JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batas usia pernikahan anak. Lantaran Indonesia sudah masuk dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’.

MK menyebut data pernikahan anak semakin meningkat, hal itu dilihatnya dari data BPS tahun 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh naegara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” begitu paparan putusan MK, yang tertulisnya.

MK menyampaikan semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No 1 tahun 1974 yang berlaku selama 44 tahun.

“Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa Prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019,” tulis MK.

Oleh karena itu, untuk menyempurnakan isi Undang-Undang agar sesuai dengan tujuan bernegara perlu didakan revisi UU tersebut. MK berpendapat perubahan UU Perkawinan harus segera diselesaikan.

“Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan,” papar MK.

Sebelumnya, Maryanti (30) dan Rasminah (28) menggugat UU tersebut. Adapun perkara yang digugat para pemohon adalah permohonan judicial review Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan.

UU Perkawinan pasal 7 menyebutkan batas usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Para pemohon berharap batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni usai 19 tahun.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Masa persidangan II DPR RI tahun sidang 2018-2019 berakhir hari ini. DPR akan memasuki masa reses yang akan diputuskan melalui rapat paripurna pagi ini.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018). Menurut jadwal resmi, rapat dimulai pukul 10.00 WIB.

Rapat akan didahului dengan pelantikan anggota Dewan pengganti antarwaktu (PAW). Selanjutnya, penyampaian laporan BAKN terhadap temuan dan permasalahan di semua kementerian/lembaga mitra kerja Komisi I- Komisi XI DPR Tahun Anggaran 2015-2017.

Selain itu, diagendakan pengambilan keputusan terhadap sejumlah RUU, di antaranya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi.

Kemudian, pengambilan keputusan tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Sejumlah agenda lainnya ialah laporan Komisi III DPR terhadap calon anggota LPSK periode 2018-2023, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Rapat akan diakhiri dengan pidato penutupan masa persidangan oleh Pimpinan DPR.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kejahatan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan penegak hukum harus memahami cara berpikir dan bertindak teroris.

“Penting bagi kalangan penegak hukum untuk memahami pemahaman, mindset, maupun perilaku bertindak yang menjadi strategi dari pelaku teror,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya.

Hal itu juga disampaikan Tito saat pidato di kegiatan Victoria Police and Leadership in Counter Terrorism Alumni Assocition 2018, Internasional Counter Terrorism Forum di Melbourne, Australia. Acara ini diikuti para penegak hukum, pemerintah, dan akademisi dari berbagai negara.

Tito menjelaskan, jika paham dengan pola pikir dan tindakan kelompok teroris, aparat dapat menentukan strategi penanganan yang tepat.

“Pemahaman ini akan mempengaruhi pilihan bertindak bagi para penegak hukum guna melaksanakan counter strategy untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme,” ujar dia.

Berangkat dari kasus terorisme di Tanah Air, dia menerangkan ada dua gelombang jaringan teroris dunia, yaitu kelompok Al Qaeda dan Islamiq State of Iraq and Syria (ISIS). Di Indonesia, kelompok Jamaah Islamiyah (JI) berafiliasi dengan Al Qaeda, sementara kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) berafiliasi dengan ISIS.

“Yang bisa ditempuh dalam penanganan kejahatan terorisme, pertama, melalui pendekatan keras atau hard approach. Kedua, pendekatan lunak atau soft approach,” jelas Tito.

Hard apporach dilakukan dengan penegakan hukum, sementara soft approach dilakukan dengan upaya deradikalisasi dan kontraradikal. “Kedua pendekatan ini harus berjalan secara simultan guna mengoptimalkan hasil dan tujuan yang hendak dicapai,” kata dia.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menghadiri acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional serta penganugerahan Bhumandala Award yang dihadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Kebijakan Satu Peta adalah salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data spasial yang akurat.

“Infrastruktur sudah jalan, tetapi masih banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dengan kebijakan satu peta ini bisa kita selesaikan. Saya semakin ke lapangan makin tahu di mana permasalahan urusannya itu. Artinya, kita harapkan kebijakan one map policy, kebijakan satu peta, ini bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, bisa kita selesaikan,” ujar Jokowi, dalam keterangannya.

Jokowi menjelaskan, di Kalimantan terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan. Seperti tumpang tindih di batasan desa dan kecamatan. Kebijakan satu peta bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan perencanaan pembangunan lebih akurat, tidak hanya berdasarkan data, tapi peta.

“Pembangunan irigasi misalnya, bangun di mana, harus lewat mana, akan ketahuan semua. Juga konsesi kepemilikan akan kelihatan semuanya, tanah-tanah, lahan-lahan, seperti timur milik siapa, barat milik siapa, ketahuan semuanya,” terangnya.

Dia melanjutkan, terkait masalah perizinan, adanya peta ini tidak perlu izin lokasi karena sudah ketahuan. Kebijakan satu peta ini akan menyasar ke mana-mana. Tujuan kebijakan satu peta ini agar ada satu standar, satu referensi, satu basis data, satu geoportal.

“Saya pesan kepada kementerian atau lembaga, perlu kerja sama dan kolaborasi. Jangan mementingkan ego sektoral sehingga peta yang dipakai tiap kementerian atau lembaga berbeda-beda. Manfaatkan kebijakan satu peta ini. Dan untuk kepala daerah untuk melakukan percepatan penetapan batas desa dan kelurahan,” pungkasnya.

Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016. Sudah ada 83 dari 85 peta tematik telah selesai dikompilasi dan diintegrasikan oleh Badan Informasi Geospasial.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memang masih ada yang perlu diperbaiki pasca-reformasi. Untuk memperbaiki itu, pemerintah membutuhkan kritik, tetapi harus berbasis pada data yang kuat.

Jokowi menambahkan, bicara baik tentang pemerintahan bukan berarti menutup fakta bahwa masih ada yang kurang. Dia mengakui masih banyak yang kurang dilakukan oleh pemerintah.

“Tapi kita harus jujur bahwa masih ada yang perlu diperbaiki, dibenahi, direformasi, masih ada kerja kerja yang terus harus kita percepat dan tidak bisa tidak,” kata Jokowi saat membuka Konvensi Humas 4.0 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dia mengatakan, jika ingin Indonesia maju, maka sampaikanlah kritik yang harus berbasis dengan data. Bukan malah menebar kebohongan.

“Kalau mau Indonesia baik, kalau maju hidup sama kita membutuhkan kritik-kritik yang berbasis data. Tapi bukan pembodohan atau kebohongan, bukan narasi yang menebar pesimisme, narasi yang menakut-nakuti,” tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan, Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) telah menyampaikan bahwa dunia kehumasan sudah berubah sangat cepat. Indonesia saat ini sudah masuk pada revolusi industri 4.0, dan kehumasan pun harus masuk Kehumasan 4.0.

“Revolusi industri telah menyediakan teknologi yang bisa membantu, dan sekaligus bisa, hati-hati juga bisa mengambil alih tugas kehumasan. Advance robotic, artifisial intelijen, big data analytics, saya kira sekarang hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai itu,” katanya.

“Sekarang ini kita juga dengan mudah bisa memperoleh laporan tentang media monitoring analisis pemberitaan dengan cara mudah cara cepat real-time. Bahkan mesin juga bisa sekaligus memberikan saran-saran kepada kita apa yang perlu di mitigasi, apa yang perlu diberitakan kembali, dan apa yang harus ditindaklanjuti,” imbuh Jokowi.

Jokowi menambahkan, saat ini peran tenaga kehumasan sudah mulai diambil alih sebagian oleh komputer dan robot canggih. Untuk itu, penguasaan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk digunakan secara positif.

“Namun kerja kerja kehumasan tidak akan bisa diambil sepenuhnya oleh artifisial intelijen, enggak, saya percaya ini. Kerja mesin tetap dikendalikan oleh manusia, yang memutuskan arah kerja mesin tetap adalah manusia, yang memutuskan narasi-narasi kehumasan juga adalah bapak, ibu dan saudara-saudara semuanya, bukan mesin tetep manusia,” sebut Jokowi.

Dia juga mengatakan, prinsip kehumasan itu harus dikerjakan dengan kearifan dan tanggung jawab sosial. “Oleh sebab kita bersama-sama tetap terus menebarkan optimisme, terus bicara narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, terus menyampaikan narasi yang saling menginspirasi, terus kita saling berkolaborasi sehingga reputasi kita semakin terhormat, semakin bermartabat,” tutupnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
TNI membantah tudingan menggunakan serangan bom saat melakukan evakuasi korban pembantaian kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua. TNI hanya menggunakan senjata biasa saat terjadi baku tembak dengan KKSB.

“Menanggapi pemberitaan oleh beberapa media yang katanya berdasarkan laporan dari kepala kampung di Yigi mengatakan bahwa dalam proses evakuasi, pasukan TNI melakukan serangan udara dan serangan bom dan mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas menjadi korban, kami perlu tegaskan di sini bahwa TNI tidak pernah menggunakan serangan bom,” kata Kolonel Inf Muhammad Aidi dalam keterangannya, Minggu (9/12/2018).

“TNI hanya menggunakan senjata standar pasukan infanteri, yaitu senapan perorangan yang dibawa oleh masing-masing prajurit. Media dan warga juga bisa melihat bahwa alutsista yang digunakan TNI hanya heli angkut jenis Bell dan MI-17. Tidak ada heli serang, apalagi pesawat tempur atau pesawat pengebom,” tegas Kolonel Aidi.

Aidi menyebut baku tembak dengan KKSB bukan dimulai TNI. TNI, katanya, mendapat serangan saat proses evakuasi.

“Selain itu TNI hingga saat ini belum pernah melakukan serangan. Sebaliknya, pada saat melaksanakan upaya evakuasi justru merekalah, KKSB, yang menyerang tim evakuasi sehingga terjadi kontak tembak dan mengakibatkan satu orang anggota Brimob menderita luka tembak,” ucap dia.

Kolonel Aidi juga memberi penerangan mengenai isu jatuhnya korban sipil hingga soal zona tempur yang dilemparkan KKSB. Menurutnya, isu tersebut merupakan upaya propaganda KKSB.

“Segala pernyataan tentang jatuhnya korban sipil, serangan bom, dan istilah zona tempur hanyalah upaya propaganda pihak KKSB untuk berusaha menggiring opini publik guna memojokkan TNI-Polri seolah-olah TNI-Polri yang telah melakukan tindakan pelanggaran HAM, sedangkan mereka yang telah membantai puluhan orang warga sipil yang tidak berdosa seakan-akan bukan suatu kesalahan dan ingin mencari pembenaran,” tegas Aidi.(NGO)

BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak keluarganya jalan santai di Istana Bogor. Saat sedang santai, Jokowi mengajari cucunya, Jan Ethes Sri Narendra, bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Awalnya Jan Ethes bersama kedua orang tuanya, Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda, diajak Jokowi berjalan-jalan di halaman Istana. Jan Ethes tampak riang memberi makan rusa dan ikan.

Cucu kedua Jokowi, Sedah Mirah Nasution, turut diajak Jokowi bersama kedua orang tuanya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Jokowi tampak menggandeng Jan Ethes dan sesekali menggendong Sedah Mirah.

Jokowi dan Jan Ethes kemudian menyapa wartawan. Di depan wartawan, Jokowi meminta Jan Ethes menunjukkan kemampuannya bernyanyi lagu Indonesia Raya.

“Coba nyanyi Indonesia Raya,” kata Jokowi.

Jan Ethes tampak malu-malu. Dia diam, namun Jokowi kemudian memulai bernyanyi.

“Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku,” ucap Jokowi.

Mendengar kakeknya bernyanyi, Jan Ethes langsung menunjukkan sikap hormat. Tangan kanannya kemudian diangkat dan menempel ke sisi kepala kanannya.

Melihat itu, Jokowi melanjutkan beberapa bait lagu Indonesia Raya. Jan Ethes masih menujukkan sikap hormat. Gibran yang berdiri di samping Jokowi juga tampak menyemangati anaknya untuk menujukkan sikap hormat.

Setelah itu, Jokowi melanjutkan mengajak Jan Ethes berjalan santai. Dia sempat mampir di depan gedung Istana untuk berfoto keluarga. Ibu Negara Iriana juga terlihat hadir, tetapi anak bungsu Jokowi yaitu Kaesang Pangarep absen.

“Tadi jam empat, Kaesang langsung berangkat ke Makassar. Sudah diminta untuk tinggal gabung, tapi nggak bisa ditinggal urusan pekerjaan. Dia buka turnamen game online di sana,” kata Jokowi.(NGO)