JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Inovasi BPPT tentang data kebumian diganjar penghargaan di ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2018. BPPT mendapat penghargaan Best Chief Technology Officer (CTO) untuk inovasi bernama NEOnet 4.0.

NEOnet 4.0 merupakan inovasi tentang bigdata kebumian yang menghimpun data-data di antaranya data lingkungan, kebencanaan, perubahan iklim, hingga kelautan. NEOnet 4.0 menyimpan meta data dari berbagai institusi terkait seperti BMKG, BIG, LAPAN, LIPI dan lain-lain.

“Terima kasih. Semoga penghargaan ini makin mendorong kami agar terus meningkatkan kinerja inovasi teknologi,” kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam BPPT, Hammam Riza, saat menerima penghargaan di Balai Kartini Jakarta, seperti dikutip dari keteranganya.

Ajang Data Technology Governance, AI and Analytics Summit & Awards 2018 digelar oleh Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) dan sejumlah stakeholder.

Menkominfo Rudiantara turut hadir dalam acara penganugerahan. Selain itu hadir juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, dan Ketua ABDI Rudi Rusdiah.

“Kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih adanya kegiatan semacam ini karena tentu akan bisa mendorong adanya inovasi-inovasi baru, terkait pengembangan sektor ICT di Tanah Air,” tutur Menkominfo dalam sambutannya.(D)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Selama 3 pekan masa kampanye Pemilu 2019 yang dimulai sejak 23 September lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menerima banyak laporan terkait pelanggaran kampanye. Namun Bawaslu belum menghitung berapa total laporan pelanggaran kampanye yang masuk.

“Sekarang yang kita masih banyak masuk terkait dengan kampanye lah, atau ada juga dugaan dukungan kepala daerah terkait dengan calon tertentu,” ujar Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).

Laporan terbaru yang diterima Bawaslu yaitu terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan terkait pose satu jari di acara pertemuan IMF-World Bank.

Selain itu, Fritz mengatakan dugaan pelanggaran yang saat ini juga sedang ditangani yaitu terkait kasus hoax Ratna Sarumpaet. Fritz mengatakan terlapor dari kasus tersebut tidak hanya tim kampanye, melainkan juga Capres Prabowo.

“Kalau di (Bawaslu) RI ya dugaan pelanggaran oleh soal dengan Ratna Sarumpaet, soalnya berbeda-beda (laporanya). Ada yang laporkan Prabowonya ada yang laporkan anggota tim pemenangan, anggota kampanyenya, tapi terkait soal Ratna Sarumpaet. Itu masih dalam proses kajian juga,” ujar Fritz.

Laporan pelanggaran juga banyak terjadi di tingkat daerah. Menurutnya, salag satu laporan yang diterima yaitu terkait deklarasi yang dilakukan oleh Bupati.

Dia mengatakan deklarasi yang dilakukan Bupati atau kepala daerah tersebut, terkait dukungan kepada salah satu paslon. Laporan ini terjadi di Sumatra Barat, Riau dan Sulawesi Barat.

“Mirip kasusnya ibu Sri Mulyani dan pak Luhut tapi ini dilakukan oleh bupati, ada 3 kasus ada di Sumatra Barat, Riau, Sulawesi Barat. Terkait itu deklarasi untuk mendukung peserta pemilu, tapi (laporanya) di tingkat daerah bukan ditingkat kita,” kata Fritz.

Selain itu, terdapat laporan pelanggaran terkait alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan aturan. Menurutnya, laporan tersebut banyak terjadi pada tingkat daerah.

“Di daerah itu ada kasus terkait perusakan alat kampanye ataupun pemasangan alat kampanye, tidak pada tempatnya. Itu yang banyak (laporan) didaerah,” kaya Fritz.

Masa kampanye Pemilu 2019 masih akan terus berlangsung hingga 13 April 2019 mendatang.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menko Polhukam Wiranto mengatakan Indonesia akan meminta negosiasi ulang terkait pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) dengan Pemerintah Korea Selatan. Negosiasi ulang itu dengan pertimbangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

“Ini berlanjut terus program yang multiyears, tapi dengan kondisi ekonomi nasional, maka presiden memutuskan untuk bukan membatalkan tapi renegotiate atau negosiasi ulang bagaimana posisi Indonesia bisa lebih ringan untuk masalah-masalah yang menyangkut dengan pembiayaan,” kata Wiranto, usai rapat koordinasi, di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (19/10/2018).

Wiranto mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk membahas poin-poin negosiasi ulang pengembangan pesawat tersebut. Tim itu nantinya akan diketuai Wiranto sendiri.

“Tentunya ini akan berdampak kepada bagaimana agreement yang lalu yang kita sudah bicarakan. Hari ini kita merapatkan karena Presiden memperintahkan untuk Polhukam mengetuai untuk tim renegosiasi ini kepada pihak Korea Selatan,” kata Wiranto.

Wiranto berharap dalam waktu setahun, pembahasan negosiasi ulang ini akan diselesaikan. Adapun beberapa poin yang akan dinegosiasikan adalah pembiayaan, ongkos produksi, alih teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.

“Banyak hal kita bicarakan masalah kemampuan pembiayaan dari Indonesia, masalah kemungkinan prosentase-prosentase development cost sharingnya berapa, lalu cost produksinya berapa lalu alih teknologinya kepasa Indonesia bagaimana, keuntungan HKI Hak Intelektual kita bagaimana, lalu pemasarannya bagaimana. Ini banyak sekali nggak bisa dalam satu jam kita selesaikan,” ujarnya.

Wiranto menjelaskan proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur KFX/IFX ini dimulai dari riset hingga produksi. Ia menjelaskan program ini merupakan kerjasama jangka panjang.

“Beberapa waktu lalu memang kita kan ada program, itu program jangka panjang dengan suatu saat dimulai kerjasama researchnya dulu, membuat prototipenya dulu, baru produksinya,” pungkasnya.(NGO)

BADUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan salat Jumat di masjid dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Usai salat, warga berebut untuk bersalaman dan foto bersama Jokowi.

Usai menghadiri kegiatan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jokowi langsung bertolak ke arah Bandara Ngurah Rai. Dia mengantarkan istrinya, Ibu Negara Iriana untuk menunggu di ruang VVIP bandara.

Jokowi juga turun sebentar dari mobil untuk mengambil air wudhu. Setelah itu, Jokowi yang mengenakan batik lengan panjang dan peci warna hitam itu kemudian masuk lagi ke mobil kepresidenan dan bertolak ke masjid.

Mesjid yang dituju yakni Masjid Nurul Huda, Tuban, Badung, Bali. Jaraknya tak jauh dari bandara.

Tak lama Jokowi masuk masjid, azan berkumandang dan selanjutnya khatib naik ke mimbar. Jemaah terus berdatangan. Ceramah salat Jumat pun berlangsung tertib dan khidmat.

Usai salah Jumat, Jokowi lantas menyalami beberapa jemaah. Melihat itu, beberapa jemaah lain mendekat untuk bersalaman dengan Jokowi. Bahkan banyak yang meminta foto bersama.

Paspampres dan beberapa anggota TNI lainnya kemudian membentuk pagar betis agar suasana tetap tertib. Ada sekitar 20 menit Jokowi meladeni salam dan foto warga.

Keluar masjid, beberapa warga juga sudah berkumpul di depan pura. Mereka meneriakkan nama Jokowi. Jokowi pun menghampiri dan bersalaman dengan beberapa warga.

Setelah itu, Jokowi kembali ke Bandara Ngurah Rai. Jokowi hendak melanjutkan perjalanan udara menuju Semarang. Rencananya di Semarang, Jokowi akan menyambangi pondok pesantren untuk bertemu ulama dan santri.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi teguran keras pada BPJS Kesehatan karena dirinya harus mengurus langsung pembayaran utang rumah sakit dalam program JKN. BPJS Kesehatan menganggap kritik itu bentuk perhatian Jokowi pada program JKN.

“Ini bentuk prhatian presiden dalam cara lain kepada program JKN (Jaminan Kesehatan Nasonal). Kita berfikir positif bahwa dalam bentuk dukungan itu ada fokus perhatian beliau sehingga ada pernyataan seperti itu,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf.

Menurut Iqbal, Jokowi selalu memperhatikan BPJS Kesehatan. Termasuk saat mengambil keputusan menyuntikkan dana Rp 4,9 triliun untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

“Ketika ada suntikan PR 4,9 triliun menjadi bukti komitmen sangat kuat agar program ini tetap bisa berjalan,” ucap Iqbal.

“Program ini dikelola dengan profesional karena menyangkut keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan,” ucap Iqbal.

Dia menilai kritik Jokowi disampaikan agar BPJS Kesehatan mengelola program JKN dengan baik. Iqbal juga menganggap kritik itu juga ditujukan kepada sejumlah lembaga selain BPJS Kesehatan.

“Kita memandang apa yang disampaikan beliau dukungan, agar program dikelola dengan baik. Bukan hanya BPJS kesehatan, tapi kementerian-lembaga terkait sehingga lebih bekerja sama dan berkolaborasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegur Dirut BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan soal pembayaran utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang seharusnya tidak sampai diurus oleh dirinya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membicarakan masalah defisit anggaran JKN. Jokowi mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyuntikan dana Rp 4,9 Triliun untuk menambal defisit tersebut.

“Saya tahu urusan JKN , urusan pembayaran RS. Saya ngerti dan sampai di meja saya seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu lalu kita putuskan. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini,” kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Rabu (17/10).

“Saya tuh tiap hari di lapangan ke Bandung nggak ngomong sama protokol masuk rumah sakit Hasan Sadikin. saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, Nabire nggak ada rencana RS saya masuk ke RSUD Nabire. Saya ingin cek urusan KIS pelaksanaan komplain seperti apa. Saya dengerin tapi saya nggak ngajak Bu Menkes dan Dirut BPJS nanti Dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil, dari bawah. Masa setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya udah rampung di Menkes, Dirut BPJS. Masa urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ya kebangetan,” sambung Jokowi. (MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kasus dugaan pelanggaran kampanye videotron pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang diadukan ke Bawaslu DKI terus bergulir. Sidang lanjutan aduan itu hari ini kembali ditunda karena pelapor ingin terlapor atau yang dikuasakan hadir.

Pelapor kasus ini bernama Syahroni. Ia melaporkan Jokowi-Amin terkait tayangan videotron kampanye di delapan titik. Dia mengaku menemukan 15 titik, tapi akhirnya hanya melaporkan delapan titik.

Sejumlah titik videotron yang dilaporkan Syahroni berada di sepanjang Jalan Protokol. Titik tersebut, menurutnya, termasuk 23 alat peraga kampanye yang dilarang oleh KPU.

“Dari 23 titik yang dilarang, saya menemukan 15 titik, tapi yang saya sampaikan ke Bawaslu 8 titik, karena saya anggap sama,” tutur Syahroni.

Aduan ini pun disidangkan oleh Bawaslu DKI. Dalam sidang lanjutan hari ini, Rabu (17/10/2018) sidang itu digelar tapi kemudian kembali ditunda. Pihak terlapor yang diwakili oleh Koordinator Advokasi dan Data Pelanggaran Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf DKI Jakarta, Gelora Tarigan, tidak membawa surat kuasa langsung dari Jokowi-Amin.

Meski begitu, Syahroni ingin tetap melanjutkan sidang meski perwakilan terlapor tidak membawa surat kuasa resmi. Ia meminta Gelora bertindak sebagai pengunjung.

“Oleh karena sudah dua kali, seharusnya siap. Jadi saya meminta majelis dilanjutkan saja, kami pun meminta (pihak perwakilan terlapor) berpindah di kursi pengunjung sebagaimana di tahapan yang sudah ditentukan,” tutur Syahroni dalam persidangan.

Gelora berkeberatan atas permintaan Syahroni untuk memisahkan diri sebagai pengunjung karena tidak membawa surat kuasa. Dia juga mempermasalahkan tujuan surat undangan pemanggilan yang dikirim Bawaslu. Bawaslu mengirim surat ke tim kampanye daerah, makanya Gelora, yang merupakan tim kuasa hukum, hadir menjadi perwakilan dari pihak terlapor.

“Surat ditujukan kepada Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pasangan nomor urut 01 ke TKD untuk disampaikan ke Istana itu salah. Seharusnya ke tim kampanye pusat,” ujar Gelora.

Bawaslu DKI akan mengirim ulang surat pemanggilan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin soal kampanye dalam videotron di tempat yang dilarang KPU. Hal itu sesuai permintaan dari pelapor Syahroni yang meminta terlapor hadir dalam sidang.

Komisioner Bawaslu DKI Puadi mengatakan pengiriman surat undangan sidang ke pihak terlapor Jokowi-Ma’ruf sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme. Lantaran Bawaslu DKI lembaga di tingkat provinsi, pihaknya juga mengirim melalui tim kampanye daerah provinsi untuk diteruskan ke Jokowi-Ma’ruf.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menegaskan tidak memasang iklan videotron yang dilaporkan ke Bawaslu. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menyebut ada kemungkinan iklan pada videotron itu dipasang simpatisan Jokowi-Ma’ruf.

“Yang jelas, videotron itu tidak dipasang oleh tim kampanye atau tim kampanye daerah,” kata Karding saat dihubungi wartawan, Rabu (17/10). (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Australia terbuka dengan usulan memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Joko Widodo tidak setuju wacana tersebut.

“Kita memang nggak pernah setuju mengenai itu. Tapi itu kan haknya dia. Kita nggak setuju. Presiden juga menyatakan nggak setuju mengenai itu,” ujar Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).

Namun, Luhut menyebut wacana itu merupakan hak dari Australia. Ia menambahkan, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang masih digodok tidak akan terpengaruh.

“Mestinya sih nggak terpengaruh, jalan saja. Tapi kan kita tidak setuju. Tapi itu hak negara berdaulat untuk melakukan itu,” kata Luhut.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi sudah menghubungi PM Australia Scott Morrison soal niat memindahkan Kedubes Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem tersebut. Menlu RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia mempertanyakan niat Australia itu.

“Kita memantau dari dekat pernyataan PM Australia terkait isu Palestina yang disampaikan pada pagi hari ini. Indonesia convince our strong concern on the announcement and questioned the merit of the announcement,” kata Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018). (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hari ini genap berusia 67 tahun. Namun Prabowo tidak melakukan perayaan khusus atas hari lahirnya karena mengaku prihatin dengan korban bencana gempa bumi di Lombok dan Sulawesi Tengah.

“Dalam hal ini, saya menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 yang bertepatan pada hari ulang tahun saya, saya tidak melakukan acara perayaan dan open house,” kata Prabowo dalam rilis yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, Selasa (16/10/2018).

Prabowo menyebut ada beberapa kegiatan internal keluarga untuk mengadakan syukuran pada hari ulang tahunnya. Selain itu, Prabowo tengah fokus mengumpulkan bantuan untuk disalurkan kepada korban bencana alam di Sulteng dan Lombok.

“Akan tetapi beberapa kegiatan tradisi keluarga akan tetap dilaksanakan seperti memberikan santunan kepada yatim piatu. Saya juga sedang fokus mengumpulkan bantuan untuk daerah bencana,” ujarnya.

Dalam pesannya melalui Sugiono, Prabowo juga menyampaikan dirinya tidak menerima karangan bunga sebagai ucapan selamat untuk hari ulang tahunnya. Hal tersebut sebagai bentuk keprihatinan Prabowo terhadap korban bencana alam.

“Alangkah baiknya dikirimkan berupa bantuan ke daerah-daerah bencana,” kata Prabowo.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polisi menyebut dua orang tersangka peluru nyasar ke gedung DPR berinisial IAW dan RMY merupakan PNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencari informasi lebih lengkap mengenai kedua orang itu.

“Untuk sementara kami belum mendapatkan informasi secara resmi. Kami lagi dalam proses mencari konfirmasi kepada pihak kepolisian, besok akan kami lakukan. Besok kami akan mencari konfirmasi yang lebih akurat dengan pihak yang berwajib,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Baitul Ihwan, ketika dihubungi ,Rabu (17/10/2018).

Baitul mengatakan pihak polri baru menginformasikan melalui konferensi pers, belum memberitahukan secara resmi kepada Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya Kemenhub akan mencari tahu mengenai status kepegawaian pelaku itu, administrasi, termasuk dinas di mana.

“(Pemberitahuan resmi) minimal bukan tidak tertulis tapi kami akan mencari apakah benar. Kami akan mencocokan, status apakah betul, misal nama Budi misalnya ada yang bisa di departemen Perhubungan, PUPR dll, itu lebih kepada inisial. Kami butuh info lebih lengkap,” ungkapnya.

Sebelumnya, polisi menyebut dua orang tersangka peluru nyasar ke gedung DPR berinisial IAW dan RMY merupakan PNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun polisi tak menyebut secara detail di Ditjen mana kedua orang itu berdinas.

“PNS Kemenhub, iya dua-duanya,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Nico juga menjelaskan kedua orang tersebut bukan merupakan anggota Perbakin. Mereka menggunakan senjata yang berada di gudang.

Diketahui, peluru nyasar menembus ruangan kerja Wenny Warouw dari Fraksi Gerindra dan ruangan Bambang Heri Purnama dari Golkar sekitar pukul 14.35 WIB. Dari hasil penyelidikan, polisi menyebut peluru yang ditemukan di dua ruangan tersebut identik dengan senjata glock 16 yang digunakan oleh pelaku.

IAW dan RMY ditetapkan tersangka karena diduga lalai dan dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan dalam kasus ini adalah satu pucuk senjata api jenis glock 17, 9×19 buatan Austria, warna hitam cokelat, 3 buah magazine berikut 3 kotak peluru ukuran 9×19. Selain itu, polisi juga menyita satu pucuk senjata api merek AKAI Costum buatan Austria kaliber 40 warna hitan, dua buah magazine, berikut 1 kotak peluru ukuran 40.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pasca-kasus penembakan di ruang anggota DPR, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengkaji perlukah gedung DPR dilapisi antipeluru. Bamsoet mengatakan sudah tiga kali kejadian peluru nyasar di DPR. Seberapa perlu urgensi pemasangan kaca antipeluru?

Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak mengatakan, setiap bangunan, khususnya gedung pemerintahan, harus memenuhi aspek keamanan.

“Secara khusus saya pikir hal keamanan bangunan gedung perlu mendapat perhatian. Itu ada peraturannya di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung. Fokus gedung DPR di Jakarta jadi Perda DKI Jakarta tentang bangunan gedung perlu memperhatikan aspek keamanan bangunan gedung pemerintah,” ujar Manlian, Senin (15/10/2018).

Terkait kaca antipeluru di gedung DPR, Manlian menjelaskan hal tersebut memang perlu dipertimbangkan. Apalagi melihat fungsi gedung DPR sebagai salah satu gedung pemerintah.

Selain kaca antipeluru, Manlian menambahkan, perlu juga dikaji terkait penataan arsitektur bangunan yang ada di sekitar DPR. Termasuk salah satunya lokasi latihan tembak Perbakin.

“Kita perlu perhatikan dulu memang untuk lokasi latihan direncanakan dari awal tidak mengarah pada gedung sekitarnya. Yang salah bukan gedungnya. Bisa jadi yang salah penempatan latihan tembaknya. Dicek dulu pelurunya dari mana. Sengaja atau dampak dari latihan,” kata Manlian.

“Saya pikir perlu diperhatikan, keamanan gedung perlu saya imbau bagaimana penataan tata ruang, gedung DPR harusnya steril, jangan terlalu berdekatan dengan gedung lainnya karena itu gedung aspirasi masyarakat. Yang pasti banyak kerumunan, banyak keramaian. Kalau kita lihat lokasi gedung DPR MPR sekarang ini kan terlalu padat jadi kalau ada aspirasi besar membuat macet,” lanjutnya.

Soal peluru nyasar ini, Bamsoet mengatakan sudah terjadi tiga kali di DPR. Sebab itu, Bamsoet meminta Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengkaji perlukah gedung DPR dilapisi antipeluru.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau tadi yang memakai jilbab staf dari saudara Bambang Heri yang hari ini dia sedang melaksanakan umrah, menunduk sedikit itu pasti kena kepalanya. Saya juga tidak bisa membayangkan tamu dari Bapak Wenny Warouw kalau menunduk sedikit pasti kena juga kepalanya,” kata Bamsoet dalam jumpa pers di gedung DPR RI, Senin (15/10/2018).

“Ini adalah peristiwa yang bukan satu dua kali. Sudah tiga kali peluru nyasar ke gedung kita,” lanjutnya.

Bamsoet pun punya permintaan kepada pengelola lapangan tembak dan Badan Rumah Tangga DPR. Dia tidak ingin peluru nyasar ini terulang lagi.(D)