JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut impor merupakan langkah yang menghancurkan rakyat Indonesia sendiri. Menurutnya, Indonesia bisa bertahan dengan swasembada.

“Kita tidak perlu impor-impor lagi makanan. Impor-impor itu adalah sebetulnya langkah langkah yang menghancurkan rakyat Indonesia sendiri, menghancurkan petani-petani kita sendiri,” kata Prabowo saat memberi sambutan kepada relawan Rhoma Irama, di Soneta Record, Jalan Tole Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Depok, Minggu (28/10/2018).

“Melemahkan perekonomian Indonesia karena kita kirim devisa yang langka ke luar negeri,” sambungnya.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia bisa mengurangi impor dengan cara melakukan swasembada di tiga sektor. Tiga sektor yang dia maksud yaitu swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air.

“Harus swasembada pangan, dan pangan harus tersedia serta terjangkau untuk seluruh rakyat, lalu swasembada energi dengan menanam bahan bahan yang bisa menghasilkan energi, bahan bakar dari tanaman,” tutur Prabowo.

“Kalau sudah swasembada pangan dan energi, kita harus swasembada air, kita akan bikin Indonesia tidak kesulitan air. Ada teknologinya tinggal kehendak atau tidak,” sambungnya.

Menurutnya, swasembada ini bisa dilakukan bersama putra putri terbaik bangsa Indonesia yang membantu melaksanakan jalannya rencana itu.

“Cari putra dan putri terbaik bangsa Indonesia dari mana saja, tidak satu dua, kalau perlu non partai, yang penting orang itu pintar, cerdas, mampu dan jujur,” ujar Prabowo.(ADI)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kepala daerah menjadi sasaran KPK dalam beberapa waktu terakhir. Dalam waktu kurang dari dua minggu, ada dua kepala daerah yang dijerat KPK.

Fakta itu membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan perilaku mereka yang kedapatan korupsi. Tjahjo pun mengingatkan agar para kepala daerah benar-benar menjaga diri dari rasuah.

“Kami menyesalkan ya. Baru belum dingin, masih memanas kembali,” ucap Tjahjo di sela menghadiri pelantikan kepengurusan Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

“Saya kira tolonglah, termasuk diri saya, saling mengingatkanlah. Hati-hati dengan area rawan korupsi,” imbuh Tjahjo.

Tjahjo kemudian menyebut area rawan korupsi itu seperti jual beli jabatan, mekanisme hibah dan bantuan sosial, peraturan daerah retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa, serta perizinan, termasuk soal proyek. Menurutnya, integritas para kepala daerah itu harus dikedepankan.

“Mari sadar diri saja termasuk saya juga mencoba sekuat tenaga bahwa jangan saya jual beli jabatan misalnya, saya main proyek, semuanya,” ucap Tjahjo.

“Karena ini menjadi sorotan KPK khususnya. Satu rupiah pun pasti akan dikejar oleh KPK. Ini menyangkut mental ya, mental apa yang harus kita bangun, saya kira semua pihak akan mendukung bagaimana proses pencegahannya dan pemidanaannya dan efek jera itu harus dinaikkan,” imbuh Tjahjo.

Kabar operasi tangkap tangan (OTT) KPK memang cukup intens terkait kepala daerah. Seperti pada Senin 15 Oktober 2018 ketika tim KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait suap proyek Meikarta. Menyusul kemudian pada Rabu 24 Oktober 2018 saat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap karena menerima suap soal jual beli jabatan.

Untuk itulah, Tjahjo menekankan kinerja inspektorat daerah sebagai pengawas untuk ditingkatkan. Dia juga mengaku sudah mengevaluasi aturan mainnya.

“Sudah, sedang dievaluasi, sudah selesai kok, tinggal PP (Peraturan Pemerintah)-nya saja yang diselesaikan,” ucapnya.(ARF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejumlah ormas Islam selesai menggelar rapat di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Rapat menghasilkan kesepakatan bersama Ormas Islam.

Rapat berlangsung selama kurang lebih tiga jam di kediaman JK di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/2018). Mereka membahas peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, yang dinyatakan polisi sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

JK bersama sejumlah ketua Ormas Islam kemudian keluar membacakan pernyataan sikap bersama. Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva, Ketua Umum Persis Maman Abdurrahman, Dewan Masjid Indonesia, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, Mohammad Siddik, Komaruddin Hidayat, dan Din Syamsuddin.

Berikut pernyataan sikap bersama sejumlah Ormas Islam di kediaman JK:

Pernyataan Bersama

Mengamati secara seksama peristiwa pembakaran bendera di Kecamata Limbangan Kabupaten Garut, Jawa Barat, bersama ini kami para Pimpinan Ormas Islam menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

1. Para pemimpin ormas Islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa.

2. Para pimpinan ormas islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di kec. Limbangan Kab.Garut,dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan.

3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikam permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut, dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali;

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap Umat Islam marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah;

5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan pimpinan ormas islam ini disampaikan disertai doa dan harapan semoga allah swt senantiasa menjaga dan melindungi segenap bangsa indonesia.
(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK memastikan surat pemanggilan untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak benar atau hoax. KPK pun akan mengejar pembuat surat palsu itu.

“KPK dan Polri akan bekerja sama ungkap surat palsu yang adu domba aparat penegak hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (26/10/2018).

Surat panggilan itu beredar dengan logo KPK di bagian kiri atas. Namun Kabiro Humas KPK Febri Diansyah memastikan penomoran hingga stempel yang digunakan salah.

“KPK tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” ujar Febri.

Surat panggilan palsu itu menyebut Tito dipanggil pada Jumat, 2 November 2018, untuk diperiksa sebagai tersangka. Di bagian bawah kanan surat terdapat hari dan tanggal dikeluarkannya surat, yakni 29 Oktober 2018. Ada stempel berwarna biru dan tanda tangan di bawah tanggal surat.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mahkamah Agung (MA) memerintahkah Jaksa Agung untuk merehabilitasi nama baik jaksa senior Chuck Suaryosumpeno. Sebab pencopotan Chuck dari Kepala Kejaksaan Tinggi dinilai cacat hukum.

“Saya belum bisa berkomentar terkait putusan MA tersebut. Sejatinya Putusan MA tersebut sangat luar biasa, namun mohon dipahami bahwa yang saya hadapi saat ini adalah pimpinan tertinggi institusi yang selama ini saya banggakan,” kata Chuck saat dihubungi, Rabu (24/10/2018).

Chuck dicopot berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-192/A/JA/12/2015 pada 2 Desember 2015. Jaksa Agung menilai tindakan Chuck selaku Ketua Satgassus Kejaksaan Agung pada 2012 tidak sesuai prosedur. SK itu digugat oleh Chuck dan menang di tingkat peninjauan kembali (PK).

“35 tahun saya mengabdi pada negeri ini melalui Kejaksaan, saya ingin suatu ketika Kejaksaan menjadi salah satu institusi kebanggaan rakyat, tempat mereka menyandarkan nasibnya saat keadilan tak lagi dalam genggaman,” tutur Chuck.

Selama 35 Tahun itu, Chuck merintis karier dari nol. Berdinas di berbagai daerah di pelosok negeri. Pengabdiannya seakan dianggap tiada karena penilaian sepihak.

“Tapi cita-cita saya terpaksa pupus hanya karena prasangka yang belum pasti kebenarannya,” ujar Chuck.

Bagi Chuck, perlawanan atas apa yang dialaminya adalah untuk pembelajaran positif kepada teman sejawat di Korps Adhyaksa. Meski butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Tidak mudah berhadapan dengan Pimpinan yang layaknya seperti orang tua sendiri, tapi saya lakukan ini agar tidak ada lagi rekan Jaksa dan Karyawan Kejaksaan yang memiliki nasib sama seperti saya,” ucap Chuck.

Putusan MA itu diketok oleh ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yodi M Wahyunadi dan Hary Djatmiko. Menurut majelis, Chuck tidak mengambil tindakan sendiri dalam perdamaian dengan para ahli waris Taufik Hidayat (Wing Tau Feng) melainkan sudah dengan persetujuan pimpinan yaitu Jaksa Agung Basrief Arie.

“Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tergugat yaitu Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-186/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan penggugat berikut segala hak dan kewajibannya sehubungan dengan kedudukan tersebut,” demikian bunyi putusan MA. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak untuk mengakhiri politik kebohongan dan mulai membangun politik pembangunan. Partai Gerindra meminta Jokowi segera menyiapkan hukuman bagi dirinya sendiri, jajaran timses, dan kabinet.

“Tolong sampaikan dengan sungguh-sungguh dan siapkan langkah sanksi jika tidak dipenuhi ajakannya. Ajakan dan sanksi berikan kepada dirinya sendiri, jajaran kabinetnya, jajaran tim suksesnya,” kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid saat dihubungi, Minggu (21/10/2018).

Sebab, Sodik menilai berita hoax dan bohong banyak diproduksi kubu Jokowi. Karena itu, dia mengibaratkan Jokowi seperti maling teriak maling.

“Karena selama ini pabrik hoax dan bohong ada di tempat-tempat tersebut, dengan gaya maling teriak maling,” ujarnya.

Sodik melanjutkan, Gerindra senantiasa menghadirkan politik yang sarat gagasan. Namun Gerindra kerap terganggu karena melayani serangan hoax dan fitnah. Ia pun menanti Jokowi mewujudkan ajakan mengakhiri politik kebohongan itu.

“Yang dilakukan Gerindra selama ini adalah politik visi, politik program. Tapi justru kami digoda, diganggu, dan pecahkan fokus harus melayani serangan-serangan hoax, dusta, dan fitnah,” sebut Juru Debat timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu.

“Gerindra akan menunggu dan melihat bukti nyata dari pernyataan tersebut, terutama dalam masa pilpres ini,” lanjut Sodik.

Lewat sebuah pidato, Jokowi berbicara tentang berpolitik yang santun dan membangun. Jokowi mengatakan, masa-masa politik kebohongan juga harus diakhiri. Tidak ada lagi politik yang merasa paling benar sendiri.

“Kita harus akhiri politik kebohongan, politik yang merasa benar sendiri. Dan mari kita perkuat politik pembangunan, politik kerja, politik berkarya. Pembangunan bangsa untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pembangunan SDM bangsa yang unggul, yang siap bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Sehingga kemajuan Indonesia, kejayaan Indonesia betul-betul dapat terwujud,” kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
4 Tahun Jokowi, diet peraturan terus dilakukan. Namun, trend kini berubah yaitu daerah subur membuat peraturan sehingga obesitas hukum terus terjadi.

“Reformasi regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya belum jelasnya strategi kebijakan pemerintah untuk mengendalikan regulasi daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi pusat dan kepentingan umum,” ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono, Senin (22/10/2018).

Pasca putusan MK yang membatalkan kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda, Kemendagri tidak juga mengambil kebijakan alternatif untuk tetap dapat menjaga Perda dalam bingkai sistem hukum nasional dan NKRI.

“Akibatnya saat ini banyak bermunculan lagi regulasi ‘kontroversial’ di berbagai daerah,” ujar pakar perundang-undangan itu.

Menurut Bayu, ketimbang segera membuat kebijakan untuk menertibkan regulasi daerah, justru kemendagri menunjukkan ego sektoral saat ada kementerian lain yang mencoba membuat terobosan kebijakan untuk menjadikan regulasi daerah selaras dengan regulasi pusat.

“Tantangan ini tentunya patut menjadi perhatian untuk diselesaikan di sisa 1 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla,” ujarnya.

Namun secara umum, kinerja 4 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang penataan peraturan perundang-undangan (reformasi regulasi) telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Meskipun juga masih banyak tantangan yang menghadang. Kinerja reformasi regulasi bisa dinilai dari bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasca/setelah pengundangan peraturan perundang-undangan.

“Dari aspek proses pembentukan regulasi, saat ini telah terdapat mekanisme yang memastikan semua regulasi di tingkat pusat pembentukannya harus melalui proses harmonisasi atau penyelarasan substansi, di mana jika sebelum-sebelumnya Kementerian hukum dan HAM hanya berwenang melakukan harmonisasi Rancangan UU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden maka saat ini juga berwenang melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga termasuk komisi-komisi,” papar Bayu.

Saat ini, Kementerian Hukum tidak lagi hanya menjadi ‘tukang stempel’ melainkan kini berwenang memastikan secara substansi regulasi yang akan diundangkan telah selaras dengan regulasi lainnya dan putusan pengadilan.

“Dari aspek setelah pengundangan, maka saat ini telah terdapat mekanisme penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengadukan berbagai masalah ketidakpastian hukum yang diakibatkan keberadaan berbagai regulasi yang atas masalah tersebut pengadilan yaitu MK atau MA tidak berwenang menyelesaikannya seperti konflik atas peraturan perundang-undangan sejenis seperti konflik norma sesama peraturan menteri atau lembaga,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perjalanan Kapal Kemanusiaan yang membawa ribuan ton bantuan untuk Palu, Sigi, dan Donggala masih berlanjut. Usai kedatangan perdananya di Palu pada 13 Oktober silam, Kapal Kemanusiaan kembali berlabuh di Palu.

Dari Jakarta, KMP Drajat Paciran yang menjadi Kapal Kemanusiaan tahap dua ini bersandar di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Minggu (21/10/2018).

Kapal membawa 1.000 ton bantuan pangan dan logistik, yang terdiri dari air mineral, sembako, makanan bayi, selimut, tenda, obat-obatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan bentuk kepedulian berbagai pihak yang telah dikumpulkan di gudang Indonesia Humanitarian Center (IHC) di Gunung Sindur, Bogor serta sejumlah instansi sosial.

Mereka di antaranya Badan Penanggulanban Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, Dompet Dhuafa, Organisasi Turun Tangan, Rumah Zakat, Youth Power Indonesia, dan Relawan Jakarta Maju Bersama.

Kedatangan Kapal Kemanusiaan dari Jakarta ini disambut oleh Sri Eddy Kuncoro selaku Direktur Program Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat ACT. Eddy menyampaikan, berlabuhnya Kapal Kemanusiaan untuk yang kedua kalinya ini bukti masih tingginya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap korban bencana di Palu, Sigi, dan Donggala.

“Alhamdulillah, semangat membantu saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah begitu tinggi. Ini adalah yang kedua kalinya Kapal Kemanusiaan berlabuh di Palu, membawa ribuan ton bantuan dari berbagai elemen bangsa. Setelah dari Surabaya dan Jakarta, Insya Allah Kapal Kemanusiaan akan kembali berangkat dari Sumatera Barat membawa bantuan yang lebih masif lagi. Ada dari Aceh, Medan, Padang, Riau, Lampung, dan lainnya,” jelas Eddy, Senin (22/10/2018).

Pengiriman pangan dan logistik melalui Kapal Kemanusiaan untuk Palu, Sigi, dan Donggala terlaksana atas kerja sama ACT dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Nantinya, bantuan dari kapal akan masuk gudang yang berada di kompleks Pelabuhan Pantoloan.

Bantuan ini akan dibagikan ke pengungsi melalui posko wilayah dan posko unit yang ACT miliki. Sampai saat ini sudah ada 12 posko wilayah dan 6 posko unit di 5 kabupaten di Sulteng.

Selain pangan dan logistik, Kapal Kemanusiaan turut membawa armada Humanity Food Truck, dapur berjalan yang biasa memberikan layanan makanan gratis bagi korban bencana di Indonesia.

“Seperti di Lombok, Humanity Food Truck nantinya akan berkeliling ke titik-titik pengungsian untuk membagikan makanan siap santap yang bergizi, dimasak langsung oleh chef terbaik kami,” imbuh Eddy.

Ia juga menyampaikan, kapal juga membawa 82 relawan dari berbagai wilayah. Mereka adalah relawan terlatih dengan berbagai keahlian khusus seperti paramedis, dapur umum, logistik, dan media.

Pascabencana gempa bumi, tsunami, serta fenomena likuefaksi yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi, puluhan ribu pengungsi masih membutuhkan bantuan pangan hingga saat ini. Oleh karenanya, ACT bersama masyarakat Indonesia akan terus berikhtiar mendampingi korban bencana di Sulawesi Tengah di masa tanggap darurat ini hingga pemulihan.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Usia pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla hari ini genap berusia 4 tahun. Peneliti senior pada Satuan Kerja Pusat Penelitian Politik, LIPI R. Siti Zuhro melihat pemerintahan ini masih memiliki masalah seputar koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas).

Lemahnya koordinasi itu menyebabkan kegaduhan di internal Kabinet Kerja yang bahkan muncul hingga ke publik. Belum lama ini misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Djonan meralat pengumuman kenaikan harga Premium yang baru satu jam dia umumkan.

Kenaikan dibatalkan lantaran PT Pertamina belum siap. Sebelumnya juga terjadi kisruh antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian dan Direktur Utama Bulog soal impor beras.

Siti Zuhro pun heran dengan Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK ini. “Kebijakan-kebijakan yang harus dijelaskan (ke publik) harusnya solid di rapat kabinet,” kata dia saat berbincang, Jumat (19/10/2018) malam.
Menteri-menteri, lanjut Siti, merupakan pembantu Presiden. Sudah semestinya kebijakan yang diambil diputuskan dalam rapat kabinet dengan lembaga atau kementerian terkait. “La ini kok tidak juga, mengapa terjadi silang sengkarut,” kata dia.

Kegaduhan di Kabinet Kerja Jokowi-JK tak hanya terjadi tahun ini. Sebelumnya Siti mencatat, ada calon menteri yang batal dilantik, ada menteri yang dianulir pelantikannya, juga ada gaduh antara Rizal Ramli yang kala itu menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menteri ESDM Sudirman Said, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad menilai, lemahnya koordinasi antar menteri Kabinet Kerja dalam merumuskan dan mengkomunikasikan kebijakan bisa menggerus elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden petahana. Apalagi jika kebijakan menjadi unggulan pemerintahan Jokowi-JK dan menyangkut pemenuhan dasar kebutuhan rakyat.

“Seperti ketersediaan bahan pagan, contohnya beras maupun hal-hal berpengaruh langsung ke kemampuan daya beli masyarakat seperti masalah harga bahan bakar premium dan sejenisnya,” kata Nyarwi.

Nyarwi yang juga Direktur Presidential Studies-DECODE UGM bahkan menyebut kegagalan dalam koordinasi Kabinet Kerja akan menyebabkan elektabilitas Jokowi berhenti di angka 60 persenan.

Presiden Jokowi bukan tak pernah mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk agar tidak membuat kegaduhan. Menjelang Pilkada Serentak 2018 lalu, Jokowi meminta pembantunya tak membuat pernyataan yang menimbulkan kontroversi.

“Sekali lagi, jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja. Sudah. Bekerja saja. Dan kalau ragu-ragu agar diangkat di Ratas (rapat terbatas),” kata Jokowi.(NGO)