JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU akan menggunakan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) pada pilkada 2020. KPU mengatakan saat ini pihaknya masih menyempurnakan sistem informasi penghitungan (Situng).

“Prinsipnya, kekurangan dan kelemahan situng akan terus disempurnakan,” ujar komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Viryan mengatakan nantinya Situng ini akan mengalami beberapa perubahan. Di antaranya digunakan untuk e-Rekap hingga dijadikan hasil remi.

“Bila digunakan menjadi hasil resmi, Situng ditransformasi untuk rekap elektronik, menjadi hasil legal dan penyempurnaan dilakukan,” ujar Viryan.

Diketahui, KPU telah mengadakan menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas e-Rekap di Pilkada 2020. Dia menyebut nantinya, FGD ini akan kembali dilakukan dengan pembahasan yang sama.

“Lanjut lagi FGD,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan KPU setuju dengan ide rekapitulasi elektronik ini. Arief berharap sistem e-Rekap dapat membuat pemilu lebih efektif dan efisien.

“Setiap cara atau metode yang baru tentu diharapkan bisa nanti, apa, membuat pemilu kita lebih efektif, efisien ya, baik dari segi waktu, anggaran, dan semua akan tujuannya akan ke situ,” ujar Arief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).(NGO)

“Tuntaskan kasus makar dan kejahatan lainnya”
MEDAN,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPP Horas Bangso Batak meminta kepada Presiden Jokowi , TKN dan Partai Koalisi pendukung Jokowi Mar’uf Amin agar menolak semua Kader dari Partai Gerindra , PKS , PAN dan Demokrat masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Ma’ruf Amin karena sebelumnya partai-partai tersebut adalah Partai Pengusung Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019.

Demikian disampaikan Lamsiang Sitompul SH,MH, Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak menyikapi berita yang santer belakangan ini adanya wacana rekonsiliasi dengan harapan Partai yang tadinya pendukung Prabowo Sandi akan diberikan jatah Menteri dalam Kabinet Jokowi yang akan datang .

Hal ini tentu sesuatu yang sangat memalukan karena sebelumnya mereka mereka dan kader-kadernya sering menyerang Jokowi dengan fitnah yang sangat keji dan beberapa orang sampai diproses secara hukum antara lain : Eggi Sujana, Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet, Jonru Ginting , Bahar Bin Smith dan beberapa orang lainnya .

Kalau atas nama rekonsiliasi akhirnya kader dari Partai tersebut menduduki jabatan di Kabinet Jokowi Maruf Amin tentu itu sangat memalukan bagaimana mungkin misalnya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera , Ferdinand Hutahaean dkk menjadi Menteri di Kabinet Jokowi, itu sama saja dengan mereka menjilat ludah sendiri.
Sementara di sisi lain bagi pendukung Jokowi Maruf Amin apabila sampai mereka masuk jadi menteri sama saja dengan tidak menghargai perjuangan para pendukung yang selama ini ikut difitnah dengan kata kata yang sangat keji, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa kalau itu terjadi sebaiknya Pilpres diulang karena pemilih Jokowi bukan saja karena melihat kinerja Presiden Jokowi tapi juga karena melihat kinerja dari para menterinya misalnya orang tertarik memilih Jokowi karena melihat Ibu Susi jadi Menteri seandainya Menterinya Ratna Sarumpaet tentu banyak yang tak milih Jokowi .

Seandainya masarakat sudah tahu bahwa apabila menang maka Jokowi akan mengangkat Menteri Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera, Ahmad Dani dll tentu banyak pemilih Jokowi akan kabur .

Harapan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi adalah karena keyakinan bahwa Jokowi akan mengangkat para menteri yang mampu melaksanakan program Presiden Jokowi untuk kemajuan Bangsa Indonesia misalnya : Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan Susi Pudji Astuti,Menteri PU Basuki dll.

Disisi lain bahwa pengangkatan Menteri jangan diartikan sebagai bagi-bagi jabatan karena jabatan menteri bukan sekedar kue yang dapat dibagi kepada kawan-kawan, sanak saudara , famili, kolega satu partai dan lain lain.
Jabatan Menteri haruslah dijabarkan sebagai tanggungjawab untuk memajukan Bangsa dan Negara karena tidak ada artinya seorang Presiden yang baik tapi Menterinya tak berkwalitas.

Disisi lain kondisi Bangsa Indonesia terkait dengan pilpres 2019 sudah berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena perpecahan dan kehancuran Bangsa Indonesia sudah di depan mata .

Dalam peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 kalau saja Polri dan TNI tidak sigap, tidak menutup kemungkinan terjadi perang di Indonesia karena terbukti ada kelompok yang merencanakan dan melakukan makar dan pelakunya ditangkap oleh aparat Kepolisian .

Oleh karena itu kita tidak boleh lengah sehingga harus tetap diantisipasi potensi-potensi perpecahan Bangsa. Kita tidak boleh cepat merasa puas karena Jokowi sudah menang, kemenangan Jokowi harus dimaknai kemenangan Rakyat Indonesia melawan kelompok Radikalis, Pendukung Khilafah, Koruptor dan para penyebar kebencian dan berita hoaks.

Oleh karena itu semua kelompok pendukung Khilafah , Radikalis , Koruptor dan penyebar ujaran kebencian dan berita hoaks harus ditumpas sampai ke akar akarnya dan jangan sampai diberikan peluang masuk dalam pemerintahan dan nantinya menghimpun kekuatan untuk melawan Negara.

Dalam lima tahun kedepan pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja keras untuk menumpas para pendukung Khilafah dan Radikalisme. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua elemen Bangsa Indonesia sudah terpapar paham radikalisme .

Bukan hanya masyarakat umum saja, beberapa Perguruan Tinggi Negeri, PNS, BUMN bahkan TNI sendiri pun sudah ikut terpapar radikalisme sehingga kalau tidak segera dibersihkan maka kebangkitan Paham Khilafah hanya menunggu waktu.

Tuntaskan semua Kasus Makar dan kejahatan lainnya
Selanjutnya demi tegaknya hukum maka semua kasus makar dan tindak pidana lainnya yang disidik oleh Kepolisian haruslah dituntaskan beberapa kasus di antaranya antara lain Eggi Sujana, Kivlan Zein, Soenarko dan lain-lain .
Kalau kasus tersebut didiamkan oleh Polisi maka hal ini akan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum dimana kasus yang sudah disidik dan tersangka sudah ditetapkan tapi prosesnya tidak berlanjut.

Hal ini dapat meruntuhkan wibawa hukum dimata masyarakat, jangan sampai timbul dugaan seakan – akan penegakan hukum itu hanya sebagai alat tawar menawar politik, maka dengan demikian prosesnya harus dituntaskan dalam waktu yang secapatnya tanpa pandang bulu siapapun pelakunya karena setiap orang sama kedudukannya di depan hukum.(RIF)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy bicara tentang pentingnya pendidikan Indonesia berstandar internasional. Muhadjir mengatakan, dengan pendidikan yang berstandar internasional, kualitas pendidikan di Indonesia dapat makin bersaing di level dunia.

Karena itu, menurut Muhadjir, Kemendikbud secara serius memperbaiki proses pembelajaran di Indonesia. Salah satunya memberlakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar Programme for International Student Assessment (PISA). PISA merupakan merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia.

“Pendidikan kita harus berstandar, salah satu standar yang kita harapkan standar internasional. Memang standar internasional itu sebetulnya tidak ada, tapi ada lembaga-lembaga internasional yang melakukan standardisasi. Kemudian lembaga dan standardisasinya itu mendapat pengakuan dari negara lain. Jadi untuk mendapatkan rekognisi,” kata Muhadjir dalam acara ‘Seminar on PISA: Assessing 21st Century Life Skills’ di Graha Utama, Gedung A Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

“Karena itu, kalau kita ingin menetapkan standar internasional, tidak mungkin tanpa membuat keputusan lembaga mana yang akan kita jadikan partner. Dan kita sudah putuskan bahwa PISA dianggap cukup kredibel. Maka kita gunakan PISA untuk standardisasi internasional kita,” lanjutnya.

Muhadjir tak menampik bahwa selama ini capaian pendidikan Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD, seperti Singapura dan Vietnam. Karena itu, pihaknya terus mendorong agar mutu pendidikan Indonesia terus berkembang lebih baik dan berstandar internasional.

“Kita boleh saja mengabaikan standar internasional, tapi risikonya ya kita tidak tahu sebetulnya dalam pergaulan dunia kita berada di mana. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan, oh kita di sini dalam posisi internasional kita. Itulah manfaat kita berpartner dengan lembaga internasional untuk membangun Indonesia ke depan,” tutur Muhadjir.

Kendati demikian, Muhadjir mengungkapkan ada hal-hal yang juga perlu disoroti dalam penilaian PISA. Hal itu, menurut dia, bahkan telah disampaikannya kepada Direktur OECD Andreas Schleicher secara langsung. Misalnya terkait sample coverage dari satu negara ke negara lainnya.

Menurut dia, harus ada perbedaan pendekatan untuk penarikan kesimpulan terhadap kualitas hasil dari tes PISA antara negara-negara berpopulasi kecil dan negara-negara yang populasi siswanya besar, Misalnya Indonesia dengan Singapura.

“Paling kontras kalau kita dibandingkan dengan Singapura, Singapura berada di puncak paling tinggi kita berada di papan yang paling bawah. Orang Indonesia yang awam hanya itu saja yang dilihat, kita kalah dengan Singapura. Tidak tahu bahwa di Singapura jumlah siswa ya tidak sampai 2 juta sementara kita punya 51 juta siswa. Dia tidak peduli bahwa Singapura punya 5 juta penduduk, kita 260 juta penduduk. Kemudian Singapura negara kota, kita negara kepulauan yang luar biasa. Kemudian perbedaan kapasitasnya juga luar biasa antara baik itu secara spasial maupun struktural. Spasial itu karena wilayah, struktural itu karena kebijakan,” tuturnya.

“Ini saya pernah menyampaikan dan alhamdulillah Andreas merespons dengan baik, dan itu akan jadi pertimbangan untuk menentukan berikutnya,” pungkas Muhadjir. (NGO)

MAGELANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Pencarian helikopter MI 17 milik TNI AD yang hilang di Pegunungan Bintang, Papua, terus dilakukan. KSAD menyebut setidaknya ada dua faktor penyebab sulitnya pencarian helikopter militer tersebut.

KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa, menegaskan hingga saat ini operasi pencarian helikopter Heli MI 17 hilang di Pegunungan Bintang pada 28 Juni 2019 tersebut masih dilakukan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dibantu semua angkatan, SAR dan Mabes TNI.

Namun Andika menyebut setidaknya ada dua faktor yang menyulitkan pencarian. Dua faktor tersebut terkait kondisi lokasi dan cuaca setempat.

“(Kondisi) medan sudah pasti. Medan yang begitu terpotong-potong dan tidak ada akses, ya itu yang terpaksa kita menggunakan udara,” ujar Andika kepada wartawan usai menutup dan wisuda sarjana Taruna Akmil Tingkat IV di Lapangan Pancasila, Kompleks Akmil Magelang, Senin (8/7/2019).

Faktor lain yang disebutnya adalah tentang cuaca di lokasi hilangnya pesawat helikopter. “Ya sama, kan di situ sering berubah-ubah (cuaca) karena ketinggiannya dari permukaan air,” lanjutnya.

Hari ini Andika menutup pendidikan sekaligus wisuda sarjana untuk Taruna Akademi Militer Tingkat IV. Para taruna ini nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 16 Juli, mendatang.

Dari jumlah 260 orang yang mendapatkan wisuda kesarjanaan, 259 di antaranya adalah Taruna Tingkat IV. Sedangkan satu orang yang pernah menjadi taruna, tetapi karena ada kendala dalam hal fisik dan kesehatan sehingga hanya bisa meneruskan untuk akademiknya saja.

“Mereka empat tahun sudah melaksanakan pendidikan, kemudian mereka sudah memperdalam kecabangan sesuai dengan pilihan masing-masing dan peruntukan yang diatur oleh kami dan tanggal 16 nanti mereka dilantik dan siap bertugas,” kata Andika. (DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengapresiasi kerja investigasi kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei. Komnas HAM berharap Polri terus melanjutkan kerja hingga akhirnya terungkap pelaku dan tokoh intelektual di balik kerusuhan yang terjadi.

“Pengumuman ini menunjukkan langkah positif dalam pengungkapan, penemuan, dan membuat terang peristiwa. Termasuk tindak lanjut terhadap rekomendasi Komnas HAM atas peristiwa Kampung Bali. Berikutnya adalah pengungkapan yang lebih terang peristiwa ini, termasuk mengungkapkan siapa yang menjadi pelaku lapangan dan pelaku intelektualnya. Untuk kemudian diproses sampai ke pengadilan,” kata Choirul kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019).

Dia mengatakan selain mengungkap peristiwa, Komnas HAM melihat hal penting lainnya yakni agar ada penggantian kerugian yang dialami masyarakat seperti kerusakan warung, mobil, dan lainnya. Komnas HAM juga memandang perlu ada perlakuan manusiawi kepada korban maupun terduga perusuh yang ditahan.

“Kedua, akses keadilan bagi yang ditahan, khususnya keluarga agar dapat berhubungan secara leluasa serta bantuan hukum. Ketiga, pemulihan korban, termasuk aspek psikologis,” tutur dia.

Choirul juga berharap kepolisian dan institusi lain menjalankan rekomendasi yang telah diberikan Komnas HAM. Terakhir, Komnas HAM meminta peristiwa kerusuhan ini dilihat dalam perspektif kemanusiaan.

“Hal lainnya yang juga penting adalah karena Komnas HAM bekerja dalam kerangka HAM yang antara lain memiliki dimensi kemanusiaan dan kebijakan, sehingga kerangka konstruksi peristiwa dan skema rekomendasi dibuat berdasarkan kerangka HAM,” tutunya.

“Jika nantinya berbeda dengan berbagai laporan, khususnya terkait perhatian dan model pengungkapan fakta, maka kondisi ini harus dimaknai sebagai potret peristiwa HAM yang terjadi pada 21, 22, 23 (Mei) dan konteks yang menyertainya,” imbuh dia.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
KPU menggelar focus group discussion (FGD) dengan pakar dan pengamat pemilu. FGD membahas putusan Bawaslu pasca rekapitulasi pemilu legislatif.

FGD dilakukan di ballroom hotel Grand Mercure, Jl Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019). FGD dilakukan secara tertutup dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman.

Selain Arief, hadir pula komisioner KPU Evi Novida Ginting dan Pramono Ubaid Tanthowi. Sedangkan beberapa pakar yang hadir di antaranya pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Feri Amsari.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan FGD ini sebagai bentuk tidak lanjut dan evaluasi terkait putusan Bawaslu. Wahyu menyebut putusan Bawaslu yang dibahas tersebut merupakan seluruh putusan yang pernah dikeluarkan oleh Bawaslu pasca rekapitulasi nasional pileg.

“Ya, hari ini KPU mengadakan FGD dengan para pakar,” kata Wahyu.

“FGD terkait putusan Bawaslu pasca rekap nasional untuk pemilu legislatif, semua putusan,” sambungnya.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
DPR menggelar rapat paripurna di masa persidangan V tahun 2018-2019 pagi ini. Menurut catatan Kesetjenan DPR RI, hanya 78 anggota Dewan yang menghadiri rapat.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2019). Bel rapat berdering sekitar pukul 11.05 WIB.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Memulai rapat, Utut menyatakan rapat memenuhi kuorum dengan catatan kehadiran 298 dari 560 anggota Dewan. Namun, 220 di antaranya mengajukan izin. Maka, 262 lainnya absen atau tanpa keterangan.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir telah ditandatangani 298 anggota Dengan catatan 220 anggota izin tugas kedewanan lainnya,” kata Utut.

“Dengan ini rapat mencapai kuorum,” lanjutnya membuka rapat.

Rapat paripurna DPR hari ini memiliki lima agenda, di antaranya pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Selanjutnya, diagendakan penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018 oleh pemerintah.(NGO)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Partai Berkarya menegaskan tidak pernah mengajukan gugatan kepada Partai Gerindra sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi (MK) soal hasil Pileg 2019. KPU mengatakan pihaknya akan menjawab sesuai dengan perintah MK.

“Kita kan tergantung MK, kalau MK memutuskan untuk diproses di dalam persidangan, kita kan harus jawab. Tapi kalau MK memutuskan tidak, apa ini istilahnya ilegal ya nggak (dijawab), kita mengikuti daftar di MK saja,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Senada dengan Arief, komisioner KPU Hasyim Asyari juga mengatakan MK yang menentukan gugatan dapat diterima atau tidak. Menurutnya, KPU akan menghadapi gugatan berdasarkan dokumen permohonan di MK.

“Sebaiknya tanyakan ke MK, KPU menghadapi gugatan PHPU berdasarkan dokumen permohonan yang didaftarkan ke MK,” kata Hasyim.

“KPU sifatnya pasif, kalau ada gugatan PHPU ya dihadapi, tapi kalau tidak ada gugatan tidak perlu repot-repot cari perkara,” sambungnya.

Sebelumnya, Partai Berkarya mengklarifikasi perihal gugatan hasil Pileg 2019 yang teregistrasi di MK atas nama partai yang dipimpin Hutomo Mandala Putra itu. Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan partainya tidak pernah mengajukan gugatan kepada Partai Gerindra sebagai pihak terkait.

Dilihat dalam website MK, Partai Berkarya melayangkan sebanyak 61 gugatan ke MK melalui kuasa hukum Martha Dinata dan Nirman Abdurrahman. Dalam gugatannya yang diajukan melalui Nirman, Partai Berkarya mengklaim meraih 5.719.495 suara atau lolos ambang batas parlemen. Dengan demikian, terdapat selisih 2.790.000 suara dari yang ditetapkan oleh KPU sebagai termohon.

Dalam gugatannya, Partai Berkarya mengklaim terjadi pengurangan suara atas kesalahan input data atas perolehan suara partainya dan Partai Gerindra sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara sah secara nasional.

Namun ternyata gugatan itu dibantah oleh DPP Partai Berkarya. Badaruddin menegaskan sang ketum dan sekjennya, Priyo Budi Santoso, tak pernah memberikan kuasa hukum kepada Nirman.(DON)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan digelar malam ini.

“Nanti malem baru dengan TKN dan TKD (bertemu dengan Jokowi). Pimpinan TKN dan TKD. Tadi malem kan dengan tim hukum paslon 01,” kata Sekjen PPP, Arsul Sani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2019).

“Kayanya di Istana Bogor. Belum, bisa juga berubah kalau orangnya anu,” imbuh dia.

Arsul mengatakan pertemuan itu memiliki tujuan serupa dengan pertemuan bersama tim hukum semalam. Jokowi, kata dia, akan menyampaikan terima kasihnya kepada TKN dan TKD atas kerja keras selama Pilpres 2019.

“Pertemuan nanti malem itu akan sama dengan pertemuan tadi malam, pertama tentu Pak Jokowi akan mengucapkan rasa terima kasih, kalau tadi malam kepada tim hukum TKN kalau nanti malem kepada jajaran tim kampanye daerah yang selama 9/10 bulan berusaha melakukan kerja, kerja, pemenangan,” tutur Arsul.

Jokowi, kata Arsul, juga akan sekaligus menampung aspirasi dari TKD. Pertemuan nantinya akan dihadiri oleh Pimpinan TKN Erick Thohir, Moeldoko, beserta para Sekjen lalu Ketua dan Bendahara TKD di 34 provinsi.

“Kedua saya kira tentu seperti tadi malem juga Pak Jokowi juga akan mendengarkan juga, tentang masukan masukan tentang pemerintahan. Ketiga ya makan malam aja. Nanti malam itu pimpinan TKN, seperti Pak Erick, Moeldoko beserta sekjen-sekjen, terus juga akan ada ketua dan bendahara TKD dari 34 provinsi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Senin (1/7) malam Jokowi sudah menerima kunjungan dari tim hukum yang menangani persoalan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum mengusulkan supaya salinan putusan MK disosialisasikan kepada masyarakat.

Verry mengatakan kedua kegiatan ini lebih bersifat doa bersama. Verry menegaskan TKN tidak merencanakan menggelar selebrasi berlebihan atas terpilihnya kembali Jokowi sebagai presiden.

“Justru fokus utama sesuai arahan Pak Jokowi dan Romo Kiai Ma`ruf adalah membangun kembali tali silaturahmi dan persaudaraan yang sempat merenggang karena perbedaan pilihan politik. Bergandeng tangan bersama demi Indonesia Maju, menuju Adil dan Makmur,” papar Verry.(NGO)