memaparkan strateginya bersama Sandiaga Uno di bidang ekonomi. Sebab, The Economist merupakan majalah yang kerap mengulas tantangan-tantangan besar para pemimpin negara dan dunia seperti ketersediaan pangan, air, dan energi.

“Saya sampaikan ke PM Lee, saya maju di pemilihan presiden ini karena saya yakin, dengan strategi dorongan besar saya dan Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesia dapat jadi negara yang ekspor energi, pangan, dan air, bukan importir,” katanya.

Ketum Partai Gerindra itu memaparkan cara apa saja yang akan dilakukannya nanti untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Salah satunya dengan menerapkan ilmu-ilmu baru yang berfokus pada keunggulan strategis bangsa Indonesia.

“Caranya? Dengan industrialisasi, dengan digitalisasi, dengan menerapkan ilmu-ilmu baru, dengan fokus di apa yang jadi keunggulan strategis kita. Dengan begitu bisa kontribusi untuk atasi masalah dunia,” ungkap Prabowo.

Kepada Lee, Prabowo juga mengaku menyampaikan, jika kelak terpilih, dia akan melakukan kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan, baik dengan Singapura maupun negara-negara lainnya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara sahabat yang strategis bagi negara-negara lain dan bukan hanya sebagai negara importir, tapi juga eksportir produk produk unggulan dan strategis lainnya.

“Untuk itu, Indonesia perlu menjalin kerja sama teknologi, kerja sama ilmu pengetahuan dengan Singapura dan negara-negara lain yang sudah maju industrinya, sudah lebih unggul litbangnya,” pungkasnya.(NGO)

‌JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
‌Boru Nauli Nusantara menggelar acara deklarasi untuk pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1, Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

‌BORU NAULI NUSANTARA adalah Organisasi swadaya masyarakat yang didirikan oleh perempuan Batak untuk membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran Perempuan di Sumatera Utara yang terdiri dari lima (5 ) Puak. Ke lima puak tersebut adalah, ‌Puak Toba, Puak Karo, Puak Simalungun, Puak Pakpak dan Puak Angkola , yang berada di seluruh wilayah Indonesia, ramai hadir di Rumah Aspirasi Jokowi – Ma’ruf Jalan Proklamasi No.46, Jakarta Pusat itu untuk berdiskusi santai bersama mengenai keberadaan Boru Nauli pada saat ini dan di akhiri untuk bersama sama mendukung presiden petahana tersebut.

‌Emmy Lumban Raja, SE,M.Si, Ketua Boru Nauli Nusantara yang juga pada saat ini caleg DPR RI dari DAPIL BANTEN 3, yang meliputi Wilayah : Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang , sangat bersemangat dan antusias sekali dalam acara deklarasi pada Kamis 22 November 2018 itu.

‌Hingga di ujung acara, perwakilan Boru Nauli Nusantara yang hadir pada saat itu berdiri tegak dan dengan lantang mengucapkan ikrar yang dipandu oleh Arta Peto Sinamo ( Puak Pakpak) selaku Sekretaris Boru Nauli Nusantara.
‌Ikrar tersebut adalah, ‌DENGAN INI KAMI BORUNAULI NUSANTARA MENYATAKAN:

‌1.SETIA KEPADA PANCASILA DAN UU DASAR 45
‌2. SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
‌3. MENDUKUNG JOKOWI – KYAI MAR’UF AMIN MENJADI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 – 2024
‌4. MENGAWAL KEBIJAKAN NAWACITA PROGRAM PRESIDEN JOKOWI
‌5. MENGAWAL PEMILU YANG LANGSUNG UMUM BEBAS DAN RAHASIA SERTA JUJUR , ADIL DAN BERINTEGRITAS TANPA HOAX.

‌Setelah pembacaan deklarasi tersebut, Ketua Boru Nauli Namun Nusantara, Emmy Lumban Raja menyerukan Seruan Hidup Jokowi, Pilih nomor 01, menang, menang, menang, dengan maksud agar kita tetap semangat dan jangan lengah sedikit pun untuk memenangkan Pak Jokowi di Pilpres 2019.

‌Setelah deklarasi, acara ditutup dengan doa bersama dengan mendoakan bangsa Indonesia dan Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin agar selalu di berikan kesehatan.

‌Untuk diketahui, Emmy Lumban Raja dengan nomor urut 3 calon anggota DPRI Banten III diusung PDIP dengan motto BEKERJA DENGAN HATI. Emmy Lumban Raja kelahiran Bandung, Jawa Barat bersuamikan marga Manurung dengan tiga orang anak. (HAN/ NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK meresmikan Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC). KPK Berharap pusat edukasi ini menjadi tempat pendidikan untuk memperbarui sistem pencegahan hingga pelatihan antikorupsi.

“Pendidikan adalah salah satu landasan untuk kita selalu berpikir, memperbarui sistem kita. KPK memandang pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Kalau kita bicara mengenai pengembangan budaya manusia. Kita meresmikan secara sederhana anticoruption learning center. Hari ini juga dimulai pelatihan indternasional yang akan diikuti dari beberapa negara,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Agus mengatakan korupsi menghambat kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dia berharap dengan edukasi antikorupsi, maka tindak pidana korupsi bisa diberantas.

Dia juga bercerita soal sejarah Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi yang merupakan Gedung lama KPK. Menurutnya, banyak perjuangan yang telah terjadi di gedung ini.

“Kita melihat banyak perjuangan di gedung ini. Pasang surutnya KPK banyak terjadi di gedung ini. Ketika KPK mendapat gedung baru banyak yang mau mendapat gedung ini karena letaknya sangat strategis. Kami langsung menghadap Presiden, dan Menteri Keuangan agar gedung ini teteap dikelola KPK. Kita buat gedung ini menjadi pusat edukasi antikorupsi untuk semua masyarakat,” ujarnya.

Selain untuk pendidikan, Agus juga mengatakan gedung ini bisa menjadi tempat latihan bersama para penegak hukum. Pelatihan itu antara lain penyelidikan ataupun penyidikan dengan penegak hukum lainnya.

“Bisa saja nanti latihan penyelidikan dan penyidikan gabungan kejaksaan, kepolisian. Latihan tentang money laundering, gabung dengan PPATK,” ucap Agus.

Di akhir sambutannya, Agus meresmikan gedung tersebut. Kemudian acara peresmian dilanjutkan dengan gunting pita dan pembukaan tirai nama gedung.

“Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim soft launching gedung ACLC ini dinyatakan resmi dibuka,” pungkas Agus.
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Jambi pagi ini. JK dijadwalkan menghadiri Rakornas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) hari ini.

Berdasarkan informasi dari Setwapres, Sabtu (24/11/2018), JK bertolak dari angkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 08.15 WIB. Menggunakan Boeing 737-400 TNI AU, JK diperkirakan akan sampai di Jambi sekitar pukul 09.30 WIB.

Sejumlah pejabat yang mendampingi JK ke Jambi di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, dan Kasetwapres Mohamad Oemar.

Tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi, Wapres akan disambut oleh Plt. Gubernur Jambi Fachrori Umar dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi.

Setelah itu Wapres dan rombongan akan bergeser ke Abadi Suite Hotel and Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Pasar Jambi, lokasi digelarnya Rakornas.

Nantinya Wapres akan memukul bedug sebagai tanda dimulainya Rakornas. Wapres JK juga akan memberikan sambutannya.

Masih di hari yang sama, Wapres JK dan rombongan akan kembali Jakarta. Diperkirakan JK tiba di Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mendapatkan penghargaan sebagai warga kehormatan Korps Brimob Polri. Idham mengingatkan jajarannya untuk sigap dalam melaksanakan tugas termasuk kegiatan terdekat, yaitu kegiatan 212 hingga pengamanan Pilpres 2019.

“Alhamdulillah setelah 25 tahun itu saya mendapat kehormatan warga Brimob. Sungguh ini bagian dari kebanggaan saya semasa saya dinas saya bisa menjadi bagian dari rekan-rekan,” kata Idham, di Polda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (24/11/2018).

Idham menyatakan rasa bangganya kepada jajaran Brimob Polda Metro Jaya yang telah bekerja dalam mengamankan kegiatan-kegiatan besar. Tak lupa, Idham meminta agar jajaran Brimob untuk sigap dan mejaga kesehatannya menjelang pengamanan kegiatan besar seperti Reuni 212 pada 2 Desember mendatang dan kampanye Pilpres 2019.

“Tak ada kata-kata yang bisa saya katakan kecuali rasa bangga dan saya bangga memiliki Anda semua. Saya bangga dan saya benar-benar respect pada jajaran Brimob Polda Metro. Hampir semua penugasan, kalian saya bersama sama merasakan keluh, capek dan keringat kalian. Izinkan saya menaruh kebanggaan itu hari ini,” ucap Idham.

“Rekan-rekan kita ke depan akan menghadapi kegiatan yang begitu besar, begitu menuntut kehadiran kita di lapangan. Yang paling dekat kegiatan 212, kita juga sedang melaksanakan pengamanan kampanye Pilpres sampai 2019. Saya harap teman-teman menjaga kesehatan, stamina dan endurance sehingga kita mampu melakukan pengamankan itu dengan baik,” imbuhnya.

Idham juga meminta agar jajaran Brimob menjadi pelayan dan pengayom masyarakat dengan baik. Ia berharap satuan Brimob Polda Metro dapat menjaga solidaritas dan menjadi pasukan kebanggaan.

“Saya harap para perwiranya betul-betul bisa mengajak berkomitmen dan membuat dan menjadikan Brimob Polda Metro sebagai pasukan kebanggaan Polda Metro dan sekaligus menjadikan pasukan kebanggaan institusi Polri,” ujarnya.

Sebelumnya pada Senin (12/11) Idham bersama 10 orang yang dinilai berjasa untuk Brimob mendapat penghargaan kehormatan. Mereka yang mendapat gelar kehormatan adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis, Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri, Asisten Kapolri bidang Perencana Irjen Gatot Eddy Pramono, Asisten Kapolri bidang Logistik Irjen Asep Suhendar, dan bos Mayapada Group Dato Sri Tahir.

Selanjutnya, Karojakstra Srena Polri Brigjen Budi Sampurno, Karolemtala Srena Polri Brigjen Sjamsul Sidiq, Karobekum Slog Polri Sadono Budi Nugroho, Karofaskon Slog Polri Brigjen Alfons Toluhula, dan Karojemengar Srena Polri Brigjen Iswahyudi.(DON)