JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuntut sejumlah hal dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU, selaku pihak tergugat, mengaku siap melaksanakan apapun keputusan MK.

“Iya, kita harus siap,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra, di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Salah satu tuntutan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK yakni pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 secara keseluruhan. Jika tuntutan itu dikabulkan, Ilham yakin hanya beberapa daerah saja yang harus melakukan PSU.

“Tentu saja kita dikasih waktu berapa lama (untuk mempersiapkan PSU), pengalaman kita begitu. (PSU) biasanya tidak banyak, berapa PSU, kalaupun ada yang banyak, misalnya daerah pemilihan mana tuh seluruhnya PSU,” jelasnya.

Namun, Ilham juga meyakini bahwa pihaknya akan bisa menjawab gugatan BPN Prabowo-Sandiaga. Dia menegaskan KPU telah menyelenggarakan pemilu seusai dengan prosedur.

“Tapi insyaallah kita bisa menjawab gugatan atau permohonan dari partai politik dan pasangan calon karena yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan prosedur,” kata Ilham.

PSU merupakan satu dari tujuh petitum (tuntutan) yang diajukan Prabowo-Sandiaga ke MK. Berikut tujuh tuntutannya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 pagi ini. Bangku kosong mewarnai rapat hari ini.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019). Bel rapat berdering sekitar pukul 10.50 WIB.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Memulai rapat, Agus menyatakan rapat kuorum dengan catatan kehadiran 281 anggota Dewan. Diketahui, rapat dinyatakan kuorum jika peserta rapat memenuhi syarat 50 persen plus 1. Anggota Dewan saat ini berjumlah 560 orang.

“Berdasarkan catatan, anggota yang hadir dan izin berjumlah 281 orang. Dengan ini rapat kuorum,” ujar Agus membuka rapat.

Namun, berdasarkan hitung manual (head count) di dalam ruang rapat, hanya ada 50 anggota Dewan yang hadir. Pihak Kesetjenan DPR RI enggan memberikan catatan kehadiran rapat.

Diketahui, paripurna pagi ini memiliki tiga agenda. Agenda pertama adalah laporan BPK RI menyampaikan LHP LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018.

Selanjutnya, penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2020. Agenda kemudian dilanjutkan dengan laporan Komisi III DPR terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
One way toll akan diberlakukan untuk mengurangi macet saat mudik. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemberlakukan one way toll tidak kaku dan sesuai situasi di lapangan.

“Kita memang melakukan kegiatan yang namanya One Way, itu tidak rigid (kaku). Kita memberikan kewenangan kepada Kakorlantas, tapi Kakorlantas kita sarankan untuk memberi suatu ruang diskusi bagi stakeholder,” kata Budi Karya di Stasiun Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (22/5/2019).

Terkait keberatan yang dilayangkan pengusaha akan adanya one way toll, Budi Karya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kakorlantas. Dia pun menyerahkan persoalan pemberlakuan one way toll tersebut kepada Kakorlantas.

“Asosiasi bus saat ini meminta arus balik dari arah timur ke barat. Oleh karenanya kami minta Kakorlantas finalisasi mungkin memberikan window time, semua kami serahkan ke Kakorlantas,” ujarnya.

Di sisi lain, Budi Karya juga menyarankan agar para pemudik tidak hanya menggunakan jalan tol. Dia meminta para pemudik untuk juga menggunakan jalur dalam kota.

“Karenannya kami menyarankan perjalanan itu tidak melulu di tol. Tapi berisitirshat di kota tersebut,” kata Budi Karya.

Untuk diketahui, one way toll akan dilakukan untuk mengurangi potensi kemacetan saat mudik. Adapun tanggal yang ditetapkan untuk one way dari 30 Mei hingga 2 Juni 2019. One way toll juga akan diberlakukan saat arus balik mudik pada 9-10 Juni 2019.

Rencana diberlakukannya one way toll itu pun kemudian mendapat protes dari para pengusaha bus. Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) mengaku tidak puas. Pihak yang sempat melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta keringanan bagi bus saat periode mudik 2019 ini menilai pemerintah masih ragu-ragu.

“Tadi saya sudah berbincang kepada Menhub, BPJT, Kakorlantas, dan pihak lainnya mengenai hal ini dan mereka mengaku akan mempertimbangkannya. Karena analisa dan data kami sudah jelas, dan ini berbicara tentang masyarakat yang ingin mudik naik bus. Namun mereka belum bisa memastikannya,” kata Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan di Jakarta, Rabu (24/5).

“Jadi masih bersifat tentatif. Katanya, mereka ingin melihat kepadatan pada hari pertama pemberlakuan sistem satu jalur (one way) ini lebih dahulu. Setelah itu baru bisa diambil putusannya yakni bisa atau tidak sistem tersebut diberlakukan setengah hari atau sebagainya,” lanjut dia.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU telah menerima salinan gugatan yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada 3 hal di antara materi gugatan yang disebutkan KPU.

“Secara pokok (materi gugatan) terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu ada 3 hal,” ucap Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Tiga hal itu disebut Viryan mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap bermasalah, Sistem Informasi Penghitungan (Situng), hingga terkait formulir C7 atau daftar hadir pemilih dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat 17 April 2019.

“DPT khususnya 17,5 juta yang dianggap tidak masuk akal dan bermasalah, terkait Situng, terkait dengan formulir C7 yang dihilangkan di sejumlah daerah,” sebut Viryan.

Saat ini disebutkan Viryan bila tim hukum KPU tengah mengecek keseluruhan alat bukti yang dilampirkan kubu Prabowo. Bersamaan dengan itu Viryan juga mengatakan KPU akan menyiapkan jawaban atas gugatan itu.

“Kita jawab (karena) materi gugatan kan nanti materinya detailnya banyak. Situng misalnya, nanti terkait dengan apa, kemudian yang baru diterima ini kan masih dengan dokumen 51 alat bukti. Nanti kita cek satu-satu, tim hukum sejak tanggal 25 (Mei 2019) sudah mulai bekerja,” kata Viryan.

“Kita sedang menyiapkan bahan-bahan, untuk menjawab gugatan tersebut sebaik mungkin. KPU akan menjawab gugatan berdasarkan dalil yang disampaikan,” sambungnya. (NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPK memuji 38 pemerintah daerah (Pemda) yang menindaklanjuti surat edaran KPK dengan melarang para PNS menerima gratifikasi berbentuk bingkisan atau hal lainnya terkait lebaran. Menurut KPK, hal tersebut merupakan bentuk pencegahan korupsi.

“KPK mengapresiasi langkah pemda tersebut sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah terkait penerimaan gratifikasi oleh pejabat publik pada momen hari raya Lebaran,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Dia mengingatkan para PNS untuk menolak sejak awal jika ada yang memberi gratifikasi dalam bentuk apapun terkait lebaran. Namun apabila dalam kondisi tertentu tidak bisa menolak, penerimaan itu harus dilaporkan ke KPK.

“Bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK,” ucapnya.

KPK sebelumnya telah mengeluarkan surat nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 8 Mei 2019 yang isinya mengimbau para pejabat negara tidak menerima gratifikasi berupa uang, bingkisan, parcel, atau bentuk lainnya menjelang Idul Fitri atau Lebaran 2019. Menurut KPK, ada sanksi etik hingga pidana bagi pejabat ataupun PNS yang menerimanya.

Salah satu poin dalam surat tersebut meminta pimpinan instansi membuat surat edaran terbuka kepada publik yang menyatakan pegawai di instansinya tidak menerima gratifikasi. Sedangkan pimpinan korporasi diminta melakukan pencegahan agar bawahannya tak memberikan apa pun kepada pejabat.

Berikut Pemda yang membuat surat edaran larangan menerima gratifikasi terkait lebaran:

Pemprov:
1. Pemprov Sulawesi Tenggara
2. Pemprov Bengkulu
3. Pemprov Jawa Timur
4. Pemprov Riau
5. Pemprov Kalimantan Timur
6. Pemprov Banten
7. Pemprov Jawa Barat
8. Pemprov Lampung
9. Pemprov Sumatera Selatan
10. Pemprov Sumatera Utara
11. Pemprov Sumatera Barat
12. Pemprov Jawa Tengah

Pemkot:
1. Pemkot Cilegon
2. Pemkot Metro Lampung
3. Pemkot Tasikmalaya
4. Pemkot Malang
5. Pemkot Palembang
6. Pemkot Makassar
7. Pemkot Balikpapan
8. Pemkot Cimahi
9. Pemkot Bandar Lampung

Pemkab:
1. Pemkab Bandung Barat
2. Pemkab Ciamis
3. Pemkab Pesisir Barat, Lampung
4. Pemkab Muarojambi, Jambi
5. Pemkab Sidoarjo
6. Pemkab Mura, Sumsel
7. Pemkab Trenggalek, Jatim
8. Pemkab Kotawaringin Timur, Kalteng
9. Pemkab Bogor
10. Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu
11. Pemkab Mukomuko, Bengkulu
12. Pemkab Tangerang
13. Pemkab Blora
14. Pemkab Bengkulu Tengah
15. Pemkab Subang
16. Pemkab Lampung Selatan
17. Pemkab Kendal
(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi menutup akses ke Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

“Sudah ditutup dan sudah disiapkan rekayasa pengalihan arusnya,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol M Nasir dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (25/5/2019).

Nasir mengatakan, penutupan arus lalu lintas dilakukan secara situasional tergantung kondisi di lapangan. Sejumlah personel Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah disiagakan di beberapa titik yang diberlakukan penutupan arus.

Berikut rekayasa pengalihan arus di Jalan Medan Merdeka Barat:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan sebaliknya.

2. Arus dari Jalan MH Thamrin masih ditutup.

3. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Budi Kemuliaan atau berputar balik di Air Mancur

4. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Utara diluruskan ke Jalan Abdul Muis.

Polda Metro Jaya telah mempertebal pengamanan di depan MK menjelang gugatan Prabowo-Sandi ke MK ini. Total ada 8 Kompi personel yang akan mengamankan proses gugatan Prabowo-Sandi di MK ini.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.17 Tahun 2019 tentang Ketertiban Embarkasi dan Debarkasi Penumpang pada Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H). Hal ini dilakukan dalam mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada masa Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H).

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, penyelenggaraan kegiatan angkutan laut lebaran harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari semua pihak untuk selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Surat Edaran tersebut, Agus mewajibkan setiap pelabuhan menyediakan Posko Angkutan Laut Lebaran yang memiliki saluran telepon hotline dengan WhatsApp (WA) dan SMS, dan Media Sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter.

Selain itu, setiap pelabuhan juga harus membuat alur peraturan embarkasi dan debarkasi penumpang agar tercipta ketertiban penumpang.

“Operator pelabuhan dan perusahaan pelayaran wajib memastikan calon penumpang yang masuk terminal dan naik ke atas kapal memiliki tiket serta memastikan nama yang tertera di tiket sesuai dengan identitas calon penumpang,” tutur Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (24/5/2019).

Agus juga menegaskan agar perusahaan pelayaran untuk menerapkan sistem e-tiket yang dapat dibeli secara online baik langsung ke perusahaan atau agen. Biaya tiket pun wajib diumumkan secara transparan melalui media serta mencantumkan dengan jelas batas berat/ukuran barang yang boleh dibawa oleh penumpang.

“Setiap pelabuhan juga wajib memberlakukan sterilisasi pelabuhan dan melengkapi dengan peralatan x-ray, metal detector, dan timbangan. Namun, jika pelabuhan belum dilengkapi dengan x-ray atau metal detector maka pemeriksaan terhadap penumpang dan barang bawaan dilakukan secara manual,” jelas Agus.

Tak hanya peralatan pemeriksaan, fasilitas lain yang harus ada di pelabuhan ialah ruang tunggu penumpang, musholla, toilet, dan kamar mandi yang cukup untuk menampung lonjakan penumpang.

Terkait dengan informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, Agus minta agar informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa atau pemasangan spanduk serta memberikan informasi terkini mengenai jadwal kedatangan kapal melalui layar informasi atau papan pengumuman di pelabuhan dan media sosial.

Untuk mengurangi kepadatan di terminal, pihaknya juga mengimbau para penumpang agar datang ke pelabuhan paling cepat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal dan tidak membawa barang-barang berlebihan.

“Kami secara tegas melarang penumpang membawa barang bawaan melebihi batas yang ditentukan ataupun menempatkan barang bawaan di lorong-lorong kapal serta melarang pedagang berjualan di terminal dan di atas kapal agar tercipta suasana yang tertib dan nyaman di pelabuhan,” tegasnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) merapat ke kantor Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tak hanya BW, sejumlah purnawirawan juga merapat.

Dari Pantauan, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, BW dan para purnawirawan TNI tiba pukul 11.57 WIB. Mereka datang secara terpisah.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat enggan menjelaskan maksud kedatangannya. Imam mengatakan dirinya dan para purnawirawan memang sudah biasa berkumpul di Kantor BPN.

“Kita biasa kumpul-kumpul PPIR (Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya),” katanya.

Sementara saat ditanya soal kericuhan dalam aksi 22 Mei 2019 Imam hanya tersenyum. Imam sebelumnya juga ikut datang ke aksi yang digelar di Bawaslu.

Hal senada juga disampaikan BW. BW enggan membeberkan maksud kedatangannya. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin menumpang salat di BPN.

“Numpang salat,” kata BW.

Sebalumnya, Prabowo dan Sandi sudah datang lebih dulu di lokasi. Prabowo sendiri disebut akan memantau persiapan tim yang bakal mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kantor BPN ini ada di samping kediaman Prabowo.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019. Paslon urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan suara 55,5 persen dari total nasional, mengungguli suara paslon urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga 44,5 persen.

Jika tak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jokowi dan Ma’ruf Amin bakal ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 24 Mei 2019. Namun, sejumlah janji yang diobral Jokowi selama masa kampanye, sudah menanti. Apa saja janji-janji itu?

Target Rp 400 Triliun Dana Desa

Jokowi pernah menjanjikan akan menyalurkan dana desa hingga Rp 400 triliun jika terpilih kembali menjadi presiden lagi. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato ‘Optimisme Indonesia Maju’ Konvensi Rakyat, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

“Lima tahun ke depan total dana desa akan mencapai Rp 400 triliun,” kata Jokowi.

Di samping itu, Jokowi memastikan penyaluran dana desa ke depannya akan lebih optimal dalam menyejahterakan rakyat.

“Dengan pemanfaatan yang makin baik, kemakmuran rakyat akan makin merata hingga pelosok desa. Ini alasan kenapa kita harus optimis sejahtera,” sebutnya.

Dana desa ini dipandang perlu, terlebih mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dengan tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

“Separuh penduduk Indonesia tinggal di desa dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dari perkotaan. Kita sudah mulai program dana desa, membangun ekonomi desa, membangun konektivitas, membuka kesempatan kerja seluas-luasnya di desa,” paparnya.

Hingga 4 tahun pemerintahan Jokowi, dia menyebutkan sudah menggelontorkan dana desa hingga Rp 187 triliun.

“Empat tahun dana desa sudah mencapai Rp 187 triliun, jalan dan jembatan desa terbangun, air bersih, sanitasi meningkatkan ekonomi desa berkembang, pendapatan desa meningkat, pengangguran di desa turun,” tambahnya.

Merampungkan Proyek Infrastruktur

Selama masa kampanye dan saat debat capres, Jokowi juga rajin memamerkan capaiannya terkait pembangunan infrastruktur. Dia pun berjanji bakal merampungkan sejumlah proyek infrastruktur yang belum beres dalam lima tahun pertama masa kepemimpinannya. Salah satu proyek infrastruktur yang ia janjikan bakal rampung saat menjabat lagi ialah proyek tol di Kalimantan Timur.

Jokowi mengatakan bahwa Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur akan tersambung tol akhir tahun 2019. Jalan tol ini terbentang sepanjang 99 kilometer.

“Tol Balikpapan-Samarinda sudah selesai? Memang belum, saya tahu, saya intipi setiap hari. Jadi jalan tol Balikpapan-Samarinda tinggal 20% akan kita selesaikan akhir tahun ini Insyaallah nanti Balikpapan-Samarinda Insyaallah 99 kilometer yang biasanya ditempuh 3 jam, betul?” ujar Jokowi saat kampanye akbar di Gedung Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (28/3/2019).

Dengan tersambungnya tol, Jokowi menyebut Balikpapan-Samarinda bisa ditempuh dalam waktu satu jam saja. Jokowi juga menjanjikan tersambungnya ruas tol dari Samarinda menuju Bontang.

“Ini Pak Awang Faroek ada di sini, selamat siang Pak. Jadi Balikpapan-Samarinda biasanya 3 jam, kalau jalan jadi akan ditempuh maksimal 1 jam. Supaya semuanya tahu, nantinya Balikpapan-Samarinda selesai diteruskan sampai ke Bontang, siapa yang setuju tunjuk jari?” ujar Jokowi.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang dipaparkan Jokowi adalah Bendungan Teritip, Bendungan Marang Kayu, dan Bendungan Tapin di Kalimantan. Khusus yang terakhir, Jokowi menjanjikan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan rampung akhir 2019.

Dorong Industri 4.0

Saat debat capres dan masa kampanye, Jokowi juga sering mengungkit soal isu Revolusi Industri 4.0 dan dukungan pemerintah untuk geliat industri startup. Jokowi pun sempat berjanji mempersiapkan roadmap untuk mendorong Revolusi Industri 4.0.

“Tadi pertemuan dengan komunitas digital dan seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwa mengantisipasi revolusi industri 4.0 kita sudah mempersiapkan yang namanya making Indonesia for 4.0. Saya kira persiapan-persiapan dalam kita menghadapi dan mengantisipasi dan juga langsung masuk ke perubahan-perubahan yang ada,” kata Jokowi, Rabu (23/5/2018).

Menurut Jokowi, yang paling siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut adalah anak muda. Terutama yang berasal dari komunitas digital.

“Memang yang paling siap adalah anak-anak muda. Jadi oleh sebab itu tadi kita bertemu dengan anak-anak muda dari komunitas digital sehingga nanti akan muncul ekosistem-ekosistem digital yang arahnya akan membangun sebuah komunitas besar. Sehingga antisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada dari revolusi 4.0 betul-betul kita siap menghadapinya,” katanya.

“Saya kira di kementerian perindustrian sudah mempersiapkan roadmap menuju ke sana,” sambungnya.

Kartu Sakti

Salah satu janji yang sering diobral Jokowi selama masa kampanye ialah soal program kartu sakti. Kartu sakti itu yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Sembako Murah. Hampir pada setiap kunjungannya, Jokowi selalu memamerkan tiga kartu saktinya itu. Bahkan pada saat debat capres-cawapres, Jokowi juga sempat memamerkan program kartu sakti ini.

Jokowi mengatakan, program kartu sakti ini muncul bukan sekadar dari ide-ide saja, melainkan berasal dari survei penelitian. Sehingga Jokowi mengklaim programnya ini ilmiah.

“Kartu ini kita dapatkan bukan dari ide-ide, tapi dari survei-survei dari penelitian, memang kehendak masyarakat itu 3 kartu ini. Jadi ini ilmiah, bukan mengada-ada,” ujar Jokowi dalam acara Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport and Convention Center, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019)

Lantas, Jokowi pun memaparkan fungsi dan manfaat masing-masing kartu tersebut.

“Pertama KIP Kuliah, ini akan memberikan jaminan anak-anak kita agar memiliki SDM yang premium, baik sekolah di dalam negeri, maupun sekolah di luar negeri,” ujarnya.

Kedua adalah Kartu Pra-Kerja. Nantinya lulusan SMK/SMA atau perguruan tinggi akan diberikan pelatihan hingga insentif jika belum dapat pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

“Akan diberikan insentif honor yang kita batasi nantinya, bisa 6 bulan atau 1 tahun sebelum mendapatkan pekerjaan. Setuju nggak? Siapa yang ingin dapat KIP Kuliah? Siapa yang pengin dapat Kartu Pra-Kerja?” jelas Jokowi.

Ketika memamerkan Kartu Sembako Murah, para ibu-ibu teriak histeris. Jokowi pun menjelaskan mengenai fungsi kartu ini.

“Yang terakhir namanya Kartu Sembako Murah. Ini biasanya yang senang ibu-ibu. Tapi yang kaya-kaya nggak boleh. Ini nantinya akan diberikan kepada ibu-ibu sehingga nantinya akan ada diskon tertentu yang nanti akan kita tentukan semurah-murahnya, baik untuk membeli gula, beras, dan lain-lain,” tuturnya.(DON)