JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meragukan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Amien menyebut KPU merupakan buatan pemerintah petahana.
“KPU itu makhluk politik buatan pemerintah petahana. Jadi kalau kita menyerang KPU tok seperti orang yang nggak paham masalah, jadi KPU adalah pintu buat menyerang di atasnya, atasnya lagi, ketemunya nanti siapa lagi kalau bukan ya itu lah. Nama nggak usah disebut,” kata Amien di dalam diskusi di Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jl Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).
Amien mengaku mendapatkan laporan terkait tuduhan kecurangan itu meski belum utuh. Meski demikian, menurutnya, hal itu semakin lama semakin membahayakan. Dia menegaskan pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti untuk membongkar kecurangan KPU.
“Jadi insyaallah pada saatnya akan ada element of suprise, kejutan tunggu tanggal mainnya. Para ahli IT ini sudah memiliki bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa pasti begitu dibuka rakyat akan terkejut terhadap betapa bobrok, betapa curang betapa palsu, betapa jahat, betapa zalimnya KPU dan yang di atas-atas KPU itu,” ujar Amien.
Menurut Amien, Pemilu 2019 ini telah terjadi kejahatan yang terukur, sistematik, masif, brutal, hingga barbar. Amien menyebut KPU sendiri tak bisa mengendalikan sistemnya. Amien mengatakan data-data di KPU dimasukkan oleh ‘siluman’.
“Saya diberitahu dari teman-teman yang ahli itu bahwa KPU sendiri itu sudah tidak bisa mengendalikan, yang masukin data itu ada siluman yang lebih jauh lebih tinggi dari ‘kodok’ dan ‘cebong ‘ yang ingin menguasai semuanya tapi yakinlah Allah memihak yang benar,” sebutnya.
Amien kemudian menyindir mantan Ketua MK Mahfud Md terkait kesalahan input di KPU. Dia mengatakan tak akan bicara soal IT karena memang tak memahami.
“Jadi saya tidak ingin mengulangi kesalahan Mahfud Md, tidak tahu IT tapi sok tahu. Saya akan mengantarkan saja biar nanti tim IT membedah apa yang sebenarnya terjadi,” kata Amien.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Cawapres Sandiaga Uno menilai wacana tersebut belum waktunya.
“It’s not the time. You have to ask the people dan ini bukan suatu hal yang menurut saya mudah diputuskan dan buat saya saya nggak layak berkomentar karena saya ingin kita fokus bicara tentang agenda kita untuk proses Pemilu ini jujur dan adil,” ujar Sandiaga di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).
Sandiaga mengaku saat ini ingin fokus mengawal proses Pemilu dengan jujur dan adil ketimbang menanggapi pemindahan ibu kota. Ia mengatakan, ada saatnya rencana pemindahan ibu kota dibicarakan pada waktu yang tepat.
“Menurut saya ada waktu yang tepat untuk berbicara tersebut dan disampaikan kepada masyarakat lengkap dengan pertimbangannya, costnya dan lain sebagainya , disampaikan sebagai referendum karena seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan ibu kotanya di mana. Itu etikanya seperti itu. Kenapa saya begini? Karena mengolah olah kaya kurang isu aja ditambahin isu seperti ini,” paparnya.
Rencana pemindahan ibu kota kembali diangkat dalam rapat terbatas di kantor presiden yang dipimpin Jokowi. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota di luar Jawa, seperti faktor kepadatan penduduk hingga potensi banjir.
Saat ini, Jokowi sudah mengantongi 3 kandidat ibu kota baru. Namun ia masih menunggu hasil lengkap kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Bisa di Sumatera tapi yang timur jauh, di Sulawesi agak di tengah, tapi barat kurang. Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada 3 kandidat, tapi harus dicek dong,” ujar Jokowi di PT KMK Global Sports I, Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (30/4).(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruangan anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Belum dijelaskan ruangan siapa yang digeledah.
“Ya benar ada penggeledahan di salah satu ruangan anggota DPR,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (4/5/2019).
Saat ditanya ruangan siapa yang digeledah, Febri belum mau menjawab. Begitu pula saat ditanya terkait kasus apa penggeledahan ini, dia belum mau merinci.
“Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan lagi nanti,” ujarnya.
Informasi yang diterima detikcom, penggeledahan dilakukan di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen tempat para anggota dewan berkantor. Di basement gedung sekitar pukul 13.15 WIB tampak ada sejumlah mobil, keluar meninggalkan lokasi. Salah satu mobil ditumpangi dua orang polisi.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu Komandan Kogasma Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pihak Istana menjawab soal peluang Jokowi mengajak PD berkoalisi.
“Ya sepertinya yang terlihat seperti itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian TKN Jokowi berharap kuatnya dukungan parpol di DPR pada pemerintah.
“Ya bisa juga pastinya begitu, karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yg semakin kuat. Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis,” ujarnya.
Saat ini, koalisi pendukung pemerintah di DPR diklaim mencapai 60 persen. Moeldoko berharap dukungan tersebut kian bertambah. Alasannya, demi memudahkan kebijakan pemerintah untuk disetujui DPR.
“Ya sebenarnya sudah di atas 60 cukup, tapi kalau bisa 80 kenapa harus 60. Sehingga semua hal yang jadi kebijakan lebih mudah diendorse,” ucap Moeldoko. (DON)
KARANGANYAR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara soal rekapitulasi suara Pilpres 2019. Jokowi meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi menanggapi pernyataan Bupati Karanganyar Juliatmono yang mengatakan suara Jokowi menang lebih dari 80 persen untuk Pilpres 2019 di Karanganyar.
“Hitungannya juga sudah jelas, quick count juga telah keluar. Tinggal menunggu hasil hitungan resmi yang dilakukan KPU,” kata Jokowi di Bendungan Gondang, Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (2/5/2019).
Bupati Karanganyar meminta hadiah kepada Jokowi atas tingginya raihan suara Jokowi-Ma’ruf Amin tersebut. Namun Jokowi menegaskan hadiah sudah diberikan dengan diresmikannya bendungan tersebut.
“Tadi Pak Bupati minta hadiah. Lah waduk Bendungan Gondang ini apa bukan hadiah? Masih mau minta lagi? Tadi sudah disampaikan akan dibangun Bendungan Jelantah, apa bukan hadiah? Tadi kok kelihatannya kampanye semangat. Pilpres sudah selesai,” kata Jokowi.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ijtimak Ulama III menyebut terdapat kecurangan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. KPU mengatakan salah input dalam Situng bukan menandakan adanya kecurangan.
“Kami tegaskan, bahwa salah input itu bukan berarti ada kecurangan yang dilakukan KPU dan jajarannya,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Wahyu tidak memungkiri adanya beberapa kesalahan dalam input data dalam Situng. Namun, dia menyebut kesalahan input berbeda dengan kecurangan.
“Kami tidak memungkiri ada sekitar 159 salah entri atau salah input data di Situng, tapi kami pastikan bahwa salah input itu berbeda dengan kecurangan,” tuturnya.
Wahyu kembali mengingatkan hasil dalam Situng bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. Wahyu juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau Situng dan melaporkan bila terdapat kesalahan dalam Situng.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Situng merupakan alat bantu, hasil di Situng juga bukan hasil resmi Pemilu 2019,” kata Wahyu.
“Kami juga terbuka, kita membuka ruang partisipasi publik untuk mencermati apabila ada informasi di laman KPU yang tidak benar sesuai dengan C1. Dipersilakan melaporkan kepada KPU dan akan kita perbaiki,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak menilai setiap hari angka di Situng KPU tidak bergerak dan hanya berada di angka 54. Dia menilai sebanyak apapun suara daerah yang masuk nilainya tetap dan tidak berubah.
“Coba sekarang lihat, setiap hari, siang, malam, angka 54-43, terus gitu. Jadi daerah manapun yang masuk, perolehan manapun yang masuk, ya tetep segitu,” katanya (1/5).
Selain itu, Yusuf juga meminta pemerintah segera membenahi sistem di KPU dan Bawaslu. Dia menilai jika terus dibiarkan kecurangan ini akan bersifat sistematis dan masif.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Data masuk di Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU sudah mencapai 56%. Situng yang juga kerap disebut sebagai ‘Real Count KPU’ mencatat Jokowi-Ma’ruf Amin unggul lebih dari 10 juta suara di atas Prabowo-Sandiaga Uno.
Dilihat detikcom dari situs pemilu2019.kpu.go.id, Selasa (30/4/2019), pukul 14.58 WIB, data yang sudah masuk berasal dari 456.597 TPS (56,13783%). Diketahui total ada 813.350 TPS pada Pemilu 2019.
Berikut ini real count KPU berdasarkan data yang telah masuk:
01. Jokowi-Ma’ruf 48.165.274 suara (56,09%)
02. Prabowo-Sandiaga 37.707.193 suara (43,91%)
Melihat dari hasil sementara berdasarkan data masuk 56% tersebut, selisih suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga lebih dari 10 juta. Tepatnya sebesar 10.458.081 suara. Selisih suara ini bisa bertambah atau berkurang seiring dengan data masuk ke Situng KPU.
Di dalam situs ini, KPU menjelaskan bahwa data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara merupakan data berdasarkan angka yang tercantum dalam salinan formulir C1 sebagai hasil penghitungan suara di TPS. Jika terdapat perbedaan antara angka yang tertulis dengan angka yang tercantum dalam salinan Formulir C1, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KPU juga menyatakan bahwa data yang ditampilkan bukan merupakan hasil final, karena hasil akhir penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 akan ditetapkan secara manual melalui rapat rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan. Oleh karena itu jika terdapat kesalahan dalam pengisian C1 dapat diusulkan perbaikan pada rapat rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Rekapitulasi akhir KPU secara nasional rencananya akan keluar pada Rabu (22/5). KPU tetap akan menggunakan perhitungan manual berjenjang untuk memutuskan penetapan hasil Pemilu 2019.(DON)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kasus rasuah yang membelit anggota DPR Bowo Sidik Pangarso masih menyisakan banyak misteri. Salah satunya tentang menteri yang disebut turut memberikan uang pada politikus Partai Golkar itu.
Kemunculan tentang menteri itu bermula dari keterangan pengacara Bowo Sidik, Saut Edward Rajagukguk, pada 10 April 2019 di KPK. Saat itu Saut Edward menyebut bila ada menteri kabinet saat ini yang pernah memberikan uang ke Bowo Sidik, yang belakangan disebut KPK sebagai gratifikasi.
“Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut sudah dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini,” kata Saut Edward saat itu.
Teka-teki siapa menteri itu tidak juga terungkap. Namun pernah suatu ketika KPK memberikan keterangan bila suatu saat nanti si menteri itu akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
Saut Edward yang dimintai konfirmasi lagi tentang ucapannya enggan membeberkan soal siapa menteri itu. Bowo Sidik pun bungkam.
Hingga pada akhirnya hari ini tim KPK bergerak ke kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Salah satu ruangan yang dituju yaitu ruangan Mendag Enggartiasto Lukita.
“KPK melakukan kegiatan penggeledahan di kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan sejak pagi ini,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada wartawan, Senin (29/4/2019).
“Penggeledahan masih berlangsung di lokasi tersebut,” imbuh Febri.
Namun Febri tidak menjelaskan lebih detail apa kaitan Enggartiasto dengan kasus yang menjerat Bowo Sidik. Pun tentang apakah Enggartiasto sebagai menteri yang memberikan uang ke Bowo Sidik seperti disampaikan pengacara Bowo Sidik, belum diterangkan lebih lanjut oleh KPK.
Bowo menjadi tersangka di KPK karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. KPK juga telah menetapkan Asty dan Indung menjadi tersangka.
Asty diduga memberi Bowo duit Rp 1,5 miliar lewat 6 kali pemberian serta Rp 89,4 juta yang diberikan Asty kepada Bowo lewat Indung saat operasi tangkap tangan terjadi. Suap itu diduga agar Bowo membantu PT HTK dalam proses perjanjian dengan PT Pupuk Indonesia Logistik.
Selain suap, KPK juga menduga Bowo menerina gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain sehingga total penerimaan Bowo berjumlah Rp 8 miliar. Total Rp 8 miliar itu kemudian disita dalam 400 ribu amplop di dalam puluhan kardus. Menurut KPK, duit itu diduga hendak digunakan sebagai serangan fajar untuk Pemilu 2019.
Nah pihak lain yang memberikan gratifikasi ke Bowo itu salah satunya disebut dari Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir, meski kemudian dibantah pengacara Sofyan. Selain itu, ada pula keterangan dari pengacara Bowo bahwa ada menteri pula yang memberikan uang ke Bowo.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Besaran dana santunan terhadap anggota KPPS yang tertimpa musibah telah diputuskan. KPU mengatakan putusan tersebut diterima berdasarkan surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Sudah diputuskan, surat dari Menkeu baru kita terima pagi ini,” ujar Sekjen KPU Arif Rahman Hakim kepada wartawan, Senin (29/4/2019).
Besaran santunan ini dibagi menjadi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen hingga luka sedang. Sementara besaran meninggal dunia sebanyak 36 juta.
“Jenis kecelakaan kerja yang diberikan santunan, meninggal Rp 36 juta per orang, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang,” kata Arif.
Arif menyebut dalam surat keputusan Menkeu penerima sumbangan merupakan petugas yang mengalami kecelakaan sejak Januari 2019. Selain itu, pembayaran santunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak terdapat konflik kepentingan.
“Santunan diberikan pada kejadian kecelakaan kerja sejak Januari 2019, hingga berakhirnya masa kerja badan adhoc,” kata Arif.
“Pembayaran harus memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran, kepatutan sesuai ketersediaan pagu anggaran. Agar proses pembayaran santunan dilakukan profesional, jujur, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” sambungnya.
Menurutnya, nantinya terdapat syarat bagi penerima santunan. Syarat ini diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua KPU.
“Syarat bagi penerima santunan diatur dengan Juknis yang ditetapkan ketua KPU, juknis sedang dalam tahan penyelesaian,” tuturnya.
Sebelumnya, berdasarkan data dari KPU yang disampaikan Komisioner Evi Novida Ginting Manik, Minggu (28/4/2019), total ada 287 anggota KPPS dari 34 provinsi yang wafat. Angka itu dikumpulkan hingga pukul 13.00 WIB.(NGO)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Di masa penantian hasil resmi Pilpres 2019, muncul pihak yang menamakan dirinya ‘Aliansi 7 Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin’ dengan janji akan memberikan uang Rp 100 miliar. Uang tersebut akan diberikan kepada kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019.
Adapun gabungan relawan Jokowi-Ma’ruf yang memberikan pernyataan soal uang tersebut terdiri dari 7 kelompok, yakni Militan 34, Muslim Cyber Army Jokowi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahbubiyah KH Manarul Hidayat, Jawara Dukung Jokowi, Sahabat Jokowi, Panca Tunggal Banten, Forum Kajian dan Fitnah Akhir Zaman. Gabungan relawan ini mengklaim diberi kuasa oleh sejumlah pengusaha muslim sebagai penyedia dana.
“Beberapa pengusaha muslim yang sangat prihatin dengan maraknya fitnah yang beredar memberikan kuasa kepada kami untuk menginformasikan bahwa para pengusaha muslim ini siap memberikan bonus sebesar Rp 100 M kepada siapapun dari pihak 02 yang bisa membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 ini secara masif dan terstruktur yang dilakukan pihak 01, dengan jumlah hasil kecurangan minimal 5 persen yang merugikan pihak 02,” demikian keterangan gabungan kelompok relawan Jokowi itu, seperti diterima, Senin (29/4/2019).
Aliansi 7 Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin ini mengatakan kecurangan yang ditemukan angkanya juga harus mencapai 5% suara nasional. Mereka menganggap angka 5 persen sebagai batasan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sesuai aturan tak ada batasan minimal selisih prosentase untuk mengajukan gugatan ke MK.
Gabungan relawan Jokowi itu mengakui masih ada berbagai peristiwa di TPS atau salah entry data yang dilakukan pihak KPU, baik sengaja maupun tidak sengaja. Namun menurut mereka, kerugian bukan hanya dirasa kubu Prabowo-Sandi, tapi dirasakan juga oleh pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.
“Namun kami anggap jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah TPS dan jumlah pemilih yang ada, dan sudah dilakukan pemilihan atau entry ulang,” ungkap 7 gabungan relawan itu.
Meski begitu, kelompok relawan Jokowi itu menghormati bila ada dari kubu Prabowo yang hendak melaporkan adanya kecurangan di Pilpres 2019. Untuk itu, mereka menantang dengan menyiapkan uang Rp 100 M tersebut bila dari pihak 02 berhasil membuktikan adanya kecurangan yang membuat Prabowo-Sandi dirugikan hingga 5% suara nasional.
“Dana itu berasal dari 17 pengusaha muslim. Dan perjanjian tertulisnya ada di saya,” ungkap Ketua Umum Muslim Cyber Army Jokowi, Diki Chandra saat dikonfirmasi.
Namun ia tak mau membuka siapa saja 17 pengusaha muslim yang dimaksud. Kesepakatan tersebut, menurut Diki, akan dicatatkan di notaris.
“Dalam kesepakatan tidak bisa dibuka. Semuanya muslim. Tidak ada yang non-muslim. Kesepakatan tertulis dan akan dinotarialkan besok atau lusa,” ucapnya.
Aliansi 7 kelompok relawan Jokowi yang membuat sayembara itu pun siap diberi sanksi masuk penjara apabila kubu 02 berhasil membuktikan adanya kecurangan masif di Pilpres 2019 namun mereka tak berhasil membayar. Hanya saja ada batas waktunya.
“Jika ada yang bisa buktikan, dan uangnya tidak ada, kita semua siap dipenjara. Ini berlaku sampai dengan 1 hari sebelum pengumuman KPU, jam 12 siang,” tegas Diki.
Sementara itu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf meminta agar para relawannya tak perlu bereaksi berlebihan. Aliansi 7 relawan Jokowi itu pun disebut tidak terdaftar resmi di TKN.
“Nggak terdaftar. Semua relawan diharapkan untuk menghormati proses yang sedang berlangsung di KPU,” ujar Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq, dihubungi terpisah.
“TKN pun meminta kepada relawan untuk tidak berlebihan, termasuk juga mengolok-olok pihak-pihak yang memang ingin mengadukan kecurangan kalau memang punya bukti,” sambungnya.(DON)