BEKASI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya memprediksi puncak arus libur Natal akan terjadi besok. Kecepatan kendaraan juga dibatasi 100 km/jam.

“Memang kita memperkirakan, puncaknya itu besok karena sekarang masih bekerja. Kita tentu selalu memperkirakan atau me-manage bagaimana kemacetan itu. Nah, dengan dua hari kita lakukan tidak ada pekerjaan di Japek (Tol Jakarta-Cikampek), kita perkirakan tidak ada suatu kemacetan,” kata Menhub saat meninjau lalu lintas libur Natal dan tahun baru di Tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/12/2018).

Kakorlantas Irjen Refdi Andri, Dirut Jasa Marga Desi Arryani, dan Dirjen Hubungan Darat Budi Setyadi turut hadir. Budi mengatakan kemacetan diprediksi akan terjadi di sekitar Tol Jakarta-Cikampek.

“Kemacetan itu mungkin terjadi di sekitar Japek. Dari laporan yang disampaikan Bu Desi, di beberapa tempat justru lancar sekali. Pertumbuhannya sampai 30 persen,” ujarnya.

Budi mengatakan kecepatan kendaraan akan dibatasi 100 km/jam. Dia menekankan, mengurangi kecepatan merupakan salah satu cara mengatur keselamatan.

“Dengan kecepatan 100 (km/jam), itu jumlah yang kita batasi. Karena kecepatan itu diperhitungkan sebagai suatu kecepatan yang manageable,” ucapnya.

“Nah, apa yang akan dilakukan, satu, akan ada representatif. Tapi tidak tahu sudah ada di mana-mana belum. Yang berikutnya adalah speed car. Menurut Pak Kakorlantas, di Jatim cukup efektif, jadi ada satu kamera yang merekam kecepatan itu tidak boleh lebih dari 100 km per jam,” sambungnya.

Budi menyampaikan akan ada 71 rest area di sepanjang Jakarta-Semarang. Sebanyak 22 di antaranya rest area baru.

“Artinya, kurang-lebih setiap 15 kilometer ada rest area. Jumlah yang menurut standar baik, ya,” ujarnya.

Dirut Jasa Marga Desi Arryani menambahkan lalu lintas Natal dan tahun baru kali ini tak bisa dilepaskan dari tersambungnya Tol Trans Jawa. Jadi pihaknya memprediksi arus hari ini meningkat karena animo warga yang sudah mendengar betapa dari Cikampek ke Surabaya lancar.

“Nah, sebagaimana diketahui dari Pemalang-Batang-Semarang-Salatiga, Kartasuro sampai Pasuruan sudah dioperasikan dengan tarif nol. Jadi masih tarif nol karena memberikan kesempatan ke masyarakat untuk sosialisakan dengan kondisi tersebut,” tuturnya.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
GKR Hemas diberhentikan sementara dari keanggotaannya di DPD RI karena sudah lebih dari enam kali tak hadir di sidang paripurna. Tak terima atas pemecatan itu, Hemas pun melawan dan akan membawanya ke jalur hukum.

“Pemberhentian sementara karena ketidakhadiran melebihi amanat UU MD3 dan tatib. Melebihi enam kali sidang paripurna. Totalnya 12 kali tidak hadir di sidang paripurna,” ungkap anggota Badan Kehormatan (BK) DPD RI Gede Pasek Suardika saat dimintai konfirmasi.

Pemberhentian sementara GKR Hemas diputuskan oleh BK DPD dan diumumkan dalam sidang paripurna DPD RI, Kamis (20/12). Bukan hanya GKR Hemas, DPD RI juga memberhentikan sementara senator asal Riau, Maimana Umar.

Hemas pun memberi perlawanan. Ia menyebut keputusan pemecatannya dari DPD RI tak berdasar hukum. Istri Sri Sultan Hamengku Buwono X itu kini sedang mempersiapkan sejumlah langkah hukum.

“Saya akan ada perlawanan hukum. Tetapi ini saya tetap melawan dan saya akan masuk di dalam beberapa lembaga hukum yang nanti akan saya sampaikan,” ungkap Hemas dalam konferensi pers di kantor DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara No 133, Yogyakarta, Jumat (21/12/2018).

Ratu Ngayogyakarta Hadiningrat itu membantah sudah 12 kali bolos sidang paripurna. Hemas menjelaskan, ia selalu mengisi daftar hadir dalam sidang paripurna DPD RI. Namun dia menolak duduk di ruang persidangan yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO).

“Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO dan kawan-kawan, berarti saya secara langsung mengakui kepemimpinannya,” kata senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Seperti diketahui, polemik kepemimpinan di DPD berawal dari kontroversi soal tata tertib pimpinan DPD yang dipangkas dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. Akibat aturan baru itu, Farouk Muhammad dan GKR Hemas tersingkir dari posisi pimpinan DPD setelah terpilihnya OSO sebagai Ketua DPD.

Farouk dan GKR Hemas melakukan perlawanan hukum ke meja hijau soal tata tertib itu dan menang di MA. Meski begitu, MA tetap melantik OSO, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD RI yang baru. Belakangan, Akhmad Muqowam juga dilantik menjadi Wakil Ketua DPD sebagai pelaksanaan dari revisi UU MD3 yang mengamanatkan penambahan satu pimpinan DPD RI.

“Ketidakhadiran saya dalam sidang dan rapat di DPD RI belakangan ini bukan tanpa alasan. Sejak OSO mengambil alih kepemimpinan DPD RI secara ilegal, saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya. Maka kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin OSO, berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya,” urai Hemas.

Karena tidak mengakui kepemimpinan OSO, Hemas menolak sanksi pemberhentian sementara atas dirinya sebagai anggota DPD. “Saya tetap menolak (putusan) pemberhentian sementara,” tegasnya.

GKR Hemas menegaskan akan tetap tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai senator karena merasa tidak pernah berhenti sebagai anggota DPD RI.

“Batasannya apa diberhentikan sementara? Yang boleh memberhentikan (anggota DPD RI) itu sebetulnya ada undang-undangnya, ada aturannya. Tapi tidak perlu saya sebutkan sekarang, karena ini tahun politik,” kata dia.

Lebih lanjut dia justru mendesak OSO segera mengambil pilihan, mundur dari DPD atau mundur dari Partai Hanura. Karena, menurutnya, anggota parpol tidak boleh menjadi anggota DPD.

“Kita tunggu hasilnya hari ini, apakah dia memang hari ini juga akan menyerahkan pengunduran diri dari partai dan dia akan tetap ke DPD. KPU juga harus tegas bahwa keputusan MK harus dijalankan,” lanjut Hemas.

Tak hanya itu, Hemas juga mengaku tidak lagi menerima dana reses dari DPD RI sejak 2017. Hal itu terjadi karena dia tidak bersedia membuat pernyataan tertulis mengakui kepemimpinan OSO.

“Sampai sekarang dana reses saya sejak 2017 tidak pernah saya terima. Tapi bagi saya tidak ada masalah, yang penting bagi saya, saya bisa bekerja untuk masyarakat Yogyakarta maupun seluruh Indonesia,” aku Hemas. Kalangan yang pro-OSO kemudian menyatakan keputusan tersebut itu merupakan peraturan lembaga.

Menolak disebut malas karena tak pernah hadir di sidang paripurna, Hemas balik menuding OSO. Ia menyebut justru Ketum Hanura itulah yang malas.

“Sebetulnya yang malas dia (OSO) sendiri. Karena dia sendiri juga kalau bikin paripurna pagi bisa diundur, yang tadinya pagi bisa diganti jam 13.00 WIB, diganti jam 17.00 WIB,” tutur Hemas.

Soal pemecatan ini, BK DPD menyebut sifatnya hanya sementara. Bila Hemas mau meminta maaf kepada anggota DPD di sidang paripurna dan meminta maaf kepada konstituen lewat media massa, status keanggotannya sebagai senator bisa kembali. Namun Hemas tak sudi meminta maaf.

“Tidak, jadi saya tidak akan meminta maaf karena saya masih menjunjung tinggi hukum yang harus ditegakkan di negara kita,” tegasnya.

Hemas membenarkan bahwa dia diminta meminta maaf secara lisan dan tertulis di sidang paripurna DPD RI bila ingin statusnya dipulihkan. Namun Hemas menolak permintaan itu, dan dia tidak akan meminta maaf lewat media massa.

“Sebetulnya di situ saya disuruh minta maaf di depan sidang paripurna, berarti dia (OSO) memang tetap ingin menghadirkan secara fisik di dalam sidang paripurna, yang tidak pernah saya akan mau menghadiri (sidang paripurna),” tukas Hemas.

Meski begitu, BK DPD masih menunggu permintaan maaf Hemas. Tak hanya itu, BK DPD juga menyatakan memiliki bukti soal Hemas yang tidak hadir sebanyak 12 kali paripurna.

Sementara itu, OSO menegaskan tak terlibat dalam pemecatan Hemas. Ia menyebut mekanisme pemberhentian Hemas telah dilalui secara formal.

“Itu pemecatan Bu Hemas itu mekanismenya telah dilalui oleh Badan Kehormatan. Jadi itu saya tidak ikut campur karena itu keputusan sudah berlaku pada anggota lainnya,” kata OSO.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Indonesia didesak mengambil sikap tegas dan langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM yang dihadapi etnis Muslim Uighur di China. Langkah konkret Indonesia bisa disuarakan melalui forum ASEAN hingga PBB.

Demikian salah satu poin sikap yang disampaikan Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia (PP IKADI) terkait Muslim Uighur. Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga diminta berperan aktif menangani kabar dugaan pelanggaran HAM ini.

“Mendesak Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional,” ujar Ketum PP IKADI KH Achmad Satori Ismail dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (21/12/2018).

Berikut delapan poin pernyataan PP IKADI soal Uighur:

1. Mengecam keras penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Cina karena bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB).
2. Mendesak Pemerintah Cina untuk menghentikan perbuatan keji yang tidak berperikemanusiaan ini, agar tidak menyulut kemarahan umat dan dunia Islam secara lebih besar dan luas.
3. Menuntut Pemerintah Cina untuk menjamin dan melindungi hak Muslim Uighur untuk bebas dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya serta membuka akses kepada dunia luar untuk dapat memantau dan membantu secara langsung penderitaan mereka.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional lainnya, apalagi Pemerintah Cina mempunyai kepentingan besar secara ekonomi di negeri ini.
5. Meminta negara-negara Islam anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berperan aktif menyelesaikan penderitaan Muslim Uighur.
6. Mendukung semua usulan yang mendesak PBB mengirim tim monitor untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti laporan Lembaga Advokasi HAM Human Rights Watch tentang tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap Mulism Uighur.
7. Menginstruksikan semua Pengurus Wilayah IKADI di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif bersama dengan elemen umat Islam lainnya dalam melaksanakan aksi solidaritas muslim Uighur dan pengumpulan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka di wilayahnya masing-masing.
8. Mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memanjatkan do’a dan melaksanakan Qunut Nazilah, semoga Allah ta’ala menolong Muslim Uighur dan mengangkat kesulitan mereka.

Indonesia sebelumnya sudah memanggil Kedutaan Besar China. Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan mencari informasi soal kondisi suku Uighur.

“Kita meminta duta besar kita yang ada di Beijing untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keadaan yang sebenarnya di sana seperti apa,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan kepada polisi reserse se-Indonesia mengenai pentingnya kepercayaan public (public trust). Tito mengatakan kepercayaan publik dapat tumbuh jika polisi menjalankan tugas dengan profesional.

“Era demokratisasi yang bergulir saat ini, menuntut seluruh institusi negara untuk dapat meraih public trust. Itulah sebabnya saya mendorong digulirkannya kebijakan Promoter yang diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih field goal terpercaya,” kata Tito dalam rilisnya.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rakornis Bareskrim Polri, di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara. Tito hadir dalam pembukaan Rakornis Bareskrim 2018 yang megusung tema ‘Mari Benahi Reserse, Rakyat Menunggu’.

Tito berharap Bareskrim dapat memaksimalkan peran resersenya untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan BUMN yang bersih dan sehat. Menurut Tito, kondisi kesehatan BUMN mempengaruhi pendapatan negara.

“Karena itu, penanganan kejahatan transnasional harus mendapatkan perhatian khusus dari Bareskrim Polri,” ucap Tito.

Di samping kejahatan transnasional, Tito juga menuturkan pentingnya seorang polisi reserse peka terhadap perkembangan kejahatan siber, khususnya di media sosial (medsos).

“Perkembangan sosial media saat ini, karena telah memunculkan kejahatan-kejahatan berdimensi baru seperti hoax, hatespeech,” tambah Tito.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan mutasi dan promosi jabatan. Ada 68 perwira yang dimutasi.

Hal ini tertuang dari Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1393/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Perinciannya, 39 perwira jajaran TNI AD, 13 perwira jajaran TNI AL, dan 16 perwira jajaran TNI AU.

Dari keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Basarnas Marsdya M Syaugi dimutasi dari jabatannya menjadi pati TNI AU dalam rangka pensiun. Selain itu, ada pergantian Kepala Pusat Penerangan TNI, yakni Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang digantikan oleh Brigjen TNI Sisriadi.

Mayjen Santos dimutasi menjadi Wadanjen Akademi TNI. Sedangkan Brigjen Sisriadi sebelumnya menjabat Sesditjen Kuathan Kemhan.

Berikut ini perinciannya:

TNI Angkatan Darat

1. Mayjen TNI Dody Usodo Hargo dari Wadanjen Akademi TNI menjadi Staf Khusus Kasad
2. Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang dari Kapuspen TNI menjadi Wadanjen Akademi TNI
3. Brigjen TNI Sisriadi dari Sesditjen Kuathan Kemhan menjadi Kapuspen TNI
4. Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin dari Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI
5. Brigjen TNI Darwin Haroen dari Kapusjarah TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI
6. Kolonel Kav Prantara Santosa dari Danpusdikter Pusterad menjadi Kapusjarah TNI
7. Brigjen TNI Janner Sirait dari Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
8. Kolonel Inf Usman Sulandri dari Pamen Denma Mabesad menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI
9. Brigjen TNI Benny Octaviar dari Kapusjianstra TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI
10. Brigjen TNI Totok Imam Santoso dari Pa Sahli Tk. II Intekmil Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Kapusjianstra TNI
11. Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dari Irjenad menjadi Asrena Kasad
12. Mayjen TNI Suko Pranoto dari Pangdam XVI/Ptm menjadi Irjenad
13. Mayjen TNI Marga Taufiq dari Pangdivif-2 Kostrad menjadi Pangdam XVI/Ptm
14. Brigjen TNI Tri Yuniarto dari Dirdok Kodiklatad menjadi Pangdivif-2 Kostrad
15. Brigjen TNI Mirza Agus dari Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB menjadi Dirdok Kodiklatad
16. Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo dari Danpuslatpur Kodiklatad menjadi Danrem 032/WBR (Padang) Kodam I/BB
17. Brigjen TNI Eko Erwanto dari Kadislaikad menjadi Staf Khusus Kasad
18. Brigjen TNI P Gunung Sarasmoro dari Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH menjadi Kadislaikad
19. Brigjen TNI Rukman Ahmad dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Ilpengtek dan LH
20. Brigjen TNI Djashar Djamil dari Kadisjarahad menjadi Staf Khusus Kasad
21. Kolonel Inf Eddy Syahputra Siahaan dari Paban Sahli Bid. Kesejahteraan, Koperasi, dan Yayasan Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad
22. Brigjen TNI Daru Cahyono dari Kabinda Lampung BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi II BIN
23. Kolonel Czi Ignasius Wahyu Hadi Prasetyo dari Kasubdit Analisis dan Evaluasi pada Direktorat Rendalgiat Ops Deputi VIII BIN menjadi Kabinda Lampung BIN
24. Brigjen TNI Teddy Surachmat dari Direktur Amerika dan Eropa Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Amerop Deputi I BIN
25. Brigjen TNI Sun Suripto dari Direktur Afrika dan Timur Tengah Deputi I BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Kerjasama Internasional Deputi I BIN
26. Brigjen TNI Agoes Joesni dari Kabinda Jawa Tengah BIN menjadi Agen Madya pada Direktorat Sulawesi dan Nusa Tenggara Deputi II BIN
27. Kolonel Inf Sondhi Siswanto dari Kabagdukops pada Binda Jawa Tengah BIN menjadi Kabinda Jawa Tengah BIN
28. Brigjen TNI Mundasir dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas
29. Brigjen TNI Drs. Sindu Tikno dari Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.
30. Brigjen TNI Sigid Witjaksono dari Dirpalad menjadi Staf Khusus Kasad
31. Kolonel Cpl Subagyo dari Sekretaris Dislitbangad menjadi Dirpalad
32. Brigjen TNI Erry Herman dari Dirajenad menjadi Staf Khusus Kasad
33. Kolonel Caj F.F. Fransis Wewengkang dari Wadirajenad menjadi Dirajenad
34. Brigjen TNI Rubiono Prawiro dari Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya menjadi Staf Khusus Kasad
35. Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi dari Paban Sahli Bid. Bahsenpar Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Sosial dan Budaya
36. Brigjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin dari Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam
37. Brigjen TNI Martono dari Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan menjadi Dosen Tetap Unhan
38. Kolonel Kav Suharto Lebang dari Widyaiswara Madya Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan menjadi Kapusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan
39. Kolonel Inf Aminullah dari Kabag Dukops Binda Sulawesi Tenggara BIN menjadi Kabinda Sulawesi Tenggara BIN.

TNI Angkatan Laut

1. Laksma TNI R.A. Nora Lelyana dari Kadiskesal menjadi Staf Khusus Kasal
2. Laksma TNI I. Dewa Gede Nalendra dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal
3. Kolonel Laut (K) Ahmad Samsulhadi dari Kalakesla Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal
4. Laksma TNI Ngatminto dari Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Staf Khusus Kasal
5. Kolonel Laut (E) Sugiarto dari Kasubdis Progla Dispotmar Mabesal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang
6. Laksma TNI Sunaryo dari Irbin Itjenal menjadi Ir Pengadaan Itjen Kemhan
7. Laksma TNI Bernhard Setyabudi Heruyono dari Dirum Kodiklatal menjadi Irbin Itjenal
8. Kolonel Laut (P) Taat Siswo Sunarto dari Sahli C Ops Pangkoarmada II menjadi Dirum Kodiklatal
9. Laksda TNI R. Achmad Rivai dari Pangkolinlamil menjadi TA Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas
10. Laksma TNI Heru Kusmanto dari Kas Koarmada I menjadi Pangkolinlamil
11. Laksma TNI Hutabarat dari Wadan Seskoal menjadi Kas Koarmada I
12. Laksma TNI Tatit E. Witjaksono dari Kapuskersin TNI menjadi Wadan Seskoal
13. Kolonel Laut (P) Didik Kurniawan dari Paban Utama B-6 Dit B Bais TNI menjadi Kapuskersin TNI

TNI Angkatan Udara

1. Marsdya TNI Muhammad Syaugi dari Ka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
2. Marsma TNI N. Ponang Djawoto dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Sesditjen Kuathan Kemhan
3. Marsma TNI A. Gustaf Brugman dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Kadisminpersau
4. Marsma TNI Djamaluddin dari Kadisminpersau menjadi Danpuslat Kodiklat TNI
5. Marsma TNI Gatot Purwanto dari Dirum Kodiklat TNI menjadi Pamen Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
6. Kolonel Pnb Tyas Nur Adi dari Danlanud Slm menjadi Dirum Kodiklat TNI
7. Marsma TNI Gunadi Haryadji dari Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
8. Marsma TNI Yudi Bustami dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumdanas
9. Marsma TNI Sugeng Sutrisno dari Pati Sahli Kasau Bid. Strahan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
10. Kolonel Kes dr. Elisa Samson dari Kadep Mata RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Strahan
11. Marsma TNI Krismono Irwanto dari Kalakespra Saryanto menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
12. Kolonel Kes Ferdik Sukma Wahyudin dari Dokter Pribadi Presiden RI menjadi Kalakespra Saryanto
13. Marsma TNI Andy M. Taufik dari Sekretaris Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam
14. Kolonel Lek Anthon Marpaung dari Agen Madya pada Direktorat Sumatera dan Kalimantan Deputi II BIN menjadi Kabinda Riau BIN
15. Marsma TNI Uganda Irwanto dari Bandep Ur. Pertahanan Keamanan pada Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas menjadi Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas
16. Marsma TNI Toto Boedihardjo dari Dirprogbangdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas menjadi Diropsdik Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
BNN mengendus adanya 83 sindikat yang beroperasi mengedarkan narkoba di Indonesia sepanjang tahun 2018. Angka itu menurut BNN lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

“BNN mengidentifikasi di tahun 2018 ada 83 jaringan sindikat narkoba, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 99 jaringan,” kata Kepala BNN Heru Winarko kepada wartawan di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (20/12/2018).

Heru menyebut jaringan itu paling banyak dari wilayah utara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Dia mengaku tahu persis hal itu karena laboratorium BNN dapat mengidentifikasi asal wilayah narkoba yang diuji.

Terlepas dari itu, Heru menyebut ada 914 kasus narkoba dengan 1.355 tersangka yang sudah ditangani BNN selama tahun ini. Selain itu, BNN juga menggarap 53 kasus narkoba berkaitan dengan pencucian uang dengan 70 tersangka dan aset Rp 229 miliar.

Sedangkan untuk daerah rawan penyebaran narkoba, BNN menyebut ada 654 lokasi di seluruh Indonesia. BNN juga sudah melaksanakan program pemberdayaan anti narkoba di 55 lokasi yakni 36 kawasan perkantoran dan 19 kawasan pedesaan.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bersama sejumlah rekan politiknya berdandan ala pantomim dalam video klip lagu ‘Tangan Besi’. NasDem menyebut Fadli dkk berusaha terus ‘mencari panggung’.

“Biasalah cuma cari panggung. Politisi yang tidak berprestasi memang harus cari panggung biar bisa terus jadi berita. Maklum miskin prestasi dan ide,” kata Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (20/12/2018).

Lagu ‘Tangan Besi’ itu bercerita tentang penguasa yang suka menindas dan mempersekusi. Fadli menjelaskan, makeup ala pantomim yang dipakainya itu merepresentasikan kesedihan rakyat yang menurutnya kerap diintimidasi dan diadu domba penguasa.

Irma menilai Fadli merupakan politikus yang tidak berkualitas. Ia mengungkit komentar Fadli soal penahanan Habib Bahar bin Smith karena kasus dugaan penganiayaan.

“Kalau politisi yang berkualitas pasti tahu beda mengkriminalisasi dan dikriminalisasi. Masak Bahar Smith yang dihukum karena pengaduan rakyat yang dikriminalisasi malah dilindungi dan memfitnah rakyat yang melaporkan dengan tuduhan mengkriminalisasi ulama. Kan politisi nggak cerdas itu namanya,” sebut Irma.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pernyataan capres Prabowo Subianto yang mengatakan ‘Kalau kita kalah, negara ini bisa punah’ menjadi kontroversi. Menko Polhukam Wiranto bahkan melempar tantangan ke Prabowo.

Prabowo melontarkan pernyataan itu saat konferensi nasional Gerindra di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12/2018). Saat itu, dia menyebut apabila keinginan rakyat tidak dapat direalisasikan, Indonesia bisa punah.

“Jadi saudara, sudah dikatakan, kita merasakan getaran rakyat, kita merasakan rakyat ingin perubahan, rakyat ingin perbaikan, rakyat ingin pemerintah yang bersih dan tidak korupsi. Betul?” kata Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan bahwa ia dan Sandiaga Uno tidak boleh kalah dalam Pilpres 2019. Sebab, menurutnya elite yang berkuasa di Indonesia selalu gagal menjalankan amanah rakyat yang justru membuat negara bisa punah. Di hadapan para kader Gerindra dan elite timses Prabowo-Sandiaga, ia menyatakan pihaknya tidak boleh kalah di pilpres kali ini.

“Karena itu kita tidak bisa kalah. Kita tidak boleh kalah. Kalau kita kalah, negara ini bisa punah. Karena elite Indonesia selalu mengecewakan, selalu gagal menjalankan amanah dari rakyat Indonesia. Sudah terlalu lama elite yang berkuasa puluhan tahun, sudah terlalu lama mereka memberi arah keliru, sistem yang salah,” terang Prabowo.

Pernyataan Prabowo ini dikritik oleh partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Hingga akhirnya Wiranto ikut angkat bicara. Dia mengaku heran karena perkataan Praowo itu menurutnya sama dengan ancaman serius. Tak pernah ada dalam sejarah suatu negara punah usai seorang tokoh kalah di Pemilu.

Wiranto mengutip sederet survei internasional yang menyebut Indonesia sebagai negara teraman ke-9 di seluruh dunia (Gallup Global Law and Order 2018), negara tujuan investasi yang paling menjanjikan ke-2 (US News 2018), dan negara yang kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya di urutan pertama (Gallup World Poll Tahun 2017).

“Belum ada dalam sejarah modern dalam pemilihan umum yang demokratis, seorang tokoh kalah lantas negara itu bubar atau punah. Negara akan punah tidak mungkin tiba-tiba, mesti ada gejalanya, indikasinya atau ada peningkatan eskalasi sangat serius yang mengancam eksistensi negara itu.,” papar Wiranto dalam keterangan tertulis, Selasa (18/12/2018).

Sambil melontarkan canda, Wiranto menantang Prabowo taruhan rumah. Tantangan itu berupa ‘taruhan’ rumah.

“Kalau sehabis Pemilu Prabowo kalah dan Indonesia tetap utuh tidak punah, maka rumah Hambalang diserahkan kepada saya. Sebaliknya kalau Indonesia punah maka rumah saya di Bambu Apus diserahkan ke Prabowo, tapi kalau semua punah, buat apalagi rumah,” kata Wiranto. Keterangan tertulis itu menyatakan Wiranto berseloroh atau bercanda soal taruhan rumah tersebut.

Timses Prabowo sendiri sudah menjelaskan maksud dari pernyataan itu. Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyebut mereka yang mengkritik pidato Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak mendengarkannya secara utuh.

“Orang itu kan mendengar pidato Pak Prabowo sepotong-potong sih ya. Tidak komplit sehingga mereka menyalahartikan. Padahal Pak Prabowo dalam pidatonya lengkap menjelaskan maksudnya bahwa Indonesia bisa punah kalau salah mengelola ekonomi bangsa,” kata Andre.

Andre juga menjelaskan, pernyataan eks Danjen Kopassus itu bertujuan memotivasi para kader Gerindra untuk berjuang memenangkannya di Pilpres 2019. “Kalau Pak Prabowo bersama Bang Sandi dibilang harus menang ya wajar. Kan dalam rangka memotivasi para kader dan relawan,” kata Andre.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan suara Golkar yang memilih Jokowi-Ma’ruf Amin sudah meningkat. Airlangga menyebut di atas 75 persen.

“Tentunya jumlah pemilih Golkar yang memilih Pak Jokowi sudah meningkat. Sudah bertahap, sekarang sudah di atas 75 persen,” kata Airlangga kepada wartawan seusai rapat Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/12/2018).

Airlangga mengatakan sosialisasi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf di daerah-daerah sudah dilakukan oleh akar rumput Golkar. Sosialisasi berupa poster Golkar bersama Jokowi-Ma’ruf disebutnya sudah terpasang di daerah-daerah maupun di kota-kota.

“Ya, kan kita sudah melakukan sosialisasi paling awal, dan secara resmi di media sosial Golkar juga aktif. Di kota-kota sudah ada poster Golkar dan Jokowi,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan masih ada waktu 4 bulan untuk terus bersosialisasi. Dia juga berharap ada timbal balik ke Golkar.

“Dengan demikian, masih ada 4 bulan untuk kita kerja. Harapannya, kita tentu timbal balik, jadi Golkar memilih Pak Presiden dan pemilih Pak Presiden memilih Golkar,” sambungnya.(NGO)